DPRD Sumatera Barat menutup Masa Persidangan Kedua Tahun 2025/2026 dengan membawa se jumlah aspirasi masyarakat hasil reses, yang kini mulai diarahkan untuk men dukung program pem bangunan daerah ke depan, seiring dibukanya Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026/2027.
Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menyampaikan laporan hasil reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2025/2026 dalam rapat paripurna, Rabu (29/4/2026).
Muhidi menjelaskan bahwa reses yang ber langsung pada 2 hingga 12 Februari 2026 berhasil menjaring berbagai aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. Aspirasi tersebut mencakup usulan baru hingga penguatan kembali program yang belum terealisasi pada masa persidangan sebelumnya.
“Aspirasi yang disampaikan masyarakat menjadi tanggung jawab bersama untuk diperjuangkan agar masuk dalam program pembangunan daerah,” ujar Muhidi.
Ia menegaskan, seluruh hasil reses telah dihimpun oleh Sekretariat DPRD dan secara resmi diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan ke depan.
Dari sisi fungsi legislasi, DPRD Sumbar bersama pemerintah daerah telah membahas satu Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Jasa Konstruksi. Selain itu, dua Ranperda inisiatif juga telah melalui tahap harmonisasi, yakni Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
"Pada fungsi anggaran, DPRD melalui Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan evaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) triwulan pertama tahun 2026," ujarnya.
Sementara dalam fungsi pengawasan, DPRD telah menyelesaikan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025. Pembahasan tersebut menghasilkan sejumlah catatan dan rekomendasi yang disampaikan dalam rapat paripurna pada 28 April 2026.
"Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggara an pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan," katanya. Di sisi lain, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menekankan bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, mulai dari keter batasan fiskal hingga tuntutan peningkatan layanan publik.
“Diperlukan perencanaan yang matang, kebijak an yang tepat sasaran, serta koordinasi yang kuat agar program pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan,” kata Mahyeldi. Ia juga menambahkan, me masuki Masa Persidangan Ketiga, sejumlah agenda strategis daerah membutuhkan perhatian serius bersama, terutama dalam penetapan kebijakan, penguatan pengawasan, serta optimalisasi pelaksanaan program pembangunan.
"Dengan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, diharapkan setiap kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan di Sumatera Barat," harapnya.
