Bupati Tanah Datar, Eka Putra, SE, MM, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dan Rapat Kerja (Raker) Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026. Kegiatan yang mengusung misi penguatan sinergi dan integritas ini berlangsung di Aula Kantor Bupati, Selasa (21/4/2026).
Rakor dan Raker kali ini difokuskan untuk mendorong peningkatan kinerja pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)..
Dalam sambutannya, Bupati Eka Putra menegaskan bahwa pemberantasan KKN bukan sekadar tuntutan reformasi birokrasi, melainkan keharusan untuk memenuhi harapan masyarakat akan pemerintahan yang berkeadilan.
"Pemberantasan KKN adalah langkah krusial untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Ini adalah komitmen kita bersama untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Tanah Datar," tegas Bupati
Sinergi Lintas Sektoral dan Kepatuhan Hukum
Bupati menambahkan, kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang patuh hukum adalah kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Daerah, Forkopimda, hingga jajaran di tingkat kecamatan dan nagari.
Kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat, Muhibuddin, sebagai narasumber dalam acara tersebut diharapkan dapat memberikan bekal motivasi dan pemahaman hukum yang mendalam bagi seluruh aparatur.
"Kami berharap seluruh peserta memanfaatkan momentum ini agar dalam pelaksanaan tugas ke depan, tidak ada pejabat, ASN, maupun Wali Nagari yang tersangkut persoalan hukum," pesan Eka Putra.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas pendampingan hukum yang selama ini diberikan oleh pihak Kejaksaan, termasuk pembekalan bagi para Wali Nagari di Tanah Datar.
Transformasi Pelayanan Publik
Selain aspek integritas, Bupati Eka Putra menekankan pentingnya transformasi pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan yang berkualitas adalah bukti nyata kehadiran pemerintah di tengah rakyat.
"Pelayanan publik bukan sekadar tugas administratif. Kita harus bertransformasi menuju birokrasi yang lebih efisien dan tepat sasaran. Saya instruksikan seluruh unit kerja untuk melakukan tindakan nyata agar pelayanan semakin cepat dan memuaskan," pungkasnya.
Materi Penguatan dari Kajati Sumbar
Pada kesempatan yang sama, Kajati Sumbar Muhibuddin memaparkan materi strategis mengenai penguatan sinergi antara instansi kejaksaan dan pemerintah daerah. Fokus utamanya adalah menciptakan instrumen pengawasan yang efektif guna memastikan setiap program pembangunan berjalan di atas koridor hukum yang berlaku.
Pantauan di lokasi, acara ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, unsur Forkopimda, Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD, Camat, serta Wali Nagari se-Kabupaten Tanah Datar. (MJ)
