– Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bergerak cepat dalam mengupayakan kepastian hunian bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi. Bupati Tanah Datar, Eka Putra, melakukan pertemuan strategis dengan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jarwansah, di Jakarta pada Rabu (06/5/2026).
Pertemuan tersebut difokuskan pada percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap), baik melalui skema terpadu maupun mandiri. Langkah ini diambil guna memastikan masyarakat terdampak tidak terlalu lama berada di hunian sementara dan segera mendapatkan tempat tinggal yang layak serta aman.
Bupati Eka Putra menegaskan bahwa pemulihan pascabencana yang berkelanjutan menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi data dan dukungan teknis dari pemerintah pusat agar proses konstruksi di lapangan berjalan tanpa hambatan.
“Kami berkomitmen memastikan masyarakat segera memperoleh tempat tinggal yang layak. Koordinasi hari ini adalah langkah konkret untuk menyinkronkan data, kesiapan lahan, hingga dukungan anggaran dari pusat agar pembangunan optimal,” ujar Eka Putra.
Untuk skema Huntap Mandiri, Bupati menyampaikan bahwa seluruh data pendukung telah diserahkan ke BNPB. Menariknya, lahan untuk pembangunan huntap mandiri ini telah disiapkan secara swadaya oleh masyarakat yang terdampak langsung, menunjukkan antusiasme warga untuk bangkit dari masa sulit.
Rincian Data Huntap di Empat Kecamatan
Berdasarkan dokumen yang diserahkan kepada BNPB, tercatat sebanyak 148 unit total terdampak yang tersebar di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Batipuh Selatan, Batipuh, Rambatan, dan X Koto.
Berikut adalah rincian data penerima bantuan yang diajukan:
Huntap Mandiri: 88 unit
Huntap Terpadu: 56 unit
Warga tidak memilih: 3 orang
Tanpa pernyataan: 1 orang
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Eka Putra menyerahkan langsung dokumen dan data penerima bantuan kepada Deputi Jarwansah. Ia berharap BNPB dapat memberikan pendampingan teknis serta percepatan proses administrasi dan anggaran.
“Kita ingin masyarakat segera kembali menjalani kehidupan normal dengan kondisi yang lebih baik dan lebih tangguh menghadapi potensi bencana di masa mendatang,” pungkasnya.
Dengan adanya kolaborasi kuat antara Pemkab Tanah Datar dan BNPB, diharapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat segera terealisasi dalam waktu dekat, memberikan kepastian hukum dan sosial bagi para penyintas bencana di Tanah Datar. (MJ)
