Sejak fase prabencana, upaya mitigasi sudah dilakukan. Apel gabungan lintas instansi pada 22 September 2025 menjadi momentum kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem.
Langkah kesiapsiagaan ini diperkuat melalui apel siaga Polres Padang Panjang serta penyebaran imbauan resmi secara masif melalui media cetak, elektronik, dan kanal digital pemerintah.
Edukasi kebencanaan juga digencarkan melalui sosialisasi langsung ke kawasan rawan longsor. BPBD turut menyiapkan peralatan, logistik, serta mendorong masyarakat berpartisipasi menjaga lingkungan.
Bencana terjadi pada Kamis, 27 November 2025. Sejak saat itu, Pemko Padang Panjang langsung bergerak cepat melakukan evakuasi dan penanganan darurat di titik-titik terdampak utama.
Posko Tanggap Darurat didirikan sebagai pusat koordinasi bersama Forkopimda dan instansi terkait, sehingga penyaluran bantuan dan evakuasi warga berjalan efektif dan terkontrol.
Jembatan Kembar Silaing Bawah, Koto Katik, dan Koto Panjang menjadi wilayah paling terdampak. Meski akses jalan sempat terputus, jalur vital tersebut segera dapat dibuka kembali.
Tim gabungan dari BPBD, Damkar, TNI-Polri, Dinsos, PMI, Basarnas, relawan, dan BNPB bergerak sejak hari pertama memastikan keselamatan warga sebagai prioritas utama.
Bantuan logistik berupa makanan, perlengkapaan keluarga, pakaian layak pakai, serta layanan kesehatan disalurkan sepanjang masa tanggap darurat untuk menjamin kebutuhan dasar warga.
Dapur umum didirikan dan beroperasi setiap hari, memastikan kebutuhan konsumsi warga terdampak terpenuhi secara layak.
Pemko juga melakukan pembersihan material longsor di berbagai titik, normalisasi sungai, serta pengecekan struktur jembatan dan drainase untuk menjamin keamanan jangka panjang.
Hasilnya, jalur penghubung utama melalui Jembatan Kembar kini telah kembali dilalui setelah dilakukan pengerukan dan pembersihan material longsor.
Pendataan kerusakan dilakukan secara terstruktur dan transparan sebagai dasar penyusunan program rehabilitasi dan rekonstruksi secara sistematis.
Hunian aman bagi warga terdampak diprioritaskan. Warga yang kehilangan tempat tinggal sementara ditempatkan di Rusunawa dan rumah kontrakan lengkap dengan logistik dasar.
Untuk meringankan beban warga, Pemko memberikan bantuan biaya hidup sebesar Rp1,5 juta per keluarga dan menyediakan layanan trauma healing.
Melalui rapat evaluasi, Pemko memperpanjang masa tanggap darurat hingga 13 Desember 2025 guna memastikan seluruh penanganan darurat terselesaikan dengan optimal.
Setelah itu, masa transisi menuju pemulihan resmi dimulai pada 14 Desember 2025, dengan fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi berkelanjutan selama enam bulan ke depan.
Pemko Padang Panjang menjalin koordinasi intensif dengan Kementerian PU dan Kementerian Perumahan terkait relokasi warga dan penyediaan hunian permanen yang aman.
Data kerusakan rumah telah dimantapkan, termasuk dukungan pembangunan dari relawan, tokoh nasional, dan pihak swasta sebagai wujud solidaritas terhadap masyarakat Padang Panjang.
.jpeg)
Wali Kota Hendri Arnis bersama Anggota DPR RI Andre Rosiade juga menyampaikan langsung kebutuhan percepatan penanganan titik vital kepada Menteri PU untuk percepatan penanganan infrastruktur.
Total kerugian infrastruktur mencapai lebih dari Rp190 miliar, termasuk fasilitas umum, jalan, jembatan, drainase, irigasi, rumah ibadah, hingga gerbang batas kota.
Untuk sektor permukiman, sebanyak 42 rumah rusak berat, 23 rusak sedang, dan 333 rusak ringan dengan kerugian sekitar Rp8,5 miliar telah didata dan ditangani secara bertahap.
Sektor pertanian seluas 18,03 hektare serta 14 bangunan pendidikan turut menjadi perhatian dalam penyusunan program pemulihan jangka panjang.
Sebagai langkah serius pemulihan, Tim Jitu Pasna Kota Padang Panjang menyusun dokumen R3P untuk diinput ke aplikasi e-Proposal Pemerintah Pusat sesuai amanat PP 21/2008.
Sementara itu, pencarian korban hilang masih terus dilakukan Basarnas dengan dukungan penuh Pemko Padang Panjang, menunjukkan komitmen kemanusiaan yang tidak pernah surut.
Dengan kerja cepat, koordinasi kuat, dan komitmen penuh, Pemerintah Kota Padang Panjang membuktikan keseriusan dalam melindungi masyarakat dan memulihkan kondisi pascabencana untuk bangkit lebih baik. (Heri Bles)