Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat Hidayat Persoalan Guru Honor

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaT43zaOd1k2Hw3gzjDGK_Zj1s3Mbsd9ir9JB74wmZRqkioMdknNKQCo9VTma5qUsfFgCWXCKW8gpxCO5N_EakNmvj6fCuNgliPw5OPeli9aqO0vzAG7XANEFiusaXNYwVE5IbxzCmevQ/s1600/Poto+DPRD+Sumbar+1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaT43zaOd1k2Hw3gzjDGK_Zj1s3Mbsd9ir9JB74wmZRqkioMdknNKQCo9VTma5qUsfFgCWXCKW8gpxCO5N_EakNmvj6fCuNgliPw5OPeli9aqO0vzAG7XANEFiusaXNYwVE5IbxzCmevQ/s320-rw/Poto+DPRD+Sumbar+1.jpg" width="320" /></a></div> <h3 style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"> <b> Rtalitakini.Com-Sumbar</b></h3> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> Tunjangan guru honor di Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA dan SMK) menjadi tanggungan APBD Provinsi melalui dana Bantuan jasa pengajaran. Dana tersebut disalurkan ke sekolah tempat guru honor tersebut mengajar berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). </div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> Hal itu diterangkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Burhasman Bur dalam rapat kerja dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kamis (4/5). Menurutnya, Kepala SMA atau SMK harus memasukkan jumlah guru honor ke dalam DPA sehingga dana bantuan jasa pengajaran bisa disalurkan dan tunjangan guru honor bisa dibayarkan. "Guru honor di SMA dan SMK, dibayar melalui dana APBD provinsi berupa bantuan jasa pengajaran berdasarkan DPA dari sekolah yang bersangkutan," terangnya.Ini sekaligus menjawab persoalan guru honor di SMA dan SMK seiring pengalihan kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan SMA dan SMK ke pemerintah provinsi, mulai awal tahun 2017 lalu. Burhasman menyebutkan, sekolah yang sudah mengajukan DPA sudah disalurkan bantuannya. Dana bantuan jasa pegajaran tersebut, lanjutnya, berada di pos belanja langsung APBD Provinsi. Berbeda dengan gaji guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada pada pos belanja tidak langsung.Dana untuk guru honor ini merupakan bantuan sehingga posnya berada pada belanja langsung sementara untuk PNS merupakan gaji yang berada pada pos belanja tidak langsung," lanjutnya.</div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> Burhasman menambahkan, yang bisa dilakukan pemerintah provinsi hanyalah mengenai bantuan jasa para guru honor tersebut. Sedangkan untuk status, guru honor tidak bisa dipindahkan menjadi tenaga honor pemerintah provinsi.</div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> "Status guru honor tidak bisa dijadikan honorer provinsi karena sudaah ada aturannya. Jadi yang bisa dilakukan untuk memperhatikan nasib guru honor ini hanyalah membantu melalui dana bantuan jasa pengajaran tersebut," ujarnya.Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat Hidayat dan beberapa orang anggota Komisi V sebelumnya mempertanyakan persoalan terkait guru honor tersebut kepada Dinas Pendidikan. Menurut Hidayat, persoalan guru honor tersebut tidak bisa dibuat main-main karena menyangkut nasib orang.</div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> "Ini masalah manusiawi, karena menyangkut nasib orang. Harus diperjelas. Para guru honor itu sudaah mengabdi melaksanakan tugas bertahun-tahun," kata Hidayat. Dia menyebutkan, Komisi V sering didatangi guru honor dari berbagai daerah untuk mengadukan nasib mereka yang belum jelas, termasuk soal pembayaran jasa mereka melaksanakan tugas mengajar. Dia meminta Dinas Pendidikan untuk melakukan pendataan ke sekolah-sekolah untuk memastikan jumlah guru honor sehingga tidak ada guru honor yang diabaikan. </div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> Pengalihan kewenangan SMA dan SMK ke pemerintah provinsi merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah. Dengan UU tersebut, maka seluruh SMA dan SMK di 19 kabupaten dan kota di daerah ini beralih kewenangan ke pemerintah provinsi termasuk 13.674 tenaga pendidik dan kependidikannya pun beralih status menjadi PNS Pemprov. *Publikasi/01 </div> <br /> <h1 style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> <o:p> </o:p></h1>

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat Hidayat Persoalan Guru Honor

 Rtalitakini.Com-Sumbar Tunjangan guru honor di Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA dan SMK) menjadi tanggungan APBD Provinsi melal...

Read more »

Rapat Paripurna Istimewa Rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Tahun 2016

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuWS9-wcC7clb2PWPLDNWpFl8V8o_pu4IpW3AMHcMteM7kntSdgIoPnrHdk8rLe40eu58MmTMkbvOwWGzS28nx1dLWtqIyKdNyDXqVYMC0Fe2CcUXaf0S_UaBDgKykYC5jHJCHliDnufg/s1600/poto+sumbar+4.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuWS9-wcC7clb2PWPLDNWpFl8V8o_pu4IpW3AMHcMteM7kntSdgIoPnrHdk8rLe40eu58MmTMkbvOwWGzS28nx1dLWtqIyKdNyDXqVYMC0Fe2CcUXaf0S_UaBDgKykYC5jHJCHliDnufg/s320-rw/poto+sumbar+4.jpg" width="320" /></a></div> <div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"> <b>Realitakini.Com-Sumbar</b></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2016. mendapat perhatian dan koreksi dari anggota  DPRD. Ada empat permasalahan utama yang"Catatan dan koreks. Hal tersebut terungkap dalam Rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Rabu (3/5) melahirkan rekomendasi terhadap Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim memimpin rapat paripurna istimewa menegaskan, catatan dan koreksi tersebut tentunya harus ditindaklanjuti oleh Gubernur sehingga permasalahan dan kelemahan yang terjadi dapat diperbaiki dan tidak terulang kembali. "Catatan dan koreksi tersebut tentunya dapat ditindaklanjuti oleh saudara Gubernur sehingga permasalahan da kelemahan tersebut tidak terulang dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan lebih baik lagi," katanya. </div> <div style="text-align: justify;"> Hendra menyebutkan, empat permasalahan tersebut adalah, pertama, lemahnya perencanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Hal ini menyebabkan masih terdapat kegiatan yang tidak sejalan dengan target kinerja pembangunan daerah serta masih terjadinya pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan. Kemudian, kedua, masih lemahnya sinkronisasi program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD provinsi dengan APBD kabupaten dan kota serta sinkronisasi program antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Selanjutnya, ketiga, penyelenggaraan tugas pembantuan dan dekonsentrasi masih belum maksimal untuk mendukung pembangunan daerah.</div> <div style="text-align: justify;"> "Hal ini disebabkan karena belum terintegrasinya perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi," sebutnya. Masalah terakhir atau keempat menurut Hendra adalah penyelenggaraan tugas pemerintahan umum masih belum berjalan sesuai dengan ketentuan. Juga belum ada upaya untuk mewujudkan pelayanan publik di daerah perbatasan secara bersama-sama delam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan publik. </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk penyerahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Nasrul Abit. Rekomendasi DPRD merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, yang berisi catatan-catatan strategis, masukan dan saran ataupun koreksi konstruktif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.( *Publikasi/wt) </div>

Rapat Paripurna Istimewa Rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Tahun 2016

Realitakini.Com-Sumbar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2016. mendapat perhatian dan koreksi dari anggo...

Read more »

Tutup Masa Sidang Pertama, DPRD Sumbar Bahas Delapan Ranperda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidG5KYGlzreX4QE4R4Rzydy0_JJg-vKPIY4qAEwwovpil45G4vsJEv6c6tV9P6XlXM3e8j5hTU2qInns8WICfqUMnwWAn7WRrhdjjMjS8wyF3_GC4K4_lkvh5roZ3nmynNH8bTryC0sFQ/s1600/sumbar+2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidG5KYGlzreX4QE4R4Rzydy0_JJg-vKPIY4qAEwwovpil45G4vsJEv6c6tV9P6XlXM3e8j5hTU2qInns8WICfqUMnwWAn7WRrhdjjMjS8wyF3_GC4K4_lkvh5roZ3nmynNH8bTryC0sFQ/s320-rw/sumbar+2.jpg" width="320" /></a></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"> <b style="text-align: justify;">Realiatkini.com-Sumbar</b></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> Sebanyak delapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) masuk dalam pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat pada masa sidang pertama tahun 2017. Tiga Ranperda telah disepakati menjadi Perda sementara tiga lainnya dalam tahap fasilitasi dan dua Ranperda dalam proses pembahasan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hal itu dsampaikan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim memimpin rapat paripurna buka tutup masa sidang pertama dan kedua tahun 2017, Selasa (2/5). Hendra menjelaskan, tiga Ranperda merupakan lanjutan dari masa sidang tahun lalu sementara lima Ranperda merupakan Program Pembentukan Perda tahun 2017."Pembahasan delapan Ranperda ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pembentukan Perda yang dimiliki DPRD," kata Hendra.Selain membahas Ranperda tersebut, lanjutnya, DPRD bersama pemerintah provinsi juga melakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat tahun 2016-2021. Perubahan tersebut diawali dengan melakukan perubahan terhadap kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah dan saat ini sudah ditangani oleh panitia khusus (pansus).</div> <div style="text-align: justify;"> Sementara itu dalam melaksanakan fungsi anggaran, Hendra menyebutkan belum diagendakan. Pelaksanaan fungsi anggaran baru dilakukan dalam bentuk kegiatan persiapan penyusunan rencana pembangunan daerah. Persiapan itu dimulai dari penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, sosialisasi pemakaian e-planning, untuk mewujudkan penyusunan rencana pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel. Sedangkan dari pelaksanaan kegiatan terkait fungsi pengawasan, DPRD telah melakukan evaluasi terhadap berbagai pelaksanaan program dan kegiatan organisasi pemerintah daerah mitra kerja masing-masing komisi di DPRD. Dari evaluasi tersebut, dapat diketahui permasalahan dan kendala dari pelaksanaan program pembangunan tahun sebelumnya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Raflis, menyampaikan laporan kinerja DPRD masa sidang pertama tahun 2017 menyebutkan, tiga Ranperda lanjutan pembahasan masa sidang sebelumnya adalah Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 12 tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas. Kemudian Ranperda tentang Pengusahaan Air Tanah dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.Lima Ranperda Propem Perda tahun 2017 adalah Ranperda tentang perubahan Perda nomor 2 tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan, Ranperda tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Ranperda tentang Nagari. Kemudian, Ranperda perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha serta Ranperda tentang perubahan ketiga Perda nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Dari lima Ranperda tersebut, secara prinsip tiga Ranperda sudah tuntas pembahasannya dan menunggu hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri sebelum ditetapkan sebagai keputusan bersama DPRD dan pemerintah daerah," kata Raflis.Dia menyebutkan, tiga Ranperda tersebut adalah Ranperda Ketenagalistrikan, Ranperda Propem Perda dan Ranperda Retribusi Jasa Usaha. Sedangkan dua Ranperda Pajak Daerah dan Ranperda Nagari masih dalam proses pembahasan."Direncanakan, pada masa sidang kedua tahun 2017 ini dapat disepakati menjadi perda setelah difasilitasi dan dievaluasi oleh Kemendagri," ujarnya.Raflis menambahkan, disamping itu, caapaian kinerja DPRD pada masa sidang pertama tahun 2017 juga telah menghasilkan sejumlah keputusan. Sebanyak 16 keputusan DPRD dan 16 keputusan pimpinan DPRD telah dilahirkan pada masa sidang pertama tersebut. DPRD Provinsi Sumatera Barat juga telah melaksanakan kegiatan menampung aspirasi masyarakat baik yang disampaikan lengsung ke gedung DPRD maupun melalui reses-reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD. Hasil reses tersebut diserahkan kepada gubernur untuk dapat dimasukkan ke dalam program pembangunan daerah sesuai dengan skala prioritas, kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Rapat paripurna tutup masa sidang pertama dan buka masa sidang kedua tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit. Dia menyampaikan apresiasi pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tugas DPRD yang dirasakan cukup optimal pada masa sidang pertama tahun 2017. </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">"Kami mengapresiasi pelaksanaan tugas DPRD tersebut yang cukup optimal memacu program pembangunan daerah. Berbagai hal yang menjadi masukan dan saran dari DPRD kepada pemerintah daerah serta aspirasi masyarakat yang ditampung dan disampaikan akan kami jadikan pertimbangan dalam menyusun program pembangunan selanjutnya," kata Nasrul. (*Publikasi/wt</span></div>

Tutup Masa Sidang Pertama, DPRD Sumbar Bahas Delapan Ranperda

Realiatkini.com-Sumbar Sebanyak delapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) masuk dalam pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DP...

Read more »

Wakil Ketua Komisi II DPRD Padang Yulisman meminta PDAM duduk bersama terkait pemasangan jaringan pipa PDAM Rp14, 5 juta lebih

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOLMTheLWxj1twGWTJ2W8VntXLDaq36j_EdbBZNYb_D2uCiqVmLLy8f-YGZEgHKuOGGzvrzTzqPNA-rfAmwmYYq8784keXEUCjdtfOZZre_7TTy6ZGy93HK2wwzvu9Vqsnt7Timy5VEbU/s1600/YLN.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOLMTheLWxj1twGWTJ2W8VntXLDaq36j_EdbBZNYb_D2uCiqVmLLy8f-YGZEgHKuOGGzvrzTzqPNA-rfAmwmYYq8784keXEUCjdtfOZZre_7TTy6ZGy93HK2wwzvu9Vqsnt7Timy5VEbU/s320-rw/YLN.jpg" width="320" /></a></div> <div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"> <b><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: IN;">Realitakini.Com-Padang <o:p></o:p></span></b></div> <div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;">Tingginya biaya pemasangan  membuat Warga mengeluhkan tarif jaringan pipa untuk pemasangan baru air PDAM ke rumahnya yang mencapai belasan juta rupiah. Warga bernama Susi Afrizal, warga Kompleks Indovilla, Paraklaweh Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang menyatakan, ia mengajukan permohonan pemasangan baru melalui surat tertanggal 13 Maret 2017. Suratnya itu telah dibalas PDAM Kota Padang dengan nomor 21/L/2017 tanggal 17 Maret 2017.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "Times New Roman", serif;"><br /></span></div> <span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;">Namun, Susi kaget bukan kepalang karena dalam surat yang ditandatangani Direktur Utama PDAM Padang, Ir. Muswendry Evytes, Dipl. SE dinyatakan bahwa ia harus membayar jaringan pipa PDAM sebesar Rp14, 5 juta lebih. Itupun belum termasuk biaya pemasangan sambungan rumah ke pelanggan. Bahkan, biaya tersebut bisa berubah jika dalam jangka waktu tidak dibayarkan.</span><span style="font-size: 12pt;">  </span><span style="font-size: 12pt;">Bedasarakan hal tersebut .Wakil Ketua Komisi II DPRD Padang Yulisman dari Fraksi PAN meminta kepada Pemko serta PDAM untuk duduk bersama terkait penyelesaian masalah  pemasangan jaringan pipa PDAM sebesar Rp14, 5 juta lebih. .</span><span style="font-size: 12pt;">Direktur Utama PDAM Padang, Muswendry Evytes saat dihubungi melalui selulernya akhir pekan kemarin mengatakan, penetapan biaya itu telah survei. Kalau ingin pemasangan jaringan gratis harus melalui Musrenbang, ujarnya.</span></div> </span><br /> <span style="line-height: 115%;"></span><br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "Times New Roman", serif;"><br /></span></div> <span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;">“Masalah teknis silahkan hubungi saja Direktur Teknik,” katanya lebih lanjut.</span></div> </span> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;">Terkait dengan perumahan yang sudah serah terima dengan developer sejak 16 tahun silam, Muswendry kembali menekankan untuk menghubungi Direktur Teknik.Sementara, Anggota Komisi II DPRD Padang Masrul Rajo Intan meminta PDAM tidak memberatkan konsumen. Ketua Fraksi PAN DPRD ini juga mempertanyakan besaran pungutan yang ditetapkan PDAM.  Pihaknya akan memfasilitasi persoalan itu demi terwujudnya apa yang diinginkan warga. Di sisi lain, masyarakat dihimbau untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh PDAM agar tidak terjadi kesalahpahaman.</span></div> </span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;">“Kita ingin tahu dasar direksi menetapkan biaya sebesar tersebut,” katanya.</span></div> </span> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;">Terkait hal itu, Masrul berjanji akan berupaya diatur melalui peraturan daerah. “Kita upayakan adanya aturan tentang pungutan biaya ini melalui Perda,” katanya.Sementara, Anggota Komisi II DPRD Padang lainnya dari Fraksi PDI-P Aprianto menegaskan, Pemko harus mengambil sikap dalam persoalan itu demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Hal senada diungkapkan Muzni Zen, anggota Komisi II lainnya dari Fraksi Gerindra. Ia berharap pihak PDAM untuk mengkaji ulang tarif pemasangan jaringan. (*Wt)</span></div> </span>

Wakil Ketua Komisi II DPRD Padang Yulisman meminta PDAM duduk bersama terkait pemasangan jaringan pipa PDAM Rp14, 5 juta lebih

Realitakini.Com-Padang Tingginya biaya pemasangan  membuat Warga mengeluhkan tarif jaringan pipa untuk pemasangan baru air PDAM ke ru...

Read more »

Pariwisata, kabupaten Limapuluh Kota lintas sektoral terintegrasi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAi-mQt6Zu8z796yQmFEJRSVrA-DHABsVoSytv8jo5ZE8dfJm18siS8X2SU7MTCHJIzZHIuXyy_UzZb8LvqEEIEnqLnHkmnjvsYEei1b6IFXVqz4Qc3qNpnsSD5hzVdnUOMUvFvOY0_cM/s1600/poto+kab+limapuluh+kota.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAi-mQt6Zu8z796yQmFEJRSVrA-DHABsVoSytv8jo5ZE8dfJm18siS8X2SU7MTCHJIzZHIuXyy_UzZb8LvqEEIEnqLnHkmnjvsYEei1b6IFXVqz4Qc3qNpnsSD5hzVdnUOMUvFvOY0_cM/s320-rw/poto+kab+limapuluh+kota.jpg" width="320" /></a></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"> <strong style="text-align: justify;">Realitakini.comLimapuluh Kota</strong></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> “Pariwisata dan pertanian merupakan pilihan yang pas buat pengembangan Kabupaten Limapuluh Kota. Pariwisata, menyangkut lintas sektoral yang terintegrasi. Bila hanya mengandalkan APBD sepertinya sulit  berkembang sesuai harapan, karena APBD relatif terbatas,” ungkap Zul.Hal itu diungkapkan Sekjen DPD RI Zul Elfi Astar di hadapan Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab setempat, di rumah dinas bupati, Minggu (30/4).</div> <div style="text-align: justify;"> Sekjen DPD RI Zul Elfi Astar menilai sektor pariwisata dan pertanian merupakan pilihan tepat dikembangkan di Kabupaten Limapuluh Kota, karena  daerah ini memiliki banyak objek wisata yang menakjubkan dan potensi pertanian yang menjanjikan Diakui Zul, Lembah Harau merupakan objek wisata yang luar biasa. Agar tetap diminati wisatawan, Lembah Harau harus bisa  menjaga ekosistem dan tidak dengan mudah memberikan izin mendirikan bangunan sepanjang jalan masuk ke lokasi wisata ini, supaya kehadiran bangunan tersebut tidak mengganggu view tebing-tebing batu Lembah Harau.</div> <div style="text-align: justify;"> “Jangan rusak ekosistem dan perketat pemberian izin mendirikan bangunan di sepanjang jalan di lokasi Lembah Harau,” ujar Zul.Dikatakan Zul, berbagai pihak perlu bersinergi untuk mengembangkan pariwisata dan pertanian secara bersama-sama. Bidang pertanian, seperti Jeruk Siam Gunuang Omeh diharapkan mampu menunjang sektor pariwisata di daerah ini.</div> <div style="text-align: justify;"> “Daya tarik dan daya pikatnya sudah ada, yang menjadi persoalan adalah, orang yang datang selanjutnya hanya tidur dan tidak ada agenda kedua dan ketiga yang tidak tersedia. Harusnya selain alam yang memukau juga perlu adanya arena permaianan,” tutur Zul.Selain arena permainan, objek wisata unggulan ini juga perlu menyediakan berbagai produk buah tangan atau cenderamata yang bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh bagi para pelancongnya. Tak kalah pentingnya, di lokasi wisata itu akses Perbankan dan akses komunikasi berjalan dengan lancar.</div> <div style="text-align: justify;"> “Ketika orang butuh uang, di lokasi wisata itu ada ATM, dan ketika pengunjung butuh komunikasi, juga tersedia jaringan internet,” papar Zul sembari berharap Lembah Harau mampu menjadi sentra ekonomi masyarakat.Sebelumnya Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi dalam penyampaiannya mengakui Lembah Harau masih perlu pembenahan seperti pelebaran jalan masuk dan peningkatan berbagai infrastruktur lainnya. Untuk meningkatkan berbagai infrastruktur tersebut, objek wisata unggulan ini perlu sokongan berbagai pihak.</div> <span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">Selain itu Bupati juga mengadukan kondisi Kabupaten Limapuluh Kota yang rawan bencana alam terutama banjir. Setiap datang hujan lebat, daerah ini seperti Pangkalan, senantiasa terendam banjir.“Kami berharap kondisi ini mendapat perhatian pihak pusat dengan mengalokasikan bantuan normalisasi sebelas sungai yang sering meluap dan membuat banjir di berbagai tempat di Kabupaten Limapuluh Kota,” ujar Irfendi. (Wt<strong>*/ berita editor</strong></span>

Pariwisata, kabupaten Limapuluh Kota lintas sektoral terintegrasi

Realitakini.comLimapuluh Kota “Pariwisata dan pertanian merupakan pilihan yang pas buat pengembangan Kabupaten Limapuluh Kota. Pariwisa...

Read more »

Sekda Kab Solok . Aswirman, SE, MM :Khatam Qur’an Baru Awal Dalam Membuka Ilmu

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7s45YUEjdEbC2p8vDUXxWk25Q9itCtSi1d6NA9yFivu0pXWAmXo_OxJvD7m39X5zJuE2T7oGfd7oZEm-pek40pXT6DIW9A-Si0-ta8Y-cmxHi_kuDWTBcLGa7hbGNZ7RwfTOF1slDuTU/s1600/poto+kab+solok.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7s45YUEjdEbC2p8vDUXxWk25Q9itCtSi1d6NA9yFivu0pXWAmXo_OxJvD7m39X5zJuE2T7oGfd7oZEm-pek40pXT6DIW9A-Si0-ta8Y-cmxHi_kuDWTBcLGa7hbGNZ7RwfTOF1slDuTU/s320-rw/poto+kab+solok.jpg" width="320" /></a></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"> <strong>Realitakini.com-Kabupaten solok  </strong></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> <strong> </strong>48 orang santri dari Mesjid Raudatul Atfal dan 6 orang dari Mesjid Baitunnur khatam Qur’an bertempat di Lapangan Bola, Nagari Sawah Sudut, Nagari Salayo, Minggu (30/4). Hadir pada kegiatan tersebut Sekda Kab Solok . Aswirman, SE, MM, Kepala Kantor Kementrian Agama Kab Solok Drs. H. Asrizal chan, M.Ag, Camat Kubung Drs. Dafrizon, MM, Walinagari, BMN, tokohmasyarakat Salayo dan undangan lainnya.</div> <span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><br /></span> <span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">Dalam sambutannya Sekda Kab Solok . Aswirman, SE, MM mengucapkan selamat pada anak-anak atas wisuda khatam Qur’an dan hal tersebut baru awal dalam membuka ilmu yang terkandung dalam Alqur’an jadi jangan sampai terhenti disini saja.“Pelajarilah Allqur’an dan bacalah setiap hari mudah-mudahan menjadi ibadah dan tabungan kita untuk akhirat nanti,” kata Azwirman.Menurut Azwirman, kegiatan-kegiatan seperti Khatam Quran ini perlu dipertahankan di samping nilai agama juga terkandung nilai-nilai adat di dalam nya. (*<strong>Wt/Hms</strong></span>

Sekda Kab Solok . Aswirman, SE, MM :Khatam Qur’an Baru Awal Dalam Membuka Ilmu

Realitakini.com-Kabupaten solok     48 orang santri dari Mesjid Raudatul Atfal dan 6 orang dari Mesjid Baitunnur khatam Qur’an bertempa...

Read more »

Mahyeldi : Gerakan Turun Ke Sawah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhp_FpMnHztVBdxEt5dti4f626Wyhc4DyoUbCp6rPK5Km8tbchBP_o4wSfeWn2PYmttDfcYYCl9nnsxfoR7PR7VItgtsHsiQR5-pEsmJFtafmzD1GeEH1xdH1DEeUO3CjUyCZWBW4AVKNs/s1600/potopemko34.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhp_FpMnHztVBdxEt5dti4f626Wyhc4DyoUbCp6rPK5Km8tbchBP_o4wSfeWn2PYmttDfcYYCl9nnsxfoR7PR7VItgtsHsiQR5-pEsmJFtafmzD1GeEH1xdH1DEeUO3CjUyCZWBW4AVKNs/s320-rw/potopemko34.jpg" width="320" /></a></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"> <b>Realitakini.Com-Padang</b></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> pencanangan gerakan turun ke sawah secara serempak tingkat Kota Padang dalam rangka percepatan tanam guna mendukung upaya khusus Swasembada Pangan Nasional tahun 2017. Pencapaian swasembada pangan tersebut memerlukan inovasi teknologi, manajemen, dan sumber daya manusia yang professional untuk meningkatkan produksi dan produktivitas.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Untuk itu, Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya, seperti; perbaikan irigasi, distribusi bibit, pupuk, penyuluhan dan pengadaan alat mesin pertanian untuk refocusing pada tiga komoditi utama, yaitu padi, jagung dan kedelai,” ujar Mahye Pemerintah Kota Padang berupaya membangkitkan kembali budaya lama di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Hal itu terlihat dengan dicanangkannya gerakan turun ke sawah secara serempak oleh Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah Dt. Marajo di Kelurahan Bungus Timur, Sabtu (29/04/2017). Turun ke sawah serempak pada lokasi areal sawah seluas 1.560 Ha tersebut, akan diolah dan dikelola oleh Kelompok Tani Serba Usaha.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lanjut dijelaskan, perkembangan produksi padi di Kota Padang lima tahun terakhir terjadi peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2011 produksi padi sebesar 74.566 ton, 2012 sebanyak 78.699 ton (peningkatan 5%), tahun 2013 menjadi 86.584 ton (peningkatan 10%), 2014 menjadi 90.063 ton (peningkatan 4,02%). Namun, di tahun 2015, mengalami penurunan menjadi 88.753 ton. Hal itu disebabkan dampak kabut asap yang menyebabkan hujan tidak turun sehingga terjadi kekeringan. Disamping itu, hama wereng juga sedang mewabah. Kemudian di tahun 2016, produksi padi sebesar 91.267 ton (angka sementara) atau meningkat 2.8%.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ditambahkannya, gerakan turun ke sawah secara serempak di lokasi areal sawah Kelompok Tani Serba Usaha agar ditindaklanjuti oleh seluruh petani se-Kota Padang. “Saya minta jajaran Dinas Pertanian Kota Padang bersama seluruh stakeholders untuk bersama-sama para petani berusaha untuk selalu mempercepat pertananaman padi di sawah dan dilakukan secara serempak,” imbau Mahyeldi. “Jangan ada lagi lahan yang diberakan (kosong) atau tidak ditanam sempai beberapa bulan setelah panen,” imbuhnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Mahyeldi mengatakan, sebenarnya inovasi teknologi telah banyak dihasilkan oleh para ilmuan dan lembaga peneliti, namun penerapannya di lapangan belum optimal. Tentu ini membutuhkan kerja keras dan upaya terus menerus, terutama bagaimana merubah kultur dan kebiasaan bertani, sehingga petani kita dapat secara mandiri melakukan inovasi. Dalam kaitan ini, peran Penyuluh Pertanian dan petugas lapangan sangat penting dan strategis.</div> <div style="text-align: justify;"> Dikesempatan itu, Mahyeldi mengucapkan terimakasih kepada TNI AD khususnya Kodim 0312 Padang beserta jajarannya yang telah ikut melakukan pengawalan kegiatan pertanian di lapangan. Apalagi dengan adanya bantuan alat mesin pertanian dari Kementerian Pertanian. Begitu juga ucapan terimakasih juga diucapkan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, atas bantuan berbagai kegiatan pertanian di Kota Padang.</div> <div style="text-align: justify;"> “Pesan saya, apabila ada lahan sawah yang masih belum tanam, diharapkan jajaran TNI bersama dengan Penyuluh Pertanian untuk menyerukan kepada petani agar lahan sawahnya segera diolah dan ditanam kembali,” tutur Mahyeldi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Syaiful Bahri, mengatakan, tahun 2017 ini dengan fasilitasi Dana Tugas Pembantuan APBN Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang juga mendapatkan alokasi kegiatan, diantaranya; Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebesar 1.250 Ha, Bantuan hand traktor 8 unit, pompa air 5 unit, benih bersubsidi sebesar 2.000 Ha, pengembangan tanaman cabe 19,2 Ha, peralatan pada lahan terlantar, bantuan cabe dalam polybag untuk organisasi wanita se-Kota Padang sebanyak 14.400 polybag.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Disamping itu, melalui APBD Kota Padang tahun 2017, dialokasikan juga beberapa kegiatan, sebagai berikut; bantuan dam parit sebanyak 10 unit, rehabilitasi jaringan irigasi tersier 12 unit, kelapa genjah sebanyak 500 batang, bibit coklat 2.000 batang, polybag untuk kelompok tani tanaman hias sebanyak 4 kelompok, insentif bagi sapi betina bunting sebesar Rp. 500.000 bagi 1.400 ekor sapi, serta bantuan peralatan bagi kelompok UP3HP sebanyak 1 kelompok.</div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Semoga bantuan yang diberikan ini menjadi starting point bagi petani dalam pengembangan usaha taninya,” tutur Syaiful.Syaiful menambahkan, pada kegiatan ini juga dilaksanakan penyerahan hadiah lomba P3A dan GP3A sebanyak 6 kelompok, penyerahan formasi CPNS bagi THL-TB yang lulus hasil seleksi kompetensi dasar sebanyak 13 orang, pelepasan kontigen PENAS Tani Kota Padang ke Banda Aceh, serta launching Hotline SMS Layanan Pengaduan bagi Masyarakat Tani dengan Nomor 082172222772. (LL/Bs/Wt).</div>

Mahyeldi : Gerakan Turun Ke Sawah

Realitakini.Com-Padang pencanangan gerakan turun ke sawah secara serempak tingkat Kota Padang dalam rangka percepatan tanam guna menduk...

Read more »

Audiensi Menteri PANRB : Ingatkan Agar Pemko Padang Menggunakan Anggaran Secara Bijak, Efektif,

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8j0V7YOQx6Jy5yLqMXSjmvkuwWjqDBz5xgpsAqj5ATeX3MJUr6_VWCxwEb6CWoJIhlWFL4uBzc5hTrI5NxG76jRsNIVNsfnYG_jMO1tKb_Xw6yVW-rkZNMJVndtqPI0-YJkLsSUkLxa0/s1600/poto+pemko.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8j0V7YOQx6Jy5yLqMXSjmvkuwWjqDBz5xgpsAqj5ATeX3MJUr6_VWCxwEb6CWoJIhlWFL4uBzc5hTrI5NxG76jRsNIVNsfnYG_jMO1tKb_Xw6yVW-rkZNMJVndtqPI0-YJkLsSUkLxa0/s320-rw/poto+pemko.jpg" width="320" /></a></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;"> <b>Realitakini.Com-Padang</b></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> Menteri PANRB Asman Abnur mengharapkan Walikota Padang mewujudkan sasaran reformasi birokrasi di daerah yang dipmpinnya. Ada tiga sasaran; pertama, reformasi birokrasi, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan berkualitas,”jelas asmanAsman,juga mengatakan,: ada beberapa perbaikan yang perlu dilakukan, antara lain, mengingat kembali atas sumpah yang diucapkan pada saat pelantikan sebagai ASN yang mengandung makna tanggung jawab yang mendalam. "Diperlukan sikap kenegarawanan untuk menjalankan sumpah tersebut, integritas, dan sikap mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama," imbuh Asman.</div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;">  Dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2016 yang dilakukan Kementerian PANRB, Pemerintah Kota Padang berpredikat B. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, optimis tahun 2017 ini bisa meraih nilai A. "Apakah bapak dan ibu bisa?" ujar Asman kepada Wali Kota Padang Mahyeldi dan ASN Pemko Padang di Balai Kota Padang, Jumat sore (28/04/2017).</div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> .</div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> lebih lanjuta ia menjelaskan,”Selain itu, pemerintah daerah harus mulai memfokuskan pembangunan agar selalu berorientasi hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. "Segala sumber daya harus digunakan secara efektif dan efisien untuk kegiatan-kegiatan atau program-program yang memberikan dampak kebermanfaatan bagi masyarakat. Money follow program," tegas pria kelahiran Padang Pariaman, 2 Februari 1961 ini.Lebih dari itu, Menteri mengingatkan agar Pemko Padang menggunakan anggaran secara bijak, efektif, dan efisien, yang salah satunya dilakukan dengan menjaga agar anggaran belanja pegawai tidak lebih besar daripada belanja publik. </div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm; text-align: justify;"> Rekomendasi lainnya, Pemko Padang diminta menjalankan secara konsisten manajemen ASN dengan sistem Merit, yakni menjalankan proses rekruitmen, mutasi, dan promosi atau demosi dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. "Bukan kolusi, korupsi dan nepotisme," tegasnya.Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Padang Mahyeldi menyatakan kesiapannya untuk meraih nilai A pada laporan SAKIP tahun 2017 ini. Dihadapan Menteri PANRB, kesiapan itu dinyatakan Mahyeldi secara bersama-sama dengan ASN Pemko Padang di Ruang Bagindo Aziz Chan saat audiensi tersebut.“Kalau kita ingin nilai yang lebih tinggi, berarti kita semua harus berkomitmen untuk mewujudkannya,” ujar Mahyeldi.Dikatakannya, sesuai dengan arahan dari Menteri PANRB, Pemko Padang akan terus berbenah diri untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan meningkatkan integritas ASN Pemko Padang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. (LL/Fsl/Bs /wt) </div>

Audiensi Menteri PANRB : Ingatkan Agar Pemko Padang Menggunakan Anggaran Secara Bijak, Efektif,

Realitakini.Com-Padang Menteri PANRB Asman Abnur mengharapkan Walikota Padang mewujudkan sasaran reformasi birokrasi di daerah yang dip...

Read more »

Gabungan Panitia Khusus (Pansus) :Pemko Padang Perlu Memperhatikan Peningkatan Kualitas SDM Pejabat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiySWQU3L6FKMCoqjUPtLB9nfGkFBL1bEtOEBw3lNobTimJenXPgw21vvfEGEt5rp6icOXqoF69H1sGNm2FiruNpRd25zItxeHhwPRT67Nf1TC1DGVzpZ2iB-V7UHElMTnJqwhkhzNpgb8/s1600/ppoto++berota+dprd+kota+1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiySWQU3L6FKMCoqjUPtLB9nfGkFBL1bEtOEBw3lNobTimJenXPgw21vvfEGEt5rp6icOXqoF69H1sGNm2FiruNpRd25zItxeHhwPRT67Nf1TC1DGVzpZ2iB-V7UHElMTnJqwhkhzNpgb8/s320-rw/ppoto++berota+dprd+kota+1.jpg" width="320" /></a></div> <div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"> <b><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;">Realitakin.Com-Padang</span></b></div> <div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"> <span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;">DPRD Kota Padang mengeluarkan rekomendasi terkait Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Padang Tahun 2016 dalam rapat paripurna, Jumat (28/4/2017) di gedung dewan. Rekomendasi yang dikeluarkan sebagai 8 butir tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi Wali Kota Padang untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.<o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"> <span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;">Surat Keputusan DPRD Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 dibacakan Sekretaris DPRD Kota Padang, Ali Basar. Dalam Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra didampingi Wakil Ketua DPRD Padang Drs. Muhidi.MM dan dihadiri oleh Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah.<o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"> <span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;">Sementara, Juru Bicara gabungan Panitia Khusus (Pansus) yang telah membahas LKPj, Faisal Nasir membacakan rekomendasi. Di antaranya, Pemko Padang perlu memperhatikan peningkatan kualitas SDM pejabat di lingkungan Pemko agar pembuatan RKA dan DPA sesuai tuntutan aturan yang berlaku dan peningkatan kinerja dalam pelayanan masyarakat dapat terlaksana secara optimal. Begitu juga realisasi pelaksanaan program dan kegiatan diberikan LKPj Wali Kota.<o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"> <span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;">Untuk penggunaan Dana Alokasi Khusu(DAK), setelah keluar juklak dan juknis, Pemko Padang diminta menyampaikan kepada pimpinan DPRD supaya tidak terjadi mis komunikasi dalam pelaksanaannya.</span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;">Terkait denda keterlambatan akte kelahiran, disarankan agar Pemko Padang melalui  Dinas Catatan Sipil agar mengajukan Ranperda Perubahan Tarif dimaksud. Untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar mengajukan Ranperda Pemakaian Aset dan Pemko terutama yang berada di Tahura.</span></div> <div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"> <span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;">Kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH)  diminta mencari lahan baru untuk lahan TPU( tempat pemakaman umum) yang sudah tidak memadai. Sementara, pada Kadis Perhubungan diminta membuat terobosan baru agar kendaraan tidak keur lagi di luar daerah. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, diharapkan Wali Kota beri penilaian kinerja OPD bila dilengkapi data valid dan akuntabel.<o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"> <span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;">Dalam rekomendasi LKPj tersebut ditekankan agar semua OPD yang menghasilkan PAD agar membuat kajian potensi pajak dan retribusi daerah sesuai dengan target 100 persen dan tidak lagi terkesan seolah-olah target adalah suatu pemaksaan.</span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;">Kepada Wali Kota, Pansus meminta agar terus dilakukan upaya melakukan peningkatan pendidikan, pengentasan kemiskinan, membuka kesempatan kerja dan bedah rumah serta menggulirkan program dalam percepatan masyarakat yang sejahtera serta peningkatan perekonomian.</span></div> <div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"> <span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;">Pansus DPRD juga menyarankan agar ada penambahan jam kerja sehingga masyarakat terlayani dengan baik. Juga disarankan agar tahun anggaran 2018 dalam pembuatan IPAL (Instalasi Pembuangan Akhir Limbah) Rumah Pemotongan Hewan (RPH) agar dapat berfungsi secara maksimal. Bagi ASN yang tidak melaporkan SKP dan tingkat kehadiran agar diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku.<o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"> <span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;"><br /></span></div> <div class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"> <span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;">Selain itu, Walikota juga diingatkan agar semua OPD menyusun program dan kegiatan sesuai visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD sehingga realisasi pencapaian target tercapai. OPD yang sudah merealisasikan Belanja Tidak Langsung secara rasional diminta untuk tetap menjaga keberhasilan ini dengan baik. (Wt)<o:p></o:p></span></div> <br /> <h1 style="background: white; line-height: 30.0pt; margin-bottom: 5.25pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 4.5pt;"> <span style="color: #222222; font-family: "Arial","sans-serif"; font-weight: normal; letter-spacing: -.25pt;"> </span></h1>

Gabungan Panitia Khusus (Pansus) :Pemko Padang Perlu Memperhatikan Peningkatan Kualitas SDM Pejabat

Realitakin.Com-Padang DPRD Kota Padang mengeluarkan rekomendasi terkait Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Padang Tahun 2016 dalam ra...

Read more »