Realita Kini

Arkadius :Pembahasan RKUA PPAS APBD 2018, Perhatikan Beberapa Hal

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBCbNlyR-_bSXjH2tFFTxdrhcKPcX4YarJZYYsxa9hxutzlo8cF0qpYApYSdkDz6TRcdjc0VC5EnPJ2Ndbb-u5h1YDmNPnb2INAZAwfj4UM1MK87-8FliSV4QP9bx-lMsgW1j2IPxb6mI/s1600/PPR.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBCbNlyR-_bSXjH2tFFTxdrhcKPcX4YarJZYYsxa9hxutzlo8cF0qpYApYSdkDz6TRcdjc0VC5EnPJ2Ndbb-u5h1YDmNPnb2INAZAwfj4UM1MK87-8FliSV4QP9bx-lMsgW1j2IPxb6mI/s320-rw/PPR.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.Com-Sumbar</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengajukan Rencana Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (RKUPA PPAS) APBD perubahan tahun 2017 dan RKUA PPAS APBD tahun 2018 secara bersamaan. Pengajuan RKUPA PPAS APBD tahun 2017 dan RKUA PPAS APBD tahun 2018 itu disampaikan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Selasa (1/8). Pengajuan tersebut seiring dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan Perda nomor 2 tahun 2014 tentang Penanaman Modal. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Bano, memimpin rapat paripurna menyampaikan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 31 tahun 2016, penyampaian RKUPA PPAS APBD tahun 2017 dapat dilakukan bersamaan dengan penyampaian RKUA PPAS APBD tahun 2018. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Pengajuan secara bersamaan ini dimaksudkan agar terdapat keterpaduan dan sinkronisasi dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan, antara pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota serta untuk menjamin konsisten dan percepatan pembahasan," kata Arkadius. Dia mengingatkan, dalam pembahasan RKUA PPAS APBD tahun 2018, hendaknya pemerintah provinsi memperhatikan beberapa hal yang akan menjadi muatan dalam RKUA PPAS tersebut. Diantaranya adalah arah kebijakan dan program pembangunan di dalam RKUA PPAS hendaknya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Pendistribusian alokasi anggaran juga harus disesuaikan dengan program prioritas sesuai dengan prinsip "money follow program" bukan dilakukan dalam rangka pemerataan alokasi anggaran pada semua SKPD," ingatnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dia menegaskan, alokasi anggaran saat ini tidak lagi berdasarkan prinsip "money follow function". Prinsip "money follow program" adalah pendanaan mengikuti program prioritas yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, Arkadius juga mengingatkan agar program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) harus betul-betul dalam rangka pencapaian target kinerja RPJMD. Dalam kesempatan rapat paripurna yang dihadiri Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno tersebut, dia juga mengingatkan beberapa hal terkait rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pelaksanaan APBD tahun 2016. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"DPRD telah menyampaikan beberapa catatan dan rekomendasi dalam rangka penyempurnaan yang tentunya untuk diperhatikan dan diimplementasikan di dalam KUA PPAS APBD tahun 2018," ujarnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan pengajuan RKUPA PPAS APBD tahun 2017 dan RKUA PPAS APBD tahun 2018 itu, DPRD akan segera melakukan pembahasan pendahuluan melalui komisi-komisi bersama mitra kerja dari pemerintah daerah. Kemudian, pembahasan akan berlanjut ke tingkat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Penetapan RKUPA PPAS APBD tahun 2017 ditargetkan pada 21 Agustus 2017 dan RKUA PPAS APBD tahun 2018 pada 23 Agustus 2017 mendatang. Diharapkan, pembahasan bisa berjalan sesuai jadwal sehingga penetapannya bisa dilakukan tepat waktu," tandasnya.Wt/*PK </div>

Arkadius :Pembahasan RKUA PPAS APBD 2018, Perhatikan Beberapa Hal

Realitakini.Com-Sumbar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengajukan Rencana Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Ang...

Juru bicara Fraksi-Fraksi DPRD Sumbar Desak Pemerintah Daerah Untuk Menggenjot Masukan Investasi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiBz8Zlt7QdP5PR7R0CzSVV8pvHsDu4G6Rx159vYy31w6hCIjSa9H-EIHYXhmaVHma9e-IFSPfheuAyVOO3glnIFyHW6ORM7nTD3iTp_dG2vor7JND54MQb0t7HjR-l4A4dG26qEa9G6E/s1600/IP.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiBz8Zlt7QdP5PR7R0CzSVV8pvHsDu4G6Rx159vYy31w6hCIjSa9H-EIHYXhmaVHma9e-IFSPfheuAyVOO3glnIFyHW6ORM7nTD3iTp_dG2vor7JND54MQb0t7HjR-l4A4dG26qEa9G6E/s320-rw/IP.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakin.Com- Sumbar</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Juru bicara fraksi-fraksi mendesak pemerintah daerah untuk menggenjot masuknya investasi yang akan berdampak kepada pergerakan ekonomi daerah. Murdani, juru bicara Fraksi Nasdem dalam rapat paripurna tersebut mengingatkan, masuknya investasi ke daerah akan berdampak positif terhadap pergerakan ekonomi daerah. Penanam modal akan membutuhkan data potensi sumber daya daerah untuk menanamkan investasi.hal tersebut di kemukna Pada rapat Paripurna DPRD Sumbar Selasa (1/8). Rapat paripurna tersebut beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda perubahan Perda nomor 2 tahun 2014 tentang Penanaman Modal.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Rapat paripurna tersebut, selain beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda perubahan Perda nomor 2 tahun 2014 tentang Penanaman Modal, juga beragendakan pengajuan RKUPA PPAS APBD tahun 2017 dan RKUA PPAS APBD tahun 2018. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Arkadius Datuak Intan Bano dihadiri Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.DPRD Sumatera Barat meminta Pemprov Sumbar  untuk melakukan inventarisir secara detail terhadap potensi sumber daya alam yang bisa dimasuki investasi. Data-data tersebut sangat dibutuhkan untuk menjadi acuan bagi calon investor dalam menanamkan modal di daerah</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
."Untuk itu, data-data tersebut sangat penting diinventarisir secara detail sehingga akan menarik minat investasi," kata MurdaniSenada, juru bicara Fraksi PKS Rahmad Saleh juga mengingatkan hal tersebut. Menurutnya, peluang investasi akan tergambar melalui data rinci potensi sumber daya alam daerah"Sehingga calon investor mendapat gambaran yang jelas mengenai potensi yang bisa digarap serta mendapat gambaran prospek yang jelas dari potensi tersebut," ulasnya.( Wt)</div>
<div style="text-align: justify;">
)</div>

Juru bicara Fraksi-Fraksi DPRD Sumbar Desak Pemerintah Daerah Untuk Menggenjot Masukan Investasi

Realitakin.Com- Sumbar Juru bicara fraksi-fraksi mendesak pemerintah daerah untuk menggenjot masuknya investasi yang akan berdampak kep...

Ikatan Dokter Indonesia Cabang Pasaman Bersilaturrahim dengan Bupati

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijFb7sNwI1yesMJOYVZBt0kwnEB9kzjmItcXRD4ShzCrfvVApzwEUhDLmi38F-y8pkZzqIpX-k9dNpkU3CAZx8QfDN-_GdSJJeFRTQwV7k70IP0cApC3FfZgWT5OOxoHiS6fQ6MEpiJIU/s1600/PS.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijFb7sNwI1yesMJOYVZBt0kwnEB9kzjmItcXRD4ShzCrfvVApzwEUhDLmi38F-y8pkZzqIpX-k9dNpkU3CAZx8QfDN-_GdSJJeFRTQwV7k70IP0cApC3FfZgWT5OOxoHiS6fQ6MEpiJIU/s320-rw/PS.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.Com-Pasaman,</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalamrangka mengeratkan hubungan silaturrahin antara Pemerintah Kabupaten Pasaman yaitu Bupati Pasaman Yusuf Lubis dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Pasaman adakan silaturrahim dan makan siang bersama di aula Hotel Arumas Lubuk Sikaping, Senin (31/7).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Yang ikut hadir dalam acara silaturrahim dan makan siang bersama itu, Asisten I kantor Bupati Dalisman Darsah, Asisten II Asnil.M.SH.MM, Asisten III MN Susilo, Kadis Kesehatan Amdarisman, Kadis DPPKB Hj Yusnimar, Direktur RSUD Lubuk Sikaping Yong Marzuhaili, Kabag Humas Anwir Salam. S.Sos, Kabag Umum Drs Azwardi. SH, seluruh dokter yang ada di Kabupaten Pasaman, baik dokter yang berada di puskesmas kecamatan, maupun dokter yang mengabdikan diri di RSUD Lubuk Sikaping.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebelum makan siang bersama di selenggarakan, Bupati Pasaman Yusuf Lubis menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh IDI yang berhadir dan minta maaf bahwasanya acara silaturrahim dan makan siang itu bukanlah hal yang luar biasa, melainkan untuk sekedar melepas rindu antara Ayah dan anak-anaknya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selepas makan siang bersama, silaturrahim di tutup dengan poto bersama dan saling bersalaman penuh kegembiraan dan lepas kerinduan. (Afzal/ h)*</div>

Ikatan Dokter Indonesia Cabang Pasaman Bersilaturrahim dengan Bupati

Realitakini.Com-Pasaman, Dalamrangka mengeratkan hubungan silaturrahin antara Pemerintah Kabupaten Pasaman yaitu Bupati Pasaman Yusuf L...

Ranperda Protokoler Di Setujui Wali Kota Padang

<b>Realitakini.Com-Padang </b><br />
<div style="text-align: justify;">
“Secara prinsip, Pemko Padang mendukung Ranperda inisiatif  DPRD tentang protokoler , namun harus dilengkapi naskah akademisnya,” sebut Wali Kota.Berdasarkan penyampaian dari inisiator Ranperda inisiatif dewan sebelumnya, bahwa dalam penyusunannya harus ada kajian kajian  atau penelitian yang tertuang dalam naskah akademis sesuai amanat dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Padang mendukung Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif tentang Kedudukan Protokoler dan Hak Keuangan, Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Hal itu disampaikan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam Paripurna di DPRD Padang, Senin (31/7).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal itu tidak dilakukan terhadap rancangan perda kota Padang inisiatif dewan tentang kedudukan protokoler Administratif Pimpinan dan anggota DPRD karena murni sebagai amanat dari peraturan yang lebih tinggi yaitu peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak pedoman administratif dewan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berkenaan dengan hal tersebut, , sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai produk hukum adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan. Kemudian, Peraturan Presiden Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 12 tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri  tentang Pembentukan Hukum Daerah dan Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 1 tahun 2015 tentang tata tertib DPRD Padang.” ujarnya. “Selain itu dalam pengimplemetasikannya harus dipertimbangkan  juga keuangan daerah dan tetap memperhatikan azaz patutan kewenangan serta rasionalitas,” ujar Walikota Padang Mahyeldi</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Berdasarkan hal itu, mensyaratkan terhadap pembentukan produk hukum yang baru harus didukung oleh naskah akademis,” ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Jika tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut, tambahnya maka akan dapat menimbulkan akibat hukum terhadap produk hukum itu. Dalam hal ini Walikota berharap pada DPRD Padang dapat melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap Ranperda inisiatif tersebut dan ke depannya dapat berjalan dengan lancar.(*Wt)</div>

Ranperda Protokoler Di Setujui Wali Kota Padang

Realitakini.Com-Padang “Secara prinsip, Pemko Padang mendukung Ranperda inisiatif DPRD tentang protokoler , namun harus dilengkapi naska...

Pemerintah Provinsi Provinsi Sumatera Barat Diminta Membuat Definisi Yang Jelas

<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfJDWDOvHDVkTya2pLVN2E3IeIjw5rowVJ8DJMKf9YNhYAs_kyMvA0WGljSYpjl_OZCgl3MI0X2FeyDPdEufRsy6KZdXNZSlbtXeB_awneqZ4FMT2pYW9I7nFG57WTHa2XsFf0SruHhqI/s1600/pdprd.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfJDWDOvHDVkTya2pLVN2E3IeIjw5rowVJ8DJMKf9YNhYAs_kyMvA0WGljSYpjl_OZCgl3MI0X2FeyDPdEufRsy6KZdXNZSlbtXeB_awneqZ4FMT2pYW9I7nFG57WTHa2XsFf0SruHhqI/s320-rw/pdprd.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini..com  -  sumbar</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Provinsi Sumatera Barat diminta membuat definisi yang jelas terkait hal itu. Pemerintah provinsi harus menjelaskan secara rinci definisi dari menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah tersebut sehingga mendapatkan gambaran yang jelas,"katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Juru bicara Fraksi Demokrat H. M. Nurnas meminta pemerintah daerah membentuk tim appraisal untuk mendalami segala kebutuhan penganggaran yang berkaitan dengan pimpinan dan anggota DPRD. Melalui tim appraisal yang kredibel, kebutuhan terhadap pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD dapat lebih terperinci.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kami meminta pemerintah daerah membentuk tim appraisal untuk mendalami kebutuhan tersebut sehingga memperoleh gambaran yang jelas dan terukur," ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Fraksi Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat Yulfitni Djasiran dalam penyampaian pandangan umum fraksi pada rapat paripurna, Senin (31/7). Ranperda Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD itu merupakan tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sudarmi Saogo dari Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam kesempatan itu menyambut baik Ranperda Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota DPRD. Hal itu sudah waktunya dibahas karena sudah 17 tahun sejak revisi terakhir dari aturan tersebut.Namun, dia menegaskan, Ranperda dimaksud bukan bertujuan untuk menambah penghasilan pimpinan dan anggota DPRD.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Aturan ini memang sudah waktunya dibahas karena sudah 17 tahun sejak revisi terakhir dilakukan," kata Sudarmi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Hendra Irwan Rahim itu beragendakan tiga hal. Pertama adalah penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2014 tentang Penanaman Modal. Kemudian, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dan Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (wt)</div>

Pemerintah Provinsi Provinsi Sumatera Barat Diminta Membuat Definisi Yang Jelas

Realitakini..com - sumbar Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus menyesuaika...

"OPD Harus Konsisten Terhadap Tujuan Pembangunan Daerah Yang Sudah Tertuang Di Dalam RPJMD.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj_DwnhcLscRGEWPGXo3CwzHZWeF_TKKSCYXM3I5bwnkNN27huDiD8i_Rt2lNJJcRi-3HZdp9ROxLGA5n33xX9bddmS8o8P7Uu882jRffr1lxwgrgzMb-tCT9qSyeSFyjFMb99UtClC9Q/s1600/DPRDk.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj_DwnhcLscRGEWPGXo3CwzHZWeF_TKKSCYXM3I5bwnkNN27huDiD8i_Rt2lNJJcRi-3HZdp9ROxLGA5n33xX9bddmS8o8P7Uu882jRffr1lxwgrgzMb-tCT9qSyeSFyjFMb99UtClC9Q/s320-rw/DPRDk.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.Com-Padang </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Hendra Irwan Rahim itu beragendakan tiga hal. Pertama adalah penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2014 tentang Penanaman Modal. Kemudian, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dan Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"OPD harus konsisten terhadap tujuan dari pembangunan daerah yang sudah tertuang di dalam RPJMD. , Instansi pemerintah daerah harus berorientasi kepada pencapaian tujuan dari visi dan misi pembangunan daerah yang telah disusun. Konsistensi ini menjadi penentu bagi tercapainya target pembangunan yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD," kata Nurnas. Hal itu diingatkan juru bicara Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat H. M. Nurnas dalam rapat paripurna, Senin (31/7). Konsistensi OPD terhadap visi dan misi daerah menjadi penentu tercapainya target RPJMD. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Nurnas juga menyentil soal penjadwalan tahapan demi tahapan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Diawali dengan Ranperda perubahan RPJMD yang baru disampaikan, akan berdampak kepada mundurnya banyak kegiatan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Bahkan dikhawatirkan banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena sisa waktu yang tidak mencukupi lagi. Lebih jauh lagi, kondisi ini sangat berpengaruh kepada pergerakan ekonomi daerah," ungkapnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dia merinci, mestinya, saat ini sudah masuk dalam pembahasan perubahan APBD tahun 2017. Namun, karena perubahan RPJMD saja belum tuntas, tentunya pengajuan nota RKUA PPAS perubahan APBD juga akan terlambat. Selanjutnya, pembahasan RKUA PPAS APBD tahun 2018 juga akan tergeser mundur dari waktu yang seharusnya. Dia mengingatkan agar ke depan, pemerintah daerah harus mematuhi jadwal yang telah ditetapkan sehingga tidak ada pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang tertunda. Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Provinsi Sumatera Barat diminta membuat definisi yang jelas terkait hal itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal itu  juga  ditegaskan juru bicara Fraksi Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat Yulfitni Djasiran. Ranperda Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD itu merupakan tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Pemerintah provinsi harus menjelaskan secara rinci definisi dari menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah tersebut sehingga mendapatkan gambaran yang jelas,"katanya.Wt/Pk</div>

"OPD Harus Konsisten Terhadap Tujuan Pembangunan Daerah Yang Sudah Tertuang Di Dalam RPJMD.

Realitakini.Com-Padang Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Hendra Irwan Rahim itu beragendakan tiga hal. Pertama adalah penyampaian No...

Tak Manusiawi Ibu Tak Manusiawi Yang Baru Lahir

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHCwgXLegYoC_8R2BPW4_bW_oRnDrGVPWzEK9lr9h6GrsiUzYkNvR2ItYpDLcDaCTHIMzgYGZraOSxgkXhzEyqjJj9GV57WPwYX3k3TMQL0fn0uzCHbT8rb5Jboi2Y0r3vc3tzJBafaQg/s1600/by.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHCwgXLegYoC_8R2BPW4_bW_oRnDrGVPWzEK9lr9h6GrsiUzYkNvR2ItYpDLcDaCTHIMzgYGZraOSxgkXhzEyqjJj9GV57WPwYX3k3TMQL0fn0uzCHbT8rb5Jboi2Y0r3vc3tzJBafaQg/s320-rw/by.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.Com-Padang</b><br />
<div style="text-align: justify;">
 Bayi laki-laki ditemukan di depan pintu Masjid Darussakinah, Komplek Filano Jaya I, Kubu Dalam Parak Karakah, Padang Timur, Sabtu (29/7) sekitar pukul 16.00 WIB.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kini bayi dengan berat tiga kilo dan panjang 50 cm itu dirawat di RS Bhayangkara Polda. Polisi masih menyelidiki ibu kandung bayi yang tega membuangnya, dengan memintai keterangan beberapa orang saksi.</div>
<div style="text-align: justify;">
Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Daeng Rahman kemarin mengatakan pihaknya masih mencari infornasi tentang siapa ibu kandung bayi malang tersebut. Kuat dugaan bayi itu terlahir hasil hubungan gelap dan sengaja diletakan di masjid agar bisa dirawat oleh orang lain.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakan, bayi itu awalnya ditemukan oleh Kamal (47) usai menunaikan Salat Ashar di masjid. Ketika hendak pulang, dosen Unand tersebut melihat kardus di depan pintu keluar, persisnya di atas kotak infak. Curiga, Kamal melihat isi kardus tersebut dan ternyata berisikan bayi yang telah dibungkus dengan kain serta memakai baju biru.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Penemuan bayi tersebut jadi perhatian warga dan jemaah masjid dan tidak lama kemudian dibawa jemaah perempuan ke rumah bersalin bidan Yetri. Setiba di sana dibersihkan dan dirawat. Sekitar pukul 17.30 WIB, datang anggota Polsek Padang Timur dan membawa bayi malang itu ke RS Bhayangkara. ( Wt/gp)</div>

Tak Manusiawi Ibu Tak Manusiawi Yang Baru Lahir

Realitakini.Com-Padang Bayi laki-laki ditemukan di depan pintu Masjid Darussakinah, Komplek Filano Jaya I, Kubu Dalam Parak Karakah, Pa...

Walikota Padang :Muhammadiyah Harapkan Jadi Ormas Yang Solid

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_CqIXvzIr267vdesHbDoQXPYfFimHo_eUJK_3a9diPypVVu6nju_j2TM9Tfo2mistC5hk5SI1NAZ47UbVSTZTQ_TsB2rk-MCyQoD5F-_oK_03-n6o-wEeLGxDlRjyvXWz57PIMcbV-pc/s1600/mdh.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_CqIXvzIr267vdesHbDoQXPYfFimHo_eUJK_3a9diPypVVu6nju_j2TM9Tfo2mistC5hk5SI1NAZ47UbVSTZTQ_TsB2rk-MCyQoD5F-_oK_03-n6o-wEeLGxDlRjyvXWz57PIMcbV-pc/s320-rw/mdh.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.Com-Padang</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Warga Muhammadiyah dan Aisyiyah Pimpinan Daerah Kota Padang merapatkan barisan memberdayakan asset dan SDM untuk kemajuan ormas tersebut. Terutama di bidang pendidikan, ormas terbesar di Indonesia ini bertekad menjadikan sekolah-sekolah yang dikelolanya jadi sekolah unggul dan berprestasi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sikap ini disampaikan pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Padang pada kegiatan pengkajian terpadu sekaligus pengukuhan pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyiyah Pimpinan Cabang Pauh IX dan Pauh Utara di Masjid Nurul Huda Katapiang, Kuranji, Minggu (30/7/2017).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt. Marajo yang juga selaku penasehat Pimpinan Daerah mengharapkan Muhammadiyah menjadi ormas yang solid dan selalu membina umat untuk persatuan. Menurut Mahyeldi, kontribusi besar Muhammadiyah di bidang pendidikan sudah terlihat nyata selama ini. Di Kota Padang terdapat sekokah-sekolah yang dikelola Muhammadiyah. Diantara sekolah tersebut ada yang masuk lima besar terbaik di Sumatera Barat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kontribusi Muhammadiyah terlihat nyata di bidang pendidikan yang artinya menguatkan SDM," kata Mahyeldi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut Mahyeldi lagi, peran aktif warga Muhammadiyah juga dalam mendukung program-program Pemerintah Kota Padang. Program keagamaan dan pendidikan adalah yang sinkron dengan gerakan yang usung Muhammadiyah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Peran aktif Muhammadiyah dalam program pembangunan sejalan dengan program Pemko Padang " sebutnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal ini diamini Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Padang Maigus Nasir. Ia mengatakan, pengembangan pendidikan dalam menguatkan SDM sejogyanya terus dilakukan. Hal itu seiring dengan peningkatan kapasitas sekolah, baik secara kuantitas dan kualitas.</div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih lanjut Maigus menjelaskan, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Padang saat ini juga mengembangkan perkampungan Muhammadiyah. Di perkampungan tersebut nantinya akan ada masjid, pusat pengkajian dan pembinaan umat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Perkampungan yang peletakkan batu pertamanya dilakukan oleh Walikota Padang ini merupakan yang pertama di Sumatera Barat," tukasnya.(Wt/ h)</div>

Walikota Padang :Muhammadiyah Harapkan Jadi Ormas Yang Solid

Realitakini.Com-Padang Warga Muhammadiyah dan Aisyiyah Pimpinan Daerah Kota Padang merapatkan barisan memberdayakan asset dan SDM untuk ...

Wahyu Irama Putra:Perhelatan Pilkada Serentak 2018 Bisa Melahirkan Gesekan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNXjjeuFmPCCBiLyLz8Rqy253IJjDFdZa0TpqchPExFy9Bs12fFjc-EYZ_wydL5_P7Rue84YQtbgnckaapcRpNzb5V4unh2kBFH8aAYgigDvtjsyfSdGH-QWelZlvEmkJzFfnQ2Z10KVs/s1600/WYI.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNXjjeuFmPCCBiLyLz8Rqy253IJjDFdZa0TpqchPExFy9Bs12fFjc-EYZ_wydL5_P7Rue84YQtbgnckaapcRpNzb5V4unh2kBFH8aAYgigDvtjsyfSdGH-QWelZlvEmkJzFfnQ2Z10KVs/s320-rw/WYI.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.Com -Padang</b><br />
<div style="text-align: justify;">
 Perhelatan pilkada serentak 2018 sebagai titik awal menuju Pilpres 2019 mungkin saja bisa melahirkan gesekan pada level tertentu. Untuk itu pengamanan dari pihak kepolisian pada Pilkada mendatang terhadap calon Walikota dan calon Wakil Walikota Padang. Pengamanan TPS, pengamanan di kantor Bawaslu dan pengamanan di Kantor KPU Kota Padang dibeberapa titik lainnya sangat lah penting</div>
<div style="text-align: justify;">
.</div>
<div style="text-align: justify;">
Hal tersebut di katakan Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra, memang sangatlah perlu pengamanan untuk suasana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)2018 nanti. Dari 104 Kelurahan, 11 Kecamatan dan sebanyak 1600 TPS serta lebih kurang dari 1 juta jumlah penduduk, tentulah perlu pengamanan dari pihak Mapolresta Padang, pola kerja sistem intelijen nya, Babinsa di di kelurahan dan kecamatan serta personil lainya dilapangan untuk melakukan pengamanan agar terciptanya suasana yang kondusif dalam pemilihan nanti, ungkap Wahyu Sabtu (29/7/2017).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih lanjut dikatakan, dalam hal ini memang Kapolresta Padang telah mengajukan anggaran pengamanan untuk Pilkada 2018 ke DPRD Padang sebesar Rp 2,8 miliar. Namun memang ada mata anggaran yang tidak boleh dianggarkan, kita tidak bisa akomodir yakni penganggaran untuk putaran kedua (tahap dua). Karena nanti akan hanya ada satu putaran saja.Wahyu menyatakan, untuk usulan anggaran pengamanan Pilkada tersebut menurutnya rendah, melihat banyaknya jumlah TPS. Pengamanan untuk 1600 TPS di 11 kecamatan, di 104 keluruhan, pengamanan di kantor Bawaslu dan pengamanan di Kantor KPU Kota Padang serta hampir 1 juta jumlah penduduk di Kota Padang</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Terlalu baik saya katakan,” Kapolres dengan usulan anggaran sebesar Rp2,122 miliar itu dengan kegiatan besar nanti, beliau dapat melakukan efisiensi untuk anggaran pengamanan Pilkada 2018, dan kita mengucapkan terimakasih untuk itu,” kata WahyuLebih lanjut disampaikan, untuk realisasi anggaran sendiri, memang Pemko Padang sudah memasukkan KUA-PPAS Anggaran APBD 2018 (anggaran sementara, red) namun belum dibahas, kalau tak ada berhalangan, Senin ini akan dilakukan pembahasan, agar segera dilakukan pengesahan APBD 2018. Untuk anggaran pengamanan Pilkada tersebut tentunya DPRD Padang menyetujuinya, ” ungkap Wahyu</div>
<div style="text-align: justify;">
.</div>
<div style="text-align: justify;">
Sebelumnya Kepala Kepolisian Resort Kota Padang, Komisaris Besar Polisi Chairul Aziz mengatakan, untuk anggaran pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 belum disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang. Kami telah mengajukan anggaran dua kali setelah direvisi oleh DPRD setelah pembahasan lalu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Awalnya biaya pengamanan dianganggarkan sebanyak Rp2,8 miliar dan setelah direvisi pihaknya kembali menganggarkan sebanyak Rp2,122 Milyar. Saat ini anggaran untuk pengamanan tersebut telah kami ajukan ke Kesbangpol dan belum dibahas oleh DPRD, ujarnya.Beberapa hal yang dihapus dalam penganggaran pertama adalah poin penganggaran putaran kedua dan belanja modal. Dengan begitu, pihaknya hingga saat ini masih menunggu hasil keputusan DPRD dalam pembahasan anggaran pengamanan Pilkada mendatang</div>
<div style="text-align: justify;">
.</div>
<div style="text-align: justify;">
“Yang jelas berapa yang disetujui oleh DPRD, kami akan memaksimalkan anggaran tersebut nantinya,” kata Kapolres  Wahyu  mengatakan, beberapa hal yang akan ia lakukan dalam pengamanan Pilkada mendatang adalah pengamanan terhadap calon Walikota dan calon Wakil Walikota Padang, pengamanan TPS, pengamanan di kantor Bawaslu dan pengamanan di Kantor KPU Kota Padang</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kami juga akan membuat pos pengamanan Pilkada di Polresta Padang dan akan melibatkan Kejaksaan, Bawaslu, KPU serta beberapa perwakilan partai pengusung. Dan akan melibatkan sebanyak 2/3 jumlah personel yang ada yakni sebanyak 700 orang personil dalam pengamanan nantinya, ” tutupnya. (*Wt)</div>

Wahyu Irama Putra:Perhelatan Pilkada Serentak 2018 Bisa Melahirkan Gesekan

Realitakini.Com -Padang Perhelatan pilkada serentak 2018 sebagai titik awal menuju Pilpres 2019 mungkin saja bisa melahirkan gesekan pa...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama