foto hanya Ilustrasi Realitakini
Realitakini.com Tanah Datar -Proyek pembangunan irigasi dan cekdam pasca-bencana banjir bandang (galodo) tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar kini menjadi sorotan tajam. Proyek yang diduga menelan anggaran miliaran rupiah tersebut ditemukan dalam kondisi terlantar dan ditinggalkan begitu saja oleh pihak pelaksana tanpa kejelasan kelanjutannya.
Pantauan di dua titik lokasi, yakni Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, dan Jorong Panti, Kecamatan Rambatan, menunjukkan pengerjaan fisik terhenti total. Kondisi ini memicu keresahan warga setempat yang sangat bergantung pada fungsi infrastruktur tersebut pasca-bencana.
Dugaan Proyek Siluman
Investigasi di lapangan mengungkap fakta bahwa di lokasi proyek tidak ditemukan adanya Papan Informasi Kegiatan. Padahal, pemasangan papan nama proyek merupakan syarat mutlak transparansi publik sesuai aturan pengerjaan proyek negara. Ketiadaan informasi ini memperkuat tudingan warga bahwa pengerjaan tersebut adalah "proyek siluman".
PUPR Tanah Datar Lepas Tangan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanah Datar melalui Kepala Bidang PSDA menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan merupakan wewenang pemerintah kabupaten.
"Itu proyek dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V (Kementerian PUPR Sumbar). Kami di dinas kabupaten tidak tahu-menahu mengenai kegiatan tersebut," tegas Kabid PSDA saat dikonfirmasi awak media.
Konfirmasi BWS Sumatera V Nihil
Hingga berita ini diturunkan, pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, belum memberikan penjelasan resmi.
Upaya konfirmasi yang dilakukan kepada Kepala BWS Sumatera V Padang, Naryo Widodo, ST, MT, melalui sambungan telepon WhatsApp maupun pesan singkat pada Sabtu (07/03/2026), tidak membuahkan hasil. Panggilan telepon tidak diangkat dan pesan yang dikirimkan pun tidak mendapatkan respons, meskipun status pesan terpantau terkirim.
Ketidakjelasan ini meninggalkan tanda tanya besar bagi masyarakat terkait pertanggungjawaban anggaran negara yang dialokasikan untuk pemulihan pasca-bencana di Tanah Datar. (**)
Tim
