Suasana di pusat pemerintahan Kabupaten Blitar mendadak tegang pada Senin pagi (10/11/2025). Ratusan massa dari Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) bergerak dari depan Kantor Dinas PUPR menuju Kantor Bupati Blitar di Kanigoro, menuntut penjelasan terkait anggaran daerah yang dinilai mengendap tanpa hasil dan pembangunan yang tak kunjung berjalan.
Dengan membawa berbagai poster bernada kritik tajam seperti “Anggaran Mengendap, Rakyat Megap-Megap!” dan “Satu Tahun Nol Persen Penyerapan, Pemerintahan Koyo Kuburan!”, massa menyuarakan kekecewaan terhadap lambannya realisasi program pembangunan infrastruktur.
Di bawah pengawalan aparat kepolisian, aksi berjalan tertib namun penuh semangat. Orasi bergema keras di sepanjang jalan, menandai puncak kemarahan publik terhadap kinerja pemerintah daerah yang dinilai stagnan.
“Sudah satu tahun kami menunggu pembangunan nyata. Jalan rusak tak diperbaiki, fasilitas umum terbengkalai, tapi anggaran malah tidur di kas daerah,” seru Jaka Prasetya, Ketua LSM GPI sekaligus koordinator aksi, di tengah riuh sorak pendukungnya.
aka menilai kondisi tersebut bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan bentuk nyata lemahnya tata ke lola pemerintahan. Menurutnya, kegagalan dalam menyerap anggaran publik adalah tanda alarm yang tak bisa diabaikan.
“Kalau anggaran malah mengendap dan jadi SiLPA besar di 2026, itu bukan prestasi. Itu kegagalan dalam menjalankan amanat rakyat,” tegasnya lantang.
Usai berorasi di depan Kantor Dinas PUPR, rombongan GPI melanjutkan langkah ke Kantor Bupati Blitar. Di sana, mereka menuntut agar pejabat eksekutif segera memberi penjelasan terbuka mengenai penyebab mandeknya proyek-proyek prioritas 2025. Tak berhenti di situ, massa juga mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Blitar, mendesak legislatif turun tangan mengawasi realisasi anggaran agar tidak sekadar menjadi angka di atas kertas.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di depan gerbang kantor bupati, GPI menyampaikan tiga tuntutan utama:
•Transparansi penuh terhadap penggunaan dan serapan anggaran Dinas PUPR.
•Percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur prioritas tahun 2025.
•Evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang dianggap gagal menjalankan amanat pembangunan.
Aksi yang berlangsung hingga siang hari itu tetap berjalan damai, namun menyisakan gema pesan moral yang kuat.
“Rakyat sudah lelah dengan janji-janji tanpa bukti.Kami ingin melihat pembangunan yang bisa disentuh , bukan sekadar dibicarakan,” tutup Jaka sebelum massa membubarkan diri dengan tertib.
Gerakan GPI hari itu menjadi pengingat keras bagi pemerintah daerah: bahwa kepercayaan publik tak hanya dibangun dari rencana di atas meja, tetapi dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat. (*)
Tags:
Kabupaten Blitar