Program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), di Kabupaten Luwu menuai kritik tajam. Aktivis muda Luwu, Rifky Kribo, mengecam keras operasional Dapur MBG Pattedong Selat an, Kecamatan Ponrang Selatan, yang dinilai mengabaikan aturan hukum dan keselamatan generasi-- penerus.
Dapur MBG Pattedong yang mulai beroperasi sejak 2 Februari 2026 tersebut diduga kuat beroperasi tanpa memenuhi standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang layak. Rifky menduga adanya "kongkali kong" atau pemufakatan jahat antara pihak ketiga, Satgas MBG, hingga Korwil Kabupaten Luwu sehingga dapur tersebut lolos verifikasi meski tak memenuhi syarat.
"Ini jelas pelanggaran mekanisme. Program Presiden dijalankan serampangan oleh penanggung jawab dapur di Pattedong. Kami menduga ada unsur pidana melawan hukum dalam proses operasional ini," tegas Rifky kepada media. Pertanyakan Izin Lingkungan Hidup
Lebih lanjut,Rifky mempertanyakan peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu terkaitsurat izin kelayakan dapur tersebut. Menurutnya, dampak buruk limbah dari dapur yang tidak sesuai prosedur akan merusak lingkungan sekitar dan membahayakan kualitas pangan yang dibagikan kepada anak-anak sekolah.
"Kami mendesak pemerintah daerah hingga pusat melalui instansi terkait segera melakukan pemeriksaan menyeluruh. Jika terbukti melanggar, jangan ragu untuk melakukan penindakan tegas bahkan penutupan lokasi," tambahnya.Ancam Kirim Surat Terbuka ke Presiden
Menanggapi adanya komunikasi Pemerintah Provinsi Sulsel dengan Kementerian MBG terkait dapur yang tidak sesuai prosedur, Rifky menegaskan tidak akan tinggal diam. Jika aspirasi ini diabaikan, ia mengan
cam akan melayangkan surat terbuka langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Jika dibiarkan, ini mencederai cita-cita luhur Presiden. Saya tidak segan melayangkan surat terbuka ke pusat agar oknum-oknum yang bermain dalam program MBG di Luwu ini segera dievaluasi," pungkas Rifky dengan nada tegas.
