 |
| Ilustrasi Simposium Nasional Kependudukan tahun 2026 di Bali(dokumen istimewa) |
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) akan menutup program studi Keguruan dan berbagai program studi lain yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi dimasa depan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Badri Munir Sukoco menyampaikan bahwa setiap tahun 490.000 Sarjana Keguruan diwisuda, namun lowong an guru hanya 20.000.
" hampir setengah juta lulusan keguruan harus memghadapi kenyataan bahwa tidak ada pekerjaan menunggu mereka." ungkapnya
Wacana Penutupan beberapa prodi itu disampaikan Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 yang digelar di Kabupaten Badung, Bali, Kamis 23 April 2026.
Lebih lanjut Badri mengatakan tidak hanya Program studi Keguruan yang akan ditutup tapi beberapa prodi lain yg kurang relevan.
Setiap tahun, ratusan ribu orang muda Indonesia menyelesaikan kuliah dengan penuh harapan. Toga dipakai, foto diambil, ijazah digenggam. Tapi di balik momen wisuda itu, ada angka yang tidak pernah masuk ke dalam pidato kelulusan: hampir setengah juta lulusan keguruan harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada pekerjaan yang menunggu mereka.
Angka itu bukan sekadar statistik. Di baliknya ada ratusan ribu orang yang sudah menghabiskan waktu dan biaya bertahun-tahun untuk menyelesaikan pendidikan tinggi, lalu keluar ke pasar kerja yang tidak menyediakan tempat bagi mereka.
Dan masalahnya tidak berhenti di situ. Badri mengungkapkan bahwa setiap tahun kampus-kampus di Indonesia meluluskan 1,9 juta generasi muda, terdiri dari 1,7 juta sarjana dan sisanya pemegang diploma. Jumlah yang besar. Tapi tidak semua dari mereka bisa diserap industri, karena banyak program studi yang dibuka bukan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, melainkan sekadar mengikuti tren minat mahasiswa.
"Yang lagi laris apa, dibuka saja prodinya, kemudian oversupply di situ," kata Badri.Kondisi ini tidak hanya terjadi di bidang keguruan. Badri juga memperingatkan bahwa pada 2028, Indonesia berpotensi mengalami kelebihan pasokan dokter berdasarkan standar minimal Bank Dunia, terutama jika distribusi tenaga medis antarwilayah tidak diperbaiki.
Merespons kondisi ini, Kemendiktisaintek menyatakan akan mengambil langkah konkret dalam waktu dekat.
"Nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup, untuk bisa meningkatkan relevansi ini," tegas Badri.
Pemerintah tidak ingin sekedar menutup, tapi juga mendorong lahirnya program studi baru yang di selaraskan dengan delapan industri strategis nasional yang sudah disusun pemerintah, yaitu energi, pangan , kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju. Strateginya pun diubah: dari sekadar mengikuti pasar, kampus didorong untuk aktif menggerakkan pasar.
Rencana ini tidak serta merta disambut bulat oleh dunia akademik. Sejumlah perguruan tinggi negeri besar mengaku belum menerima arahan resmi dari kementerian. Universitas Indonesia menyatakan belum ada pembahasan internal mengenai prodi mana yang akan dipertimbangkan untuk ditutup.-- Universitas Padjadjaran menyebut pendekatan evaluasi kurikulum lebih tepat ketimbang penutupan langsung. Sementara Rektor Universitas Udayana menekankan bahwa proses apa pun harus dilakukan secara hati-hati, komprehensif, dan berbasis kajian akademik yang mendalam.
Ada juga suara dari luar pemerintahan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyebut rencana ini mengkhawatirkan dan mempertanyakan dampak jangka panjangnya terhadap arah pendidikan bangsa. Ia mengingatkan bahwa ilmu murni, meski terlihat jauh dari praktik industri, adalah fondasi yang menopang kemajuan riset dan ilmu pengetahuan dalam jangka panjang.
Yang jelas, persoalan ketidakcocokan antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri bukan isu baru. Tapi ini pertama kalinya pemerintah secara terbuka menyebut penutupan program studi sebagai bagian dari Bagaimana kebijakan ini akan dijalankan.(Fuadcani)
