Realita Kini

DPRD Bukittinggi Minta Pemerintah Bukittunggi Pasar Penampung Bagi Korban Kebakaran Pasar Ateh Bukittinggi.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWZtilrmmndI0-QY9sw25lDtmKL_2BzuGRX3tKO6t8LotcWNZGExD346LVm7ftRKckb5IHhdBJ-TNX8ewUGUu38lP23Mr93Fs1AGQpr99Ukh1p7RFx2D8LAycV0iA1GzlpLQjeycJCiL4/s1600/-KBR.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWZtilrmmndI0-QY9sw25lDtmKL_2BzuGRX3tKO6t8LotcWNZGExD346LVm7ftRKckb5IHhdBJ-TNX8ewUGUu38lP23Mr93Fs1AGQpr99Ukh1p7RFx2D8LAycV0iA1GzlpLQjeycJCiL4/w640-h340-rw/-KBR.jpg" width="640" /></a></div>
<b>Realitakini.Com -BukitTinggi </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Terbakar nya pasar ateh bukit tinggi memyiksakan luka dalam bagi pedangan yang ada disana  karean karean barang dagangan merka yang  ada di dalam petak toko boleh ditakan tidak ada yang bisa di selamat kan .kareana itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bukittinggi meminta pemerintah daerah setempat untuk memusyawarahkan kembali terkait relokasi pasar penampungan bagi korban kebakaran Pasar Ateh Bukittinggi.Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial kepada covesia.com, Rabu (1/11/2017) mengatakan sebaiknya pemko dan korban kebakaran kembali melakukan musyawarah terkait relokasi pemindahan sementara.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Karena pedagang tetap menginginkan berdagang tidak jauh dari kawasan Jam Gadang, sedangkan pemko memberikan saran penampungan sementara di Jalan Perintis Kemerdekaan," ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
Ia menjelaskan jika pemko dan korban kebakaran melakukan musyawarah kembali, maka didudukan dahulu bagaimana jalan terbaiknya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Jika pemerintah tetap membuat pasar penampungan di Jalan Perintis Kemerdekaan, namun setelah dibuat pedagang malah tidak mengisinya, jadinya kan sia-sia saja, "sebutnya.Selain itu, Beny juga menambahkan agar musyawarah tersebut di sepakati secara bersama termasuk melibatkan semua unsur instansi terkait, agar pedagang bisa segera dapat berjualan, karena itulah pinta korban kebakaran kepada dewan di DPRD. (DK/wt)</div>

DPRD Bukittinggi Minta Pemerintah Bukittunggi Pasar Penampung Bagi Korban Kebakaran Pasar Ateh Bukittinggi.

Realitakini.Com -BukitTinggi Terbakar nya pasar ateh bukit tinggi memyiksakan luka dalam bagi pedangan yang ada disana karean karean b...

Wakil Ketua DPRD NTB Study Banding Ke DPRD Sumbar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5F-NCdCc5Uib_8MBQh6kAbMtUjqtmj37H8LSmAZ-ElDjmBKNwKgy3TysKKzrFiMrDFuXmLV6wWqYmi_HZYejLIGh0MQIpTaaHnuTh__J24HZhz9MDcKsQj7EONuuGchB0hQ49yLbsfS0/s1600/NTB.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5F-NCdCc5Uib_8MBQh6kAbMtUjqtmj37H8LSmAZ-ElDjmBKNwKgy3TysKKzrFiMrDFuXmLV6wWqYmi_HZYejLIGh0MQIpTaaHnuTh__J24HZhz9MDcKsQj7EONuuGchB0hQ49yLbsfS0/s320-rw/NTB.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini .Com –Sumbar  </b></div>
<div style="text-align: justify;">
DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempelajari Smart City yang ada di sumatera Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Mori Hanafi itu juga mengangkut beberapa pimpinan OPD di Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB  seperti kadis kominfo sekaligus unsur jurnalis yang tergabung dalam Forum Wartawan DPRD NTB.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua DPRD diwakili kasubag Humas menjamu rombongan dengan menggelar diskusi bersama yang dilangsungkan di Ruang,  Ikiad DPRD sumbar Selasa (31/10/2017). Juga hadir Kepala Dinas Kominfo dan beberapa orang wartawan parlemen Sumbar .</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mori menyampaikan, kunjungan kerja kali ini sehubungan keinginan NTB mewujudkan provinsi yang cerdas. Meskipun sejauh ini sudah mengarah ke hal itu, namun perlu lebih dimaksimalkan lagi.</div>
<div style="text-align: justify;">
"Maka itu kita ingin mempelajari langsung beberapa hal dan kiat yang dilakukan  Sumbar dalam menjadikan  Sumbar Smart City. Sehingga nantinya Pemprov bersama DPRD NTB dapat membahas untuk diterapkan ke depan," ungkapnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia melanjutkan, sejauh ini pihaknya melihat  sumbar sudah mampu menerapkan program Smart City. Itu pun dilihatnya dari media massa atau pun informasi yang beredar belakangan ini.</div>
<div style="text-align: justify;">
"Ternyata benar, konsep Smart City sudah diterapkan pemprov Sumbar dengan baik hingga saat ini. Terlihat dari ketersediaan wifi di sejumlah titik terutama di kawasan keramaian penduduk. Terlebih di masing-masing perkantoran yang telah menggunakan sistem teknologi informasi sehingga menambah kualitas pelayanan publik," tuturnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu  kadis kominfo sumbar mengucapkan selamat datang dan menyambut hangat kunker DPRD NTB kali ini. Ia pun juga memaparkan seputar kondisi, program serta PPID sumbar </div>
<div style="text-align: justify;">
Terkait Smart City, Kepala Dinas Kominfo menyebutkan, Smart City merupakan program atau konsep yang diterapkan Sumbar dalam menjadikan  masyarakat Sumbar  yang cerdas. Dengan itu juga diharapkan meningkatnya kualitas dan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Insya Allah kita akan terus memaksimalkan anggaran dan bekerjasama dengan beberapa pihak terkait untuk lebih kembangkan konsep Smart City ke depan," tukuknya.</div>
<div style="text-align: justify;">
Di akhir kegiatan, kedua belah pihak saling menyerahkan cendera mata dan mengabadikan momen dengan foto bersama. ( Wt)</div>

Wakil Ketua DPRD NTB Study Banding Ke DPRD Sumbar

Realitakini .Com –Sumbar DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempelajari Smart City yang ada di sumatera Rombongan yang dipimpin ...

Kmisi V DPRD Sumbar ,Dispora Dan biro hukum bahas Ranperda Kepemudaan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxOG8k-hPdjtlCMlFj8Uld3F5v2KhlehCBUzSAZJ1wls-dO6-FF__eT3Dqy7AJsQiIb6PUF2EOJWi15iozPcV7hrkNqdxWRmUxJRUGkfGxvvNR5EAEdVkHsUX6OTSUzkOAXUXApAgGsVg/s1600/pemuda.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxOG8k-hPdjtlCMlFj8Uld3F5v2KhlehCBUzSAZJ1wls-dO6-FF__eT3Dqy7AJsQiIb6PUF2EOJWi15iozPcV7hrkNqdxWRmUxJRUGkfGxvvNR5EAEdVkHsUX6OTSUzkOAXUXApAgGsVg/s320-rw/pemuda.jpg" width="320" /></a></div>
<h1 style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Realitakini.Com – sumbar</span></h1>
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;">
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi
Sumatera Barat, melalui Komisi V, melakukan Hering bersama mitra kerja
(Dipora,Biro hukum) dalam rangka finalisasi pembahasan Ranperda tentang
kepemudaan, di ruang Khusus II gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, Senin
(30/10).</div>
<div style="text-align: justify;">
Hering tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera
Barat Hidayat, dan didampingi oleh Marlina Suswati, Arkadius Datuak Intan
Banno, Saidal Masfiyuddin dan Amora Lubis.</div>
<div style="text-align: justify;">
“Sumbar memiliki pemuda yang kreatif, inovatif yang belum tergabung didalam
organisasi kepemudaan, belum lagi yang ada di OKP-OKP telah kita kenal dan
sudah pernah diakomodir,” kata Hidayat.</div>
<div style="text-align: justify;">
Ia menambahkan, semua Organisasi Kepemudaan (OKP) harus kita cover dalam
konteks pengayaan dan penyempurnaan yang diatur dalam Ranperda Kepemudaan
tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
“Ini adalah keharusan yang cantumkan didalam pasal-pasal Perda Kepemudaan,”
harap Hidayat.</div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakan Edwarsyah Ramli, kegiatan OKP yang bertujuan untuk membangun
perekonomian dan mensejahterakan pemuda sangatlah banyak, namun kegiatan
tersebut belum bisa dilaksanakan, itu dikarenakan belum adanya aturan baku
(Perda Kepemudaan) yang mengatur kegiatan kepemudaan tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
“Dan bila kegiatan kepemudaan tersebut dipaksakan, jelas itu akan berurusan
dengan hukum, karna itu juga menyangkut dengan anggaran,” jelas Edwarsyah Ramli
selaku Kepala Bidang Pengembangan Kepemudaan Dinas Pemuda Dan Olahraga
(Dispora) pada Top Sumbar disela hering tersebut.</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Pada kesempatan ini, Hering Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat ini dengan
mitra kerja dihadiri oleh Edwarsyah Ramli selaku Kepala Bidang Pengembangan
Kepemudaan perwakilan Dispora Provinsi Sumatera Barat, Profesor Dasman Lanin,
Aldri Frinaldi dari Tim Pembuat Akademik Universitas Negeri Padang (UNP), Jon
Lizar dari Bagian Persidangan DPRD Provinsi Sumatera Barat dan undangan
lainnya. (wt/Sy)</div>

Kmisi V DPRD Sumbar ,Dispora Dan biro hukum bahas Ranperda Kepemudaan

Realitakini.Com – sumbar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, melalui Komisi V, melakukan Hering bersama mit...

Wali Nagari dari Kabupatean Sijunjung berkunjung ke DPRD Sumbar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWVoW0ez4vZ9dILyY7TRAJW2qHQP9c34zu1jmOo-7Xx97FL58hQ3UNEvG9uJnFC9BTFgcTuMIv6rk1_HpYdFRZDW84BKQNYepsoLssBp6GDU0jKQaZLMmk1RNgoyVAo8oYlVl4WjEy1S8/s1600/kabupaten+sijunung.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWVoW0ez4vZ9dILyY7TRAJW2qHQP9c34zu1jmOo-7Xx97FL58hQ3UNEvG9uJnFC9BTFgcTuMIv6rk1_HpYdFRZDW84BKQNYepsoLssBp6GDU0jKQaZLMmk1RNgoyVAo8oYlVl4WjEy1S8/s320-rw/kabupaten+sijunung.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.Com-Sumbar </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Beberapa Orang Wali Nagari  dari Kabupatean Sijunjung berkunjung ke DPRD Sumbar Rabu (25/10)..Kedatangan mereka di sambut oleh ketua komisi satu  dan beberapa orang yang masuk daerah pemilahan  Sijunjung ,Dhamasraya ,Sawahlunto,Tanah Datar,Padang Panjang. Kedatanagn mereka Ke DPRD Sumbar karena banyaknya tekanan dan ancaman  yang mereka rasakan  terhadap penggunaan dana desa, membuat Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Nagari Aie Angek, Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung beserta Anggota, mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Walinagari harus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terutama dari daerah pemilihan terkait untuk memacu pembangunan wilayahnya. Kebutuhan pembangunan hendaknya disampaikan melalui proposal sehingga dapat diakomodir dan menjadi pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Beberapa orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari Kabupaten Sijunjung mengemukakan hal itu saat menerima perwakilan masyarakat dan pemerintahan nagari Aia Angek Kecamatan Sijunjung, “Asalkan kita berjalan di rel dan aturan yang ada, Wali Nagari dan aparatur pemerintahan jangan takut untuk menggunakan dana desa. Apalagi sekarang sudah ada tenaga pendamping desa, jalinlah kerjasama yang baik dengan mereka,” kata Sabrana selaku Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat, sekaligus dari Fraksi Gerindra.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sabrana menambahkan, jangan pernah merasa takut untuk menggunakan dana desa tersebut, semua akan berjalan lancar dan usahakan jangan ada silpa. Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat pun ikut bertanggungjawab terhadap realisasi kegiatan dari Pemerintahan Nagari.Selain itu Sabrana juga berharap agar Tim Pengelola Kegiatan (TPK) proaktif dalam mengejar dana bantuan keuangan khusus untuk nagari ke Pemerintah Kabupaten, dan bantuan tersebut bersifat usahakelola (tidak dipihakketigakan), sehingga dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat dan dapat menambah penghasilan masyarakat nagari tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Dan kami juga mengharapkan pada Pemerintahan Nagari dan BPN untuk meningkatkan SDM, sering-seringlah berkunjung, bintek sehingga kita tidak takut lagi menggunakan dana desa tersebut,” tandasnya (Wt)</div>

Wali Nagari dari Kabupatean Sijunjung berkunjung ke DPRD Sumbar

Realitakini.Com-Sumbar Beberapa Orang Wali Nagari dari Kabupatean Sijunjung berkunjung ke DPRD Sumbar Rabu (25/10)..Kedatangan mereka...

Zulhardi Z. Latif : Pokir Dewan Silpa Rp20,8 M Janji DPRKPP Belum Direalisasikan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzWs1FKFqKQh-AybymdzVt-ht83_KdjOlMN0WbM95vpSPgR9a9qzbSSl_hkq0iF3hCPqD85TlvBCxQUCUlQup-jC4II_Tq250K_Vj-YduQq0oAdRidAk8q8tIu_-kAU3k-rZymHP3eDKk/s1600/pokir.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzWs1FKFqKQh-AybymdzVt-ht83_KdjOlMN0WbM95vpSPgR9a9qzbSSl_hkq0iF3hCPqD85TlvBCxQUCUlQup-jC4II_Tq250K_Vj-YduQq0oAdRidAk8q8tIu_-kAU3k-rZymHP3eDKk/s320-rw/pokir.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.Com-Padang, </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup DPRD Kota Padang, Zulhardi Z.Latif menyatakan sangat kecewa atas laporan dan pengakuan yang disampaikan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Padang terkait pokok – pokok pikiran (Pokir) DPRD yang menjadi program di dinas terkait namun tidak terealisasikan, malah terjadi Silpa hingga Rp. 20,8 Miliar pada Oktober 2017 ini.Zulhardi Z. Latif mengatakan ada 1 Pokir di dapil nya yang berada pada paket 9 No 17 yang berlokasi di RW 1 menuju RW 3 (dalam hal pengerasan jalan,red) di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji. Ini telah dimasukkan dan menjadi program di DPRKPP dan malah sudah ditenderkan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Namun dari hearing kita kemarin bersama dinas terkait dikatakan untuk paket 9 No 17 ini sudah di laksanakan, namun kenyataannya tidak ada sama sekali. “Jangankan satu truk kerikil masuk ke lokasi, satu kerikil saja tidak sampai ke lokasi tersebut,” ujar Zulhardi yang lebih akrab disapa Buya ini, Selasa (24/10).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Nah ini kan jelas tidak dikerjakan kemana dibawanya, apakah ini dipindahkan ke tempat lain atau bagaimana. Kalau dipindahkan ke lokasi lain, itu kan tidak masuk dalam perencanaan yang sudah dibahas dan ini sudah jelas OPD nya salah, kenapa seenaknya memindahkan begitu saja tanpa persetujuan terlebih dahulu,” tegasnya.Apalagi sekarang ini sudah e -planing, jadi kegiatan atau program itu sesuai dengan yang telah diusulkan tidak boleh naik di jalan. Tidak benar seenaknya saja jika dipindah-pindahkan apa yang telah disepakati dalam pembahasan, yaitu yang akan dilaksanakan, tidak seenaknya main pindahkan saja,”pungkasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kalau tidak dilaksanakan uangnya dikemanakan. Apakah dikembalikan?, jika iya, berarti kan program di paket 9 No 17 itu jelas belum dilaksanakan. Kenapa dikatakan sudah dan ini jelas-jelas disampaikan dalam hearing Komisi III bersama empat OPD kemarin, yakni Dinas PU, DPRKPP, Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan Kota Padang,” sebutnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurutnya itu hanya baru satu paket nomor 9 saja yang baru ketahuan, sementara ada 1 hingga 13 paket. Juga diketahui katanya di paket 11 juga terjadi gagal tender, sementara disana ada anggaran sekitar Rp2,8 Miliar, apa-apa saja pekerjaan yang ada di paket 11 ini apakah ada yang urgent yang betul perlu untuk masyarakat sementara kenapa tidak dilaksanakan, kenapa gagal tender untuk paket 11 ini, katanya. Zulhardi juga mengungkapkan untuk di bulan Oktober ini saja di DPRKPP sendiri itu sudah terjadi Silpa Rp20,8 Miliar, apalagi nanti di Desember 2017 datang, itu bisa saja meningkat menjadi Rp40 Miliar yang tidak terselesaikan. Tentunya ini sangat kita sayangkan sekali. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara kita di DPRD telah menganggarkan dan itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Kenapa tidak bisa realisasikan, sementara masyarakat tentunya sudah berharap-harap seperti drainasenya untuk diperbaiki, jalan lingkungan, betonisasi dan segala macamnya.Dalam masalah ini tambah Zulhardi, kita dari Komisi III sudah meminta DPRKPP untuk segera menyerahkan seluruh daftar paket 1 sampai 13 tersebut yang akan kita awasi satu-persatu. Apakah kegiatan-kegiatan dalam paket-paket tersebut sudah dilaksanakan apa belum. Kita tidak mau dibohongi lagi seperti kejadian pada paket 9 No 17 yang katanya sudah dilaksanakan namun nyatanya nihil.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ini hanya baru satu objek saja yang baru ketahuan. Bisa saja terjadi pada paket-paket yang lainnya, pada pokir-pokir anggota dewan yang lainnya yang anggarannya sudah masuk di OPD terkait. Nantinya letak data dari paket-paket ini akan kita serahkan pada anggota dewan di dapil mereka masing-masing untuk melakukan pengecekan pada paket-paket ini, apakah sudah dikerjakan apa belum.Kita bukan saja mengawasi untuk pokir itu saja akan tetapi seluruh program Pemko Padang yang bisa saja tergabung dalam paket 1 hingga 13 ini yang akan kita cek seluruhnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Jadi saya harap OPD terkait jangan main-main untuk hal ini, karena ini adalah uang rakyat yang kita gunakan untuk bangunan Kota Padang agar lebih baik kedepannya,” ungkap politisi Golkar itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana, DPRKPP diminta harus segera merealisasikan pengerjaan betonisasi jalan lingkung yang anggarannya dari pokir-pokir anggota dewan. Ia melihat saat ini persoalan jalan melalui pokir dewan banyak yang belum tuntas dan selesai, sehingga kekecewaan warga terhadap anggota dewan muncul akibat persoalan ini. Jangan kami yang jadi disalahkan, jadi kekecewaan masyarakat. Kepada Pemko Padang melalui pihak terkait harus segera menyelesaikan hal ini,” tegas Wahyu yang juga Ketua DPD Golkar Padang itu,</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara Norman Kabid Perumahan DPRKPP Padang saat dikonfirmasi melalui selulernya mengatakan, bahwa untuk paket – paket pengerjaan di DPRKPP masih ada yang sedang berjalan dan enam paket terkontrak pertama sudah selesai pengerjaannya. Untuk yang di Kelurahan Korong Gadang ia menyebutkan itu sudah selesai pelaksanaannya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Sementara Silpa yang disebut sebesar Rp20,8 miliar itu tambah Norman, bukanlah sebanyak itu, kemarin saat hearing itu hanya baru hitungan – hitungan kasarnya saja, tidak ada Silpa sebesar itu,” ungkapnya. (TS/Wt*)</div>

Zulhardi Z. Latif : Pokir Dewan Silpa Rp20,8 M Janji DPRKPP Belum Direalisasikan

Realitakini.Com-Padang, Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup DPRD Kota Padang, Zulhardi Z.Latif menyatakan sangat k...

BandarNarkoba ,SekaligusPengedar Lintas Provinsi Berhasil Diringkus

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8EcaxBJG92Ncmc7Zg_epL1qXVNg7gvHiY65bORDV8x2kACpMwLd2YZ9gMAaeyz34iMKgnrvaX9vA-HekieqggsQ_HTDYVhqBTN9RN6-rAERyMxlCcjUAN7sMLNrD2hkSlN6NcJP_IrQ0/s1600/sabu.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="450" height="177" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8EcaxBJG92Ncmc7Zg_epL1qXVNg7gvHiY65bORDV8x2kACpMwLd2YZ9gMAaeyz34iMKgnrvaX9vA-HekieqggsQ_HTDYVhqBTN9RN6-rAERyMxlCcjUAN7sMLNrD2hkSlN6NcJP_IrQ0/s320-rw/sabu.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Sumbar</b> </div>
<div style="text-align: justify;">
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar berdasarkan keterangan Kombes. Pol Kumbul KS,SIK,SH kembali mengungkap kasus peredaran narkoba diwilayahnya. Berkat kerja keras, 2 pelaku jaringan antar Provinsi ini akhirnya berhasil ditangkap.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kedua pelaku masing-masing berinisial WD (33) Warga Jl. Bathin Batuah RT.002  RW. 001 Kel.  pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis Prov. Riau, dan RT (27) Warga Jl. Hubulluawatan RT. 002 RW. 019 Kel. Air Jamban Kec. Madau Kab. Bengkalis Prov. Riau.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berdasarkan penyelidikan, ditangkap pelaku berinisial WD dan RT pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira 05.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Jorong Tanjung Salilok kenagarian Sikabau Kec. Pulau Punjung Kab. Dhamasraya, pada tersangka ditemukan BB berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu seberat 231,36 gram, 1 (satu) unit kendaraan No Pol BM 1573 DA dan 2 (dua) Unit Handpone.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka WD dan RT menerangkan bahwa tersangka mendapatkan Shabu dari seseorang yang berinisial BR di daerah Pekanbaru Riau, selanjutnya team melakukan pengembangan terhadap BR.Berdasarkan hasil pengembangan disita di rumah BR barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 6 (enam) paket dan 2 (dua) kotak seberat ¬2,5 Kg. Pelaku akan dikenakan Undang-undang No 35 Tahun 2008 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara (Wt*)</div>

BandarNarkoba ,SekaligusPengedar Lintas Provinsi Berhasil Diringkus

Realitakini.com-Sumbar Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar berdasarkan keterangan Kombes. Pol Kumbul KS,SIK,SH kembali mengungkap...

Elly Thrisyanti. Pimpin Hearing bersama SKPD ,BUMD

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSu_8dpU2NKlrII029qo4tCuE53Jm5WOIrnNLTaYB3uR94nj9PlPDTJx0bDRS7TxXhTsCJuqmCAaZKQKgJmR43z5qRgt7TjilzykAkamk6NX-LG0o0zcSl52cRKHGxdxBTpkBgoZfHIrs/s1600/pimpiin.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSu_8dpU2NKlrII029qo4tCuE53Jm5WOIrnNLTaYB3uR94nj9PlPDTJx0bDRS7TxXhTsCJuqmCAaZKQKgJmR43z5qRgt7TjilzykAkamk6NX-LG0o0zcSl52cRKHGxdxBTpkBgoZfHIrs/s320-rw/pimpiin.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.Com -padang </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Komisi II DPRD Kota Padang laksanakan hearing bersama Bapenda Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, Pertamina, PT. Semen Padang, Bank Nagari dan PDAM Kota Padang tentang Pendistribusian Energi Baru Terbarukan di Kota Padang, Senin kemarin.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hearing itu langsung di pimpin Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti. Dalam hearing itu banyak persoalan yang menjadi pertanyaan anggota DPRD Kota Padang kepada mitra kerjanya tersebut.Miswar Djambak dari Fraksi Partai Golkar mempertanyakan kontribusi PT Semen Padang, apa lagi setelah berdirinya Pabrik Indarung VI. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pertanyaan tajam juga diberikan Masrul Rajo Intan terkait pendistribusian gas murah bersubsidi kepada masyarakat. Menurutnya, pendistribusiannya harus tepat sasaran dan menyentuh lapisan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.Sementara Ketua Fraksi Partai Demokrat, Yulisman dalam kesempatan itu juga meminta Pertamina untuk menertibkan SPBU yang terkesan nakal dalam operasionalnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sekretaris Dinas Perdagangan, Jasman menjawab pernyataan Yulisman, ia menegaskan, pihaknya baru-baru ini langsung menangkap tangan ulah SPBU nakal.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Baru-baru ini, saya menangkap tangan pengisian BBM dengan jerigen di salah satu SPBU di Bandar Buat. Sampai sekarang mobilnya masih saya tahan di kantor Dinas Perdagangan. Kami minta Pertamina betul-betul mengawasi dengan ketat SPBU yang ada," katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Jasman bahkan mendesak Pertamina memberikan sanksi yang tegas kepada SPBU nakal tersebut. Sebab, soal perizinannya dikeluarkan Pertamina, bukan Pemerintah Kota Padang."Kami hanya ingin BBM itu tepat sasaran kepada rakyat, "pungakasnya.Informasi yang diperoleh dari sekretariat DPRD Padang, Komisi II DPRD Padang usai heariang  langsung melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) terhitung 17 hongga 21 Oktober 2017, terkait Pendistribusian Energi Baru Terbarukan , ke Kementerian ESDM, Jakarta, DPRD  Kota Surabaya dan ke DPRD Kota Bogor (02/wt)</div>

Elly Thrisyanti. Pimpin Hearing bersama SKPD ,BUMD

Realitakini.Com -padang Komisi II DPRD Kota Padang laksanakan hearing bersama Bapenda Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, Perta...

BEM Perguruan Tuggi Sumbar Datangi Gedung DPRD Sumbar Tutut Tiga Tahun Kinerja Jokowi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIygEhAqFJB7MHBQEEBUgs_WREhCkTrV05ELaVwB_sTGgjAqlFuNkKktjlguzb9W8OdkCChVdeUrcgI3MG1ncplNJdczIpUbfLQCs2Yfgq2yw8bQg2Nv8Sz3BjswlKlz-XEGCQTxpgk2g/s1600/demo.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIygEhAqFJB7MHBQEEBUgs_WREhCkTrV05ELaVwB_sTGgjAqlFuNkKktjlguzb9W8OdkCChVdeUrcgI3MG1ncplNJdczIpUbfLQCs2Yfgq2yw8bQg2Nv8Sz3BjswlKlz-XEGCQTxpgk2g/s320-rw/demo.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.Com-Sumba</b>r<br />
<div style="text-align: justify;">
Ratusan pendemo, yang terdiri dari 12 Universitas se-Sumatera Barat, mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Jumat (20/10).Rombongan yang berdemo tersebut, menginginkan pihak DPRD Provinsi Sumatera Barat, menyampaikan permintaan mereka pada pada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sekaligus mengingatkan pada Joko Widodo bahwa Mahasiswa di Sumatera Barat ini masih hidup, dan menolak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yang bersifat menyengsarakan rakyat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatera Barat itu melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat. Rombongan Mahasiswa tersebut dengan berani menyatakan memberi rapor merah terhadap kepemimpinan Jokowi-JK, karna menurut mereka selama tiga tahun memimpin Negara Indonesia, Jokowi-JK tidak sesuai dengan nawacita pemerintahannya yang digadang – gadangkan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Pada momen tiga tahun kepemimpinan Jokowi-JK tepat tanggal 20 Oktober ini, kami sepakat memberikan rapor merah,” kata Koordinator Aliansi BEM se-Sumatera Barat Nurul Fikri.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Nurul Fikri menambahkan, rapor merah tersebut tidak lepas dari berbagai persoalan selama kepemimpinan Jokowi-JK seperti tumpulnya hukum, hutang negara semakin besar, kasus korupsi dan sebagainya. Sebagai generasi penerus bangsa, dia menegaskan tidak akan tinggal diam.Dalam kesempatan itu, Mahasiswa juga menuntut agar pemerintahan Jokowi-JK fokus terhadap masalah-masalah seperti ketersediaan lapangan kerja yang menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Selain itu, penegakan hukum juga harus menjadi fokus yang tidak boleh diabaikan.Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Sumatera Barat Risnaldi yang menyambut mahasiswa bersama Ahmad Khaidir dari Fraksi Gerindra didampingi Sekretaris DPRD, Raflis menyampaikan apresiasi terhadap gerakan mahasiswa. Dia sependapat, mahasiswa harus menjadi pelopor perubahan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Pemikiran kritis dari Mahasiswa sangat dibutuhkan. Mahasiswa harus menjadi pelopor perubahan,” kata Risnaldi memberikan apresiasi pada BEM se-Sumatera Barat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Risnaldi menyatakan akan menerima aspirasi yang disampaikan Mahasiswa dan akan membicarakannya di DPRD untuk disampaikan ke DPR RI sehingga nantinya bisa sampai kepada Presiden. Dia juga sependapat mengenai upaya mengatasi pengangguran dengan membuka kran investasi namun jangan sampai investasi menyengsarakan rakyat.</div>
<div style="text-align: justify;">
“Membuka kran investasi akan membuka lapangan pekerjaan sehingga menyerap tenaga kerja,” tandasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memulai tugasnya pada tanggal 20 Oktober 2014. Jokowi-JK memenangkan pemilihan presiden 2014 mengalahkan pesaingnya Prabowo Subianto-Muhammad Hatta Radjasa. (Wt/Tp)</div>

BEM Perguruan Tuggi Sumbar Datangi Gedung DPRD Sumbar Tutut Tiga Tahun Kinerja Jokowi

Realitakini.Com-Sumba r Ratusan pendemo, yang terdiri dari 12 Universitas se-Sumatera Barat, mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (...

DPRD Kota Padang . Kondisi Sarana Dan Prasarana Mempertanyakan 24 Panti Asuhan Di Kota Padang,

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj6R7Qg4WnhI-BEjqmYONDR9vvsJ_mkHLzgUUDvZR2LnpuI1OnNBNF1ioKAlLJBvRsNM0PUuVI-Cf-pmdMOfIVV29exXOpdITjBb7oSJ7Mpq0BAFZZqcm2VnaKs-hrShWP0J0rursOb84/s1600/gdprd.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj6R7Qg4WnhI-BEjqmYONDR9vvsJ_mkHLzgUUDvZR2LnpuI1OnNBNF1ioKAlLJBvRsNM0PUuVI-Cf-pmdMOfIVV29exXOpdITjBb7oSJ7Mpq0BAFZZqcm2VnaKs-hrShWP0J0rursOb84/s320-rw/gdprd.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.Com-Padang</b></div>
<div style="text-align: justify;">
DPRD Kota Padang mempertanyakan  24 Panti Asuhan yang berada di Kota Padang, hal ini disebabkan  kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai dan memprihatinkan. hal ini  dibenarkan oleh Kepala Bagian (Kabag) Kesra Kota Padang Jamilus.Jamilus mengatakan, memang untuk Panti Asuhan perlu perhatian pemerintah . Ada sebanyak 24 Panti Asuhan di Kota Padang, dan dari kunjungan ke lapangan sangat memprihatinkan, masih sangat banyak sarana dan prasarana panti asuhan yang tidak memadai.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Saat ini pemko Padang  baru melakukan pembinaan-pembinaan tentang penguatan kelembagaan panti, bantuan sosial untuk panti. Namun memang bantuan untuk panti-panti asuhan ini belum mencukupi,” kata  Jamilus </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakan Jamilus, dari pembahasan kita bersama Pansus II DPRD Padang, direkomendasikan untuk penambahan anggaran untuk biaya operasional Panti Asuhan ini. Kita sedang merancang anggarannya, berapa untuk anak panti apakah nanti pertiap bulannya, nanti melihat pada anggaran,” kata Jamilus dari ruang kerjanya, Kamis ( 19/10).Kemudian menyangkut anggaran operasional untuk Garin Masjid dan Mushalla yang merupakan progul Walikota dan Wakil Walikota Padang Bapak Mahyeldi – Emzalmi, memang pada tahun sebelumnya di 2015 kita belum menganggarkannya, dan saat ini telah dianggarkan namun belum semuanya terealisasikan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Saat ini memang baru terealisasikan sekitar 335 dari keselurahanya sekitar 1600 garin Masjid dan Mushalla,” ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Jamilus menjelaskan, untuk anggaran operasional kita namakan anggaran operasional Imam/Garin Masjid dan Mushalla, karena disebagian daerah garin ini juga salah satunya langsung berfungsi menjadi imam. Kita juga menginginkan para Garin Masjid dan Mushalla adalah orang – orang yang langsung mampu menjadi Imam dan kita adakan pelatihan selama tiga hari untuk itu, sehingga disana ada ketenangan, kenyamaman jamaah setiap harinya sholat di Masjid maupun Mushalla, karena imamnya sudah ada langsung disana,” ungkapnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebelumnya diketahui dalam rapat pembahasan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah 2018 bersama Bagian Kesra Kota Padang diketahui masih minimnya perhatian kepada Panti Asuhan dan belum  terakomodirnya bantuan operasional bagi seluruh Garin Masjid/ Musholla yang sesuai dengan 10 program unggulan janji Mahyeldi – Emzali di angka 200% Dalam pembahasan itu Maidestal Hari Mahesa mengatakan, kita tahu bahwasanya Kota Padang digadang – gadang adalah kota layak anak, sementara masih banyak anak yatim dan piatu kita di Panti Asuhan yang belum tersentuh bantuan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Menurut ajaran agama manapun pastilah anak yatim piatu harus dan wajib kita bantu, begitu juga halnya dari oleh negara maupun pemerintah sendiri,” katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kemudian terkait belum tercapainya kenaikan bantuan operasional Garin Masjid / Mushalla ternyata bantuan tersebut hanya untuk kurang lebih kepada 335 Garin Masjid/Mushalla saat ini. Sementara yang mana Masjid dan Mushalla se Kota Padang kurang lebih 1600 an Masjid/Mushalla, berarti garinnya lebih kurang juga sekitar lebih kuran 1600 orang di Kota Padang, berarti belum sampai 50 persen yang terakomodir, hanya baru 335 Masjid dan Mushalla saja.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Maka dari itu kita mendorong agar bantuan operasional untuk panti asuhan dan garin Masjid/Mushalla untuk secara keseluruhan mendapatkannya. Untuk garin tidak hanya yang berjumlah 355 orang dari total 1600 an Garin Masjid/ Musholla dari laporan yang kita terima dalam pembahasan kemarin bersama Kesra,” kata Ketua DPC PPP Padang ini.Pt/Wt)</div>

DPRD Kota Padang . Kondisi Sarana Dan Prasarana Mempertanyakan 24 Panti Asuhan Di Kota Padang,

Realitakini.Com-Padang DPRD Kota Padang mempertanyakan 24 Panti Asuhan yang berada di Kota Padang, hal ini disebabkan kondisi sarana ...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama