 |
| Menteri PKP RI: KUR Tanpa Agunan Dan Program Perumahan Jadi Andalan Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat (Poto Edi) |
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, menegaskan pemerintah terus memperkuat dukungan bagi pelaku UMKM melalui percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam kunjungan kerja di Blitar, Kamis malam (02/07/26).
ia menyampaikan bahwa plafon KUR Rp100 juta kr bawah kini dapat diakses tanpa agunan tambahan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat.
Maruarar juga meminta BRI meningkatkan penyaluran KUR mulai Oktober mendatang agar semakin banyak pelaku UMKM dapat menikmati manfaat program tersebut. Dengan bunga efektif pertahun sekitar 6 persen (0,5) persen perbulan, proses yang lebih mudah, cepat, dan murah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha masyarakat.
Menurut Maruarar, keberhasilan program pemerintah tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari BRI, pemerintah daerah, kementerian, hingga TNI, Polri, dan instansi terkait. Ia menilai semangat kebersamaan menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain sektor UMKM, Maruarar juga menyoroti program renovasi rumah yang menunjukkan peningkat an signifikan di Blitar. Ia optimistis pada 2026 khususnya Kota Blitar dapat terbebas dari rumah tidak layak huni.
Sementara itu, Direktur Konsumer BRI, Aris Hartanto menegaskan, BRI terus berupaya memberikan pelayan terbaik untuk akses pembiayaan UMKM dan masyarakat melalui program KUR.
"BRI terus mengupayakan yang terbaik bagi peningkatan dan perkembangan UMKM dan masyarakat melalui kemudahan akses pembiayaan, dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR)," ujar Aris.
Aris menambahkan, BRI juga mendukung penuh program pemerintah melalui KUR Perumahan. Pe mbiayaan diberikan tidak hanya kepada pelaku usaha seperti pengembang dan toko bangunan dari sisi penyediaan (supply), tetapi juga kepada masyarakat yang ingin membeli, membangun, maupun merenovasi rumah dari sisi permintaan (demand).
Menurutnya, plafon KUR Perumahan dapat mencapai hampir Rp500 juta sehingga diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus menggerakkan sektor konstruksi dan perekonomian daerah.
Pemerintah berharap berbagai program pembiayaan tersebut dapat menjadi motor penggerak pertumbuh an ekonomi, memperkuat UMKM, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses permodalan dan perumahan yang semakin mudah.(*)
