Grup Parewa Limo Suku Dari Kota Padang, Sumatera Barat Tampil Memukau

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEib9UzJXECRozi_y2Epnj8OPobLvm68yPnQDVb4VZRfm1ziTKlKeeatcsuP3xfom-66gqJQ_ZdFyrvxyavxD9shQVZJ44T6rn6Z3DrjYaPNWMMY6VkZV4f76_abTcBIK59dw3x8v1xsFSA/s1600/tangerang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEib9UzJXECRozi_y2Epnj8OPobLvm68yPnQDVb4VZRfm1ziTKlKeeatcsuP3xfom-66gqJQ_ZdFyrvxyavxD9shQVZJ44T6rn6Z3DrjYaPNWMMY6VkZV4f76_abTcBIK59dw3x8v1xsFSA/s640-rw/tangerang.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.com-Tangerang</b></div> <div style="text-align: justify;">  Festival Media Pentura Tingkat Nasional ini merupakan bagian rangkaian kegiatan Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (SAIK) tahun 2018 yang dilaksanakan 2-3 Desember di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Sebanyak 10 provinsi ikut turut ambil bagian di ajang ini. Mereka bersaing untuk menjadi yang terbaik. Tahun lalu Grup Palito Nyalo dari Kota Padang berhasil menjadi terbaik pertama dalam ajang tahunan ini.Grup Parewa Limo Suku dari Kota Padang, Sumatera Barat tampil memukau di hadapan penonton dalam ajang Festival Media Pertunjukan Rakyat (Pentura) Tingkat Nasional 2018 yang digelar di Lapangan Ahmad Yani, Kota Tangerang, Minggu (2/11) malam. Pertunjukkan yang dipertontonkan kelompok seni ini mampu menghipnotis penonton yang hadir.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam pertunjukkan itu, Parewa menampilkan cerita tentang kegigihan seorang pemilik sasaran tradisional dalam mempertahankan sasaran yang dikelolanya selama berpuluh tahun tidak punah digerus zaman. Singkat cerita, sasaran ini lalu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk terus eksis. Cerita ini semakin menarik karena dibungkus dengan pertunjukkan tari, silat dan seni musik menjadi satu. Terpisah Kepala Dinas Kominfo Padang Suardi didampingi Kabid Komunikasi Statistik dan Persandian (KSP) Swesti Fanloni mengaku puas dengan penampilan Grup Parewa Limo Suku. Mereka optimistis Parewa Limo Suku mampu menjadi yang terbaik.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kami mohon doa warga Kota Padang dan Sumbar umumnya agar Parewa Limo Suku berhasil menjadi juara pertama di ajang nasional ini. Semoga Parewa bisa mengulang kesuksesan tahun lalu dimana Grup Palito Nyalo tampil sebagai terbaik pertama," kata Suardi diamini Swesti Fanloni.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut Suardi, jelang keberangkatan personel yang beranggotakan 18 orang ini telah mematangkan latihan dengan baik. "Mereka bertekad ingin mempertahankan juara nasional untuk kedua kalinya di tahun 2018 ini," sebut Suardi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Festival Media Pentura ini juga turut dihadiri Asisten Ekbangkesra Setda Kota Padang Hermen Peri, Sekretaris Diskominfo Padang, Tarmizi Kabag Humas Imral Fauzi dan Kabid Fisik Prasarana dan Penataan Ruang Bappeda Raf Indra</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Niken Widiastuti dalam sambutannya mengatakan Festival Media Pentura 2018 diharapkan dapat menggerakkan masyarakat di daerah-daerah untuk terus meningkatkan kesenian tradisional dan budaya di daerahnya masing-masing. "Dengan digelarnya festival ini kami harapkan ada pembelajaran, saling memahami, saling toleran, saling menghargai antar kesenian dan kebudayaan yang ada dari berbagai etnis dan pulau di Indonesia," ujar Niken.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Niken juga berharap pertunjukkan tersebut tidak saja sebagai tontonan tapi juga tuntunan bagi masyarakat. Dengan kesenian tradisional ini bisa membawa pesan damai dan positif. Terlebih di tahun ini politik ini, Niken berharap masyarakat Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan meskipun berbeda pilihan.Untuk juri sendiri, sebut Niken diambil dari berbagai kalangan profesional seperti dari Institut Kesenian Jakarta (IKJ), ITB, Dewan Pengawas TVRI, Staf Ahli Menkominfo dan praktisi kesenian.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk diketahui, Kota Tangerang ditunjuk sebagai tuan rumah oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dalam rangkaian kegiatan Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (SAIK) 2-4 Desember 2018. Tahun ini mengambil tema “Sinergi Indonesia Menuju Era Komunikasi 4.0. Kegiatan ini diikuti seluruh humas baik dari kementerian, lembaga, BUMN dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota di Indonesia.( wt/Hms)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

Grup Parewa Limo Suku Dari Kota Padang, Sumatera Barat Tampil Memukau

Realitakini.com-Tangerang  Festival Media Pentura Tingkat Nasional ini merupakan bagian rangkaian kegiatan Sinergi Aksi Informasi dan ...

Read more »

Komersialisasi Pendidikan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVBGWf27dFowPdwRdp4RLCnyJxohjMwGdb0gUIyGhyS83EERjS9d7rUiDeJzq2hdXNUE1HSY7nrzcWCYGYWbmDVrmkAzk4tUbj7cGwBlkD5CjLrV1c35lIaID8XJqqeV4A15J54ebCLYc/s1600/wt.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="514" data-original-width="464" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVBGWf27dFowPdwRdp4RLCnyJxohjMwGdb0gUIyGhyS83EERjS9d7rUiDeJzq2hdXNUE1HSY7nrzcWCYGYWbmDVrmkAzk4tUbj7cGwBlkD5CjLrV1c35lIaID8XJqqeV4A15J54ebCLYc/s320-rw/wt.jpg" width="288" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>oleh Cimrawati,S.I.Kom(Realitakini.com)</b></div> <span style="text-align: justify;">Keluhan datang bertubi-tubi dari orangtua murid. Mereka mengeluh dengan besarnya biaya sekolah negeri dan swasta yang sama ganasnya dalam melakukan pungutan</span><br /> <div style="text-align: justify;"> .<br /> Istilah komersialisasi pendidikan akhir-akhir  ini menjadi perhatian. Berbeda dengan tahun-tahun sebelum nya, keluhan komersialisai pendidikan pada tahun ini lebih masif. Unjuk rasa masyarakat mengatasnamakan keluhan orang tua murid. Pemerintah telah menegaskan bahwasannya pungutan boleh dilakukan asal terkendali dan tidak bersifat KOMERSIAL</div> <div style="text-align: justify;"> .</div> <div style="text-align: justify;"> Penegasan seperti itu dianggap bukan merupakan pelangaran, namun pembenaran. Sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri tak kalah mahal dengan milik swasta. Contohnya, uang penerimaan siswa baru di SMA negeri di  Kota Padang  Rp 7.375.000, sementara itu diSMA swasta di  k0ta padang  Rp 10.000.000.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Resahnya orang tua mengingatkan para pengambil keputusan. Kendati Indonesia sudah puluhan tahun merdeka, belum pernah masalah pendidikan di tangani secara serius. Belum selesai tentang ujian, muncul persoalan kurikulum, kemerosotan moral dan mutu pendidikan, dan lain sebagainya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Memang ada langkah untuk maju setapak setelah era reformasi bila dibanding dengan era sebelumnya. Dulu sebatas pentingnya pendidikan (pengembangan SDM), kini ada berbagai penambahan alokasi anggaran untuk pendidikan</div> <div style="text-align: justify;"> .</div> <div style="text-align: justify;"> Untuk itu, tak perlu tercengang kaget saat Jepang mengalokasikan anggaran untuk pendidikan hingga seratus kali lipat dibanding Indonesia. Sebaliknya, harus kaget saat Banglades, yang notabenenya negara kecil mengalokasikan anggaran untuk pendidikan 2,9 persen dari anggaran Nasional mereka. Sementara itu, Indonesia raya di era yang bersamaan hanya 1,4 persen.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pendidikan merupakan sebuah tugas untuk masyarakat dan pemerintah. Saat praksis pendidikan tak lagi bisa dominan sebagai kegiatan sosial akan tetapi sebagai kegiatan bisnis, hukum dagang "ada rupa ada harga" jadi berlaku. Penyelenggara pendidikan serupa dengan lembaga bisnis. Tapi memang dari sanalah lembaga pendidikan swasta berkembang.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Saat pemerintah melakukan praktik yang sama, muncul sebuah pertanyaan, negeri dan swasta kok sama? Lembaga sekolah negeri sepertinya ikut "ganas" atau "MANGAS" dalam melakukan berbagai macam pungutan disekolah</div> <div style="text-align: justify;"> .</div> <div style="text-align: justify;"> Anggaran cukup bukanlah segalanya. Akan tetapi ketersediaan anggaran baru memenuhi salah satu dari sekian banyak persyaratan praksis pendidikan. Tetapi, tentang ketersediaan anggaran  dapat mencerminkan keseriusan perhatian, keberanian di dalam memberikan prioritas, dan sesuatu yang tak terselesaikan yang hanya menjadi wacana yang berkepanjangan.</div> </div>

Komersialisasi Pendidikan

oleh Cimrawati,S.I.Kom(Realitakini.com) Keluhan datang bertubi-tubi dari orangtua murid. Mereka mengeluh dengan besarnya biaya sekolah ...

Read more »

Insan Pers, bersatulah

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjEycTc2Tm5N6sSDmSoVm7Zq3CLuVu-calXuRTrzIXKg2vhhBMwyGRL2txrNVmCOFfJl_yVpnLLSfUe-oc049YnY35IMJGLUlVUYD2drgqxMihX4xYcmDR-vkJnsl9ma3-ITLNxNycH_g/s1600/cim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="300" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjEycTc2Tm5N6sSDmSoVm7Zq3CLuVu-calXuRTrzIXKg2vhhBMwyGRL2txrNVmCOFfJl_yVpnLLSfUe-oc049YnY35IMJGLUlVUYD2drgqxMihX4xYcmDR-vkJnsl9ma3-ITLNxNycH_g/s400-rw/cim.jpg" width="400" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <b style="text-align: left;">Oleh  Cimrawati ,S.I.Kom ( Realitakin.com)</b></div> <div style="text-align: justify;"> Orang sering menilai   menjadi wartawan  adalah mudah ,cukup dengan memeilki kartu pers yang di keluarkan mdianya mereka  mengaku wartawan,tapi tahukah kita? menjadi jurnalis tidak semudah yang di bayangkan.Butuh keberanian,intelektual serta integritas yang baik, yang di dukung oleh wawasan  yang memadai. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun ironis sekali,  sekiranya insan pers yang menjamur saat ini tidak di hargai lagi baik bagi para nara sumber,maupun masyarakat terutama insan pers minguan / bulanan.Kenapa hal ini terjadi? kalua lah  kita kilas balik kembali ,kebebasan pers adalah dambaan kita semua , yang tahu hukum dan hidup dialam demokrasi . Sejak bergulirnya repormasi, kalangan insan pers sudah diberikan kebebasan,seluas- luasya.  Dengan demikian masyarakat mengiginkan mendapatkan imformasi yang benar dan utuh di berbagai media yang jumlahnya tidak terbilang lagi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Dengan adanya reprmasi tersebut ,Sehinga tidak sedikit orang yang mengaku  seabagai wartawan .sebagi mana kita ketahui  belum mengenal apa itu kode etik jurnalistik , undang undang pokok pers dan hukum. Dan munculah wartawan tampa pedoman  namum inilah fonomena saat ini . saat media wartawan professional mau melaksanakan tugasnya sebagai kulitinta, banyak krtikan dan serta pelecehan dan banyak yang mengatakan wartawan bukan  lagi melaksanakan tugasnya  sebagai jurnalis yang baik. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun haya mencari berita yang intinya mengintimidasi nara sumber yang ujung –ujungnya  minta amplop kalau tidak mau berita di keluarkan , sunguh ironis bukan?bukan kah akibat perlakuan oknum wartwan tersebut akan berimbar pada profesi wartawan lainya dalam  mencari data dan informasi kelapangan  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Maka banyak nara sumber  atau masyarakat yang melecehkan frofesi wartawan serta mengadu domba wartawan  haraian ,minguan,dwi minguan / bulanan dan online dan beambisi untuk memecah belah ,dan membentuk kelompaok kelompok.Agar” pejabat bemasyaalah dan pengusaha Nakal “mamapu memperalat wartwan dengan tujuan tertentu.</div> <div style="text-align: justify;"> Untuk itu kepada reakan rekan wartawan harus teruji dengan pengalaman prfesionalisme dan eksra hati hati agar tidak terperangkat  dengan hasutan dan tipu daya  serta prpogandaoleh orang orang tyang tidak bertangung jawab .</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bila hal ini terus berlanjut di khawatirkan akan terjadi konflik horizontal antara wartawan onlen minguan dan dwi minguan serta bulanan.Apa Solusinya ? yang jelas isan pers baik itu online ,harian ,mingguan ,dwi minguan ,serta bulanan bersatulah ….</div> </div>

Insan Pers, bersatulah

Oleh  Cimrawati ,S.I.Kom ( Realitakin.com) Orang sering menilai   menjadi wartawan  adalah mudah ,cukup dengan memeilki kartu pers yan...

Read more »

DPRD Sumbar Setujui 3 Ranperda Provinsi Dengan Berikan Beberapa Catatan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgO8d6n6TY8tCdpO-UmGg3Lyzfghw2_MW6nZbhaz42dgYOHwzOnPedOnR3cmM0gibK9A7hscpxuQv0EP2W3NhsubVwWakTUVnJ5AXVMatbLPkHgrXDOpHCvpkT3J8ZglhnSaiT_PkbBgII/s1600/PRS+30.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgO8d6n6TY8tCdpO-UmGg3Lyzfghw2_MW6nZbhaz42dgYOHwzOnPedOnR3cmM0gibK9A7hscpxuQv0EP2W3NhsubVwWakTUVnJ5AXVMatbLPkHgrXDOpHCvpkT3J8ZglhnSaiT_PkbBgII/s640-rw/PRS+30.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.com-Padang </b></div> <div style="text-align: justify;"> DPRD Provinsi Sumbar gelar rapat paripurna  padangan umum  9 Fraksi DPRD sumbar terhaap Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  Provinsi Sumatera Barat yang  resmi dibahas, dalam rapat paripurna,Jumat (29/11). Tiga Ranperda tersebut adalah Ranperda Ramperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan , Ramperda Rencana  Tata Ruang Kawasan Strategis  Provinsi, Danau Maninjau dan Ramperda  Perubahan atas Perda  nomor 8  tahun 2016 tentang pembentukan  dan susunan  Perangkat Daerah provinsi Sumatera Barat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat  Ir.  H. Arkadius Dt. Intan Bano,MM,MBA  Jumat 30/11/2018 di ruamh siding utama DPRD Provinsi  Selain di hadri oleh anggot DPRD sumbar juga di hari oleh Drs Alwis Seda Provinsi sumbar dan beberapa SKPDyang ada di lingkungan pemerintahan provinsi Sumatera Barat </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Arkadius mengatakan,” Ramperda  tentang  Penyelenggaraan Pendidikan  merupakan pengganti  Perda  nomor 2 tahun 2009 tentang  Penyelenggaraan Pendidikan  yang tidak sejalan dengan urusan  yang menjadi kewenangan  pemerintah provinsi , sebagaimana ditetapkan  dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014.</div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lanjut dikatakan Ramperda  tentang Rencana Tata Ruang Kawasan  Strategis  Provinsi  Danau Maninjau  bertujuan untuk menjadikan kawasa Danau Maninjau  sebagai pusat pertumbuhan ekonomi  dan pembangunan dan pengembangan pariwisata Sumatera Barat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lanjut dikatakan Arkadius  tentang perubahan  Atas Perda  Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan  Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat  bertujuan untuk  melakukan  penyesuaian  kewenangan  dan urusan  yang dilaksanakan  oleh OPD  dilingkup pemerintahan Sumbar sejalan dengan  dialikannya sebanyak 11 Sub urusan  dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Provinsi .</div> <div style="text-align: justify;"> Akhirnya ranperda tersebut di setui oleh fraksi –fraksi DPRD sumbar dengan memberikan beberapa cacatan terhdap 3 Ranperda tersebut .(Wt)</div> </div>

DPRD Sumbar Setujui 3 Ranperda Provinsi Dengan Berikan Beberapa Catatan

Realitakini.com-Padang  DPRD Provinsi Sumbar gelar rapat paripurna  padangan umum  9 Fraksi DPRD sumbar terhaap Tiga Rancangan Peratur...

Read more »

Nasrul Abit Jelaskan, Penataan Kawasan Danau Maninjau

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKIkFXW7mZrfDGo5AwnyzhL-83koy7mtNd-uVXoLao6xkWfSCYzZ1BGXwfsnp1HjQQhy0j8-0PVuEcHgrnU45FwVWs0LJkl6DO6Gk0oIo9x6gtgfIFWm7u1zDsBxdVanBcB0kOdBZ0hJU/s1600/PR+s.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKIkFXW7mZrfDGo5AwnyzhL-83koy7mtNd-uVXoLao6xkWfSCYzZ1BGXwfsnp1HjQQhy0j8-0PVuEcHgrnU45FwVWs0LJkl6DO6Gk0oIo9x6gtgfIFWm7u1zDsBxdVanBcB0kOdBZ0hJU/s640-rw/PR+s.jpg" width="640" /></a></div> <b>Raelitakini.com -Padang </b><br /> <div style="text-align: justify;"> Danau Maninjau sebagai salah satu kawasan strategis provinsi akan dilakukan penataan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Maninjau ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Nota penjelasan terhadap Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTRKSP) Danau Maninjau tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada rapat paripurna DPRD, Kamis (29/11) sore. Ranperda RTRKSP Danau Maninjau disampaikan bersama dengan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda tentang perubahan Perda nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Nasrul Abit menjelaskan, penataan kawasan Danau Maninjau dilakukan seiring dengan revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat 2018-2038 yang telah ditetapkan sebelumnya. Kawasan Danau Maninjau perlu perhatian serius karena memiliki potensi besar namun beberapa tahun belakangan menjadi terganggu akibat menjamurnya keramba jaring apung. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Dari data yang diperoleh, saat ini ada sekitar 20 ribu KJA sementara dari hasil kajian, Danau Maninjau hanya berkapasitas sekitar 6 ribu KJA," kata Nasrul.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Danau Maninjau memiliki potensi besar untuk pariwisata dan pernah menyedot kunjungan wisata. Namun, seiring menjamurnya KJA di kawasan danau, kunjungan wisata ke Danau Maninjau menurun drastis. Danau Maninjau tidak saja menyedot kunjungan wisatawan lokal namun juga sudah dikenal oleh wisatawan mancanegara. Selain berpotensi wisata, air danau juga sudah dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Bano membuka rapat paripurna tersebut menjelaskan, dari tiga Ranperda yang diajukan oleh pemerintah daerah itu, dua diantaranya masuk dalam Propem Perda tahun 2018. Sedangkan satu Ranperda yaitu Ranperda tentang Perubahan Perda nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Dua Ranperda sudah masuk sementara satu Ranperda lagi di luar Propem Perda tahun 2018," jelasnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 80 tahun 2015, pembahasan Ranperda di luar Propem Perda dapat dilakukan apabila terdapat urgensi yang disepakati bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) dengan Biro Hukum Pemerintah Daerah. Dari hasil kajian, perubahan tersebut memiliki urgensi sesuai dengan Permendagri dalam rangka menyesuaikan beban kerja dan peningkatan efektivitas OPD. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara terkait Rancangan RTRKSP Danau Maninjau, Arkadius menyebutkan, hal itu dilakukan dalam rangka tindak lanjut dari pembentukan kawsan strategis provinsi yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Ini sejalan dengan telah ditetapkannya kawasan strategis provinsi yang telah ditetapkan dalam RTRW yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga penataan kawasan Danau Maninjau perlu dilakukan," terangnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dengan disampaikannya tiga Ranperda tersebut oleh pemerintah daerah, Arkadius mengingatkan kepada seluruh fraksi untuk menyiapkan pandangan umum. Dia berharap, pembahasan dapat berjalan sesuai dengan rencana sampai kepada tahap finalisasi dan pengambilan keputusan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain beragendakan penyampaian tiga Ranperda dari pemerintah daerah, rapat peripurna tersebut juga beragendakan pengambilan keputusan terhadap penetapan tiga Ranperda usul prakarsa DPRD untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan. Kemudian, rapat paripurna juga beragendakan pengambilan keputusan kesepakatan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019.(Pk/wt)</div> </div>

Nasrul Abit Jelaskan, Penataan Kawasan Danau Maninjau

Raelitakini.com -Padang  Danau Maninjau sebagai salah satu kawasan strategis provinsi akan dilakukan penataan. Pemerintah Provinsi Suma...

Read more »

DPRD Sumbar Bersama Pemerintah Provinsi Sumbar Sepakati APBD 2019

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrC9HRkRgKzM0bnwKxvVIjvrgOgFVaHSLgH9_fhIajDmnzgHR6HFb4KiKHBb9SJFmy67OUj6Z5Ow5POfUBrA9I6efh5yvh6cNjJiO1TUA7vBK_VGAgHyU9_U38dPCWDF-KRuILfqrsyh0/s1600/PPR+S.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrC9HRkRgKzM0bnwKxvVIjvrgOgFVaHSLgH9_fhIajDmnzgHR6HFb4KiKHBb9SJFmy67OUj6Z5Ow5POfUBrA9I6efh5yvh6cNjJiO1TUA7vBK_VGAgHyU9_U38dPCWDF-KRuILfqrsyh0/s640-rw/PPR+S.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.Com-Padang</b> </div> <div style="text-align: justify;"> PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 pada rapat paripurna, Kamis (29/11).  Total APBD tahun 2019 yang disepakati adalah sebesar Rp7,150 triliun lebih, naik dibanding APBD awal tahun 2018 yang hanya sebesar Rp6,696 triliun.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Ir H. Hendra Irwan Rahim menegaskan, meskipun target pendapatan sudah disepakati, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk lebih optimal melakukan pemungutan penerimaan terutama dari PAD berhubung potensi penerimaan masih lebih besar dari target. Demikian juga optimalisasi pengelolaan BUMD dan aset daerah agar memberikan kontribusi yang maksimal pada PAD. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "DPRD mendorong pemerintah daerah untuk lebih optimal menggali PAD karena potensi masih lebih besar dari pada target. Begitu juga dalam hal belanja daerah, hendaknya kinerja OPD lebih ditingkatkan lagi dalam mengelola agar anggaran bisa terserap maksimal," katanya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dari total APBD tahun 2019 sebesar Rp7,150 triliun lebih tersebut, Pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp6,729 triliun. Proyeksi pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,491 triliun lebih, dana perimbangan sebesar Rp4,185 triliun lebih dan lain - lain pendapatan yang sah sebesar Rp52,402 miliar. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sedangkan dari sisi belanja daerah, alokasi anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp7,130 triliun lebih. Pembelanjaan tersebut terdiri dari belanja tidak langsung sekitar Rp4,312 triliun dan belanja langsung sekitar Rp2,819 triliun. Terkait belanja daerah, DPRD mendorong peningkatan kinerja OPD dalam pengelolaan agar realisasi anggaran dapat lebih maksimal. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk lelang sudah bisa dimulai proses administrasi pengadaannya sejak Ranperda APBD disepakati," tegasnya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Terkait kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), DPRD meminta pemerintah daerah untuk menyempurnakan hasil kajian dengan memperhatikan beban kerja, resiko pekerjaan serta memperhatikan juga tambahan penghasilan untuk pegawi tidak tetap serta guru non sertifkasi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara itu, dari sisi pembiayaan daerah disepakati penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Penggunaan Angaran (SILPA) sebesar Rp421,5 miliar. Kemudian untuk pengeluaran pembiayaan, digunakan untuk tambahan penyertaan modal disepakati sebesar Rp20 miliar yang dialokasikan sebagai tambahan modal pada Bank Nagari sebesar Rp15 miliar dan PT Jamkrida sebesar Rp5 miliar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Terkait tambahan modal tersebut, Hendra mengingatkan agar pemerintah daerah selaku pemegang saham mayoritas untuk dapat mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan deviden yang sebanding dengan penyertaan modal yang telah dialokasikan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dengan disepakatinya Perda APBD tahun 2019 itu, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyampaikan apresiasi. Menurutnya, pada dasarnya pembahasan yang dilakukan secara cermat bertujuan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Irwan menyebutkan, sesuai dengan mekanismenya, APBD tersebut akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Dia berharap evaluasi Kemendagri bisa berjalan lancar dan hasil evaluasi tersebut tidak menyebabkan terjadi perubahan yang berarti terhadap komposisi APBD yang telah disepakati. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain beragendakan pengambilan keputusan terhadap kesepakatan atas APBD tahun 2019, rapat paripurna tersebut juga beragendakan penyampaian nota pengantar tiga Ranperda oleh pemerintah daerah kepada DPRD.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain beragendakan pengambilan keputusan terhadap kesepakatan atas APBD tahun 2019, rapat paripurna tersebut juga beragendakan penyampaian nota pengantar tiga Ranperda oleh pemerintah daerah kepada DPRD. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kemudian juga beragendakan pengambilan keputusan penetapan tiga Ranperda menjadi Ranpeda hak usul prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat, Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ( Pk/wt)</div> </div>

DPRD Sumbar Bersama Pemerintah Provinsi Sumbar Sepakati APBD 2019

Realitakini.Com-Padang   PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyepakati R...

Read more »