Anggota DPRD Kota Blitar dari Partai Golkar, Purwanto S.Sos, menggelar reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2026 di Rumah Aspirasi Kelurahan Sentul, Kecamat an Kepanjen Kidul, Senin (02/03/2026) Dalam kegiatan tersebut, persoalan infra struktur seperti talud longsor dan saluran irigasi rusak menjadi keluhan utama warga.
Purwanto yang juga menjabat Sekretaris Komisi III DPRD Kota Blitar itu mengata kan, mayoritas aspirasi masyarakat berkaitan dengan pembenahan infras truktur lingkungan yang dinilai mendesak untuk segera ditangani.
“Usulan warga banyak terkait talud yang longsor saat hujan deras kemarin. Kalau dibiarkan, bisa menggerus kampung. Ini harus segera ada tindakan,” ujarnya usai kegiatan.
Menurutnya, salah satu titik yang disoroti berada di wilayah Kelurahan Ngadirejo. Warga mengeluhkan talud yang longsor akibat intensitas hujan tinggi beberapa waktu lalu. Hingga kini, disebut belum ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk penanganan.
Selain talud, kerusakan saluran irigasi di RT 04 RW 07 juga menjadi perhatian. Salur an menuju area persawahan tersebut di laporkan hancur dan tidak lagi berfungsi optimal.
“Bangunan lama itu sebagian besar masih menggunakan batu, bukan cor beton. Karena usia dan derasnya arus air, banyak yang tergerus. Irigasi ini penting untuk sawah warga,” jelasnya.
Dalam reses tersebut, dari total undangan maksimal 110 orang, sekitar 80 warga hadir meski cuaca kurang mendukung. Purwanto menilai antusiasme masyarakat tetap tinggi dalam menyampaikan aspirasi.
Ia menegaskan, seluruh usulan akan di tampung dan dipilah berdasarkan tingkat urgensi. Aspirasi yang dinilai mendesak akan diajukan melalui Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Namun demikian, ia me nekankan bahwa penanganan infra struktur tidak harus selalu menunggu Pokir.
“Pemerintah Kota melalui dinas terkait juga harus bertindak cepat. Kalau ini urgen, ya harus segera ditangani. Kami juga akan memanggil dinas-dinas terkait agar ada percepatan realisasi,” tegasnya.
Purwanto memastikan akan mengawal setiap aspirasi yang masuk agar dapat diteruskan ke Pemerintah Kota Blitar dan direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.
Reses ini menjadi momentum bagi warga Kepanjen Kidul untuk menyampaikan langsung persoalan di lingkungannya, terutama menyangkut infrastruktur dasar yang berdampak pada keselamatan dan aktivitas ekonomi warga.(edy)
