Mengawali tahun 2026, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Blitar Raya secara resmi mendeklarasi kan gerakan bertajuk “SMSI Beraksi”. Gerakan ini menjadi wujud komitmen SMSI dalam mengawal jalannya pemerintahan di Kota dan Kabupaten Blitar agar senantiasa berjalan di atas prinsip tran sparansi , akuntabilitas, serta berpihak pada kepentingan publik, Selasa 06/01/2026.
Dalam pelaksanaannya, SMSI Blitar Raya bersinergi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pembaharuan Indonesia (LSM GPI). Kolaborasi ini dimaksudkan untuk memperkuat fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Blitar selasa (06/01/2026)
Ketua LSM GPI, Jaka Prasetya, menegaskan bahwa gerakan “Beraksi” bukan sekadar kegiatan se remonial, melainkan langkah konkret dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Menurutnya, kritik dan pengawasan publik merupakan bagian penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
“Masyarakat tidak boleh apatis. Ketika kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat, maka kritik adalah kewajiban moral.Pemerintah harus selalu diingatkan bahwa amanah itu datang dari publik,” tegas Jaka.
Sementara itu, Ketua SMSI Blitar Raya, Prawoto Sadewo, menekankank bahwa peran media tidak boleh berhenti pada fungsi penyampai informasi semata. Media, kata dia, memiliki tanggung jawab moral untuk hadir sebagai pengawas yang kritis, independen, dan berintegritas.
“Melalui gerakan “SMSI Beraksi”, kami menegaskan bahwa media bukan humas penguasa. Media harus berani mengungkap fakta, mengkritisi kebijakan yang menyimpang, serta menyuarakan kepenting an masyarakat luas,” ujar Prawoto.
Gerakan “Beraksi” juga menjadi bentuk peringatan dini bagi seluruh penyelenggara pemerintahan di Kota dan Kabupaten Blitar. SMSI Blitar Raya bersama GPI menyatakan tidak akan ragu membuka fakta kepada publik apabila menemukan indikasi penyimpangan anggaran, praktik korupsi, maupun kebijak an yang merugikan masyarakat.
Ke depan, SMSI Blitar Raya dan GPI berkomitmen memperkuat jejaring jurnalis dan aktivis untuk melakukan pemantauan terhadap program-program strategis daerah, mulai dari pelayanan publik, pem bangunan infrastruktur, sektor kesehatan, pendidikan, hingga tata kelola keuangan daerah.
“Menutup kegiatan, kedua organisasi menegaskan bahwa kritik bukanlah bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Sebaliknya, kritik merupakan bagian sah dari pengawasan publik dalam sistem demokrasi.
SMSI Blitar Raya dan GPI menyatakan siap berada di garda depan untuk memastikan roda pemerintah an di Kota dan Kabupaten Blitar berjalan secara bersih, jujur, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
1. Awal 2026, SMSI Blitar Raya “Beraksi”, Tegaskan Media Bukan Humas Penguasa
2. SMSI dan GPI Deklarasikan Gerakan Beraksi, Siap Kawal Pemerintahan Blitar
3. Gerakan “Beraksi” Dideklarasikan, SMSI Blitar Raya Siap Bongkar Penyimpangan
4. Tak Mau Diam, SMSI Blitar Raya dan GPI Siap Awasi Pemerintahan Daerah
5. SMSI Beraksi! Media dan Aktivis Bersatu Kawal Kota–Kabupaten Blitar
6. Media Turun Gunung! SMSI Blitar Raya Nyatakan Sikap Awasi Pemerintah
7. Bukan Seremonial, SMSI–GPI Siap Jadi Pengawas Kekuasaan di Blitar
8. Peringatan Awal 2026: SMSI Blitar Raya Siap Buka Fakta Jika Ada Penyimpangan
9. Saat Media Tak Lagi Diam, SMSI Blitar Raya Luncurkan Gerakan Beraksi
10. Kritik Bukan Musuh, SMSI Blitar Raya Tegaskan Peran Media Kawal Pemerintah
11. SMSI Blitar Raya Deklarasikan Gerakan Beraksi Awal 2026
12. Gerakan Beraksi SMSI–GPI, Komitmen Kawal Pemerintahan Blitar
13. SMSI Blitar Raya Bersama GPI Siap Awasi Kebijakan Daerah
14. Peran Media Ditegaskan, SMSI Blitar Raya Luncurkan Gerakan Beraksi
15. Awal Tahun 2026, SMSI Blitar Raya Perkuat Kontrol Sosial
16. Media Bukan Penonton, SMSI Blitar Raya Siap Jadi Pengawas Kekuasaan
17. SMSI Beraksi: Saat Media dan Aktivis Bersatu Mengawal Blitar
18. Tak Sekadar Menulis, SMSI Blitar Raya Nyatakan Siap Mengawal Pemerintahan
19. Gerakan Beraksi Jadi Alarm Dini bagi Pemerintahan Blitar
20. SMSI Blitar Raya Tegaskan Komitmen Kawal Pemerintahan Bersih. (*)
