DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Per tanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Rapat ini berlangsung pada Senin (9/3/2026) . di ruang sidang utama Gedung DPRD Kota Padang Aie Pacah
Ini menjadi bagian penting bagi DPRD, dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memastik an akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerahRapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, S.Pd., didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye, Wakil Ketua Osman Ayub, dan Wakil Ketua Jupri, serta Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar. Agenda tersebut berlangsung. serta dihadiri anggota dewan, unsur Forkopimda, dan jajaran organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
Sedangkan Nota Laporan Keterangan Pertang gungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota (Pemko) Padang Tahun Anggaran 2025, disampaikan Wakil Wali Kota (Wawako) Padang, Maigus Nasir Dalam sam- butannya, Maigus Nasir menjelaskan bahwa LKPJ merupakan laporan resmi yang memuat hasil pelak sanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, termasuk capaian pem- bangunan serta penggunaan keuangan daerah.
“LKPJ ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Padang dalam menjalankan prinsip tran- sparansi dan akuntabilitas kepada publik atas setiap penggunaan anggaran daerah,” ujar Maigus Nasir.Ia menegaskan bahwa seluruh anggaran yang digunakan sepanjang tahun 2025 diarahkan untuk meningkat kan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan di berbagai sektor strategis.
Pada sektor pembangunan manusia, Pemerintah Kota Padang berhasil mencatatkan peningkatan signifi kan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Nilai IPM Kota Padang meningkat dari 84,38 pada- tahun 2024 menjadi 84,93 pada tahun 2025.Capaian tersebut menjadikan Padang sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Provinsi Sumatera Barat, melampaui rata-rata provinsi yang berada pada angka 77,27 serta target nasional sebesar
“Peningkatan IPM ini merupakan hasil kerja bersama dalam memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.Di sektor kesehatan, pemerintah kota juga berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan. Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di Kota Padang turun dari 24,2 persen pada tahun 2023 menjadi 20,6 persen pada tahun 2024.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga terus dilakukan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kota Padang berhasil membangun jalan sepanjang 11 kilometer serta melakukan pemeliharaan jalan sepanjang 42,56 kilometer.
Tidak hanya itu, pembangunan drainase sepanjang 2,59 kilometer serta pemeliharaan drainase sepan- jang 90 kilometer juga telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan dan me ngurangi potensi banjir di sejumlah kawasan.
Pada sektor ekonomi, Kota Padang mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69 persen pada tahun 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Selain itu, sektor investasi juga menunjukkan perkembangan positif. Realisasi Penanaman ModalDalam Negeri (PMDN) di Kota Padang mencapai Rp1,96 triliun, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar 33,09 juta dolar Amerika Serikat.
Di sisi pendapatan daerah, Pemerintah Kota Padang menargetkan pendapatan sebesar Rp2,87 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta pendapatan sah lainnya.
Dari target tersebut, realisasi pendapatan daerah berhasil mencapai Rp2,85 triliun atau sekitar 99,15 persen.Maigus Nasir menegaskan bahwa berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, serta dukungan masyarakat Kota Padang.
“Keberhasilan ini bukan hanya kerja pemerintah semata, tetapi juga hasil dukungan seluruh masyarakat yang terus berpartisipasi dalam pembangunan Kota Padang,” ujarnya.Ia juga menyampaikan bahwa se panjang tahun 2025 Kota Padang berhasil meraih berbagai penghargaan bergengsi dari tingkat nasional hingga internasional.
Beberapa di antaranya adalah penghargaan tingkat ASEAN, Kota Terbaik Nasional dalam Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) 2025, serta penghargaan Simpul Jaringan Terbaik Nasional dari Arsip Nasional Republik Indonesia.
Selain itu, Kota Padang juga meraih penghargaan Program Kota Zakat-Wakaf dari Kementerian Agama Republik Indonesia, penghargaan Kota Layak Anak, serta penghargaan Innovative Government Award tahun 2025.
Menanggapi penyampaian tersebut, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dengan membahas LKPJ melalui panitia khusus (pansus).
“LKPJ ini akan segera dibahas oleh pansus DPRD. Nantinya pansus akan melakukan rapat bersama OPD terkait, bahkan melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan bahwa apa yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Muharlion.
Lebih lanjut ia menambahkan, hasil pembahasan pansus nantinya akan melahirkan berbagai rekomen dasi sebagai bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
“Jika terdapat kekurangan atau hal yang perlu disempurnakan, tentu akan kami rekomendasikan.Namun pada prinsipnya DPRD tetap mendukung upaya pemerintah kota dalam membangun dan memajukan Kota Padang,” tegasnya. ( *RK) Adv
