Bantuan Ketenagakerjaan Republik Indonesia bagi warga terdampak bencana di Sumatera Barat (Sumbar) baik dalam bentuk pro gram maupun bantuan langsung dinilai sangat tepat dan dibutuh kan warga dalam rangka percepatan proses pemulihan se hingga mereka bisa mandiri.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Perwakil an Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar, Muhidi saat menghadiri Penyerahan Bantu an Kementerian Ketenagakerjaan untuk Penang gulangan Bencana di Provinsi Sumbar, di Balai Pelatihan Vokasi dan Pro duktivitas (BPVP) Padang, Kamis (12/2).
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli menyalurkan bantuan senilai Rp30,3 miliar bagi warga ter dampak bencana di Sumbar. Bantuan ter sebut dalam bentuk program maupun bantuan langsung berupa pembangunan lima Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK).
Kemudian, program Paket Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi bagi 5.008 orang di Sumnar. ProgramTenaga Kerja Mandiri (TKM) bagi 100 orang. Program Padat Karya sebanyak 20 paket kegiatan dan bantuan Sumur Bor dan Mesin Air 2 Unit. Kemudian, bantuan Langsung Korban Terdampak Bencana bagi 125 orang
"Alhamdulillah, pelatihan pelatihan dan sarana yang diberikan sangat dibutuhkan warga terdampak ben cana yang berujung pada pemulihan sehingga mereka bisa mandiri," sebut Muhidi. Terkait bantuan- untuk pembangunan lima Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Muhidi mendorong pemerinta daerah segera mendata kebutuhan daerah se tempat sehingga program tersebut bisa terlaksana.
Muhidi menjelaskan Kementerian Ke tenaga kerjaan memberikan ruang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah me nyesuaikan bentuk pelatihan di daerah masing-masing sesuai kebutuhan. Sehingga dengan- demikian, program tersebut ber kembang dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementar itu, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia,Yassierli mengatakan, kontribusi Kemenang an Ketenagakerjaan bagi warga terdampak bencana di Sumbar ini, merupakan bentuk komitmen pe- merintah untuk memastikan proses pemulihan tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahter taan masyarakat. Ia berharap,bencana yang terjadi tidak meruntuhkan semangat, akan tetapi se bagai momentum untuk bangkit lebih kuat, lebih tangguh,- dan lebih siap menghadapi masa depan.
"Pemulihan pascabencana adalah kerja bersama, dan keberhasilan program itu nanti sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat," kata Yassierli.
Maka dari itu, ia mengajak seluruh pe mangku kepentingan baik pemerintah daerah, dunia usaha,- lembaga pelatihan, dan masyarakat untuk terus bersinergi dalam mempercepat pemulihan dan pem bangunan sumber daya manusia di Sumatera Barat.
Lebih lanjut Yassierli mengatakan, penyalur an bantuan tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional Kementeri an Ketenagakerjaan dalam penanganan dampak bencana, khususnya untuk men jaga keberlangsungan kerja, peng hidupan, dan kemandirian ekonomi masyarakat.
"Bantuan yang salurkan dirancang tidak hanya untuk menjawab kebutuhan darurat, tetapi juga sebagai fondasi pemulihan ekonomi dan peningkatan kapasitas kerja masyarakat. Bantuan itu juga dirancang berbasis penciptaan kerja, peningkatan keterampilan,danpemberdaya an ekonomi lokal, sehingga masyarakat tidak hanya pulih, tetapi juga lebih ber daya," ujar Yassierli.
Sementara itu Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan bencana yang terjadi pada November 2025, me nimbul kan dampak yang sangat luas, tidak hanya terhadap infrastruktur tapi juga ber dampak pada sektor ketenaga kerjaan. Kondisi tersebut, menurut Mahyeldi, me merlukan intervensi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan ekonomi masyarakat.
Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sumbar, gubernur menyampai kan terima kasih dan apresiasi kepada Kementeria n Ketenagakerjaan. Bantuan itu bukan sekadar bantuan sosial, tetapi inter vensi strategis untuk membuka kembali kesempatan kerja.
Mahyeldi menilai program Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri sangat relevan dalam mendorong kebangkitan ekonomi lokal, terlebih Sumbar memiliki lebih dari 700 ribu unit UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Pemerintah Provinsi Sumbar berkomitmen mengawal pelaksanaan seluruh program bantuan tersebut bersama pemerintah kabupaten dan kota agar berjalan efektif, epat sasaran,serta memberi dampak nyata bagi masyarakat terdampak( * RK).
