Realita Kini

Yusman Rajo Mudo Pengawas GNPK pertanyakan kinerja Sat narkoba Polda sumbar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5NIO46S8OGR1sxGWNb0MIfJ6lWNzlsD1xF3gz7f0MEmdtVCoj7cjIva0iloXUcD7D3-puS8JtQSQ_FP2iwVTJ9P4EduWlmaL0jzeuE5LGUHdASI4FzgyLOOMw9rYPgcjVx2LF4-yI6Xk/s1600/rajo+Mudo.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="397" data-original-width="266" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5NIO46S8OGR1sxGWNb0MIfJ6lWNzlsD1xF3gz7f0MEmdtVCoj7cjIva0iloXUcD7D3-puS8JtQSQ_FP2iwVTJ9P4EduWlmaL0jzeuE5LGUHdASI4FzgyLOOMw9rYPgcjVx2LF4-yI6Xk/s320-rw/rajo+Mudo.jpg" width="214" /></a></div>
<b>Realitakini.Com – padang</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Penyalahgunaan narkotika sudah bukan fenomena baru lagi berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah pengguna narkoba di Indonesia  mencapai 5,9 juta orang. Kurang lebih 22 persen dari total pengguna narkoba tersebut adalah anak dan remaja usia sekolah.Namun sekarang ini tampaknya  penguna narkoba  sudah menyebar luas kekalangan  pengawai negri sipil atau pun ke kalangan wakil Rakyat (DPR),walau pun sudah hampir setiap hari para awak media memberitakan masaalah hukuman (penjatra ,hukuman mati) namun pencandu narkoba tidak merasa takut atau gentar  dengan hukuman  tersebut .</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Beberapa hari yang lalu pun  tim realiatakini.com mendapat imforansi dari mayarakat  bahwa  tim sat narkoba polda sumbar  juga mengrebek dan menangkap oknum PNS bersataus suami istri . yang di duga usai  melakukan pesta nakorba di rumah kediamannya di jalan menuju  Siteba Kecamatan Nanggalo Padang, Selasa (24/10)Jam 23.00 Wib.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam penggrebekan tersebut, Tim Sat Nakorba Polda Sumbar berhasil mengamankan tersangka dengan barang bukti beberapa matcis, bong dan  sisa shabu yang sudah di pakai. .Penangkapan tersangka oleh Tim Polda Sumbar disaksikan oleh masyarakat setempat,”kata Yusman Rajo Mudo  Pengawas GNPK yang di dampingi oleh S.Pong Ketua GNPK Sumbar  pada wartawan disalah satu warung kopi Pondok..</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketika tim realitakini.com  mempertanyakan tentang nama dan apa pekerjaannya.tersangka,  Yusman Rajo Mudo yang di damping S,Pong  mengatakan,”Tersangka berinisial KS oknum PNS Dinas PU Sumbar bersama istrinya Af malam itu juga tim sat narkoba Polda Sumbar  langsung megiring kedua tersangka untuk pemeriksaan lebih lanjut. "Kata yusman rajo mudo. Tapi sangat di sayangkan sekali ,keduanya bukan di bawa ke polda sumbar tapi keduanya di bawa ke .....,”ujar  man  pangilan akrabnya. Ada apa? Katanya.kok di bawa ke .... ?Biasanya kalau penguna narkoba yang  tertangkap langsung di bawa ke tempat siapa yang menangkap.Kalau seandainya tim sat narkoba polda yang menagkap ya di bawa ke poldalah,... jangan di bawa ke .....”katanya. Ia juga menambahkan ,” sekarang rumor yang berkembang, bahwa kedua tersangka  sudah bebas. Kami sangat kecewa sekali atas dibebaskannya kedua tersangka pada hari Senin(30/10) oleh Tim Narkoba Polda, pada hal mereka telah terbukti melakukan pesta shabu dikediamannya.Kalau begini kerja Tim narkoba polda Sumbar   kami GNPK sumbar mempertayakan kenerja Tim Sat Narkoba polda sumbar kata yusman. Jika hal ini dibiarkan, kami dari jajaran Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) akan melakukan penyelikan terhadap kasus ini,".ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
GNPK Sumbar sangat geram terhadap oknum yang berbuat seperti ini, sementara pemerintah memerangi nakorba.tin Sat narkoba sumbar malah melepaskan yang sudah mereka tangkap sendiri  seolalah-olah ada yang tidak beres di balik pelepasan ini, ujarnya.  Ini perlu ditindaklanjuti oleh penegak hukum atau Kapolda sendiri dalam masalah atau kasus yang didapati oleh GNPK Sumbar,"terang Yusman Rajo Mudo.</div>
<div style="text-align: justify;">
" Sementara itu awak media juga menkonfirmasi pada RT setempat sekaitan oknum PNS Dinas PU Sumbar KS dan AF istrinya ditangkap oleh Tim Nakorba Polda Sumbar pada hari Selasa (24/10) jam 23.00Wib malam. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
RT setempat membenarkan hal penangkapan tersebut"Memang malam itu ada polisi dari Polda mendatangi saya dan minta menyaksikan penangkapan serta pengeledahan rumah tersangka. Namun karena kondisi saya yang tidak memungkinkan, saya menyuruhAdi yang pergi untuk menyaksikan penggerebekan tersebut," terang RT pada media Rabu (1/11) jam 19.00 Wib malam dikediamannya Nanggalo Siteba Padang.Ketika wartawan media ini juga mempertanyakan pada Adi tentang pengeledahan serta apa saja yang ditemukan dirumah tersebut. Dalam pengeledahan tersebut, memang ditemukan beberapa barang bukti dan juga sisa shabu yang sudah  habis dipakai, namun saat ini mereka telah berada dirumah kembali, "tutur Adi.Hal itu dibenarkan oleh beberapa wargayang ada  dirumah pak RT. Masyarakat sangat bersyukur atas ditangkapnya  KS dan Af. Menurut pengakauan masyarakat KS dan AF bukan haya sekerder pamakai sabu tapi dia adalah pengerdar narkoba yang sudah merusak anak-anak muda ,"ujar masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Aneh” penangkapan mereka baru beberapa   hari yang lalu yang  terbukti melakukan pesta nakorba dirumahnya., Namun saat ini mereka telah dibebaskan dan mereka telah berada dirumah kedua tersangka telah dibebas dari jeratan hukum,tambah mayarakt lagi. Sebenarnya kami sebagai warga disini merasa tidak nyaman dan resah dengan keluarnya KS Af," ungkapnya</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mereka juga mempertanyakan, kenapa mereka bisa bebas dari jeratan hukum."Kami merasa sangat kecewa pada penegak hukum, kenapa mereka tidak ditahan? pada hal mereka telah.terbuti melakuan pesta  narkoba,”ujarnya Dengan  adanya gonjang ganjing tentang bebasnya kedua tersangka yang ditangkap Selasa (24/10) Jam 23.00 Wib di Nanggalo Seteba, Realitakini.Com bersama tim media lainya mengkonfirmasi <span style="font-family: "times new roman" , serif; font-size: 12pt;">Direktorat
Reserse Narkoba Polda Sumbar </span>Kombes (Pol) Kumbul KS diruangan kerjanya Kamis(2/11) Siang dan dia membenarkan tentang ada penangkapan suami istri yang lagi pesta narkoba.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kami dapat informasi dari masyarakat, bahwa ada pesta narkoba disebuah rumah di Nanggalo Seteba. Dengan informasi tersebut, anggota melakukan pengitaian ke lokasi dan memang ada pesta, kami langsung melakukan penangkapan," kata <span style="font-family: "times new roman" , serif; font-size: 16px;">Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumba</span> (Pol) Kumbul KS diruangannya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Namun ketika wartawan mempertanyakan kenapa sampai dibebaskan. Bahkan, masyarakat di Nanggalo menyebutkan kedua tersangka merupakan pengedar.</div>
<div style="text-align: justify;">
"Surat laporan mereka ada pada saya, tersangka beinsial KS oknum PNS sedang istrinya AF merupakan ibu rumah tangga, mereka bukan pengedar tapi  pemakai  dan perlu direhablitasi. Hal itu telah kita surati BNP untuk melakukan rehab pada kedua tersangka dan mereka wajib lapor dua kali dalam seminggu. Kita akan pantau dia, jika benar dia terbukti pengedar kita tangkap dan tidak diberi ampun,"pungkas Kumbul KS sambil memperlihatkan surat laporan kedua tersangka.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dari keterangan Kumbul diatas muncul pertanyaan apa benar kedua tersangka bukan pengedar atau memang cuma sebagai korban dari zat aditif. Namun informasi yang dihimpun, tersangka diduga telah lama mengkosumsi barang haram tersebut. ( Wt/tim )</div>

Yusman Rajo Mudo Pengawas GNPK pertanyakan kinerja Sat narkoba Polda sumbar

Realitakini.Com – padang Penyalahgunaan narkotika sudah bukan fenomena baru lagi berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah...

Tersandung Kasus Korupsi Dana Bansos, Ketua KONI Pariaman Ditahan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiukRR9Ori_Ak88b-CRrrcps0q-vqgTuFzM3RuJByj8ljq5iDLc1xC8wMvAq7VJNK09_WcU2Z83GekPawbX_BA3tpVTbuDfp_T0weJlV5CevJ0N03SNjD-gwIl3o8wq1RZKSjCz24ANQ_Q/s1600/KPRM.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiukRR9Ori_Ak88b-CRrrcps0q-vqgTuFzM3RuJByj8ljq5iDLc1xC8wMvAq7VJNK09_WcU2Z83GekPawbX_BA3tpVTbuDfp_T0weJlV5CevJ0N03SNjD-gwIl3o8wq1RZKSjCz24ANQ_Q/s320-rw/KPRM.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.com –Pariaman</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Ketua Kordinator Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Periode 2013-2017 Kota Pariaman, dengan inisial FB, Korupsi dana bansos  senilai Rp. 521.467.550,-. Akibat perbuatan pelaku, Kejaksaan Pariaman menahanya dan dititipkan di Rumah tahanan Tipikor  Aia Dingin, Padang, Sumatra Barat. Jum’at, (20/10).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dian Eka Lestari Jaksa Penuntut Umum ( JPU) mengatakan, kasus korupsi yang menjerat orang namor satu bidang olah raga di Kota Pariaman ini sebenarnya sudah tercium semenjak 2013. Duu telah dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian Polres Pariaman untuk proses tahap I, sebelum dilimpahkan kepada kami pada tahun 2014.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih lanjut dijelaskan, setelah penyidik Polres Pariaman menyerahkan pada pihak kejaksaan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut ( tahap II) atas dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) melalui dana hibah APBD Kota Pariaman, termasuk dana Por Prov 2014, setelah dilakukan audit data, ditemukan tersangka An FB, telah melakukan korupsi dana KONI Kota Pariaman. Pihak kejaksaan malakukan penahanan pada hari Kamis, sekitar pukul 16.00 Wib di rutan Tipikor aia dingin, Padang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Akibat perbuatan pelaku negara dirugikan senilai Rp. 521.467.550,” jelasnya</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu, proses selanjutnya setelah mendapatkan cukup bukti selama 20 Hari, pihak kejaksaan melalui JPU akan melimpahkan ke Pengadilan Negri untuk disidangkan dan dijatuhi hukuman. (Et/wt)</div>

Tersandung Kasus Korupsi Dana Bansos, Ketua KONI Pariaman Ditahan

Realitakini.com –Pariaman Ketua Kordinator Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Periode 2013-2017 Kota Pariaman, dengan inisial FB, Korups...

Komisi II DPRD Kota Rapat Dengan Bapenda Kota Padang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEz9NipebMxFrUqD4FTaI4296CnMTEIbBFhuXTnqKJ9mxYWEiXFycEKprJBUO87dY8WYibynh79vptHXidbXNr9uVGxxC30qiX9-AeIVAKWZEVL0hil1zxuwmKbeQ1FCcK59ZfegDmS5Q/s1600/KETUA+DPRD+2017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="213" data-original-width="598" height="141" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEz9NipebMxFrUqD4FTaI4296CnMTEIbBFhuXTnqKJ9mxYWEiXFycEKprJBUO87dY8WYibynh79vptHXidbXNr9uVGxxC30qiX9-AeIVAKWZEVL0hil1zxuwmKbeQ1FCcK59ZfegDmS5Q/s400-rw/KETUA+DPRD+2017.jpg" width="400" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvNbMxIjJNVI8fEjc4E8m4O0QsVLmbkzfvqC_AvqCKOJFHwG8vU-xAPE2q10KwlI0EhX91TOAAykDNcKPRKenxX4FaQryneJYGvfBuowd9gR0lg5vo5b55OjeGkbm6pHcsM1MfUClb3Mw/s1600/rapek.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvNbMxIjJNVI8fEjc4E8m4O0QsVLmbkzfvqC_AvqCKOJFHwG8vU-xAPE2q10KwlI0EhX91TOAAykDNcKPRKenxX4FaQryneJYGvfBuowd9gR0lg5vo5b55OjeGkbm6pHcsM1MfUClb3Mw/s400-rw/rapek.jpg" width="400" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<b>                                                                                     Realiatakini.Com-Padang</b> </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7i8O2jVYphawiOjRmOxTB73bN8RhHAnUrSiuXprbbL35azMbjgaDud-awg2PxevF0X0sOEUyVc2v53TO-uu1rV2ZpXe5TIX85rRZdsC1eWLZBOUy9w87OoSI-Lg8cC7T0DkJKISK6mhI/s1600/NVB+6.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7i8O2jVYphawiOjRmOxTB73bN8RhHAnUrSiuXprbbL35azMbjgaDud-awg2PxevF0X0sOEUyVc2v53TO-uu1rV2ZpXe5TIX85rRZdsC1eWLZBOUy9w87OoSI-Lg8cC7T0DkJKISK6mhI/s320-rw/NVB+6.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti langsung memimpin rapat Komisi II DPRD Kota Padang dengan Bapenda Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, Pertamina, PT. Semen Padang, Bank Nagari dan PDAM Kota Padang tentang Pendistribusian Energi Baru Terbarukan di Kota Padang, Senin, 16 Oktober 2017.<br />
Banyak persoalan yang menjadi pertanyaan anggota DPRD Kota Padang kepada mitra kerjanya. Miswar Djambak dari Fraksi Partai Golkar mempertanyakan kontribusi PT. Semen Padang, apakah setelah berdirinya Pabrik Indarung VI ?<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK_NOk8cH7g9bY1GPpmpx632Y3EMc7iV4lM6Kdey0TBHhA8NfC46_VNm5H7YxQ_hOiZoFolSv_3sFptkcTOEa1XO2Q89YYOQlfmpCAr6U0c7d5k-BhTQWGqTuOVrhULlcAc-uh2SxT74Y/s1600/SPBU.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK_NOk8cH7g9bY1GPpmpx632Y3EMc7iV4lM6Kdey0TBHhA8NfC46_VNm5H7YxQ_hOiZoFolSv_3sFptkcTOEa1XO2Q89YYOQlfmpCAr6U0c7d5k-BhTQWGqTuOVrhULlcAc-uh2SxT74Y/s320-rw/SPBU.jpg" width="320" /></a></div>
Pertanyaan tajam juga diberikan Masrul Rajo Intan terkait pendistribusian gas murah bersubsidi kepada masyarakat. Menurutnya, pendistribusiannya harus tepat sasaran dan menyentuh lapisan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK_NOk8cH7g9bY1GPpmpx632Y3EMc7iV4lM6Kdey0TBHhA8NfC46_VNm5H7YxQ_hOiZoFolSv_3sFptkcTOEa1XO2Q89YYOQlfmpCAr6U0c7d5k-BhTQWGqTuOVrhULlcAc-uh2SxT74Y/s1600/SPBU.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"></a><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVDpFVhjXuWzi64PXTfAko3Y5eOlsqEyCTYe3J_6ccxevVftPFPCNb6cHdqrhonD8zFb0S26P3_SXp81KbKLs4OiSU_9469WPOGYOa5h-8idrYaal3KOPOe8cyjCMEdughP-RnO2FrICw/s1600/NVB5.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVDpFVhjXuWzi64PXTfAko3Y5eOlsqEyCTYe3J_6ccxevVftPFPCNb6cHdqrhonD8zFb0S26P3_SXp81KbKLs4OiSU_9469WPOGYOa5h-8idrYaal3KOPOe8cyjCMEdughP-RnO2FrICw/s320-rw/NVB5.jpg" width="320" /></a>Pada rapat tersebut, Yulisman dari Fraksi Partai Demokrat juga meminta Pertamina untuk menertibkan SPBU yang terkesan nakal dalam operasionalnya. Bahkan, Jasman, Sekretaris Dinas Perdagangan menegaskan, pihaknya baru-baru ini langsung menangkap tangan ulah SPBU nakal."Baru-baru ini, saya menangkap tangan pengisian BBM dengan jerigen di salah satu SPBU di Bandar Buat. Sampai sekerang mobilnya masih saya tahan di kantor Dinas Perdagangan. Kami minta Pertamina betul-betul mengawasi dengan ketat SPBU yang ada," ungkap Jasman.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNqlW9ez_5KK6o6g6ZKkeZ9atvdrUaid3Tot2ScmkQNhrvfUaK5xvqn_6zr_l-vVnNMyl9DMNYZ-PHmPP53vXlv57Qs53fu4hND_R_GDM8PyK3DleVxySuBKU05LvzMNV-KdDsgQAV-w8/s1600/NVB+3.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNqlW9ez_5KK6o6g6ZKkeZ9atvdrUaid3Tot2ScmkQNhrvfUaK5xvqn_6zr_l-vVnNMyl9DMNYZ-PHmPP53vXlv57Qs53fu4hND_R_GDM8PyK3DleVxySuBKU05LvzMNV-KdDsgQAV-w8/s320-rw/NVB+3.jpg" width="320" /></a></div>
Jasman bahkan mendesak Pertamina memberikan sanksi yang tegas kepada SPBU 'nakal' tersebut. Sebab, soal perizinannya dikeluarkan Pertamina, bukan Pemerintah Kota Padang."Kami hanya ingin BBM itu tepat sasaran kepada rakyat. Itu saja. Makanya harus ditindak tegas para SPBU 'nakal' tersebut," ungkapnya.Mulai eksplore panas bumi terbesar di dunia butuh waktu 7 tahun baru bisa dimanfaatkan. Dirjen bekerjasama dengan Gubernur Sumbar pada tahun 2014 tentang EBT. Ada 20 titik sumber energi panas. Penerimaan negara pemerintah dan pengembang. Ada 2 penerimaan yaitu pajak dan PNPB serta bonus produksi.<br />
Perimbangan keuangan pusat 20 persen, daerah 80 persen dengan perincian provinsi 16 persen, daerah penghasil 32 persen dan kota kabupaten dapat 32 persen.PT. Spreme Energy ML sudah mengembangkan energi listrik di Muara Labuh Kabupaten Solok Selatan.Sesi tanya jawabApa energi yang bisa dikembangkan untuk Kota Padang.Hadison meluruskan dana bagi hasil sumber daya alam yang ada di Kota Padang. Namun Kementerian ESDM diarahkan ke Panas Bumi. Menkeu pernah bilang dapat data dari Kementerian ESDM.Kalau mineral Kota Padang tidak dapat dari PT. Semen Padang namun hanya dapat dari BUMN tersebut dari pajak. Pihak Kementerian ESDM tidak memahami PP tersebut yang sudah banyak turunan aturannya.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6hk3nZYYcT2uURb65Q0IMEzHAxBREMfDUdZ3YyBTenwMZKXVypmk-cxhQor0fwmb_W-9gMuTA2tBxVRn21zONGv7nFLVQ3k5xPE5Z5MTYTAK5BrsGf0SwaCw0WQzc_DF_SyuGVvKexS0/s1600/NVR.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6hk3nZYYcT2uURb65Q0IMEzHAxBREMfDUdZ3YyBTenwMZKXVypmk-cxhQor0fwmb_W-9gMuTA2tBxVRn21zONGv7nFLVQ3k5xPE5Z5MTYTAK5BrsGf0SwaCw0WQzc_DF_SyuGVvKexS0/s320-rw/NVR.jpg" width="320" /></a></div>
Sumber energi geotermal bagus tapi di Sumbar ada demo dari masyarakat. Apakah sosialisasi yang kurang dari pihak ESDM.Diakui pihak SDM yang paling banyak fluktuasi banyak di Sumatera. ESDM berjanji akan melakukan sosialisasi lebih Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas 21 Mega Watt (MW) sebagai bagian dari target pembangunan pembangkit 35.000 MW hingga tahun 2019."Pembangkit ini akan dibangun oleh pihak swasta dalam skema Independent Power Producer (IPP). Tepatnya di Jorong Air Putih Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota," kata Kepala Dinas ESDM Sumbar, Marzuki Mahdi.<br />
Ia menambahkan, program IPP merupakan salah satu skema pengadaan pembangkit listrik di Indonesia yang diadakan pihak swasta.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE7sBe1O5EE2Fd_Cl4ZuT6B9gvhViVw6fUhBCXP0lqoFDYo67C33irEfLcL0CsAHylVunNRsNSN0nV7fDdsJ47oDF8eOsqEZn18SkmLHqx3V5eVnrwk3H9luMIpjpheXUu7TkWxZz7Li8/s1600/NVB+2.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE7sBe1O5EE2Fd_Cl4ZuT6B9gvhViVw6fUhBCXP0lqoFDYo67C33irEfLcL0CsAHylVunNRsNSN0nV7fDdsJ47oDF8eOsqEZn18SkmLHqx3V5eVnrwk3H9luMIpjpheXUu7TkWxZz7Li8/s320-rw/NVB+2.jpg" width="320" /></a></div>
Hal ini diperbolehkan sesuai amanah Undag-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dimana pengadaan pembangkit tenaga listrik bisa dilakukan pihak swasta.Kemudian listrik yang dihasilkan dari pembangkit swasta ini nantinya akan dijual kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN).<br />
"Saat ini prosesnya sudah memasuki tahap penyelesaian persyaratan IPP di Kementerian ESDM, jika sudah selesai urusan lainnya akan diselesaikan di daerah," katanya. Koordinasi dengan pemerintah provinsi akan dilakukan setelah ground breaking, pemerintah daerah akan diberitahu setelahnya Ia menyebutkan, selain Sumbar, terdapat 15 proyek IPP melalui skema penunjukan langsung lainnya yang masuk dalam pengembangan pembangkit 35.000 MW.Proyek lainnya ada di Kalimantan, Sulawesi dan Jawa dengan total kapasitas melalui penunjukan langsung sebesar 4.648 MW.Pengadaan pembangkit listrik swasta melalui skema penunjukan langsung ini diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 3 tahun 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG dan PLTA oleh PLN melalui Penunjukan Langsung dan Pemilihan Langsung.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3E7b5Ksu3TBaAYblzeeYLyS2cgBUFyrTztlbmO5SPz97qeH0HBqsg1o_aQ8UtOd5AqD1DZ7ZPEnhfFjublSwZBj5fi2Rksx5-HuYzgBiAM7ISicdlsPBasd7a5_6WfTAOowZFy3d83vk/s1600/NVB+4.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3E7b5Ksu3TBaAYblzeeYLyS2cgBUFyrTztlbmO5SPz97qeH0HBqsg1o_aQ8UtOd5AqD1DZ7ZPEnhfFjublSwZBj5fi2Rksx5-HuYzgBiAM7ISicdlsPBasd7a5_6WfTAOowZFy3d83vk/s320-rw/NVB+4.jpg" width="320" /></a></div>
Tata Cara Rekonsiliasi UU No.21 Thn 2014 tentang Panas Bumi PP No.70 Thn 2010 tentang Perubahan Kegiatan Panas Bumi PP No.59 Thn 2007 PP No.59 Thn 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi.Perpres RI No.22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Permen ESDM No. 12 Thn 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga ListrikPermen ESDM No. 10 Thn 2017 tentang Pokok-pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Permen ESDM No.17 Thn 2014 tentang Pembelian Listrik dari PLTP dan Uap Panas Bumi untuk PLTP oleh PT.PLN Permen ESDM No.2 Thn 2011 tentang Penugasan Kepada PT. PLN Untuk Pembelian Tenaga Listrik. Permen ESDM No.2 Thn 2009 tentang Pedoman penugasan Survey.Permen ESDM No.5 Thn 2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Listrik PT. PLN. Permen ESDM No.11 Thn 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Panas Bumi.Permen ESDM No.31 Thn 2009 tentang Harga Pembelian Listrik PT. PLN..Kepmen ESDM No.1404 K/20/MEM/2017 Tentang Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT. PLN (PERSERO) TAHUN 2016(wt)</div>

Komisi II DPRD Kota Rapat Dengan Bapenda Kota Padang

Realiatakini.Com-Padang Ketua DPRD Kota Pada...

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Gagalkan Pengedar Ektesi Yang Pesan Dari Kincir Agin Belanda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivK5dZXtbiOokheJHB-PP8YSbt18ls0949DPdzrTrYf8Q-pFCKDNLnl8O_2QFAEhZc8pVhcMZ9HmsZVtOKtjqTYTlYRHi1717vP8_ATcPMmjZClxJHaMP_T3tgvOYXQFrdMMtePICqZkM/s1600/NRBK.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivK5dZXtbiOokheJHB-PP8YSbt18ls0949DPdzrTrYf8Q-pFCKDNLnl8O_2QFAEhZc8pVhcMZ9HmsZVtOKtjqTYTlYRHi1717vP8_ATcPMmjZClxJHaMP_T3tgvOYXQFrdMMtePICqZkM/s320-rw/NRBK.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.Com-sumbar </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar berhasil menghentikan peredaran narkoba jenis ekstasi yang di pesan dari negeri Kincir Angin, Belanda.Pemesan ektasi tersebut diketahui setelah polisi menerima laporan bahwa seorang warga Toboh, Pariaman berinisial Y (28) akan menerima ratusan butir barang haram itu melalui pengiriman barang online.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kepala Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar, Kombes Pol Kumbul KS mengatakan ,”ratusan butir ekstasi tersebut dikirim dari Belanda melalui Jakarta dalam bentuk paket pengiriman barang.Begitu mendapat laporan, polisi langsung berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai Teluk Bayur untuk menyelidiki proses pengiriman ekstasi tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Selain itu kami juga melakukan penyelidikan dan pengintaian untuk mengungkap lokasi penerimaan barang tersebut di Kota Padang," katanya, Kamis 2 November 2017. Di lobi Polda Sumbar .Setelah penyelidikan selesai, tersangka Y kemudian berhasil dibekuk di parkiran salah satu rumah sakit di jalan ByPass, Aie Pacah, Padang pada 28 Oktober lalu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Dari tangan Y kami menemukan tiga paket yang berisi 214 butir ekstasi dengan berat mencapai 86,88 gram yang disimpan dalam sebuah kantong kain," jelas Kumbul.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tidak sampai disana, kepada polisi, Y mengaku ratusan ekstasi itu bukan miliknya, ia hanya diperintahkan oleh dua rekannya untuk menjemput barang tersebut ke Padang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Jadi dalam pengiriman barang itu, pemesan menggunakan alamat palsu dan melakukan perjanjian dengan seseorang yang bertugas sebagai kurir dan melakukan transaksi di lokasi lain," ungkap Kumbul kemudian.Dengan seperti itu, sebut Kumbul, polisi saat ini masih terus melakukan pengembangan terkait praktek peredaran ekstasi dari Belanda ke Sumatera Barat.(wt)</div>

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Gagalkan Pengedar Ektesi Yang Pesan Dari Kincir Agin Belanda

Realitakini.Com-sumbar Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar berhasil menghentikan peredaran narkoba jenis ekstasi yang di pesan dar...

DPRD Bukittinggi Minta Pemerintah Bukittunggi Pasar Penampung Bagi Korban Kebakaran Pasar Ateh Bukittinggi.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWZtilrmmndI0-QY9sw25lDtmKL_2BzuGRX3tKO6t8LotcWNZGExD346LVm7ftRKckb5IHhdBJ-TNX8ewUGUu38lP23Mr93Fs1AGQpr99Ukh1p7RFx2D8LAycV0iA1GzlpLQjeycJCiL4/s1600/-KBR.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWZtilrmmndI0-QY9sw25lDtmKL_2BzuGRX3tKO6t8LotcWNZGExD346LVm7ftRKckb5IHhdBJ-TNX8ewUGUu38lP23Mr93Fs1AGQpr99Ukh1p7RFx2D8LAycV0iA1GzlpLQjeycJCiL4/w640-h340-rw/-KBR.jpg" width="640" /></a></div>
<b>Realitakini.Com -BukitTinggi </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Terbakar nya pasar ateh bukit tinggi memyiksakan luka dalam bagi pedangan yang ada disana  karean karean barang dagangan merka yang  ada di dalam petak toko boleh ditakan tidak ada yang bisa di selamat kan .kareana itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bukittinggi meminta pemerintah daerah setempat untuk memusyawarahkan kembali terkait relokasi pasar penampungan bagi korban kebakaran Pasar Ateh Bukittinggi.Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial kepada covesia.com, Rabu (1/11/2017) mengatakan sebaiknya pemko dan korban kebakaran kembali melakukan musyawarah terkait relokasi pemindahan sementara.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Karena pedagang tetap menginginkan berdagang tidak jauh dari kawasan Jam Gadang, sedangkan pemko memberikan saran penampungan sementara di Jalan Perintis Kemerdekaan," ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
Ia menjelaskan jika pemko dan korban kebakaran melakukan musyawarah kembali, maka didudukan dahulu bagaimana jalan terbaiknya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Jika pemerintah tetap membuat pasar penampungan di Jalan Perintis Kemerdekaan, namun setelah dibuat pedagang malah tidak mengisinya, jadinya kan sia-sia saja, "sebutnya.Selain itu, Beny juga menambahkan agar musyawarah tersebut di sepakati secara bersama termasuk melibatkan semua unsur instansi terkait, agar pedagang bisa segera dapat berjualan, karena itulah pinta korban kebakaran kepada dewan di DPRD. (DK/wt)</div>

DPRD Bukittinggi Minta Pemerintah Bukittunggi Pasar Penampung Bagi Korban Kebakaran Pasar Ateh Bukittinggi.

Realitakini.Com -BukitTinggi Terbakar nya pasar ateh bukit tinggi memyiksakan luka dalam bagi pedangan yang ada disana karean karean b...

Wakil Ketua DPRD NTB Study Banding Ke DPRD Sumbar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5F-NCdCc5Uib_8MBQh6kAbMtUjqtmj37H8LSmAZ-ElDjmBKNwKgy3TysKKzrFiMrDFuXmLV6wWqYmi_HZYejLIGh0MQIpTaaHnuTh__J24HZhz9MDcKsQj7EONuuGchB0hQ49yLbsfS0/s1600/NTB.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5F-NCdCc5Uib_8MBQh6kAbMtUjqtmj37H8LSmAZ-ElDjmBKNwKgy3TysKKzrFiMrDFuXmLV6wWqYmi_HZYejLIGh0MQIpTaaHnuTh__J24HZhz9MDcKsQj7EONuuGchB0hQ49yLbsfS0/s320-rw/NTB.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini .Com –Sumbar  </b></div>
<div style="text-align: justify;">
DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempelajari Smart City yang ada di sumatera Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Mori Hanafi itu juga mengangkut beberapa pimpinan OPD di Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB  seperti kadis kominfo sekaligus unsur jurnalis yang tergabung dalam Forum Wartawan DPRD NTB.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua DPRD diwakili kasubag Humas menjamu rombongan dengan menggelar diskusi bersama yang dilangsungkan di Ruang,  Ikiad DPRD sumbar Selasa (31/10/2017). Juga hadir Kepala Dinas Kominfo dan beberapa orang wartawan parlemen Sumbar .</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mori menyampaikan, kunjungan kerja kali ini sehubungan keinginan NTB mewujudkan provinsi yang cerdas. Meskipun sejauh ini sudah mengarah ke hal itu, namun perlu lebih dimaksimalkan lagi.</div>
<div style="text-align: justify;">
"Maka itu kita ingin mempelajari langsung beberapa hal dan kiat yang dilakukan  Sumbar dalam menjadikan  Sumbar Smart City. Sehingga nantinya Pemprov bersama DPRD NTB dapat membahas untuk diterapkan ke depan," ungkapnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia melanjutkan, sejauh ini pihaknya melihat  sumbar sudah mampu menerapkan program Smart City. Itu pun dilihatnya dari media massa atau pun informasi yang beredar belakangan ini.</div>
<div style="text-align: justify;">
"Ternyata benar, konsep Smart City sudah diterapkan pemprov Sumbar dengan baik hingga saat ini. Terlihat dari ketersediaan wifi di sejumlah titik terutama di kawasan keramaian penduduk. Terlebih di masing-masing perkantoran yang telah menggunakan sistem teknologi informasi sehingga menambah kualitas pelayanan publik," tuturnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu  kadis kominfo sumbar mengucapkan selamat datang dan menyambut hangat kunker DPRD NTB kali ini. Ia pun juga memaparkan seputar kondisi, program serta PPID sumbar </div>
<div style="text-align: justify;">
Terkait Smart City, Kepala Dinas Kominfo menyebutkan, Smart City merupakan program atau konsep yang diterapkan Sumbar dalam menjadikan  masyarakat Sumbar  yang cerdas. Dengan itu juga diharapkan meningkatnya kualitas dan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Insya Allah kita akan terus memaksimalkan anggaran dan bekerjasama dengan beberapa pihak terkait untuk lebih kembangkan konsep Smart City ke depan," tukuknya.</div>
<div style="text-align: justify;">
Di akhir kegiatan, kedua belah pihak saling menyerahkan cendera mata dan mengabadikan momen dengan foto bersama. ( Wt)</div>

Wakil Ketua DPRD NTB Study Banding Ke DPRD Sumbar

Realitakini .Com –Sumbar DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempelajari Smart City yang ada di sumatera Rombongan yang dipimpin ...

Kmisi V DPRD Sumbar ,Dispora Dan biro hukum bahas Ranperda Kepemudaan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxOG8k-hPdjtlCMlFj8Uld3F5v2KhlehCBUzSAZJ1wls-dO6-FF__eT3Dqy7AJsQiIb6PUF2EOJWi15iozPcV7hrkNqdxWRmUxJRUGkfGxvvNR5EAEdVkHsUX6OTSUzkOAXUXApAgGsVg/s1600/pemuda.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxOG8k-hPdjtlCMlFj8Uld3F5v2KhlehCBUzSAZJ1wls-dO6-FF__eT3Dqy7AJsQiIb6PUF2EOJWi15iozPcV7hrkNqdxWRmUxJRUGkfGxvvNR5EAEdVkHsUX6OTSUzkOAXUXApAgGsVg/s320-rw/pemuda.jpg" width="320" /></a></div>
<h1 style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Realitakini.Com – sumbar</span></h1>
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;">
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi
Sumatera Barat, melalui Komisi V, melakukan Hering bersama mitra kerja
(Dipora,Biro hukum) dalam rangka finalisasi pembahasan Ranperda tentang
kepemudaan, di ruang Khusus II gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, Senin
(30/10).</div>
<div style="text-align: justify;">
Hering tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera
Barat Hidayat, dan didampingi oleh Marlina Suswati, Arkadius Datuak Intan
Banno, Saidal Masfiyuddin dan Amora Lubis.</div>
<div style="text-align: justify;">
“Sumbar memiliki pemuda yang kreatif, inovatif yang belum tergabung didalam
organisasi kepemudaan, belum lagi yang ada di OKP-OKP telah kita kenal dan
sudah pernah diakomodir,” kata Hidayat.</div>
<div style="text-align: justify;">
Ia menambahkan, semua Organisasi Kepemudaan (OKP) harus kita cover dalam
konteks pengayaan dan penyempurnaan yang diatur dalam Ranperda Kepemudaan
tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
“Ini adalah keharusan yang cantumkan didalam pasal-pasal Perda Kepemudaan,”
harap Hidayat.</div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakan Edwarsyah Ramli, kegiatan OKP yang bertujuan untuk membangun
perekonomian dan mensejahterakan pemuda sangatlah banyak, namun kegiatan
tersebut belum bisa dilaksanakan, itu dikarenakan belum adanya aturan baku
(Perda Kepemudaan) yang mengatur kegiatan kepemudaan tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
“Dan bila kegiatan kepemudaan tersebut dipaksakan, jelas itu akan berurusan
dengan hukum, karna itu juga menyangkut dengan anggaran,” jelas Edwarsyah Ramli
selaku Kepala Bidang Pengembangan Kepemudaan Dinas Pemuda Dan Olahraga
(Dispora) pada Top Sumbar disela hering tersebut.</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Pada kesempatan ini, Hering Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat ini dengan
mitra kerja dihadiri oleh Edwarsyah Ramli selaku Kepala Bidang Pengembangan
Kepemudaan perwakilan Dispora Provinsi Sumatera Barat, Profesor Dasman Lanin,
Aldri Frinaldi dari Tim Pembuat Akademik Universitas Negeri Padang (UNP), Jon
Lizar dari Bagian Persidangan DPRD Provinsi Sumatera Barat dan undangan
lainnya. (wt/Sy)</div>

Kmisi V DPRD Sumbar ,Dispora Dan biro hukum bahas Ranperda Kepemudaan

Realitakini.Com – sumbar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, melalui Komisi V, melakukan Hering bersama mit...

Wali Nagari dari Kabupatean Sijunjung berkunjung ke DPRD Sumbar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWVoW0ez4vZ9dILyY7TRAJW2qHQP9c34zu1jmOo-7Xx97FL58hQ3UNEvG9uJnFC9BTFgcTuMIv6rk1_HpYdFRZDW84BKQNYepsoLssBp6GDU0jKQaZLMmk1RNgoyVAo8oYlVl4WjEy1S8/s1600/kabupaten+sijunung.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWVoW0ez4vZ9dILyY7TRAJW2qHQP9c34zu1jmOo-7Xx97FL58hQ3UNEvG9uJnFC9BTFgcTuMIv6rk1_HpYdFRZDW84BKQNYepsoLssBp6GDU0jKQaZLMmk1RNgoyVAo8oYlVl4WjEy1S8/s320-rw/kabupaten+sijunung.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.Com-Sumbar </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Beberapa Orang Wali Nagari  dari Kabupatean Sijunjung berkunjung ke DPRD Sumbar Rabu (25/10)..Kedatangan mereka di sambut oleh ketua komisi satu  dan beberapa orang yang masuk daerah pemilahan  Sijunjung ,Dhamasraya ,Sawahlunto,Tanah Datar,Padang Panjang. Kedatanagn mereka Ke DPRD Sumbar karena banyaknya tekanan dan ancaman  yang mereka rasakan  terhadap penggunaan dana desa, membuat Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Nagari Aie Angek, Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung beserta Anggota, mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Walinagari harus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terutama dari daerah pemilihan terkait untuk memacu pembangunan wilayahnya. Kebutuhan pembangunan hendaknya disampaikan melalui proposal sehingga dapat diakomodir dan menjadi pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Beberapa orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari Kabupaten Sijunjung mengemukakan hal itu saat menerima perwakilan masyarakat dan pemerintahan nagari Aia Angek Kecamatan Sijunjung, “Asalkan kita berjalan di rel dan aturan yang ada, Wali Nagari dan aparatur pemerintahan jangan takut untuk menggunakan dana desa. Apalagi sekarang sudah ada tenaga pendamping desa, jalinlah kerjasama yang baik dengan mereka,” kata Sabrana selaku Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat, sekaligus dari Fraksi Gerindra.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sabrana menambahkan, jangan pernah merasa takut untuk menggunakan dana desa tersebut, semua akan berjalan lancar dan usahakan jangan ada silpa. Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat pun ikut bertanggungjawab terhadap realisasi kegiatan dari Pemerintahan Nagari.Selain itu Sabrana juga berharap agar Tim Pengelola Kegiatan (TPK) proaktif dalam mengejar dana bantuan keuangan khusus untuk nagari ke Pemerintah Kabupaten, dan bantuan tersebut bersifat usahakelola (tidak dipihakketigakan), sehingga dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat dan dapat menambah penghasilan masyarakat nagari tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Dan kami juga mengharapkan pada Pemerintahan Nagari dan BPN untuk meningkatkan SDM, sering-seringlah berkunjung, bintek sehingga kita tidak takut lagi menggunakan dana desa tersebut,” tandasnya (Wt)</div>

Wali Nagari dari Kabupatean Sijunjung berkunjung ke DPRD Sumbar

Realitakini.Com-Sumbar Beberapa Orang Wali Nagari dari Kabupatean Sijunjung berkunjung ke DPRD Sumbar Rabu (25/10)..Kedatangan mereka...

Zulhardi Z. Latif : Pokir Dewan Silpa Rp20,8 M Janji DPRKPP Belum Direalisasikan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzWs1FKFqKQh-AybymdzVt-ht83_KdjOlMN0WbM95vpSPgR9a9qzbSSl_hkq0iF3hCPqD85TlvBCxQUCUlQup-jC4II_Tq250K_Vj-YduQq0oAdRidAk8q8tIu_-kAU3k-rZymHP3eDKk/s1600/pokir.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzWs1FKFqKQh-AybymdzVt-ht83_KdjOlMN0WbM95vpSPgR9a9qzbSSl_hkq0iF3hCPqD85TlvBCxQUCUlQup-jC4II_Tq250K_Vj-YduQq0oAdRidAk8q8tIu_-kAU3k-rZymHP3eDKk/s320-rw/pokir.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.Com-Padang, </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup DPRD Kota Padang, Zulhardi Z.Latif menyatakan sangat kecewa atas laporan dan pengakuan yang disampaikan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Padang terkait pokok – pokok pikiran (Pokir) DPRD yang menjadi program di dinas terkait namun tidak terealisasikan, malah terjadi Silpa hingga Rp. 20,8 Miliar pada Oktober 2017 ini.Zulhardi Z. Latif mengatakan ada 1 Pokir di dapil nya yang berada pada paket 9 No 17 yang berlokasi di RW 1 menuju RW 3 (dalam hal pengerasan jalan,red) di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji. Ini telah dimasukkan dan menjadi program di DPRKPP dan malah sudah ditenderkan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Namun dari hearing kita kemarin bersama dinas terkait dikatakan untuk paket 9 No 17 ini sudah di laksanakan, namun kenyataannya tidak ada sama sekali. “Jangankan satu truk kerikil masuk ke lokasi, satu kerikil saja tidak sampai ke lokasi tersebut,” ujar Zulhardi yang lebih akrab disapa Buya ini, Selasa (24/10).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Nah ini kan jelas tidak dikerjakan kemana dibawanya, apakah ini dipindahkan ke tempat lain atau bagaimana. Kalau dipindahkan ke lokasi lain, itu kan tidak masuk dalam perencanaan yang sudah dibahas dan ini sudah jelas OPD nya salah, kenapa seenaknya memindahkan begitu saja tanpa persetujuan terlebih dahulu,” tegasnya.Apalagi sekarang ini sudah e -planing, jadi kegiatan atau program itu sesuai dengan yang telah diusulkan tidak boleh naik di jalan. Tidak benar seenaknya saja jika dipindah-pindahkan apa yang telah disepakati dalam pembahasan, yaitu yang akan dilaksanakan, tidak seenaknya main pindahkan saja,”pungkasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kalau tidak dilaksanakan uangnya dikemanakan. Apakah dikembalikan?, jika iya, berarti kan program di paket 9 No 17 itu jelas belum dilaksanakan. Kenapa dikatakan sudah dan ini jelas-jelas disampaikan dalam hearing Komisi III bersama empat OPD kemarin, yakni Dinas PU, DPRKPP, Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan Kota Padang,” sebutnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurutnya itu hanya baru satu paket nomor 9 saja yang baru ketahuan, sementara ada 1 hingga 13 paket. Juga diketahui katanya di paket 11 juga terjadi gagal tender, sementara disana ada anggaran sekitar Rp2,8 Miliar, apa-apa saja pekerjaan yang ada di paket 11 ini apakah ada yang urgent yang betul perlu untuk masyarakat sementara kenapa tidak dilaksanakan, kenapa gagal tender untuk paket 11 ini, katanya. Zulhardi juga mengungkapkan untuk di bulan Oktober ini saja di DPRKPP sendiri itu sudah terjadi Silpa Rp20,8 Miliar, apalagi nanti di Desember 2017 datang, itu bisa saja meningkat menjadi Rp40 Miliar yang tidak terselesaikan. Tentunya ini sangat kita sayangkan sekali. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara kita di DPRD telah menganggarkan dan itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Kenapa tidak bisa realisasikan, sementara masyarakat tentunya sudah berharap-harap seperti drainasenya untuk diperbaiki, jalan lingkungan, betonisasi dan segala macamnya.Dalam masalah ini tambah Zulhardi, kita dari Komisi III sudah meminta DPRKPP untuk segera menyerahkan seluruh daftar paket 1 sampai 13 tersebut yang akan kita awasi satu-persatu. Apakah kegiatan-kegiatan dalam paket-paket tersebut sudah dilaksanakan apa belum. Kita tidak mau dibohongi lagi seperti kejadian pada paket 9 No 17 yang katanya sudah dilaksanakan namun nyatanya nihil.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ini hanya baru satu objek saja yang baru ketahuan. Bisa saja terjadi pada paket-paket yang lainnya, pada pokir-pokir anggota dewan yang lainnya yang anggarannya sudah masuk di OPD terkait. Nantinya letak data dari paket-paket ini akan kita serahkan pada anggota dewan di dapil mereka masing-masing untuk melakukan pengecekan pada paket-paket ini, apakah sudah dikerjakan apa belum.Kita bukan saja mengawasi untuk pokir itu saja akan tetapi seluruh program Pemko Padang yang bisa saja tergabung dalam paket 1 hingga 13 ini yang akan kita cek seluruhnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Jadi saya harap OPD terkait jangan main-main untuk hal ini, karena ini adalah uang rakyat yang kita gunakan untuk bangunan Kota Padang agar lebih baik kedepannya,” ungkap politisi Golkar itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana, DPRKPP diminta harus segera merealisasikan pengerjaan betonisasi jalan lingkung yang anggarannya dari pokir-pokir anggota dewan. Ia melihat saat ini persoalan jalan melalui pokir dewan banyak yang belum tuntas dan selesai, sehingga kekecewaan warga terhadap anggota dewan muncul akibat persoalan ini. Jangan kami yang jadi disalahkan, jadi kekecewaan masyarakat. Kepada Pemko Padang melalui pihak terkait harus segera menyelesaikan hal ini,” tegas Wahyu yang juga Ketua DPD Golkar Padang itu,</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara Norman Kabid Perumahan DPRKPP Padang saat dikonfirmasi melalui selulernya mengatakan, bahwa untuk paket – paket pengerjaan di DPRKPP masih ada yang sedang berjalan dan enam paket terkontrak pertama sudah selesai pengerjaannya. Untuk yang di Kelurahan Korong Gadang ia menyebutkan itu sudah selesai pelaksanaannya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Sementara Silpa yang disebut sebesar Rp20,8 miliar itu tambah Norman, bukanlah sebanyak itu, kemarin saat hearing itu hanya baru hitungan – hitungan kasarnya saja, tidak ada Silpa sebesar itu,” ungkapnya. (TS/Wt*)</div>

Zulhardi Z. Latif : Pokir Dewan Silpa Rp20,8 M Janji DPRKPP Belum Direalisasikan

Realitakini.Com-Padang, Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup DPRD Kota Padang, Zulhardi Z.Latif menyatakan sangat k...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama