Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, me negaskan bahwa percepatan pemulihan pascabencana di Sumbar hanya dapat di capai melalui sinergi kuat antara pe merintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, skala kerusakan yang terjadi jauh melampaui kemampuan APBD untuk ditangani secara mandiri.
“Jika seluruh beban ini diserahkan kepada APBD, jelas tidak akan mampu. Karena itu, dukungan pemerintah pusat dan kola borasi semua pihak menjadi kunci per cepat an pemulihan,” ujarnya saat diwawancarai Kamis (4/12).
Muhidi menyebut kebutuhan anggaran untuk memperbaiki rumah warga, jalan, jembatan, dan infrastruktur publik lainnya mencapai triliunan rupiah. Ia menilai penetapan status bencana nasional sangat mendesak agar intervensi pemerintah pusat dapat dilakukan secara lebih luas.
“Kerusakan ini masif. Tanpa dukungan penuh dari pemerintah pusat, proses pemulihan akan lambat,” tambahnya.
Di konfirmasi terpisah, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan bahwa bencana berdampak pada 16 kabupaten/kota dengan total kerugian mencapai sekitar Rp1 triliun. Iamenegaskan bahwa Pemprov Sumbar terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk percepat an pemulihan.
“Kami sudah menyampaikan laporan lengkap kerusakan dan kebutuhan anggar an kepada kementerian terkait.Pemerintah pusat telah merespons cepat, dan kami berharap dukungan ini segera dikukuhkan agar pemulihan berjalan lebih terarah,” kata Mahyeldi.
Ia juga menambahkan bahwa percepatan rekonstruksi membutuhkan dukungan lintas kementerian, terutama terkait pem benahan infrastruktur kritis, normalisasi sungai, serta pemulihan sektor sosial dan ekonomi masyarakat.
“Sinergi pusat dan daerah sangat menentu kan. Pemprov Sumbar siap mengeksekusi setiap kebijakan dan bantuan yang diberi kan pemerintah pusat demi keselamatan dan pemulihan masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Tags:
DPRD Provinsi