Realita Kini

Wagub Sumbar Sampaikan Nota Pengantar RAPBD 2018 ke Rakyat Daerah DPRD Provinsi SumBar

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzn1ZFKzmzoM5pWHXhBdeXn_JcJv0cFdhKjQMt21o867IGlUZbjeKg4sYx6HhmNV38n90oRbw4kMOEfdHRtu0lZ2VqRNsNHKyLJ6aagZs-277MpDCu_KezBPZc_aYezVA20YniPKvKYy8/s1600/pprp.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzn1ZFKzmzoM5pWHXhBdeXn_JcJv0cFdhKjQMt21o867IGlUZbjeKg4sYx6HhmNV38n90oRbw4kMOEfdHRtu0lZ2VqRNsNHKyLJ6aagZs-277MpDCu_KezBPZc_aYezVA20YniPKvKYy8/s320-rw/pprp.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.com.-Sumbar</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Wakil Gubernur Sumbar  Nasrul Abit menyampaikan Nota Pengantar RAPBD 2018 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat. Pengajuan  ini dilangsungkan dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (27/9).Pada kesempatan ini Nasrul Abit  menyebutkan, total APBD direncanakan Rp 6,09 triliun. Terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp 5,9 triliun dan Belanja Daerah sebesar Rp6,07 triliun.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Nasrul Abit  menerangkan, peningkatan tersebut bisa digenjot melalui pajak daerah yang diproyeksikan bisa meningkat dari Rp1,5 triliun tahun 2017 menjadi sekitar Rp1,6 triliun tahun depan. Pengelolaan kekayaan daerah juga diproyeksikan naik dari Rp95,8 miliar menjadi sekitar Rp122 miliar dan pada pendapatan lain yang sah juga bisa dinaikkan dari Rp375 miliar menjadi sekitar Rp466 miliar. Tahun 2018 ditargetkan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar 13 persen dari tahun 2017 sebesar Rp2,01 triliun menjadi Rp2,27 triliun. Untuk PAD bisa ditingkatkan meskipun diperkirakan akan terjadi penurunan dari pos pendapatan yang bersumber dari retribusi namun penurunan hanya sekitar Rp4,4 miliar dari Rp19,4 miliar menjadi Rp15 miliar," terangnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim saat memimpin rapat paripurna penyampaian nota pengantar RAPBD tahun 2018 tersebut menyatakan, DPRD bersama pemerintah segera akan melakukan pembahasan terhadap RAPBD. Tahapan akan dimulai dari pembicaraan di tingkat Komisi dengan OPD mitra kerja terkait kemudian dilanjutkan pembahasan bersama antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hendra menegaskan, pembahasan akan dilakukan secara cermat dan detail namun hendaknya sudah harus selesai paling lambat pada bulan Desember mendatang."Pembahasan akan dilakukan secara cermat dan teliti agar program yang akan didanai dengan anggaran daerah bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat .</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hendra Irwan Rahim berharap, tahapan pembahasan hingga penetapan dapat berjalan sesuai rencana sehingga pelaksanaan APBD dapat dimulai dari awal tahun. Hal ini sangat penting menjadi perhatian agar anggaran yang disediakan dapat terserap secara optimal. Paling lambat Desember APBD sudah ditetapkan sehingga pada Januari tahun 2018 kegiatan sudah bisa dilaksanakan agar anggaran bisa optimal dan tidak terjadi Jelasnya.(Wt/02)</div>
</div>

Wagub Sumbar Sampaikan Nota Pengantar RAPBD 2018 ke Rakyat Daerah DPRD Provinsi SumBar

Realitakini.com.-Sumbar Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyampaikan Nota Pengantar RAPBD 2018 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DP...

DPRD Sumbar Rampungkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCjS3foVlH3bKrGaY7OnypG79xSlDr0N42bmtqTmGfoa8zwdAKV0g7mFwEijaEjxoPrIMQ7LPoIe07cJYLjomMY1STlHJhWcT-49_GqeqPdC2cM4TeWZABhGRZZTNV-vAhaZvV-fzEtjA/s1600/PR+26.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="169" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCjS3foVlH3bKrGaY7OnypG79xSlDr0N42bmtqTmGfoa8zwdAKV0g7mFwEijaEjxoPrIMQ7LPoIe07cJYLjomMY1STlHJhWcT-49_GqeqPdC2cM4TeWZABhGRZZTNV-vAhaZvV-fzEtjA/s320-rw/PR+26.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.Com- sumbar </b><br />
<div style="text-align: justify;">
DPRD Provinsi sumbar mengadakan Rapat paripurna yang beragendakan pengambilan keputusan terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017. Selain itu rapat paripurna juga  beragendakan penetapan perubahan Perda Pajak Daerah, .Rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan di buka oleh Ketua DPRd Sumbar H Henra Irwan Rahim Selasa (26/9).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam rapat tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provini Sumatera Barat merampungkan pembahasan Rancangan peraturan Daerah perubahan ketiga Perda nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Perubahan mendasar dari Perda tersebut adalah terjadinya kenaikan terhadap pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan pertama dan pajak progresif. Wakil ketua Panitia Khusus Pembahasan Ranperda perubahan Perda nomor 4 tahun 2011 DPRD Provinsi Sumatera Barat Buchari Datuak Tuo menyampaikan, perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna menyediakan dana untuk membiayai pengalihan kewenangan pemerintah dari kabupaten dan kota ke pemerintah provinsi. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Di samping itu, terutama untuk pajak progresif kendaraan pribadi selain peningkatan pendapatan daerah, juga untuk mengendalikan jumlah kendaraan bermotor dan mengantisipasi kemacetan lalulintas,'' paparnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurutnya, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan,  serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Dia mengurai, untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama naik dari 1,5 persen menjadi 1,65 persen, semula diajukan kenaikan 1,75 persen. Sedangkan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua bakal dikenakan tarif pajak sebesar 2,5 persen dan ketiga 3 persen. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Untuk kendaraan kepemilikan keempat kenaikan menjadi sebesar 3,5 persen serta kelima dan seterusnya bakal dikenakan tarif pajak sebesar 4 persen," terangnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dia memaparkan perkiraan penambahan pendapatan asli daerah (PAD) dari aturan baru tersebut sekitar Rp30 miliar per tahun untuk kepemilikan kendaraan pertama dan sekitar Rp5 miliar untuk kenaikan pajak progresif. Panitia Khusus Ranperda perubahan Perda nomor 4 tahun 2011 DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan catatan, perubahan tersebut hendaknya dapat mengenjot pendapatan untuk pembangunan daerah. Disamping itu, pemerintah daerah juga harus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak. (wt*)</div>

DPRD Sumbar Rampungkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Realitakini.Com- sumbar DPRD Provinsi sumbar mengadakan Rapat paripurna yang beragendakan pengambilan keputusan terhadap perubahan Angg...

APBD Sumbar, Naik Rp6,4 Triliun

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsHSUNs90893Fwu1PzQcOaXQkp9x56jjBq06FwyAm1RbzdLnboyPrUb82RLmZL34IpEfsHt7P6uIMw1VA9-YErnPA2rYfSBapCGFODiXCLJLw9f09_aXyYasGPUwLySLe2iQI-87Xs8jc/s1600/P+26.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsHSUNs90893Fwu1PzQcOaXQkp9x56jjBq06FwyAm1RbzdLnboyPrUb82RLmZL34IpEfsHt7P6uIMw1VA9-YErnPA2rYfSBapCGFODiXCLJLw9f09_aXyYasGPUwLySLe2iQI-87Xs8jc/s400-rw/P+26.jpg" width="400" /></a></div>
<h2 style="line-height: normal; margin-top: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Realitakini.Com-sumbar</span><br /><div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small; font-weight: normal;">Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2017  naik Rp6,4 triliun lebih. .hal tersebut di ketahi selah rapat paripurna yang di gelar DPRD sumbar Selasa (26/9). Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim dihadiri Gubernur Sumatera barat Irwan Prayitno. Penetapan Perda APBD perubahan tahun 2017 dilakukan setelah mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi</span></div>
</h2>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="font-weight: normal;"><span style="font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: small;">Yang mana perubahan tersebut terlihat setelah  Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Raflis, membacakan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD. Ia  menyebutkan, secara konkrit tidak terjadi perubahan pada sisi pendapatan daerah. Pendapatan  Daerah haya sebesar Rp6,132 triliun  sedangkan Belanja Daerah sekitar Rp6,357 triliun. ,”katanya.</span></span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="font-weight: normal;"><span style="font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: small;">Pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,063 triliun, terbesar dari sektor pajak daerah sebesar Rp1,543 triliun lebih. Kemudian dari Dana Perimbangan sebesar Rp3,994 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp75,8 miliar lebih.</span></span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="font-weight: normal;"><span style="font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: small;">Sementara, dari sisi belanja daerah dialokasikan sekitar Rp6,357 triliun. Anggaran sebesar itu terdiri dari Belanja Tidak Langung (BTL) sebesar Rp3,971 triliun lebih, terbesar untuk belanja pegawai sebesar Rp2,241 triliun lebih. Sedangkan untuk belanja langsung dialokasikan sebesar Rp2,385 triliun lebih.</span></span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="font-weight: normal;"><span style="font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: small;">Dari sisi pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan daerah sebesar Rp297 miliar lebih dan pengeluaran daerah Rp73 miliar. Pengeluaran pembiayaan tersebut antara lain peyertaan modal pemerintah kepada PT Bank Nagari sebesar Rp50 miliar, PT Jamkrida Rp10 miliar dan PT Askrida sebesar Rp13 miliar.</span></span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="font-weight: normal;"><span style="font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: small;">"Namun demikian, Badan Anggaran tetap mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan penerimaan dari pos-pos pendapatan yang ada," kata Raflis  namun dalam penetapan angaran peruban tersebut agak terjadi kisruh karean dari beberapa  terjadi pro dan kontra untuk pemamabahan modal pada Bank Ngari dan Pt Askrida.(Wt*)</span></span></h3>

APBD Sumbar, Naik Rp6,4 Triliun

Realitakini.Com-sumbar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 naik Rp6,4 triliun lebih. .hal ...

Walikota Padang :Ilmu Kirologi Ilmu Kira-Kira.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiO3Ze8u9IKUOrvKYLtlvjJwGS7z_GfOBasUAvFpdFfrj0907P8z6CZlB-Oobys3xqnuAyD2xFyVPVguWli6RXUn0gG412saaZ7c3G9KYUnotv_aLByz7vl3gIn7N5voyciAudCoA0QrpA/s1600/26.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiO3Ze8u9IKUOrvKYLtlvjJwGS7z_GfOBasUAvFpdFfrj0907P8z6CZlB-Oobys3xqnuAyD2xFyVPVguWli6RXUn0gG412saaZ7c3G9KYUnotv_aLByz7vl3gIn7N5voyciAudCoA0QrpA/s400-rw/26.jpg" width="400" /></a></div>
<b>Realitakini.Com-Padang </b><br />
<div style="text-align: justify;">
"Membangun bangsa dengan data, bukan dengan ilmu 'kirologi karena' Sebab dengan data, akan dapat mengetahui apapun yang ingin diketahui," ujar Walikota Padang saat membuka Rapat Kerja BPS dalam rangka penjaminan kualitas (PK) SE2016-Lanjutan Hasil Pendataan UMK dan UMB Tahun 2017 bersama jajaran Asisten I dan seluruh camat di lingkup Pemerintah Kota Padang, Senin (25/9). </div>
<div style="text-align: justify;">
Ilmu "kirologi" yang disebut Walikota Padang yakni ilmu kira-kira. Hanya perkiraan belaka. Sehingga hasilnya tidak tepat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kita harus bicara dengan data. Untuk membangun bangsa ini dengan data," tambah Mahyeldi di depan seluruh undangan yang hadir di salah satu hotel berbintang di Padang. Walikota mengatakan, data sangat diperlukan. Dengan data akan diketahui segala sesuatunya. "Sebab itu kita sangat setuju dengan motto BPS, yakni 'Kerja Bersama dengan Data'," terangnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Disebutkan Walikota, Rakor yang diadakan BPS Kota Padang tersebut sangat penting dihadiri oleh seluruh camat. Sehingga nantinya data yang dikumpulkan dapat maksimal. Apalagi berdasarkan informasi yang didapat, cukup banyak perusahaan yang belum memberikan data yang diharapkan. "Karena itu butuh peranan dan dukungan camat dalam pendataan ini," jelas Mahyeldi. Sementara itu, Kepala BPS Kota Padang, Rizal mengatakan bahwa Rakor ini pertama kali diadakan di Sumatera Barat. Padang satu-satunya daerah yang menggelar kegiatan ini. "Mudah-mudahan setelah Rakor ini kendala yang masih ada akan teratasi," tukuknya.(Ch/wt)</div>

Walikota Padang :Ilmu Kirologi Ilmu Kira-Kira.

Realitakini.Com-Padang "Membangun bangsa dengan data, bukan dengan ilmu 'kirologi karena' Sebab dengan data, akan dapat me...

Fauzi bahar Geram ,Dengan kata Kata Ifianda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiJvLAzyEckObHwYUvPQau3gf_1nKR3kVPicj6RtlRsRIxPooD_PTRvrRCj_LU3EU3TscFhHwae7zfUbiylMELXlMYHM0cTqeljvOg1nUqlAyGZkHBLeCRlI__l0wDRPrG0zKUUOm86iE/s1600/pauzi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiJvLAzyEckObHwYUvPQau3gf_1nKR3kVPicj6RtlRsRIxPooD_PTRvrRCj_LU3EU3TscFhHwae7zfUbiylMELXlMYHM0cTqeljvOg1nUqlAyGZkHBLeCRlI__l0wDRPrG0zKUUOm86iE/s400-rw/pauzi.jpg" width="400" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.Com -Padang </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Menyingkapi  sekap Ifiandra yang mengatas namakan Forum Masyarakat Minangkabau (FMM) Sumatera Barat memberikan keterangan terkait penolakan mereka terhadap rencana UNP memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Presiden RI ke lima Megawati . ketau  Alumi unipersitas Negri padang h.Fauzi Bahar dan beberap orang Alumni UNP dan di dapingi oleh keu BEEM  mengadakan selaturahmi  dengan sejumlah wartawan yang ada di Kota padang minggu 24/9/2017 di restoran sederhana yang berada di gor agus salaim padang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Sekaitan rencana Irfiandra   yang akan  melakukan aksi unjuk rasa dan menutup akses masuk ke Kota Padang pada saat pemberian gelar itu. para alumni  yang di ketuai Fauzi  Bahar geram , dan sangat menyesali apa yang lontar lewat mendsos(media sosial) Dalam sambuatnnya mengatakan,”"Kami akan mengerahkan 5 ribu  siswa untuk mencari Irfianda Abidin di mana ia berapda  sebelun ia (Irfinada Red)sebelum ia Melaksanakan aksinya kami akan telebih dahulu akan cari dimana keberadaannya,"tantang Fauzi Bahar pada awak media </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg894E56sYejbnGHjvtO-n_5lq6W3g3etX0x86uWT1eXOegMeQfjovEJP65yYY_S-ELnWNfByAJhltQ51aYHf5fMkWpIfWO20pjaUHn7U2Qqllyjf7OR8pbizwNRruTdKqQbp5-iKHkv9w/s1600/Fauzi+BH.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg894E56sYejbnGHjvtO-n_5lq6W3g3etX0x86uWT1eXOegMeQfjovEJP65yYY_S-ELnWNfByAJhltQ51aYHf5fMkWpIfWO20pjaUHn7U2Qqllyjf7OR8pbizwNRruTdKqQbp5-iKHkv9w/s320-rw/Fauzi+BH.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Namun ketika wartawan mempertanyakan sekaitan tentang pemberian gelar HC tersebut. Ia mengatakan,”pemberian gelar tersebut, jauh- jauh hari telah kami rembukan dengan Rektor dan juga disetujui Direktorat Jenderal Pendidik Tinggi, dan itu telah sesuai, "terangnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Saya sebagai ketua Alumni akan mencari Irfianda Abidin,  Kalau masih juga mengeluar atau menyebarkan kata -kata akan mengagalkan acara tersebut lewat media sosial  "Jika dia(Irfianda Abidin) masih mengeluarkan stagtemen, saya akan kerah para mahasiswa mencarinya..!!?, " seperti pepatah minang, berarti dia( Irfianda red ) sudah sama dengan Ui ui mentak gatah ,pungkas Fauzi Bahar </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal yang senada juga diutarakan oleh beberapa alumni yang hadir dalam pertemuan tersebut.Sedangkan dari BEM UNP akan mempersiapkan keamanan dari kalangan mahasiswa FIK(Fakultas Ilmu Keolahragaan)  UNP. Dalam pengaman an tersebut Ketua BEM telah mempersiapkan 5000 mahasiswa untuk menghadapi para pengacau pemberian gelar HC untuk Megawati. (wt)</div>

Fauzi bahar Geram ,Dengan kata Kata Ifianda

Realitakini.Com -Padang Menyingkapi sekap Ifiandra yang mengatas namakan Forum Masyarakat Minangkabau (FMM) Sumatera Barat memberik...

Wako Tekankan Pembinaan Generasi Muda "Mereka,Menentukan Maju Dan Kuatnya Bangsa Ini Kelak

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKNVWhwwo9rjw9KxwTiyX-RhzNUpunwoK5R_Ta_ywJib5Bi6Xb5oGWG192Km_fq5x-6tzBpsugTilfvRX2eNSUsYMCJMWXzWzrEZOWu7k5rpJQIz9FaEJVS0Sm9r8B2xk7pIZWUTkMKNc/s1600/WPB.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKNVWhwwo9rjw9KxwTiyX-RhzNUpunwoK5R_Ta_ywJib5Bi6Xb5oGWG192Km_fq5x-6tzBpsugTilfvRX2eNSUsYMCJMWXzWzrEZOWu7k5rpJQIz9FaEJVS0Sm9r8B2xk7pIZWUTkMKNc/s400-rw/WPB.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Padang </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Pembinaan generasi muda adalah hal serius yang selalu ditekankan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam setiap kesempatan. Hal ini juga disampaikan kepada ratusan guru SD se-Kecamatan Padang Timur pada acara peringatan tahun baru 1439 Hijriyah di Masjid Istiqamah, Sabtu (23/9/2017).Menurut Mahyeldi, tanpa pembinaan terhadap generasi muda, jangan harap bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat dan besar. Betapa tidak, generasi yang lemah tidak dapat diandalkan sebagai pemegang estafet kepemimpinan masa depan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Mereka (generasi muda) menentukan maju dan kuatnya bangsa ini kelak. Bila tidak dilakukan pembinaan yang serius dari sekarang kita tidak akan jadi bangsa yang kuat karena pemimpinnya lemah," ulas Mahyeldi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mahyeldi menambahkan, program-program penguatan keluarga juga bertujuan untuk membina generasi yang berkualitas, karena awal permasalahan dan kasus kenakalan generasi muda berawal dari rumah tangga.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Bertepatan dengan tahun baru 1439 Hijriyah ini, diluncurkan program 1821, yaitu membangun kebersamaan dalam keluarga mulai pukul 18.00 sampai pukul 21.00 setiap harinya," beber Mahyeldi.</div>
<div style="text-align: justify;">
Diharapkan waktu ini dimanfaatkan dengan maksimal, kata Mahyeldi. "Matikan televisi, laksanakan salat berjamaah, temani anak-anak belajar dan mengaji pada saat itu," tukuknya.Sementara itu, Camat Padang Timur Ances Kurniawan mengatakan, program penguatan keluarga dalam rangka pembinaan generasi muda ini mendapat dukungan dari elemen masyarakat. Dalam setiap kesempatan, selaku camat, ia juga menyampaikan kepada masyarakat." Program pembinaan generasi muda ini disampaikan dalam setiap kesempatan," katanya.( Wt/Du/Zl/Jm)</div>

Wako Tekankan Pembinaan Generasi Muda "Mereka,Menentukan Maju Dan Kuatnya Bangsa Ini Kelak

Realitakini.com-Padang Pembinaan generasi muda adalah hal serius yang selalu ditekankan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam set...

Wakil Ketua DPRD Kota padang Penutupan Kantor Go-Jek Bukan weweng Pemko

<div style="text-align: justify;">
<b>                                                                                                       Realitakini.com ~Padang</b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuZHAAoQIsCFUSmVv2zdlipTYOkLf4PORkoh0C3of8Gpi7aPf1v2Pyqf9H5L5hQlBketOOFKClLy0xTkxqbKu3QL7UN-S_HV3CvVeFQlxdryQmYe7Gb3fOJarvZ1XvQfBMbqGOHHq_hEo/s1600/wcr.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="300" height="333" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuZHAAoQIsCFUSmVv2zdlipTYOkLf4PORkoh0C3of8Gpi7aPf1v2Pyqf9H5L5hQlBketOOFKClLy0xTkxqbKu3QL7UN-S_HV3CvVeFQlxdryQmYe7Gb3fOJarvZ1XvQfBMbqGOHHq_hEo/s400-rw/wcr.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua DPD Golkar Padang yang wakil ketua DPRd kota Padang   juga mempertanyakan dasar hukum penutupan kantor Go-Jek.Penutupan kantor Go-Jek di Kota Padang oleh pemko bukanlah solusinya Soalnya. meskipun ditutup atau tanpa kantor sekalipun yang namanya aplikasi online tetap akan bisa beroperasi.”,ujarnya.Ini dikarenakan belum adanya aturan dan payung hukum untuk angkutan roda dua yang mengatur dan tidak ada undang - undangnya, " kata Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra, Sabtu (23/9).Penutupan Kantor Go -Jek bukan kewenangan pemko  karena belum ada payung hukumnya. Jangankan ojek online, sedang ojek pangkalan saja susah ditertibkan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Menurut Wahyu  dengan ditutup atau tidaknya kantor Go-Jek dimana  mereka tetap bisa beroperasi. Namun dengan adanya keberadaan kantor tentunya mereka dapat teroganisir, sehingga jika masyarakat bisa minta pertanggungjawaban jika terjadi hal yang tak di inginkan, " katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
. Karena, dalam undang-undang no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak ada diatur tentang angkutan berbasis online tersebut.Sebagai kota metripolis, jelas Wahyu, angkutan berbasis online sudah menjadi kubutuhan masyarakat, sehingga tidak bisa dihambat atau dihadang."Menjadi metro city, ini tidak bisa dihambat, tidak bisa dihalangi. Bisnis online itu tidak bisa dihalangi. Sekarang sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Yang tidak membutuhkan hanya pesaing saja," ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Wahyu pun menceritakan pengalamannya memakai jasa angkutan berbasis online tersebut. Katanya, saat tengah malam dia membutuhkan makanan, dirinya memesan melalui Gojek, dan diantarkan ke alamat dengan ongkos yang murah.Ia mengatakan, Pansus I DPRD Kota Padang sudah melakukan kunjungan ke Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di sana, kata Wahyu, sudah regulasi yang mengaturnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara menurut anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Zakaria Latif dengan kehadiran transportasi Go- Jek justru membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan transportasi murah kepada warga kota.Akan tetapi kalau berharap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Gojek, terangnya, itu tidak akan memungkinkan.  Alasannya, transportasi bukan sumber PAD bagi Kota Padang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Transportasi itu bukan sumber PAD bagi Kota Padang. Tidak ada PAD di transportasi. Pasalnya sarana transportasi itu adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya Ketua Komisi III ini.Jadi, jangan kita berharap, dengan adanya Go-Jek ada pemasukan bagi pemerintah kota. Ya tentu tidak bisa, kita hanya bisa tertibkan dan itu boleh.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kapan perlu gratiskan mobil semuanya. Seperti di Jakarta, ada yang gratis. Naik Busway bayar Rp3 ribu, kemana-mana bisa. Naik Kereta Api bayar Rp3 ribu, kemana-mana bisa. Tambah diskon lagi," jelasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah kota harusnya bersyukur dengan adanya Go-Jek, model transportasi murah bagi warga kota. Artinya, masyarakat telah membantu pemerintah menyediakan pelayanan transportasi. Ya harus kita bersyukur. Go-Jek itu kan meringankan beban pemerintah juga. Seharusnya pemerintah yang menyiapkan sarana transportasi untuk masyarakat, sekarang sudah ada masyarakat yang membantu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Ia mengatakan, Go-Jek sebenarnya lebih bagus dibanding model transportasi lain. Pasalnya, ojek online itu terdaftar, terdata, praktis dan mudah dilacak. Beda halnya dengan ojek pangkalan pada umumnya, susah untuk melacaknya, pelayanan serta tarifnya pun asalan saja, "ungkapnya. (wt)</div>

Wakil Ketua DPRD Kota padang Penutupan Kantor Go-Jek Bukan weweng Pemko

Realitakini.com ~Padang Ketua DP...

Emnu Azamri Ketua Pansus Tanggapi pengaduan masyarakat tentang Transmart

<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJeo44jk2mCwTCQb3qKRc6NjCCXoKHGHQwfwIrzoyVjEcqPocSR79G9MAc4mlOwq1l1Ej56ppS1EJuZo6MeQJzuBgmStmCnpWmWmPXWkDACIrMH_vNViYteBAlfqyGYUGdFypBMMrvUis/s1600/Tran+m.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJeo44jk2mCwTCQb3qKRc6NjCCXoKHGHQwfwIrzoyVjEcqPocSR79G9MAc4mlOwq1l1Ej56ppS1EJuZo6MeQJzuBgmStmCnpWmWmPXWkDACIrMH_vNViYteBAlfqyGYUGdFypBMMrvUis/s400-rw/Tran+m.jpg" width="400" /></a></div>
<b>Realitakini.com -Padang</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Wakil rakyat itu mempertanyakan soal pengurusan izin prinsip dibuat oleh Bappeda dan ditandatangani oleh Walikota, apakah ada atau tidak persetujuan masyarakat.  Ia juga mendengar ada isu tentang akan ditampungnya semua keinginan masyarakat sekitar serta adanya back up aparat soal parkir. Dewan hanya ingin mengantisipasinya karena lahan Transmart berada pada kawasan pusat perkantoran.Koordinator Pansus I DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra mempertanyakan soal indikasi penyimpangan oleh pihak Transmart terhadap izin yang diberikan Pemko Padang. Hal itu diungkapkannya ketika kunjungan lapangan Pansus I  ke Transmart, Jumat (22/9/2017).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Wahyu mempertanyakan apakah ada unsur kesengajaan pengaturan parkir di luar dari pekarangan Transmart, bukannya di dalam dan dimasukkan ke basement yang telah ada. Pasalnya, terutama pada hari – hari libur, kunjungan melimpah akibat banyaknya kendaraan parkir di luar area Transmart. Hal itu sangat mengganggu kenyamanan masyarakat pengguna jalan raya maupun trotoar yang dijadikan lahan parkir. Ini tentunya juga mengakibatkan PAD Kota Padang akan berkurang," katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selain itu, Wahyu mempertanyakan soal pihak Transmart yang memotong pohon pelindung, apakah ada surat dari Transmart dan sisa kayu itu ditaruh di mana? "Seperti penbangan pohon pelindung di Jalan Dobi, terlihat sisa pohon itu dijual pada orang lain dan diolah menjadi meja. Sementara, biaya penanaman dan pemeliharaan pohon sangat tinggi," ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu, Amrizal Hadi menanyakan masalah parkir di mana bisa saja pihak pihak Transmart mengurangi tarif per jam sesuai kesepakatan. "Mungkin masalah tarif per jam ini yang menjadi kecendrungan masyarakat untuk parkir di luar Transmart," ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Azirwan menyampaikan polemik keberadaan Transmart bahwa Dinas PUPR baru akan merencanakan merubah peruntukan kawasan tersebut dan jelas keberadaan Transmart sudah melanggar RTRW. Ia meminta agar semua izin terkait Transmart dilengkapi dan diserahkan pada dewan. Kemudian pihak DPRD agar membuka kesempatan pada manajemen Transmart untuk menjelaskan apakah  ada indikasi permainan Satpol PP dan Dishub.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Emnu Azamri sebagai Ketua Pansus I menanggapi pengaduan masyarakat hukum kausalitas mengatakan, dengan banyaknya pengaduan masyarakat disarankan pihak Transmart membuat surat pada dewan dan menjelaskan secara detil.,Menyikapi semua pertanyaan Pansus I DPRD Padang itu General Manager Transmart, Aris  menyampaikan bahwa  seluruh pertanyaan dari wakil rakyat akan dikoordinasikan dengan pimpinan pusat dan berjanji dalam waktu dekat akan mengkonfirmasikannya kepada dewan. (wt*)</div>

Emnu Azamri Ketua Pansus Tanggapi pengaduan masyarakat tentang Transmart

Realitakini.com -Padang Wakil rakyat itu mempertanyakan soal pengurusan izin prinsip dibuat oleh Bappeda dan ditandatangani oleh Waliko...

Bank Nagari Tanda Tangani Nota Kesepakan Transaksi Nontoi Dengan Bank BI,Dan Pemprov

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiShEhESrlg0y3VvvmKs1PalDzzCQISfAevDFX9Gr1icdTLOS2kCrDJWo03vZEhMEZ1Ya1S5yUtJf34l3gEwb6wiMwh4iYIrBTPrsDjphV_j4fdk3eqbB5EaCjA2SY0eaXyqPUpMslPzwA/s1600/BNK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="211" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiShEhESrlg0y3VvvmKs1PalDzzCQISfAevDFX9Gr1icdTLOS2kCrDJWo03vZEhMEZ1Ya1S5yUtJf34l3gEwb6wiMwh4iYIrBTPrsDjphV_j4fdk3eqbB5EaCjA2SY0eaXyqPUpMslPzwA/s400-rw/BNK.jpg" width="400" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx1K-G7xxd76vtGABoDNkjCHaDA5CNh-8OUwSNhlrwWmvXlgSHpHcaPUhQFmktfEAXmrpdtFnSSIxyuN0Ky4CyNt7WgNM_on6_JqPO4HJCu_iheoakGDva2hhFf3nYRkJI7pFUEYGUuHo/s1600/GR+5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx1K-G7xxd76vtGABoDNkjCHaDA5CNh-8OUwSNhlrwWmvXlgSHpHcaPUhQFmktfEAXmrpdtFnSSIxyuN0Ky4CyNt7WgNM_on6_JqPO4HJCu_iheoakGDva2hhFf3nYRkJI7pFUEYGUuHo/s400-rw/GR+5.jpg" width="400" /></a></div>
<b>Realitakini.com-sumbar</b><br />
<div style="text-align: justify;">
 Bank Nagari selaku bank mitra Pemprov Sumbar tak tinggal diam menghadapi era serba no-ntunai saat ini., Bank Nagari bekerja sama dengan Master Card untuk memfasilitasi transaksi non-tunai di luar negeri. Nantinya pemegang kartu debit Bank Nagari bisa bertransaksi di seantero global di gerai berlogo master card.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnZ33JWdt7sv_2lzu-QIERw01SwUgomAC2fUN9YHbSiju9LMANKXhlqzyxrIPKwCU9m_Hm2tRXGABZtAlsTUzUDif3T9g1xN_RrBbRvu2Ikp8cCAnpX-yMgqdVTorfjDETHlOJ8pSmL8M/s1600/BR+S1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnZ33JWdt7sv_2lzu-QIERw01SwUgomAC2fUN9YHbSiju9LMANKXhlqzyxrIPKwCU9m_Hm2tRXGABZtAlsTUzUDif3T9g1xN_RrBbRvu2Ikp8cCAnpX-yMgqdVTorfjDETHlOJ8pSmL8M/s400-rw/BR+S1.jpg" width="400" /></a></div>
Kerja sama ini  sebagai langkah awal penerapan good gorvernument dean govermance dan sekaligus menindak lanjuti surat edaran mentri dalam negeri  No.910/1866/51-2017 tentang inflentasi transaksinon- tunai .Inin sebagai tidak lanjut Intruksi Presidin No 10/2016 tentang aksi pencegahan anti korupsi untuk kabupaten kota tahun 2016 -2017 hal  tersebut di ungkapkan Direktur Keuangan Bank Nagari M Irsyad saat menandatanganan nota kesepahaman tentang transaksi non-tunai dengan   Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno, Jumat (22/9).saat bersamaan juga di tanda tangani kerja sama dan penyerahan sebuah handpone sebagai media kerja kepada Refdiamond kabit penbendaharaan pengelolan keuangan daerah (DPKD) Sumbar dari Direktur keuangan Bank Nagari M.Irsyat.M Irsyat berharap dengan Handpone  pelaksanaan Gerakan Nasional Non- tunai di pemerintahan inipara petugas bendahawan dan  dan pengelolakeuamgan daerah tak perlu lagi memegang uang dalam jumlah besar.<br />
 Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk lanyanan  pengelolaan non-tunai ini kami beri nama Nagari Cash Mangement.untuk transinya bisa mengunakan mesin ECD,kartu kredit,ATM dan mobil banking ,:jelasnya. Bank Nagari  siap melayani seluruh transaksi di lingkup Pemprov Sumbar secara non-tunai. Sejumlah peningkatan pelayanan transaksi non-tunai yang baru saja diluncurkan termasuk pembayaran pajak restoran dan hotel secara non-tunai dan e-Samsat yang bekerja sama dengan Polda Sumbar,”jelasnya.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEittLzt774B8JxdyHNM8_94eT0BAGxNhiAkXHdLL977PjIY9XW7NwwFxSNAtuGVA5i50ACS5sjQbWvkI4JeS8CLHid9LEBdXsfIUs5TAp7OJ7qsqEYIjsLQnxUdpf2abzNAXyM6aO-E6Oc/s1600/BR2.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEittLzt774B8JxdyHNM8_94eT0BAGxNhiAkXHdLL977PjIY9XW7NwwFxSNAtuGVA5i50ACS5sjQbWvkI4JeS8CLHid9LEBdXsfIUs5TAp7OJ7qsqEYIjsLQnxUdpf2abzNAXyM6aO-E6Oc/s400-rw/BR2.jpg" width="400" /></a></div>
"Selain itu, transaksi nontunai untuk retribusi parkir, kesehatan, kebersihan, belanja baik subsidi atau belanja pembangunan infrastruktur, dan termasuk belanja rutin, pegawai, modal, barang, dan jasa," kata Irsyad.<br />
<br />
Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Pengelolan Rupiah, dan Informasi BI Sumbar Rihando juga  menambahkan  dalam sambuatanya bahwa hingga Agustus 2017 ini sudah terdapat 25 penerbit uang elektronik (e-money), baik oleh bank dan nonbank. Ia mendorong Bank Nagari untuk ikut menerbitkan e-money untuk memudahkan transaksi nontunai para nasabah di Sumatra Barat<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglkQrj2o3lL2SILb3h3PGXn4wMf0l638UMfPHUtXgODMuPgyoaAKUnrqfgSMdIlC6L5ywUAkYWaBbIrbXADsrAqHsONgw9CG-zCtvYOa_Cki0oipBlHsJHkeToY8O-eMW4jq2lGavWV_M/s1600/GR3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglkQrj2o3lL2SILb3h3PGXn4wMf0l638UMfPHUtXgODMuPgyoaAKUnrqfgSMdIlC6L5ywUAkYWaBbIrbXADsrAqHsONgw9CG-zCtvYOa_Cki0oipBlHsJHkeToY8O-eMW4jq2lGavWV_M/s400-rw/GR3.jpg" width="400" /></a></div>
Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno dalam dalam sambutanya juga mengatakan ,” Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) akan adakan  kampanye transaksi nontunai melalui seluruh perangkat pemerintah. Rencananya, per 1 Januari 2018, seluruh intansi di lingkungan Pemprov Sumbar akan bertransaksi secara nontunai. Transaksi nontunai akan semakin digemari. Masyarakat umum juga akan menggunakan transaksi nontunai.<br />
 Irwan menilai, mengatakan nasabah dimudahkan, bank juga diuntungkan," penggunanaan transaksi nontunai akan memperkecil ruang penyelewenangan anggaran karena seluruh transaksi akan tercatat dengan baik dalam sistem.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB7r9K_UWkPKl8pXJ9tW7LorTDEyxWuRBsZYf-FYPmPedlo5oyw-BIbQJs_KmCEG7RsOfLex1PI6pyfBdM7U50o0rtxsbFYhZ5NIbsjXOzaGjGX0xLSpongCXrT7Opsfs0yFjor9yLf7s/s1600/GR+4.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB7r9K_UWkPKl8pXJ9tW7LorTDEyxWuRBsZYf-FYPmPedlo5oyw-BIbQJs_KmCEG7RsOfLex1PI6pyfBdM7U50o0rtxsbFYhZ5NIbsjXOzaGjGX0xLSpongCXrT7Opsfs0yFjor9yLf7s/s400-rw/GR+4.jpg" width="400" /></a></div>
Gerakan non-tunai  akan diterapkan di pemerintah kabupaten/kota. Meski begitu, Irwan menilai penerapan kebijakan transaksi nontunai di level kabupaten dan kota bisa dilakukan bertahap sejak September 2017 ini. Hal ini lantaran pihak Pemda dan Bank Nagari selaku penyedia layanan perbankan juga harus melengkapi infrastruktur teknologinya. Melalui Surat Edaran (SE) nomor 910 tahun 2017, Kementerian Dalam Negeri memang mewajibkan seluruh Pemda menerapkan transaksi nontunai pada 2018 mendatang."Yang terbantu nontunai bukan hanya konsumen namun juga perbankan. Transaksi nontunai menguntungkan Bank Nagari, melalui dana yang mengendap," katanya.<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI_0fq8VppXYSaaqpm85QEnYF0GX77CI5MdypnB9EcBTI1UpoPZMTPzblESPaK62SG2dNfPxMpPEfchgsp5ZFSfTuaNk9NXTF7S2A8-yQqTSqbBWJr42aDJXadABjCrZJ_YCH29yoqwq0/s1600/GR6.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI_0fq8VppXYSaaqpm85QEnYF0GX77CI5MdypnB9EcBTI1UpoPZMTPzblESPaK62SG2dNfPxMpPEfchgsp5ZFSfTuaNk9NXTF7S2A8-yQqTSqbBWJr42aDJXadABjCrZJ_YCH29yoqwq0/s400-rw/GR6.jpg" width="400" /></a>PemprovSumbarakan mengumpulkan seluruh bendahara instansi di level provinsi dan kabupaten/kota agar bisa menerapkan transaksi nontunai dalam setiap aktivitas keuangannya. Irwan juga meminta Bank Nagari untuk memastikan sistem informasi teknologi (IT) yang bisa melayani lalu lintas transaksi yang bakal melonjak nantinya. Salah satunya dengan memperbanyak mesin EDC (electronic data capture) untuk memfasilitasi nasabah dalam bertransaksi dengan kartu debit Bank Nagari. Kalau nggak berbenah, nasabah Bank Nagari akan lari ke bank lainnya," ujar Irwan. . (Wt*)</div>

Bank Nagari Tanda Tangani Nota Kesepakan Transaksi Nontoi Dengan Bank BI,Dan Pemprov

Realitakini.com-sumbar Bank Nagari selaku bank mitra Pemprov Sumbar tak tinggal diam menghadapi era serba no-ntunai saat ini., Bank N...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama