Realita Kini

Anggota DPRD Kota Padang Haji Maidestal Hari Mahesa: Jangan Kibuli Lagi Anggota Dewan Lah," Tegas Mahesa.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnT6iNoqdbofRAobC0FbePG_Yo6vetM5GWLgREBd2Kk3phiMKS2uFIWmtV-adfoR5cN1gtHTsz6IjfSVNzjn3sroXj-lCOQ50Itoa6u1YwCE2J6pBzOcZH7JD1hihrTMi16_b51DWEW7I/s1600/h+mahesa.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnT6iNoqdbofRAobC0FbePG_Yo6vetM5GWLgREBd2Kk3phiMKS2uFIWmtV-adfoR5cN1gtHTsz6IjfSVNzjn3sroXj-lCOQ50Itoa6u1YwCE2J6pBzOcZH7JD1hihrTMi16_b51DWEW7I/s320-rw/h+mahesa.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realiatakini.com-Padang </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Haji Maidestal Hari Mahesa anggota DPRD Kota Padang menegaskan, dirinya menolak permintaan dana tambahan untuk kegiatan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22 yang bakal digelar di Kota Padang. Bahkan, ia berupaya penolakan itu juga dilakukan fraksinya, (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan )</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Silahkan bagi fraksi lain setuju, yang jelas saya pribadi dan berupaya agar Fraksi PPP menolak ini. Dalam pembahasan, saya mempertanyakan dana penambahan tersebut. Ternyata dana itu diminta penambahan untuk kegiatan da'i tersebut," ungkap Ketua DPC PPP Kota Padang ini.29/9/2017</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia mengaku, sebagai anggota dewan dirinya tidak mungkin meloloskan permintaan dana tambahan tersebut. Pasalnya, anggaran dipakai dan kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian anggarannya dimintakan lagi. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Hal yang tidak mungkin kita lakukan. Mana mungkin anggaran dan kegiatan dipakai atau dilaksanakan terlebih dahulu, baru kemudian anggarannya diminta lagi. Tapi semua kita lihat lagi dalam pembahasan APBD-P ini," pungkasnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Apalagi, pelaksanaan kegiatan Pertemuan Dai Internasional dan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22, waktunya berbeda. Pertemuan Dai Internasional dilaksanakan tanggal 11-20 Juli 2017, sedangkan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22 baru akan dilaksanakan pada tanggal 18-25 November 2017 nanti.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Pertemuan da'i itu kapan? Festival Qasidah Rabbana kapan? Nah, acara da'inya kapan? Hampir setahun kan? Berapa bulan jaraknya? Itukah namanya satu rangkaian kegiatan? Jangan kibuli lagi anggota dewan lah," tegas Mahesa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia menilai banyak anggaran yang tidak masuk akal dan penuh kebohongan. Ia mencontohkan untuk biaya penginapan yang menurutnya terlalu besar, bahkan diajukan untuk empat malam.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Banyak anggaran yang tidak masuk akal, bohong )Anda bayangkan, dana penginapan masa 1 harinya sampai Rp5,5 juta per malam. Dan diajukan 4 malam. Pejabat negara mana yang akan menginap sampai 4 hari. Paling kalau yang hadir presiden sekalipun datang pagi, sorenya sudah balik lagi," ungkapnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ironisnya, terang Mahesa, DPRD Kota Padang tidak pernah diberikan laporan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia pun mempertanyakan kemana larinya dana sumbangan pihak ketiga. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Toh juga tidak ada pernah satu pun kegiatan sebesar ini kita diberikan laporan kegiatannya. Mana sumbangan pihak ke tiga? Apakah tidak ada satu pun lembaga, perusahaan, BUMN, BUMD yang menyumbang? Apakah dana sumbangan pihak ketiga tersebut masuk kantong oknum?" ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakannya, kalau Pemerintah Kota Padang mau dana tambahan untuk kegiatan tersebut, maka sampaikan terlebih dahulu laporan keuangan kegiatan tersebut kepada DPRD. Jika tidak, jangan harapkan tambahan dana tersebut. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Lagian, ironisnya dimana-mana pemko selalu menyampaikan kepada rakyat, "Kita keterbatasan anggaran". Tapi kenyataanya? Foya-foya. Habiskan uang rakyat untuk prestise," sebutnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu banyak hal lagi anggaran yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan sarana prasarana. Contohnya untuk penanganan banjir, sekolah-sekolah yang mobilernya banyak yang parah, puskesmas dan pustu yang masih jauh dari layak untuk pelayanan kepada masyarakat.(*Wt)</div>

Anggota DPRD Kota Padang Haji Maidestal Hari Mahesa: Jangan Kibuli Lagi Anggota Dewan Lah," Tegas Mahesa.

Realiatakini.com-Padang Haji Maidestal Hari Mahesa anggota DPRD Kota Padang menegaskan, dirinya menolak permintaan dana tambahan untuk ...

wagub Sumbar Ajukan RAPBD Tahun 2018 Ke DPRD

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJ518_kCSShsls3GdA24FvWZfsFDne2tNkNVbR8Qxg7OJfHRmXDNhb_t9xWkapD_Q6l4IdxLMArA5azPJeOtU8arkm0NCbgM2Rr9n1PTu-ZClqy_uAuE0RFH3Wq-kEboqcIRKvuVzLdTc/s1600/NA.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJ518_kCSShsls3GdA24FvWZfsFDne2tNkNVbR8Qxg7OJfHRmXDNhb_t9xWkapD_Q6l4IdxLMArA5azPJeOtU8arkm0NCbgM2Rr9n1PTu-ZClqy_uAuE0RFH3Wq-kEboqcIRKvuVzLdTc/s320-rw/NA.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini>com –Sumbar </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Rapat paripuna DPRD Sumbar  Rabu (27/9). Pemerintah provinsi telah mengajukan Nota Pengantar RAPBD 2018, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyebutkan total APBD tahun 2018 sekitar Rp6,09 triliun. Jumlah ini lebih kecil dari APBD tahun 2017 setelah perubahan yang baru ditetapkan kemarin (Selasa, 26/9) sebesar Rp6,4 triliun.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Total APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp6,09 triliun terdiri dari pendapatan daerah sekitar Rp5,9 triliun dan belanja daerah Rp6,07 triliun,” kata Nasrul.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dari sisi pendapatan daerah, dia menyebutkan direncanakan kenaikan pada pos Pendapatan Asli Daerah sekitar 13 persen dari Rp2,01 triliun menjadi Rp2,27 triliun. Kenaikan tersebut ditargetkan dari pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dari pendapatan lain-lain yang sah.Sementara dari sisi belanja daerah, belanja tidak langsung direncanakan sekitar Rp3,9 triliun dan belanja langsung Rp2,1 triliun lebih. Belanja tidak langsung mengalami kenaikan sekitar Rp483 miliar dibanding tahun lalu, untuk belanja pegawai dan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota.</div>
<div style="text-align: justify;">
Sedangkan pada sisi belanja langsung juga terjadi kenaikan sekitar Rp895 miliar. Belanja langsung diprioritaskan untuk memenuhi urusan wajib daerah, urusan pilihan serta pendukung urusan yang menjadi kewenangan provinsi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim memimpin rapat paripurna Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD tahun 2018 menyatakan, pembahasan akan dilakukan secara komperehensif antara DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) didahului pembahasan di tingkat komisi dengan organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait.</div>
<div style="text-align: justify;">
“Pembahasan akan dilakukan secara komperehensif antara Badan Anggaran DPRD dengan TAPD didahului pembahasan di tingkat komisi dengan OPD,” terangnya.Dengan disampaikannya nota pengantar tersebut, DPRD segera akan mengagendakan tahapan-tahapan pembahasan dan mentargetkan penetapan APBD tahun 2018 bisa dilakukan paling lambat pada Desember 2017 mendatang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Meski terikat waktu namun pembahasan akan dilakukan secara cermat dan teliti sehingga anggaran yang akan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat,” lanjutnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dia berharap, tahapan pembahasan hingga penetapan dapat berjalan sesuai rencana sehingga pelaksanaan APBD dapat dimulai dari awal tahun. Hal ini sangat penting menjadi perhatian agar anggaran yang disediakan dapat terserap secara optimal.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Paling lambat Desember APBD sudah ditetapkan sehingga pada Januari tahun 2018 kegiatan sudah bisa dilaksanakan agar anggaran bisa optimal dan tidak terjadi,"ujarnya.(wt/Pk)</div>

wagub Sumbar Ajukan RAPBD Tahun 2018 Ke DPRD

Realitakini>com –Sumbar Rapat paripuna DPRD Sumbar Rabu (27/9). Pemerintah provinsi telah mengajukan Nota Pengantar RAPBD 2018, Wak...

Wagub Sumbar Sampaikan Nota Pengantar RAPBD 2018 ke Rakyat Daerah DPRD Provinsi SumBar

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzn1ZFKzmzoM5pWHXhBdeXn_JcJv0cFdhKjQMt21o867IGlUZbjeKg4sYx6HhmNV38n90oRbw4kMOEfdHRtu0lZ2VqRNsNHKyLJ6aagZs-277MpDCu_KezBPZc_aYezVA20YniPKvKYy8/s1600/pprp.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzn1ZFKzmzoM5pWHXhBdeXn_JcJv0cFdhKjQMt21o867IGlUZbjeKg4sYx6HhmNV38n90oRbw4kMOEfdHRtu0lZ2VqRNsNHKyLJ6aagZs-277MpDCu_KezBPZc_aYezVA20YniPKvKYy8/s320-rw/pprp.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.com.-Sumbar</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Wakil Gubernur Sumbar  Nasrul Abit menyampaikan Nota Pengantar RAPBD 2018 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat. Pengajuan  ini dilangsungkan dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (27/9).Pada kesempatan ini Nasrul Abit  menyebutkan, total APBD direncanakan Rp 6,09 triliun. Terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp 5,9 triliun dan Belanja Daerah sebesar Rp6,07 triliun.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Nasrul Abit  menerangkan, peningkatan tersebut bisa digenjot melalui pajak daerah yang diproyeksikan bisa meningkat dari Rp1,5 triliun tahun 2017 menjadi sekitar Rp1,6 triliun tahun depan. Pengelolaan kekayaan daerah juga diproyeksikan naik dari Rp95,8 miliar menjadi sekitar Rp122 miliar dan pada pendapatan lain yang sah juga bisa dinaikkan dari Rp375 miliar menjadi sekitar Rp466 miliar. Tahun 2018 ditargetkan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar 13 persen dari tahun 2017 sebesar Rp2,01 triliun menjadi Rp2,27 triliun. Untuk PAD bisa ditingkatkan meskipun diperkirakan akan terjadi penurunan dari pos pendapatan yang bersumber dari retribusi namun penurunan hanya sekitar Rp4,4 miliar dari Rp19,4 miliar menjadi Rp15 miliar," terangnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim saat memimpin rapat paripurna penyampaian nota pengantar RAPBD tahun 2018 tersebut menyatakan, DPRD bersama pemerintah segera akan melakukan pembahasan terhadap RAPBD. Tahapan akan dimulai dari pembicaraan di tingkat Komisi dengan OPD mitra kerja terkait kemudian dilanjutkan pembahasan bersama antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hendra menegaskan, pembahasan akan dilakukan secara cermat dan detail namun hendaknya sudah harus selesai paling lambat pada bulan Desember mendatang."Pembahasan akan dilakukan secara cermat dan teliti agar program yang akan didanai dengan anggaran daerah bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat .</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hendra Irwan Rahim berharap, tahapan pembahasan hingga penetapan dapat berjalan sesuai rencana sehingga pelaksanaan APBD dapat dimulai dari awal tahun. Hal ini sangat penting menjadi perhatian agar anggaran yang disediakan dapat terserap secara optimal. Paling lambat Desember APBD sudah ditetapkan sehingga pada Januari tahun 2018 kegiatan sudah bisa dilaksanakan agar anggaran bisa optimal dan tidak terjadi Jelasnya.(Wt/02)</div>
</div>

Wagub Sumbar Sampaikan Nota Pengantar RAPBD 2018 ke Rakyat Daerah DPRD Provinsi SumBar

Realitakini.com.-Sumbar Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyampaikan Nota Pengantar RAPBD 2018 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DP...

DPRD Sumbar Rampungkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCjS3foVlH3bKrGaY7OnypG79xSlDr0N42bmtqTmGfoa8zwdAKV0g7mFwEijaEjxoPrIMQ7LPoIe07cJYLjomMY1STlHJhWcT-49_GqeqPdC2cM4TeWZABhGRZZTNV-vAhaZvV-fzEtjA/s1600/PR+26.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="169" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCjS3foVlH3bKrGaY7OnypG79xSlDr0N42bmtqTmGfoa8zwdAKV0g7mFwEijaEjxoPrIMQ7LPoIe07cJYLjomMY1STlHJhWcT-49_GqeqPdC2cM4TeWZABhGRZZTNV-vAhaZvV-fzEtjA/s320-rw/PR+26.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.Com- sumbar </b><br />
<div style="text-align: justify;">
DPRD Provinsi sumbar mengadakan Rapat paripurna yang beragendakan pengambilan keputusan terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017. Selain itu rapat paripurna juga  beragendakan penetapan perubahan Perda Pajak Daerah, .Rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan di buka oleh Ketua DPRd Sumbar H Henra Irwan Rahim Selasa (26/9).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam rapat tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provini Sumatera Barat merampungkan pembahasan Rancangan peraturan Daerah perubahan ketiga Perda nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Perubahan mendasar dari Perda tersebut adalah terjadinya kenaikan terhadap pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan pertama dan pajak progresif. Wakil ketua Panitia Khusus Pembahasan Ranperda perubahan Perda nomor 4 tahun 2011 DPRD Provinsi Sumatera Barat Buchari Datuak Tuo menyampaikan, perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna menyediakan dana untuk membiayai pengalihan kewenangan pemerintah dari kabupaten dan kota ke pemerintah provinsi. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Di samping itu, terutama untuk pajak progresif kendaraan pribadi selain peningkatan pendapatan daerah, juga untuk mengendalikan jumlah kendaraan bermotor dan mengantisipasi kemacetan lalulintas,'' paparnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurutnya, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan,  serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Dia mengurai, untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama naik dari 1,5 persen menjadi 1,65 persen, semula diajukan kenaikan 1,75 persen. Sedangkan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua bakal dikenakan tarif pajak sebesar 2,5 persen dan ketiga 3 persen. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Untuk kendaraan kepemilikan keempat kenaikan menjadi sebesar 3,5 persen serta kelima dan seterusnya bakal dikenakan tarif pajak sebesar 4 persen," terangnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dia memaparkan perkiraan penambahan pendapatan asli daerah (PAD) dari aturan baru tersebut sekitar Rp30 miliar per tahun untuk kepemilikan kendaraan pertama dan sekitar Rp5 miliar untuk kenaikan pajak progresif. Panitia Khusus Ranperda perubahan Perda nomor 4 tahun 2011 DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan catatan, perubahan tersebut hendaknya dapat mengenjot pendapatan untuk pembangunan daerah. Disamping itu, pemerintah daerah juga harus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak. (wt*)</div>

DPRD Sumbar Rampungkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Realitakini.Com- sumbar DPRD Provinsi sumbar mengadakan Rapat paripurna yang beragendakan pengambilan keputusan terhadap perubahan Angg...

APBD Sumbar, Naik Rp6,4 Triliun

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsHSUNs90893Fwu1PzQcOaXQkp9x56jjBq06FwyAm1RbzdLnboyPrUb82RLmZL34IpEfsHt7P6uIMw1VA9-YErnPA2rYfSBapCGFODiXCLJLw9f09_aXyYasGPUwLySLe2iQI-87Xs8jc/s1600/P+26.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsHSUNs90893Fwu1PzQcOaXQkp9x56jjBq06FwyAm1RbzdLnboyPrUb82RLmZL34IpEfsHt7P6uIMw1VA9-YErnPA2rYfSBapCGFODiXCLJLw9f09_aXyYasGPUwLySLe2iQI-87Xs8jc/s400-rw/P+26.jpg" width="400" /></a></div>
<h2 style="line-height: normal; margin-top: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Realitakini.Com-sumbar</span><br /><div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small; font-weight: normal;">Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2017  naik Rp6,4 triliun lebih. .hal tersebut di ketahi selah rapat paripurna yang di gelar DPRD sumbar Selasa (26/9). Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim dihadiri Gubernur Sumatera barat Irwan Prayitno. Penetapan Perda APBD perubahan tahun 2017 dilakukan setelah mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi</span></div>
</h2>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="font-weight: normal;"><span style="font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: small;">Yang mana perubahan tersebut terlihat setelah  Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Raflis, membacakan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD. Ia  menyebutkan, secara konkrit tidak terjadi perubahan pada sisi pendapatan daerah. Pendapatan  Daerah haya sebesar Rp6,132 triliun  sedangkan Belanja Daerah sekitar Rp6,357 triliun. ,”katanya.</span></span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="font-weight: normal;"><span style="font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: small;">Pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,063 triliun, terbesar dari sektor pajak daerah sebesar Rp1,543 triliun lebih. Kemudian dari Dana Perimbangan sebesar Rp3,994 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp75,8 miliar lebih.</span></span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="font-weight: normal;"><span style="font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: small;">Sementara, dari sisi belanja daerah dialokasikan sekitar Rp6,357 triliun. Anggaran sebesar itu terdiri dari Belanja Tidak Langung (BTL) sebesar Rp3,971 triliun lebih, terbesar untuk belanja pegawai sebesar Rp2,241 triliun lebih. Sedangkan untuk belanja langsung dialokasikan sebesar Rp2,385 triliun lebih.</span></span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="font-weight: normal;"><span style="font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: small;">Dari sisi pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan daerah sebesar Rp297 miliar lebih dan pengeluaran daerah Rp73 miliar. Pengeluaran pembiayaan tersebut antara lain peyertaan modal pemerintah kepada PT Bank Nagari sebesar Rp50 miliar, PT Jamkrida Rp10 miliar dan PT Askrida sebesar Rp13 miliar.</span></span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="font-weight: normal;"><span style="font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: small;">"Namun demikian, Badan Anggaran tetap mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan penerimaan dari pos-pos pendapatan yang ada," kata Raflis  namun dalam penetapan angaran peruban tersebut agak terjadi kisruh karean dari beberapa  terjadi pro dan kontra untuk pemamabahan modal pada Bank Ngari dan Pt Askrida.(Wt*)</span></span></h3>

APBD Sumbar, Naik Rp6,4 Triliun

Realitakini.Com-sumbar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 naik Rp6,4 triliun lebih. .hal ...

Walikota Padang :Ilmu Kirologi Ilmu Kira-Kira.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiO3Ze8u9IKUOrvKYLtlvjJwGS7z_GfOBasUAvFpdFfrj0907P8z6CZlB-Oobys3xqnuAyD2xFyVPVguWli6RXUn0gG412saaZ7c3G9KYUnotv_aLByz7vl3gIn7N5voyciAudCoA0QrpA/s1600/26.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiO3Ze8u9IKUOrvKYLtlvjJwGS7z_GfOBasUAvFpdFfrj0907P8z6CZlB-Oobys3xqnuAyD2xFyVPVguWli6RXUn0gG412saaZ7c3G9KYUnotv_aLByz7vl3gIn7N5voyciAudCoA0QrpA/s400-rw/26.jpg" width="400" /></a></div>
<b>Realitakini.Com-Padang </b><br />
<div style="text-align: justify;">
"Membangun bangsa dengan data, bukan dengan ilmu 'kirologi karena' Sebab dengan data, akan dapat mengetahui apapun yang ingin diketahui," ujar Walikota Padang saat membuka Rapat Kerja BPS dalam rangka penjaminan kualitas (PK) SE2016-Lanjutan Hasil Pendataan UMK dan UMB Tahun 2017 bersama jajaran Asisten I dan seluruh camat di lingkup Pemerintah Kota Padang, Senin (25/9). </div>
<div style="text-align: justify;">
Ilmu "kirologi" yang disebut Walikota Padang yakni ilmu kira-kira. Hanya perkiraan belaka. Sehingga hasilnya tidak tepat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kita harus bicara dengan data. Untuk membangun bangsa ini dengan data," tambah Mahyeldi di depan seluruh undangan yang hadir di salah satu hotel berbintang di Padang. Walikota mengatakan, data sangat diperlukan. Dengan data akan diketahui segala sesuatunya. "Sebab itu kita sangat setuju dengan motto BPS, yakni 'Kerja Bersama dengan Data'," terangnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Disebutkan Walikota, Rakor yang diadakan BPS Kota Padang tersebut sangat penting dihadiri oleh seluruh camat. Sehingga nantinya data yang dikumpulkan dapat maksimal. Apalagi berdasarkan informasi yang didapat, cukup banyak perusahaan yang belum memberikan data yang diharapkan. "Karena itu butuh peranan dan dukungan camat dalam pendataan ini," jelas Mahyeldi. Sementara itu, Kepala BPS Kota Padang, Rizal mengatakan bahwa Rakor ini pertama kali diadakan di Sumatera Barat. Padang satu-satunya daerah yang menggelar kegiatan ini. "Mudah-mudahan setelah Rakor ini kendala yang masih ada akan teratasi," tukuknya.(Ch/wt)</div>

Walikota Padang :Ilmu Kirologi Ilmu Kira-Kira.

Realitakini.Com-Padang "Membangun bangsa dengan data, bukan dengan ilmu 'kirologi karena' Sebab dengan data, akan dapat me...

Fauzi bahar Geram ,Dengan kata Kata Ifianda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiJvLAzyEckObHwYUvPQau3gf_1nKR3kVPicj6RtlRsRIxPooD_PTRvrRCj_LU3EU3TscFhHwae7zfUbiylMELXlMYHM0cTqeljvOg1nUqlAyGZkHBLeCRlI__l0wDRPrG0zKUUOm86iE/s1600/pauzi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiJvLAzyEckObHwYUvPQau3gf_1nKR3kVPicj6RtlRsRIxPooD_PTRvrRCj_LU3EU3TscFhHwae7zfUbiylMELXlMYHM0cTqeljvOg1nUqlAyGZkHBLeCRlI__l0wDRPrG0zKUUOm86iE/s400-rw/pauzi.jpg" width="400" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.Com -Padang </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Menyingkapi  sekap Ifiandra yang mengatas namakan Forum Masyarakat Minangkabau (FMM) Sumatera Barat memberikan keterangan terkait penolakan mereka terhadap rencana UNP memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Presiden RI ke lima Megawati . ketau  Alumi unipersitas Negri padang h.Fauzi Bahar dan beberap orang Alumni UNP dan di dapingi oleh keu BEEM  mengadakan selaturahmi  dengan sejumlah wartawan yang ada di Kota padang minggu 24/9/2017 di restoran sederhana yang berada di gor agus salaim padang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Sekaitan rencana Irfiandra   yang akan  melakukan aksi unjuk rasa dan menutup akses masuk ke Kota Padang pada saat pemberian gelar itu. para alumni  yang di ketuai Fauzi  Bahar geram , dan sangat menyesali apa yang lontar lewat mendsos(media sosial) Dalam sambuatnnya mengatakan,”"Kami akan mengerahkan 5 ribu  siswa untuk mencari Irfianda Abidin di mana ia berapda  sebelun ia (Irfinada Red)sebelum ia Melaksanakan aksinya kami akan telebih dahulu akan cari dimana keberadaannya,"tantang Fauzi Bahar pada awak media </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg894E56sYejbnGHjvtO-n_5lq6W3g3etX0x86uWT1eXOegMeQfjovEJP65yYY_S-ELnWNfByAJhltQ51aYHf5fMkWpIfWO20pjaUHn7U2Qqllyjf7OR8pbizwNRruTdKqQbp5-iKHkv9w/s1600/Fauzi+BH.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg894E56sYejbnGHjvtO-n_5lq6W3g3etX0x86uWT1eXOegMeQfjovEJP65yYY_S-ELnWNfByAJhltQ51aYHf5fMkWpIfWO20pjaUHn7U2Qqllyjf7OR8pbizwNRruTdKqQbp5-iKHkv9w/s320-rw/Fauzi+BH.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Namun ketika wartawan mempertanyakan sekaitan tentang pemberian gelar HC tersebut. Ia mengatakan,”pemberian gelar tersebut, jauh- jauh hari telah kami rembukan dengan Rektor dan juga disetujui Direktorat Jenderal Pendidik Tinggi, dan itu telah sesuai, "terangnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Saya sebagai ketua Alumni akan mencari Irfianda Abidin,  Kalau masih juga mengeluar atau menyebarkan kata -kata akan mengagalkan acara tersebut lewat media sosial  "Jika dia(Irfianda Abidin) masih mengeluarkan stagtemen, saya akan kerah para mahasiswa mencarinya..!!?, " seperti pepatah minang, berarti dia( Irfianda red ) sudah sama dengan Ui ui mentak gatah ,pungkas Fauzi Bahar </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal yang senada juga diutarakan oleh beberapa alumni yang hadir dalam pertemuan tersebut.Sedangkan dari BEM UNP akan mempersiapkan keamanan dari kalangan mahasiswa FIK(Fakultas Ilmu Keolahragaan)  UNP. Dalam pengaman an tersebut Ketua BEM telah mempersiapkan 5000 mahasiswa untuk menghadapi para pengacau pemberian gelar HC untuk Megawati. (wt)</div>

Fauzi bahar Geram ,Dengan kata Kata Ifianda

Realitakini.Com -Padang Menyingkapi sekap Ifiandra yang mengatas namakan Forum Masyarakat Minangkabau (FMM) Sumatera Barat memberik...

Wako Tekankan Pembinaan Generasi Muda "Mereka,Menentukan Maju Dan Kuatnya Bangsa Ini Kelak

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKNVWhwwo9rjw9KxwTiyX-RhzNUpunwoK5R_Ta_ywJib5Bi6Xb5oGWG192Km_fq5x-6tzBpsugTilfvRX2eNSUsYMCJMWXzWzrEZOWu7k5rpJQIz9FaEJVS0Sm9r8B2xk7pIZWUTkMKNc/s1600/WPB.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKNVWhwwo9rjw9KxwTiyX-RhzNUpunwoK5R_Ta_ywJib5Bi6Xb5oGWG192Km_fq5x-6tzBpsugTilfvRX2eNSUsYMCJMWXzWzrEZOWu7k5rpJQIz9FaEJVS0Sm9r8B2xk7pIZWUTkMKNc/s400-rw/WPB.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Padang </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Pembinaan generasi muda adalah hal serius yang selalu ditekankan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam setiap kesempatan. Hal ini juga disampaikan kepada ratusan guru SD se-Kecamatan Padang Timur pada acara peringatan tahun baru 1439 Hijriyah di Masjid Istiqamah, Sabtu (23/9/2017).Menurut Mahyeldi, tanpa pembinaan terhadap generasi muda, jangan harap bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat dan besar. Betapa tidak, generasi yang lemah tidak dapat diandalkan sebagai pemegang estafet kepemimpinan masa depan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Mereka (generasi muda) menentukan maju dan kuatnya bangsa ini kelak. Bila tidak dilakukan pembinaan yang serius dari sekarang kita tidak akan jadi bangsa yang kuat karena pemimpinnya lemah," ulas Mahyeldi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mahyeldi menambahkan, program-program penguatan keluarga juga bertujuan untuk membina generasi yang berkualitas, karena awal permasalahan dan kasus kenakalan generasi muda berawal dari rumah tangga.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Bertepatan dengan tahun baru 1439 Hijriyah ini, diluncurkan program 1821, yaitu membangun kebersamaan dalam keluarga mulai pukul 18.00 sampai pukul 21.00 setiap harinya," beber Mahyeldi.</div>
<div style="text-align: justify;">
Diharapkan waktu ini dimanfaatkan dengan maksimal, kata Mahyeldi. "Matikan televisi, laksanakan salat berjamaah, temani anak-anak belajar dan mengaji pada saat itu," tukuknya.Sementara itu, Camat Padang Timur Ances Kurniawan mengatakan, program penguatan keluarga dalam rangka pembinaan generasi muda ini mendapat dukungan dari elemen masyarakat. Dalam setiap kesempatan, selaku camat, ia juga menyampaikan kepada masyarakat." Program pembinaan generasi muda ini disampaikan dalam setiap kesempatan," katanya.( Wt/Du/Zl/Jm)</div>

Wako Tekankan Pembinaan Generasi Muda "Mereka,Menentukan Maju Dan Kuatnya Bangsa Ini Kelak

Realitakini.com-Padang Pembinaan generasi muda adalah hal serius yang selalu ditekankan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam set...

Wakil Ketua DPRD Kota padang Penutupan Kantor Go-Jek Bukan weweng Pemko

<div style="text-align: justify;">
<b>                                                                                                       Realitakini.com ~Padang</b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuZHAAoQIsCFUSmVv2zdlipTYOkLf4PORkoh0C3of8Gpi7aPf1v2Pyqf9H5L5hQlBketOOFKClLy0xTkxqbKu3QL7UN-S_HV3CvVeFQlxdryQmYe7Gb3fOJarvZ1XvQfBMbqGOHHq_hEo/s1600/wcr.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="300" height="333" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuZHAAoQIsCFUSmVv2zdlipTYOkLf4PORkoh0C3of8Gpi7aPf1v2Pyqf9H5L5hQlBketOOFKClLy0xTkxqbKu3QL7UN-S_HV3CvVeFQlxdryQmYe7Gb3fOJarvZ1XvQfBMbqGOHHq_hEo/s400-rw/wcr.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua DPD Golkar Padang yang wakil ketua DPRd kota Padang   juga mempertanyakan dasar hukum penutupan kantor Go-Jek.Penutupan kantor Go-Jek di Kota Padang oleh pemko bukanlah solusinya Soalnya. meskipun ditutup atau tanpa kantor sekalipun yang namanya aplikasi online tetap akan bisa beroperasi.”,ujarnya.Ini dikarenakan belum adanya aturan dan payung hukum untuk angkutan roda dua yang mengatur dan tidak ada undang - undangnya, " kata Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra, Sabtu (23/9).Penutupan Kantor Go -Jek bukan kewenangan pemko  karena belum ada payung hukumnya. Jangankan ojek online, sedang ojek pangkalan saja susah ditertibkan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Menurut Wahyu  dengan ditutup atau tidaknya kantor Go-Jek dimana  mereka tetap bisa beroperasi. Namun dengan adanya keberadaan kantor tentunya mereka dapat teroganisir, sehingga jika masyarakat bisa minta pertanggungjawaban jika terjadi hal yang tak di inginkan, " katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
. Karena, dalam undang-undang no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak ada diatur tentang angkutan berbasis online tersebut.Sebagai kota metripolis, jelas Wahyu, angkutan berbasis online sudah menjadi kubutuhan masyarakat, sehingga tidak bisa dihambat atau dihadang."Menjadi metro city, ini tidak bisa dihambat, tidak bisa dihalangi. Bisnis online itu tidak bisa dihalangi. Sekarang sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Yang tidak membutuhkan hanya pesaing saja," ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Wahyu pun menceritakan pengalamannya memakai jasa angkutan berbasis online tersebut. Katanya, saat tengah malam dia membutuhkan makanan, dirinya memesan melalui Gojek, dan diantarkan ke alamat dengan ongkos yang murah.Ia mengatakan, Pansus I DPRD Kota Padang sudah melakukan kunjungan ke Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di sana, kata Wahyu, sudah regulasi yang mengaturnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara menurut anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Zakaria Latif dengan kehadiran transportasi Go- Jek justru membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan transportasi murah kepada warga kota.Akan tetapi kalau berharap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Gojek, terangnya, itu tidak akan memungkinkan.  Alasannya, transportasi bukan sumber PAD bagi Kota Padang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Transportasi itu bukan sumber PAD bagi Kota Padang. Tidak ada PAD di transportasi. Pasalnya sarana transportasi itu adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya Ketua Komisi III ini.Jadi, jangan kita berharap, dengan adanya Go-Jek ada pemasukan bagi pemerintah kota. Ya tentu tidak bisa, kita hanya bisa tertibkan dan itu boleh.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kapan perlu gratiskan mobil semuanya. Seperti di Jakarta, ada yang gratis. Naik Busway bayar Rp3 ribu, kemana-mana bisa. Naik Kereta Api bayar Rp3 ribu, kemana-mana bisa. Tambah diskon lagi," jelasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah kota harusnya bersyukur dengan adanya Go-Jek, model transportasi murah bagi warga kota. Artinya, masyarakat telah membantu pemerintah menyediakan pelayanan transportasi. Ya harus kita bersyukur. Go-Jek itu kan meringankan beban pemerintah juga. Seharusnya pemerintah yang menyiapkan sarana transportasi untuk masyarakat, sekarang sudah ada masyarakat yang membantu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Ia mengatakan, Go-Jek sebenarnya lebih bagus dibanding model transportasi lain. Pasalnya, ojek online itu terdaftar, terdata, praktis dan mudah dilacak. Beda halnya dengan ojek pangkalan pada umumnya, susah untuk melacaknya, pelayanan serta tarifnya pun asalan saja, "ungkapnya. (wt)</div>

Wakil Ketua DPRD Kota padang Penutupan Kantor Go-Jek Bukan weweng Pemko

Realitakini.com ~Padang Ketua DP...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama