-Bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Tanah Datar telah meninggalkan dampak yang mendalam. Namun, semangat "Tanah Datar Bangkit" terus berkobar melalui serangkaian langkah sigap dan terencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), didukung penuh oleh Pemerintah Pusat dan berbagai pihak.
Sejak masa tanggap darurat, Pemda telah bergerak cepat, mulai dari pembukaan akses jalan yang terputus, pendirian posko pengungsian, penyaluran bantuan kemanusiaan, hingga upaya vital normalisasi sungai dan jalan yang terdampak.
Hunian Sementara: Kenyamanan dan Keamanan Pengungsi Prioritas Utama
Memasuki perpanjangan masa tanggap darurat hingga 17 Desember 2025, Pemda fokus memastikan keamanan dan kenyamanan warga yang kehilangan tempat tinggal.
Bupati Eka Putra, didampingi Wabup Ahmad Fadly, anggota DPRD Yonnarlis, dan Ketua TP PKK, saat meninjau Posko Bencana di Batu Taba pada Sabtu (13/12/2025), menegaskan komitmen tersebut.
“Untuk memberikan keamanan dan kenyamanan para pengungsi, kita telah berkoordinasi dengan Wali Nagari dan Pemerintah Pusat yang akan membangun Hunian Sementara (Huntara) di Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan, dan X Koto,” ujar Bupati Eka Putra.
Pemda Tanah Datar telah mengirimkan data kebutuhan Huntara untuk 552 Kepala Keluarga (KK) kepada Pemerintah Pusat, yang rencananya akan dibangun oleh TNI. Dengan target pengerjaan yang ambisius, TNI diharapkan dapat merampungkan pembangunan Huntara dalam waktu 9 hari. Usulan tersebut meliputi:
Kecamatan Batipuh: 89 KK
Kecamatan Batipuh Selatan: 379 KK
Kecamatan X Koto: 84 KK
Menggagas Pemulihan Ekonomi: Pertanian dan Lahan Produktif Segera Dinormalisasi
Bupati Eka Putra menyadari pentingnya menjaga keberlanjutan roda perekonomian masyarakat. Sektor ekonomi terdampak cukup signifikan, mencakup 389 hektar lahan pertanian dan 91 hektar ladang.
“Kita akan berkoordinasi langkah normalisasi lahan ini dengan Pemprov Sumbar dan Pusat, agar masyarakat kita bisa bekerja lagi mengolah lahannya,” jelas Bupati.
Harapan besar datang dari dukungan Pemerintah Pusat. Presiden RI telah menyampaikan alokasi dana sebesar Rp 4 Miliar untuk Kabupaten/Kota terdampak, yang salah satu kegunaannya adalah untuk mendukung pemulihan ekonomi di sektor ini. Pemda Tanah Datar tengah menanti ketentuan dan aturan penggunaan dana tersebut untuk segera mengambil langkah konkret.
Langkah Jangka Panjang: Relokasi dan Hunian Tetap
Sebagai upaya mitigasi bencana jangka panjang, Bupati Eka Putra kembali mengingatkan masyarakat yang tinggal di bantaran dan sepadan sungai untuk segera mempertimbangkan relokasi ke tempat yang lebih aman.
Pemkab Tanah Datar telah menyediakan opsi Hunian Tetap (Huntap) bagi warga yang bersedia direlokasi, seperti yang sudah tersedia di Rambatan.
"Kita akan berusaha ke Pemerintah Pusat laksanakan langkah ini, karena untuk 1 unit rumah dianggarkan Rp 60 juta," tegasnya,
menunjukkan keseriusan Pemda dalam melindungi warganya.
Terima Kasih dan Optimisme Kebangkitan
Menutup pernyataannya, Bupati Eka Putra menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas solidaritas yang terjalin.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan luar biasa dari Presiden, Pemerintah Pusat, Provinsi, daerah tetangga, perantau, dan semua pihak yang telah memberikan bantuan. Terima kasih juga atas kerja keras relawan, pemerintah nagari, kecamatan, OPD, TNI, Polri, dan lainnya. Dengan sinergi ini, kami bertekad: Tanah Datar Bangkit, " pungkasnya. (**)
Mailis
Tags:
Tanah datar