DPRD Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam rangka konsultasi dan pembahasan Laporan Keterang an Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel, Rabu (6/5/2026).
Kedatangan rombongan Pansus I DPRD Kabupaten Tanah Datar tersebut diterima Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Dahrul Idris, S.STP, M.Si di ruang rapat khusus I Kantor DPRD Sumbar.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan Pansus I DPRD Tanah Datar berdiskusi mengenai mekanisme pembahasan LKPJ, evaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah, serta penguatan fungsi pengawas an DPRD terhadap jalannya pemerintahan.
Dahrul Idris menyampaikan, LKPJ merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan pelak sanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.Menurutnya, melalui pembahasan LKPJ yang komprehensif, DPRD dapat memberikan masukan konstruktif terhadap capaian program pemerintah daerah sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Konsultasi seperti ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antar lembaga legislatif, se hingga tercipta kesamaan persepsi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, koordinasi antara DPRD kabupaten/kota dengan DPRD provinsi sangat diperlukan untuk saling bertukar pengalaman serta menyamakan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan pemerintahan daerah.
Melalui kunjungan tersebut, diharapkan terjalin hubungan kelembagaan yang semakin solid antara- DPRD Kabupaten Tanah Datar dan DPRD Provinsi Sumatera Barat, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang op- timal rangkuman:
• DPRD Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan kerja Pansus I DPRD Kabupaten Tanah Datar
guna melakukan konsultasi terkait mekanisme pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawab
an (LKPJ).
• Diskusi tersebut difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah serta penguatan
fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan
akuntabel.
• Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi antarlembaga legislatif dalam menyamakan persepsi dan
langkah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang
optimal. (*Rk)
