Wacana menjadikan Kota Bukittinggi sebagai Daerah Istimewa, setara dengan DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogya karta (DIY), mulai men dapat dukung an dari Gubernur Sumatera Barat(Sumbar) . Dukungan tersebut di dasarkan pada jejak sejarah Bukittinggi sebagai Ibu Kota Pe merintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa wacana tersebut perlu dikaji secara mendalam dan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat, ter masuk Niniak Mamak, tokoh adat, tokoh masyarakat, cadiak pandai,serta pemangku kepentingan lainnya, baik di daerah mau pun di tingkat pusat.
"Perlu adanya dukungan penuh dari ber bagai pihak. Dengan latar belakang sejarah nya,Bukittinggi memiliki nilai historis yang setara dengan daerah-daerah yang telah memiliki status keistimewaan di tingkat nasional," kata Mahyeldi.
Gubernur Sumbar juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi perlu meng gelar seminar atau forum akademik dengan menghadirkan narasumber yang kompeten guna memperkuat argumentasi bahwa Bukittinggi layak memperoleh status daerah khusus atau istimewa.
Hal tersebut disampaikan Mahyeldi dalam pertemuan dengan Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, di Istana Bung Hatta, Selasa (20/1/2026) yang membahas penguat an wacana penetapan Kota Bukittinggi sebagai Daerah Istimewa. Dalam pertemu an itu ditegaskan bahwa Bukittinggi me miliki nilai sejarah penting sebagai Kota Perjuangan.
Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menyatakan bahwa Bukittinggi merupakan salah satu kota terpenting di Provinsi Sumatera Barat. Kota ini pernah menjadi ibu kota Negara Kesatuan Republik Indo- nesia (NKRI) pada masa awal ke merdeka an.
"Setelah Jakarta dan Yogyakarta,Bukittinggi menjadi ibu kota negara saat dibentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 19 Desember 1948," ujar Ramlan.
Ramlan menambahkan, saat iniPemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya meyakin kan pihak-pihak terkait untuk mendukung pemberian status khusus tersebut. “Karena secara historis, Bukittinggi pernah menjadi ibu kota NKRI," katanya.
Ramlan juga mengungkapkan rencana untuk menghadirkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai narasumber dalam seminar, mengingat pengalaman Yogyakarta sebagai daerah istimewa.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Sumbar, Ke pala Dinas Kebudayaan Sumbar, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Admin istrasi Pimpinan, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dari Pemerintah Kota Bukittinggi. (nov-Rk)
