DPRD kota Bengkulu Gelar Hearing,Bapemperda Tuntaskan pembahasan Raperda tentang pengelolaan Keuangan Daerah.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLolYIQBVx97vs1q8fqrGpvpJPY3fxPg11jMnA_e0yKSeicupkiIjR7fqlQhDS1Vo5dA6eVb35VH-jBJ-Hg-vHSr6S_uyalXb0s8nwPeNQuY2bnMwa6Fr_JoSJOgY4Q9R98UHIpxyczMw/s642/IMG_20210902_160521.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="525" data-original-width="642" height="328" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLolYIQBVx97vs1q8fqrGpvpJPY3fxPg11jMnA_e0yKSeicupkiIjR7fqlQhDS1Vo5dA6eVb35VH-jBJ-Hg-vHSr6S_uyalXb0s8nwPeNQuY2bnMwa6Fr_JoSJOgY4Q9R98UHIpxyczMw/w640-h328-rw/IMG_20210902_160521.jpg" width="640" /></a></div><div><span style="text-align: justify;">Realitakini.com - Bengkulu </span></div><div style="text-align: justify;">Dewan perwakiladrn rakyat daerah (DPRD) kota Bengkulu mengelar Hearing tentang perubahan atas perda Nomor 2 Tahun 2009,Sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah , Pemerintah Kota Bengkulu telah menerbitkan Perda nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun produk hukum ini sudah tidak lagi sejalan dengan peraturan yang ada di atasnya , yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah , sehingga perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi agar substansi materinya sesuai dan selaras dengan peraturan perundang - undangan yang aktual.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Perubahan kebijakan Pemerintah Daerah memberikan dampak yang cukup besar bagi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintah Daerah, termasuk mengenai pengelolaan keuangan daerah untuk itu perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan agar dapat sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi ,"terang ketua Bapemperda Solihin Een Adnan seusai menuntaskan pembahasan Raperda PKD.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Solihin mengatakan,perubahan pengelolaan keuangan daerah di maksudkan untuk mewujudkan good governance dan clean government.Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu di tetapkan pokok-pokok yang mengatur mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagaimana diketahui bahwa Raperda PKD merupakan Raperda Delegatif yang disusun sebagai tindak lanjut PP Nomor 12 Tahun 2009 dan amanat Permendagri nomor 77 tahun 2020 Perubahan mendasar tidak hanya pada aspek perubahan sruktur APBD, namun juga di ikuti dengan perubahan cut off proses penyusunan anggaran dan penatausahaan dalam rangka meletakan tanggung jawab pada masing masing pelaku pengelolaan keuangan secara proporsional,"sampainya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu ada subtansi kebijakan daerah yang menjadi penting untuk di atur dalam sebuah perda karena akan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, diantaranya adalah struktur pengelolaan keuangan daerah, informasi keuangan daerah, kekayaan daerah dan utang daerah serta penyelesaian kerugian keuangan daerah,tutupnya. (Rk*)</div>

DPRD kota Bengkulu Gelar Hearing,Bapemperda Tuntaskan pembahasan Raperda tentang pengelolaan Keuangan Daerah.

Realitakini.com - Bengkulu  Dewan perwakiladrn rakyat daerah (DPRD) kota Bengkulu mengelar Hearing tentang perubahan atas perda Nomor 2 Tahu...

Read more »

Terima DAK dari Kemenparekraf, Disporapar Gelar Pelatihan Pemandu Wisata Budaya

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-rueYXdsGQfg/YTCRWoFpQHI/AAAAAAAAEHc/Y6diLFG8loYVbKdqAscJDBnX9voH0A4uQCNcBGAsYHQ/s960/FB_IMG_1630572804941.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="960" height="350" src="https://1.bp.blogspot.com/-rueYXdsGQfg/YTCRWoFpQHI/AAAAAAAAEHc/Y6diLFG8loYVbKdqAscJDBnX9voH0A4uQCNcBGAsYHQ/w640-h350-rw/FB_IMG_1630572804941.jpg" width="640" /></a></div><b>Realitakini.com-Padang Panjang</b></div><div style="text-align: justify;">Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) menggelar pelatihan pemandu wisata budaya di Hotel Rangkayo Basa, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kamis (2/9). Kegiatan ini biayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Kementerian  Pariwisata Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pada tahun 2020 lalu, kami memberikan beberapa usulan kegiatan pelatihan kepada Kemenparekraf. Hasilnya, tahun ini kami menerima DAK kurang lebih sebesar Rp 600 juta untuk melakukan pelatihan kepariwisataan sebanyak tujuh kali kegiatan,” ungkap Kepala Disporapar, Drs. Maiharman.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dikatakannya, kegiatan ini diadakan guna meningkatkan pelayanan kepariwisataan. Semua peserta dan tamu diwajibkan mematuhi protokol kesehatan (prokes) dan juga dicek suhu tubuhnya sebelum memasuki ruangan acara,” sebutnya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pelatihan diselenggarakan selama tiga hari. Dua hari pertama diisi dengan pemberian materi kepada peserta. Di hari ketiga dilakukan kunjungan lapangan ke salah satu objek wisata religi yang ada di Sumatera Barat. “Direncanakan makam Syech Burhanuddin di Ulakan, Padang Pariaman menjadi salah satu objek yang akan dikunjungi,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Maiharman menjelaskan, kegiatan pelatihan pemandu wisata ini terdiri dari 40 peserta yang merupakan perwakilan dari unsur desa wisata, organisasi generasi muda, perwakilan Diniyyah Puteri, Thawalib, Muhammadiyah, SMPN 1  dan pemandu-pemandu wisata yang sudah sering melakukan kegiatan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Setelah pelatihan ini, nantinya semua peserta diharapkan bisa menjadi pemandu wisata yang ada di Padang Panjang. Bisa menjual dan menginformasikan destinasi wisata di Kota Padang Panjang,” harapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penyampaian materi hari pertama seusai acara pembukaan diisi Pamong Budaya Madya Bidang Permuseuman, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Novianty Awaludin. (Abe)</div>

Terima DAK dari Kemenparekraf, Disporapar Gelar Pelatihan Pemandu Wisata Budaya

Realitakini.com-Padang Panjang Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) menggelar pelatihan pemandu wisata budaya di Hotel Rangkayo...

Read more »

Waspadai Penyakit saat Musim Penghujan

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-hDmsJy-E7iU/YTCCQaCO8BI/AAAAAAAAEHU/EHCivfKq2mAYTJSXIeQlNL6JFWyAyY8LwCNcBGAsYHQ/s1040/FB_IMG_1630568666000.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1040" data-original-width="780" height="333" src="https://1.bp.blogspot.com/-hDmsJy-E7iU/YTCCQaCO8BI/AAAAAAAAEHU/EHCivfKq2mAYTJSXIeQlNL6JFWyAyY8LwCNcBGAsYHQ/w640-h333-rw/FB_IMG_1630568666000.jpg" width="640" /></a></div><br />Realitakini.com-Padang Panjang</div><div style="text-align: justify;">Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) melalui Kasi Kesehatan Lingkungan, Keselamatan Kerja dan Olah raga, Novriza Yulida, SKM, MPH mengimbau agar warga Padang Panjang mewaspadai penyakit yang biasa muncul pada musim penghujan. Ada dua jenis penyakit yang sering muncul di musim ini, demam berdarah dengue (DBD) serta diare.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Untuk mengantisipasi hal tersebut, kami mengajak warga untuk menjaga kebersihan lingkungan. Mulai dari pekarangan, selokan dan tempat pembuangan air," katanya kepada Kominfo, Kamis (2/9).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Novriza mengajak warga agar membuang sampah pada tempatnya. “Yang terpenting memisahkan sampah kering dan sampah basah. Ini sangat diperlukan karena kelembaban udara yang tinggi, membuat sampah jadi mudah membusuk dan akhirnya menjadi sarang kuman. Sehingga rentan meningkatnya penyakit seperti flu, batuk, diare, penyakit kulit,” paparnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dikatakannya lagi, jangan lupa menertibkan tempat-tempat yang berpotensi terjadinya banjir atau yang berpotensi menjadi genangan air, yang merupakan tempat bersarangnya nyamuk yang menyebabkan penyakit DBD.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Bila ada masyarakat yang sakit, misalnya diare, segerakanlah periksa ke pelayanan kesehatan terdekat," sebutnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di samping itu Novriza juga memberikan informasi untuk pelayanan fogging, jika ada kasus DBD, masyarakat bisa menyampaikan kepada bidan kelurahan. “Selanjutnya bidan kelurahan akan ber koordinasi dengan surveilance dan sanitarian akan turun ke lapangan. Nanti puskesmas akan melapor kan ke Dinkes untuk dilakukan pengasapan (fogging) tersebut. Cepat laporkan apabila nanti ada kasus DBD di tempat kita," tuturnya. (Abe)</div>

Waspadai Penyakit saat Musim Penghujan

Realitakini.com-Padang Panjang Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) melalui Kasi Kesehatan Lingkungan, Keselamatan Kerja dan Olah raga, Novriza Y...

Read more »

Pengembangan Pelabuhan Panasahan Painan Masih Berproses, RIP dan Revisi DED Sudah Diusulkan

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuEdshZdL3mJSVT_irp7h22_8vqa1o1ITvuoZ4HJm93-6noitGiFxP12Y1pPvmowq11KwTWy3ASlmbNsE9ddCNIMBWm_prYnRq5xMEgVuRkjyMiPYMjGRMzRVH0DP6sOCrpFeIZuXFRT4/s500/+Pel.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuEdshZdL3mJSVT_irp7h22_8vqa1o1ITvuoZ4HJm93-6noitGiFxP12Y1pPvmowq11KwTWy3ASlmbNsE9ddCNIMBWm_prYnRq5xMEgVuRkjyMiPYMjGRMzRVH0DP6sOCrpFeIZuXFRT4/w640-h384-rw/+Pel.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Pesisir Selatan</span></b></div><div><div style="text-align: justify;"><div>Pengembangan pembangunan Kawasan Pelabuhan Panasahan Painan di kabupaten Pesisir Selatan masih dalam proses. Hingga saat ini, Dinas Perhubungan Daerah setempat masih mengajukan sejumlah persyaratan dokumen ke kementerian terkait.Kepala Dinas Perhubungan Pesisir Selatan, Gunawan mengatakan, adapun persyaratan dokumen yang harus dilengkapi untuk pengembangan kawasan pelabuhan, seperti dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP), Detail Enginering Design (DED) serta pembebasan lahan untuk pembangunan di kawasan darat sekitar pelabuhan.</div><div><br /></div><div>"Untuk RIP dan revisi DED, itu sudah kita usulkan melalui kementerian terkait, kita berharap jika semua persyaratan sudah lengkap dan terpenuhi, rencana pengembangan kawasan Pelabuhan Panasan segera terwujud,"jelasnya, Kamis (2/9/2021) di Sago.</div><div><br /></div><div>Selain RIP, DED dan pembesan lahan, hal penting lainnya yang juga mesti diperlukan adalah soal izin lingkungan. Untuk itu, semua persyaratan perlu dipenuhi agar dapat ditindaklanjuti melalui kementerian terkait."Yang menjadi kewenangan dinas perhubungan sudah kita lakukan yaitu pengajuan RIP dan DED, untuk pembebasan lahan, ini yang belum tuntas. Mungkin nanti, seiring proses bisa diselesaikan oleh dinas Perkimtan,"ujarnya.</div><div><br /></div><div>Gunawan menyebutkan, pengembangan kawasan Pelabuhan Painan juga berpotensi untuk jalur eskpor hasil komoditi di daerah Pesisir Selatan. Namun untuk merealisasikan itu membutuhkan proses dan mekanisme yang cukup panjang.Dikatakan, Pelabuhan Penasahan Painan kini sudah naik kelas dari status pengumpan meningkat menjadi pengumpul dibawah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur. </div><div><br /></div><div>Saat ini, kata dia, di kawasan tersebut sudah memiliki dua dermaga dengan panjang 50 meter dan 80 meter, dengan kedalaman 8 meter dan 10 meter. Dermaga itu, dibangun sejak 2017. Gunawan menjelaskan pembangunan kawasan Pelabuhan Panasahan tetap dilanjutkan, karena juga mendukung kegiatan Pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang. </div><div><br /></div><div>Sebelumnya, pada 2020, Pemerintah daerah sudah berupaya untuk mengusulkan pengembangan kawasan Pelabuhan Panasahan Painan. Namun akibat Pandemi Covid-19 banyak usulan ke pemerintah pusat yang tertunda sehingga secara besar-besaran anggaran dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Kini, revisi DED kembali diajukan, karena terdapat perubahan-perubahan yang perlu disesuaikan dengan kondisi terkini.( Knf/Rk)</div></div></div>

Pengembangan Pelabuhan Panasahan Painan Masih Berproses, RIP dan Revisi DED Sudah Diusulkan

Realitakini.com-Pesisir Selatan Pengembangan pembangunan Kawasan Pelabuhan Panasahan Painan di kabupaten Pesisir Selatan masih dalam proses....

Read more »

Mahyeldi : Benih Yang Tidak Tersertifikasi Sangat Rentan Terhadap Pemalsuan.

<span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0c4jLKyhF_nWaNvBsR5fZ5qhssFDM2_y1lPyYuTyMBPPLtvw5OCZ18UG0GA2shyUxSoekWahhiAkwnUsvfoGS_IpFzzwxxvz5bRSCwfkfymm-cQbbPmY8Is8LDPIiWFe9WNKNI49OXis/" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="372" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0c4jLKyhF_nWaNvBsR5fZ5qhssFDM2_y1lPyYuTyMBPPLtvw5OCZ18UG0GA2shyUxSoekWahhiAkwnUsvfoGS_IpFzzwxxvz5bRSCwfkfymm-cQbbPmY8Is8LDPIiWFe9WNKNI49OXis/w640-h372-rw/image.png" width="640" /></a></div>Realitakini.com--Padang  </b></span><div><div style="text-align: justify;">Penyuluh pertanian adalah faktor utama pendorong pengembangan sektor pertanian yang menjadi fokus pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2026."Penyuluh pertanian harus mampu mendorong peningkatan produktivitas yang cukup tajam sehingga Sumbar bisa membantu terwujudnya swasembada pangan di Indonesia," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi.</div><div><div style="text-align: justify;">  </div><div style="text-align: justify;">Ia menyampaikan itu dalam sambutan pembukaan Rapat Koordinasi Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Provinsi Sumbar tahun 2021 di Hotel Grand Zuri Padang, Kamis (2/9/2021).Gubernur me ngatakan karena fokus pada pembangunan sektor pertanian secara umum, maka Pemprov Sumbar berkomitmen menyiapkan benih benih bermutu (pertanian, kelautan perikanan dan peternakan) serta mengupayakan minimalisasi kerugian usaha tani terutama kegagalan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk itu perlu didukung pula dengan ketersediaan sumber daya manusia yang handal mulai dari jajar an sampai ke tingkat lapangan, pemanfaatan sumberdaya alam, penerapan teknologi dan pengembangan kelembagaan petani yang kuat dan mandiri mampu meningkatkan produktivitas pertanian.  </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gubernur berharap peran penyuluh pertanian bisa mengawal dan mendampingi serta mengoperasional kan penyelenggaraan penyuluhan melalui program penyuluhan sebagai garda terdepan dalam mem bangun manusia pertanian.  </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kondisi nyata keberadaan Penyuluh Pertanian saat ini masih belum sesuai utuh dimana satu Nagari/ Desa/ Kelurahan dibutuhkan satu penyuluh pertanian, sehingga ada beberapa kabupaten satu orang merangkap 2-3 nagari, akibatnya dirasakan tugasnya sangat berat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kita memang kekurangan penyuluhan pertanian. Kuncinya adalah pemberdayaan penyuluh dan petani hingga tingkat paling bawah harus dilakukan," imbuhnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, Gubernur minta petani harus menggunakan bibit dan pupuk bersertifikat. Ia menjelaskan sertifikasi benih bertujuan untuk kemaslahatan petani. Proses tersebut adalah pengujian dan penegasan bahwa benih yang disebar kepada masyarakat memang layak dan terjamin kualitasnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami sering mendapat keluhan petani merugi karena benih yang ditanam ternyata palsu atau tidak menghasilkan produksi seperti yang dipromosikan. Ini masih sering terjadi. Kasian petani, mereka telah mengeluarkan banyak modal dan tenaga buat bertani, harus kita lindungi," jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Benih yang tidak tersertifikasi sangat rentan terhadap pemalsuan. Pemerintah tidak ingin petani menang gung risiko kerugian mereka akibat pelaku usaha yang tidak patuh aturan. Dampak ekonomi akibat benih palsu dapat merugikan bagi petani yang menggunakan benih dan berdampak bagi kerugian ekonomi suatu wilayah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menindaklanjuti hal itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Sumbar Syafrizal menyampaikan, dilihat dari kebutuhan tenaga penyuluhan pertanian mulai dari desa/ kelurahan/ nagari yang berjumlah 1.159, BPP 165, Kabupaten/kota dan provinsi 1.994 orang, sehingga kekurangan tenaga penyuluhan pertanian sebanyak 884 orang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk memenuhi kekurangan tersebut Dinas TPHP telah mengusulkan penambahan ke pemerintah pusat melalui Kementerian PAN dan RB, untuk menyiapkan formasi untuk penerimaan penyuluhan pertanian."Mengingat kekurangan penyuluh pertanian tersebut, perlu kita dioptimalkan pemanfaatan yang ada dengan memperhatikan kelengkapan sarana, prasarana, dan pembiayaannya," ungkapnya.   <span style="font-size: 13.5pt;">(Biro Adpim Setdaprov Sumbar/Rk)</span></div><div><p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p></div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div></div>

Mahyeldi : Benih Yang Tidak Tersertifikasi Sangat Rentan Terhadap Pemalsuan.

Realitakini.com--Padang   Penyuluh pertanian adalah faktor utama pendorong pengembangan sektor pertanian yang menjadi fokus pembangunan Peme...

Read more »

Pemkab Pesisir Selatan Resmi Buka Pendaftaran Seleksi Calon Direktur Dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Langkisau

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ4P4nNzGR3yic7voKJd7UPDF0D8Kotx98-iTHu-rYWS1KMnAzMrR0Ba_5i6sdW4OS-7oujUwGsAz8YZ8bqXw44nrAS3X73vXWDYg_JjIt2zzvXvU8dKc_Ntg7GiThSMiH6JFhSdIwToo/s500/PA+S.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ4P4nNzGR3yic7voKJd7UPDF0D8Kotx98-iTHu-rYWS1KMnAzMrR0Ba_5i6sdW4OS-7oujUwGsAz8YZ8bqXw44nrAS3X73vXWDYg_JjIt2zzvXvU8dKc_Ntg7GiThSMiH6JFhSdIwToo/w640-h384-rw/PA+S.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com--Pesisir Selatan</span></b><div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon Direktur PDAM Tirta Langkisau dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Langkisau. Hal itu dilakukan setelah terjadinya kekosongan jabatan Direktur dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Langkisau.</div><div><div class="post"> <p style="text-align: justify;">Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Pesisir Selatan, Mimi Riarty Zainul, Kamis (2/9) di ruang kerjanya mengatakan, seleksi calon Direktur PDAM Tirta Langkisau dan calon Dewan Pengawas PDAM Tirta Langkisau itu telah diumumkan di beberapa media cetak dan website Pemkab Pesisir Selatan.</p> <p style="text-align: justify;">"Ya, kita telah membuka pendaftaran yakni untuk posisi calon Direktur PDAM Tirta Langkisau satu orang periode 2021-2025 dan posisi calon Dewan Pengawas PDAM Tirta Langkisau sebanyak 3 orang periode 2021-2024," sebutnya.</p> <p style="text-align: justify;">Dijelaskan, waktu pendaftaran dilakukan serentak baik untuk posisi calon Direktur PDAM Tirta Langkisau maupun calon Dewan Pengawas PDAM Tirta Langkisau, mulai tanggal 2 sampai 10 September 2021. </p> <p style="text-align: justify;">"Pelamar yang berminat harus datang sendiri (tidak diwakilkan) ke ruangan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab di lantai dua kantor bupati Pesisir Selatan," ucapnya. </p> <p style="text-align: justify;">Dikatakan, seleksi calon Direktur dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Langkisau itu dilakukan oleh Tim Seleksi yang diketuai oleh Pj Sekretaris Daerah Pesisir Selatan, Luhur Budianda.</p> <p style="text-align: justify;">Mimi lebih lanjut berharap para pelamar dapat mengikuti seleksi itu nantinya dengan baik. Sementara Tim Seleksi akan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai aturan yang berlaku.  "Pada prinsipnya Tim Seleksi melakukan seleksi calon Direktur PDAM Tirta Langkisau dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Langkisau tersebut secara independen dan akuntabel," tegasnya. (Kmf/Rk) </p></div></div></div>

Pemkab Pesisir Selatan Resmi Buka Pendaftaran Seleksi Calon Direktur Dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Langkisau

Realitakini.com--Pesisir Selatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk mend...

Read more »