– Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian 2026 di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2026). Langkah ini merupakan komitmen serius pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak kemarau ekstrem yang diprediksi melanda tahun ini.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, ini menekankan pada sinergi pusat dan daerah melalui program pompanisasi, perbaikan irigasi, dan percepatan tanam guna mencegah gagal panen secara nasional.
Instruksi Mentan: Percepat Serapan Anggaran
Dalam arahannya, Mentan Andi Amran Sulaiman meminta seluruh kepala daerah untuk bergerak cepat menyerap anggaran mitigasi kekeringan yang telah dialokasikan.
"Pak Mentan menegaskan agar daerah segera menyerap anggaran yang diberikan. Bagi daerah yang performa penyerapannya baik, dipersilakan mengajukan tambahan. Semua ini demi memastikan ketahanan pangan kita tidak terganggu oleh kemarau panjang," ujar Wabup Ahmad Fadly didampingi Kepala Dinas Pertanian, Sri Mulyani, usai kegiatan.
Fadly menambahkan, salah satu strategi utama yang diusung adalah sistem irigasi pompanisasi, yaitu menaikkan debit air dari sungai atau sumber air permukaan lainnya langsung ke lahan pertanian warga.
Tanah Datar Amankan Dana APBN Rp36 Miliar
Kepala Dinas Pertanian Tanah Datar, Sri Mulyani, merinci bahwa kerja keras pemerintah daerah dalam melobi pusat telah membuahkan hasil signifikan. Total dana APBN tahun 2026 yang mengalir ke sektor pertanian Tanah Datar mencapai Rp36 Miliar.
Dana tersebut terbagi ke dalam dua fokus utama:
1. Pemulihan Pasca-Bencana (Rp9 Miliar)
Dana ini dialokasikan untuk memperbaiki dampak bencana tahun 2025, meliputi:
20 unit operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (tahap pengadaan).
Rehabilitasi 60 hektar lahan sawah terdampak bencana (tahap konstruksi).
Optimalisasi 180 hektar lahan sawah terdampak bencana (tahap konstruksi).
2. Kegiatan Reguler & Mitigasi (Rp27 Miliar)
Mencakup 7 kegiatan strategis non-bencana, di antaranya:
Pembangunan DAM Parit (konservasi air).
Irigasi perpompaan dan perpipaan.
Optimalisasi sawah non-rawa.
Bantuan benih padi (Oplah & Reguler) serta benih jagung.
"Seluruh dana ini disalurkan langsung ke rekening Kelompok Tani dengan sistem swakelola. Kami ingin memastikan petani terlibat langsung dan manfaatnya terasa instan di lapangan," kata Sri Mulyani.
Sistem Jemput Bola melalui Digitalisasi
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga proaktif menggunakan aplikasi resmi Kementan untuk mengusulkan tambahan infrastruktur air, seperti perbaikan irigasi tersier dan pembangunan embung kecil.
"Kami sudah sampaikan usulan tambahan dan hari ini kami pastikan lagi sinkronisasinya sesuai arahan Pak Menteri. Dukungan penuh dari pimpinan daerah menjadi kunci utama kami mendapatkan kepercayaan anggaran dari pusat," tutup Sri. (MJ)
