Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 menjadi fase awal penyusunan landasan regulasi daerah yang akan dikerjakan DPRD dan Pemerintah Kota Padang pada tahun mendatang.
Dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang melaksanakan rapat paripurna dengan agenda Pembahasan Propemperda 2026 pada Senin, 24 November 2025, di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang.
Agenda ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Padang pada 15 Oktober 2025 yang memutus kan revisi jadwal kegiatan untuk Masa Sidang I Tahun 2025, masa jabatan 2024–2029.
Rapat dengan agenda Propemperda sendiri merupakan dokumen yang memuat daftar rencana pembentu kan Perda prioritas dan kebutuhan regulasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rapat paripurna langsung dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, para Kepala SKPD, Camat, Dirut Perusahaan Daerah, wartawan awak media.Melalui rapat paripurna ini, pemerintah daerah akan me mapar kan usulan rancangan Perda, sementara DPRD melalui alat kelengkapan terkait akan memberi kan penjelasan teknis mengenai prioritas legislasi yang selaras dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat Kota Padang.
I. Ranperda Inisiatif DPRD Kota Padang tahun 2026
1.Persyaratan dan Tata Cara Penyediaan Ruang Usuaha untuk UMKM dengan pangusul Komisi II.
2.Penyelenggaraan dan Percepatan Pembangunan insfrastruktur Sistem penyediaan Air Minum dengan
pangusul Komisi III
3.Produk Makanan Halal dengan pangusul Komisi IV.
I. Ranperda usulan Pemerintah Kota Padang tahun 2026
1.Pertanggungjawaban APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2025 dengan pangusul Pengelolaan
Badan Kuangan dan Aset Daerah.
2.Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan pangusul Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset
Daerah.
3.Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
4.Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dengan pangusul Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ranperda ini merupakan lanjutan.
5.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial. Ranperda ini merupakan lanjutan.
6.Tera, Tera Ulang Alat Ukur, Alat Timbang dan Perlengkapan lainnya Dinas Perdagangan. Ranperda
ini merupakan lanjutan.
7.Penyandang Disabilitas Dinas Sosial. Ranperda ini merupakan lanjutan.
8.Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup. Ranperda ini merupakan lanjutan.
9.Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Dinas Pertanian. Ranperda ini merupakan lanjutan.
10.Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan,
merupakan lanjutan.
11Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diusulkan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Ranperda ini merupakan lanjutan.
12.Kawasan Tanpa Rokok yang diusulkan Dinas Kesehatan. Ranperda ini merupakan lanjutan.
13.Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan Bagian Umum Setda. Ranperda ini merupakan lanjutan.
14.Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Mingkabau yang diusulkan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan. Ranperda ini merupakan lanjutan.
15.Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
yang diusulkan Badan Pendapatan Daerah. Ranperda ini merupakan lanjutan.
16.Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2026-2055 yang diusulkan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang. Ranperda ini baru.
17.Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang yang diusulkan Bagian Organisasi. Ranperda ini baru.( RK)Ad v
Tags:
Pariwara