Realita Kini

Sidang Perdana, Setya Novanto "Mogok" Bicara Di Hadapan Hakim

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAho3bE_5vzx9bLspznuNBwOHkCGTe8pk_VBqszLcXQyvsbhx6HtoTVC0g8yu7yeB9uK_7pjoTNhthe3h_uazEbuuBQSNb3ktbgUCcKBUpHAyf-ByhLrfrIAM9G40mnzSBtSGSczF8GCY/s1600/Novanato.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAho3bE_5vzx9bLspznuNBwOHkCGTe8pk_VBqszLcXQyvsbhx6HtoTVC0g8yu7yeB9uK_7pjoTNhthe3h_uazEbuuBQSNb3ktbgUCcKBUpHAyf-ByhLrfrIAM9G40mnzSBtSGSczF8GCY/s320-rw/Novanato.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.Com-- Jakarta </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Mantan Ketua DPR Setya Novanto "mogok" bicara di hadapan hakim persidangan saat menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektroni.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Nama saudara? Nama saudara? Nama saudara? apakah saudara terdakwa bisa mendengarkan pertanyaan saya?" tanya ketua majelis hakim Yanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.(13/12/)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Namun, Setnov yang duduk di kursi terdakwa hanya terduduk dan tidak bergeming. Padahal saat masuk ke sidang ia tampak mampu berjalan, bahkan melewati istrinya Deisti Astriani Tagor yang duduk di kursi penonton.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Penuntut umum, apakah terdakwa terlebih dahulu diperiksa dokter sebelum ke sini?" tanya hakim Yanto yang juga ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Sebelum ke persidangan ini sudah diperiksakan oleh dokter karena benar tadi pagi terdakwa mengeluh sakit, tapi setelah dicek sakit terdakwa bisa menghadiri persidangan dengan tekanan darah 110/80 dan nadi kuat. Kami juga bawa dokter yang memeriksa terdakwa tadi pagi dan 3 dokter yang eksaminasasi sehari sebelumnya," kata jaksa penuntut umum KPK Irene Putri.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Saudara didampingi penahsihat hukum? Sekali lagi apakah saudara didampingi penasihat hukum?" tanya hakim Yanto.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Iya yang mulia," jawab Setnov.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Penasihat hukum Setnov yang antara lain terdiri dari Maqdir Ismail, Firman Wijaya dan advokat lainnya lalu menunjukkan identitas di mereka ke hakim.</div>
<div style="text-align: justify;">
"Dokter yang memeriksanya ada? Bisa dihadirkan di sini?" tanya hakim Yanto.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Ada yang mulia, kepada dr Johanes Hutabarat kami persilakan memasuki ruang persidangan," kata jaksa Irene.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dr Johanes Hutabarat adalah dokter yang bertugas di rumah tahanan KPK.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Betul saya memeriksa terdkawa tadi pagi pukul 08.00 WIB, waktu ada pemeriksaan tadi terdakwa dapat menjawab dengan lancar," ujar Johanes.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Baik saya coba kembali menanyakan identitas terdakwa? apakah saudara mendengarkan saya? Saya ulangi lagi nama saudara? Apakah saudara mendengarkan saya? Bagaimana saudara Penuntut Umum?" tanya hakim Yanto.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Terima kasih yang mulia kami juga sudah berkonsultasi selain dokter Johanes juga dengan dokter RSCM mengenai kondisi terdakwa dalam keadaan sehat dan layak sidang.Keluhannya tadi yang bersangkutan itu diare 20 kali, namun dari laporan pengawal di rutan, sepanjang malam hanya 2 kali yaitu pukul 23.00 dan 02.30 jadi hanya 2 kali dan tidur dari pukul 20.00 dan tidur sampai tadi pagi jadi kami minta sidang tetap dilanjutkan," kata jaksa Irene.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Setya Novanto dan pengacaranya sedang mengajukan gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan. Sidang perdana berlangsung pada Kamis (7/12) dan putusan akan dibacakan pada Kamis (14/12) sore.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berdasarkan pasal 82 ayat 1 huruf (d) UU 8 tahun 1981 KUHAP disebutkan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan praperadilan tersebut gugur. Berdasarkan Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 pengertian "perkara sudah mulai diperiksa" adalah saat pokok perkara disidangkan.(FJ*)</div>

Sidang Perdana, Setya Novanto "Mogok" Bicara Di Hadapan Hakim

Realitakini.Com-- Jakarta Mantan Ketua DPR Setya Novanto "mogok" bicara di hadapan hakim persidangan saat menjalani sidang pe...

Langka : Kontraktor Gunakan Gas 3kg Untuk Melas Jembatan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuOQOliw98kvukmhNKIfCpJR06X_zi4ChyL4zIwm25OJtikzF9frvnSvaUYynGO6bG4U2MWJQjIFKk5U-u4jPJ3F7J8_wQlBzxCF5Vs6oCsU9k3X_wisDFn9IERYcjxgmnIOPCMkNVC-Q/s1600/gas.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuOQOliw98kvukmhNKIfCpJR06X_zi4ChyL4zIwm25OJtikzF9frvnSvaUYynGO6bG4U2MWJQjIFKk5U-u4jPJ3F7J8_wQlBzxCF5Vs6oCsU9k3X_wisDFn9IERYcjxgmnIOPCMkNVC-Q/s320-rw/gas.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.Com-Jambi  </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Langkanya Gas 3 kg telah mengugah hati bebrapa klngan pemerinta termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Drs.H.M. Dianto, M,Si menyatakan tim satgas pangan telah turun ke lapangan pantau kelangkaan gas 3 kg. Pernyataan ini disampaikan Sekda pada sesi wawancara usai membuka  Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (Rakor TPID) Provinsi Jambi dalam rangka Mengantisipasi Kenaikan Harga dan Menjaga Ketersediaan Stok Pangan dalam Menyambut Hari Besar Natal dan Tahun Baru, Rabu (13/12), bertempat di Ruang Dara Jingga Bapedda Provinsi Jambi. Hadir pada rakor ini Kepala BI Perwakilan Jambi V.Carlussa, Kepala Bulog Jambi, perwakilan OJK.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sekda menyampaikan bahwa berdasarkan berita resmi  statistik BPS bulan November 2017  saat ini inflasi bulanan Kota Jambi sebesar 0,31%. Sedangkan inflasi tahunan cukup terkendali 1,17 %. Inflasi di Kota Jambi terjadi pada 4 (empat) kelompok pengeluaran barang dan jasa. Urutan pemicu inflasi utama yaitu bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok/tembakau, perumahan, air/listrik, gas dan bahan bakar, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olah raga, transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Salah satu yang perlu disikapi yaitu gas 3 Kg, karena ternyata setelah Tim Satgas Pangan turun ke lapangan ada beberapa hal yang ditemui, tim sudah masuk ke Tebo, Bungo, dan Batanghari, ternyata di pasaran memang awalnya adanya kelangkaan gas 3 Kg, ternyata setelah dicek pengguna itu adalah dari masyarakat atau pihak yang tidak berkompeten menggunakannya, contoh misalnya ada kontraktor membangun jembatan dan menggunakan gas 3 Kg untuk mengelas, ada rumah makan besar juga menggunakan itu, padahal gas 3 Kg ini kan untuk masyarakat miskin, pedangang kecil, pedagang gerobak keliling, tetapi digunakan oleh pihak yang tidak masuk kategori yang harus disubsidi dan kami memantau gas sudah masuk ke Merangin cukup banyak masuk menyalurkan gaas. Kalau ini dilaksanakan terus oleh Pertamina oleh pengecer dan sepakat digunakan oleh masyarakat yang bersubsidi ini nanti akan cukup, di lapangan nanti akan kita minta kawal dengan pihak kepolisian agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan  ataupun penyalahgunaan pembelian gas 3 kg ini,” ujar Sekda.</div>
<div style="text-align: justify;">
Sekda mengatakan, Rakor TPID ini sangat strategis karena di beberapa daerah  menjadi psikologis pasar adanya kecenderungan kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan, adanya peningkatan permintaan dan keterbatasan pasokan. “Memang sudah menjadi suatu trend  ketika menghadapi hari besar keagamaan dan sebentar lagi Natal dan Tahun Baru kecenderungan pasar tidak hanya di kita tetapi Provinsi di Indonesia mengalami kenaikan harga,  faktor-faktor penyebab terjadinya kenaikan harga adalah gagal panen, gangguan distribusi, penimbunan/spekulan, kenaikan biaya transportasi, dan pengurangan kuota (BBM dan gas),”ungkap Sekda.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sekda juga mengemukakan, pemerintah telah melakukan kebijakan stabilisasi harga yaitu dengan melakukan operasi pasar bahan pokok (Perindag, Ketahanan Pangan, Bulog), percepatan penyaluran rastra (Bulog, Dinas Sosial), pengadaan daging beku (Bulog), operasi  pasar gas 3 Kg (Pertamina), sidak ke distributor, agen dan pangkalan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Beberapa waktu yang lalu telah kami lakukan penyaluran 3 komoditi ke pasaran yaitu beras, gula dan minyak, tujuannya untuk mengantisipasi dan menyikapi gejolak harga di pasaran menjelang Natal dan Tahun Baru, dan kita juga perlu menyikapi beberapa isu aktual yang saat ini berkembang yaitu adanya cuaca ekstrim yang nantinya berpengaruh pada hasil panen, gangguan transportasi (cuaca, longsor, dan banjir),” tutur Sekda. ( wt*/hms)</div>

Langka : Kontraktor Gunakan Gas 3kg Untuk Melas Jembatan

Realitakini.Com-Jambi Langkanya Gas 3 kg telah mengugah hati bebrapa klngan pemerinta termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jamb...

Ranperda Kepemudaan Merupakan Hak Usul Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3d_Nmo9aK5n3MjsePh3IFd1j5JM4syoINslpF8jixdRuVcXUxmPcOcFAvf2A1360twgijOyvSb4u5gGIY1DQf8-2zPi0lw3QJF0RvNJCs-WzviKxicSfbSk45JDVWHlm2RFVC7FdAjrE/s1600/hdn.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3d_Nmo9aK5n3MjsePh3IFd1j5JM4syoINslpF8jixdRuVcXUxmPcOcFAvf2A1360twgijOyvSb4u5gGIY1DQf8-2zPi0lw3QJF0RvNJCs-WzviKxicSfbSk45JDVWHlm2RFVC7FdAjrE/s320-rw/hdn.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.com- sumbar</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Pemuda merupakan tonggak estapet pembangunan bangsa yang harus dibekali dengan pembinaan agar memiliki kompetensi yang memadai. Pemerintah harus hadir untuk itu,” katanya. Pemuda merupakan tonggak estapet pembangunan bangsa yang harus dibekali dengan kompetensi yang memadai, oleh sebab itu Pemerintah diharapkan dapat lebih maksimal dalam melakukan pembinaan Organisasi Kepemudaan (OKP).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Harapan itu disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kepemudaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Hidayat, dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda Kepemudaan, Rabu (13/12).“Ranperda Kepemudaan merupakan hak usul prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) tahun 2017. Perda tersebut digagas dengan tujuan menjadi payung hukum dalam melakukan pembinaan untuk memaksimalkan potensi generasi muda.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Disebutkan Hidayat, dengan adanya payung hukum untuk kegiatan kepemudaan, diharapkan generasi muda dapat lebih terayomi dalam mengembangkan potensi, dan minat guna mendapatkan kompetensi yang memadai sebagai generasi penerus bangsa ke depan.Hidayat menambahkan, penyusunan Perda Kepemudaan mempedomani Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2009, dimana ada beberapa hal yang menjadi tanggungjawab pemerintah yaitu, peningkatan wawasan dan pemberdayaan. Tanggungjawab tersebut harus dilaksanakan sebagai bukti hadirnya pemerintah untuk masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Peningkatan wawasan kepemudaan terutama ditujukan untuk menyelamatkan generasi muda dari berbagai pengaruh buruk seperti narkoba, seks bebas dan penyakit masyarakat lainnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Melalui pengembangan wawasan ini akan bisa dilakukan pemberdayaan generasi muda untuk melakukan berbagai kegiatan positif dan menunjukkan kompetensi diri,” kata Hidayat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Banyak hal yang dituangkan di dalam Perda tersebut, terutama dalam mendukung kegiatan kepemudaan. Tujuannya adalah agar bisa semakin memacu generasi muda dalam menunjukkan eksistensi diri dan meningkatkan prestasi.Tidak ketinggalan juga, di dalam Perda tersebut juga dicantumkan aturan mengenai pendanaan oleh pemerintah melalui hibah dan bantuan sosial. OKP di Sumatera Barat menurutnya cukup banyak dan itu menjadi potensi yang tidak boleh disia-siakan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda Kepemudaan tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim, dan Didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Banno, Darmawi, Guspardi Gaus dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit beserta undangan lainnya. (Wt/S)</div>

Ranperda Kepemudaan Merupakan Hak Usul Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat

Realitakini.com- sumbar Pemuda merupakan tonggak estapet pembangunan bangsa yang harus dibekali dengan pembinaan agar memiliki kompetens...

Wakil Walikota Makasar Syamsu Rizal Undang IKM Sapayuang.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzXfDco-JFeI7xQ-vjBuByaljnFVbdLaGmGkA4KvcBrzl0CNrGQ-zyJBFs8SKb8CdQSmyzerJvyBhn88HxWtKcFkmANoSolRX-ajE9pP0i79pwG2FM-Ia7WRBhHox7qdRnmpZ_hyNacWk/s1600/Ri.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzXfDco-JFeI7xQ-vjBuByaljnFVbdLaGmGkA4KvcBrzl0CNrGQ-zyJBFs8SKb8CdQSmyzerJvyBhn88HxWtKcFkmANoSolRX-ajE9pP0i79pwG2FM-Ia7WRBhHox7qdRnmpZ_hyNacWk/s320-rw/Ri.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realiatakini.com-Tanah Datar </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Di sela-sela acara City Sanitation Summit XVII di Makasar, Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma memenuhi undangan silaturahmi Wakil Walikota Makasar Syamsu Rizal di rumah dinas, Selasa malam (12/12).Silaturahmi ini tidak hanya dengan Wakil Walikota beserta keluarga, juga dihadiri puluhan perantau Minang yang tergabung dalam Ikatan Masyarakat Minang (IKM) Sapayuang. Wabup Zuldafri dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas undangan yang diterima bersama Wakil Walikota Solok Reiner, Wakil Walikota Payakumbuh Erwin Yunaz, Sekda Kota Padang Asnel.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Saya merasa terhormat diundang ke sini bersilaturahmi sekaligus merasa bangga kepada pak Wawako Syamsu Rizal yang juga Rang Sumando punya kepedulian tinggi terhadap masyarakat Minang di Makasar," sebut Zuldafri.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Tertumpang harapan kepada Bapak Syamsu Rizal supaya masyarakat Minang Makasar bisa terus berkontribusi positif untuk pembangunan kota Makasar," kata Zuldafri lagi.Kepada perantau, Zuldafri juga berpesan untuk berpegang teguh kepada falsafah di mana bumi di pijak, di situ langit dijunjung. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Jadilah warga Makasar yang baik dan produktif, perkuat silaturahmi sesama serta tetap jalin komunikasi dengan kampung halaman,” pesan Zuldafri. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebelumnya Wakil Kota Makasar Syamsu Rizal dalam sambutannya mengatakan ucapan terima kasih atas dipenuhi undangannya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Di sela-sela acara City Sanitation Summit yang berlangsung, kepala daerah asal Sumbar berkenan hadir dalam acara silaturahmi dengan kami serta bisa bertemu dengan perantau Minang di Makasar" ucap Syamsu yang juga didampingi Ny. Melia Syamsu asal Bukittinggi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kedatangan bapak-bapak menjadi obat rindu kami terhadap kampung halaman," sebut Syamsu mewakili perantau dan Syamsu dikenal sangat dekat perantau-perantau Minang.Lebih lanjut Syamsu mengatakan saat ini lebih dari 1.000 warga Minang yang menetap di Makasar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kalau ada orang Minang yang baru datang ke Makasar, kita ajak bergabung ke IKM Sapayuang agar tidak merasa jauh dari kampung halaman," sebut Syamsu yang mengatakan sudah beberapa kali ke Sumatera Barat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kota Makasar milik semua masyarakat Indonesia, kita ingin seluruh warganya merasa nyaman dan aman," tegas Syamsu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara Ketua IKM Sapayuang Syauqi mengatakan IKM Sapayuang sudah terbentuk semenjak tahun 1960, salah satu pendirinya orang tua ibu Mufidah Jusuf Kalla yang juga mertua Bapak Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kita dalam waktu dekat akan mengadakan acara milad IKM ke 57 dengan beberapa agenda dan ini mendapat dukungan pak Syamsu Rizal," sebut Syauqi yang berasal dari Malalo Batipuh Selatan.</div>
<div style="text-align: justify;">
Bapak Armen asal Payalaian X Koto yang sudah merantau 46 tahun membenarkan kepedulian dan kedekatan Wakil Walikota Syamsu Rizal dengan perantau Minang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Bisa dikatakan, Pak Syamsu Rizal sumando ninik mamak, jadi pelindung dan pengayom masyarakat Minang di Makasar" tutup Armen. (Humas/wt)</div>

Wakil Walikota Makasar Syamsu Rizal Undang IKM Sapayuang.

Realiatakini.com-Tanah Datar Di sela-sela acara City Sanitation Summit XVII di Makasar, Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma memenuh...

Presiden Jokowi: Penegakan Hukum Selamatkan Uang Negara Sebesar Rp 3,55 Triliun.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgU88Wu8sYYRN3jouFxSQOgK7U8EXGnDG-XgmmT2CDMDUuGC3Bk37phdf1LViEkqb1NGpd2Rtz6YxXhyphenhyphenSOTdVsk7Tpp3z-UNQUYxpN4MxOKPb1cx7PBPEFElshORFBB5fOt_gnRPR3SI5U/s1600/jJOKOWI.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgU88Wu8sYYRN3jouFxSQOgK7U8EXGnDG-XgmmT2CDMDUuGC3Bk37phdf1LViEkqb1NGpd2Rtz6YxXhyphenhyphenSOTdVsk7Tpp3z-UNQUYxpN4MxOKPb1cx7PBPEFElshORFBB5fOt_gnRPR3SI5U/s320-rw/jJOKOWI.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.Com- Jakarta </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, langkah penegakan hukum terhadap kasus korupsi merupakan langkah penting dalam pemberantasan korupsi. Sesuai data yang diperolehnya, tahun 2016-2017, menurut Presiden, penegakan hukum telah bisa menyelamatkan uang negara dari tindak korupsi sebesar Rp 3,55 triliun.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Presiden bahkan meyakini, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling aktif dalam penegakan hukum untuk kasus korupsi. Hal ini dibuktikan, sejak tahun 2004 sampai sekarang ada 12 gubernur yang ditangkap karena korupsi. Selain itu, ada  64 bupati dan walikota juga ditangkap karena korupsi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Belum pejabat-pejabat, baik gubernur BI kalau tidak keliru ada 2 (dua). DPR/DPRD, saya enggak ngitung. Dan mayoritas adalah kasus penyuapan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2017 dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Ke-12 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN, di ruang Birawa Hotel Bidakara, Pancoran, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (11/12) pagi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Namun demikian, Presiden mengaku heran karena dari waktu ke waktu, pejabat yang ditangkap dan yang dipenjara karena kasus korupsi ini masih terus ada.  “Ini berarti bahwa tidak bisa disangkal lagi bahwa upaya pencegahan korupsi harus terus kita lakukan lebih serius,” ujarnya.Presiden menilai, tidak bisa ditunda lagi bahwa sistem pemerintahan, sistem pelayanan, sistem administrasi semua harus dibenahi, semua harus diperbaiki, termasuk juga pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi harus ditingkatkan dan terus ditingkatkan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Salah satu strategi pencegahan korupsi yang ditekankan pemerintah, menurut Presiden Jokowi, adalah pentingnya deregulasi. Ia menegaskan, bahwa regulasi yang melindungi kepentingan publik, yang melindungi kepentingan masyarakat itu sangat-sangat penting.Tetapi diakui Presiden, setiap regulasi itu seperti sebuah pisau bermata dua. “Setiap aturan, setiap izin, dan setiap persyaratan mempunyai potensi untuk bisa menjadi objek transaksi objek korupsi,” ungkapnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Menteri Kesehatan Nila F. Moloek. (Sumber : Sekretariat Presiden/PN/*)</div>

Presiden Jokowi: Penegakan Hukum Selamatkan Uang Negara Sebesar Rp 3,55 Triliun.

Realitakini.Com- Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, langkah penegakan hukum terhadap kasus korupsi merupakan langkah ...

Bank Nagari syariah termasuk Para Pemenang Anugerah Syariah Republika 2017

<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4xtqIBVQ7lw7IgYebBmvkB_Rk0nppp5x19Fnc-xYH9DZjx0wdev2LX769HqPuMtpMxoynOOHlaeHpFAR0WJVVcYaKZAwLYvYyrsXrCCllAIOSWu8Goklx9-3d-fgy1NNOXuDQ4-akPn0/s1600/Sariah.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4xtqIBVQ7lw7IgYebBmvkB_Rk0nppp5x19Fnc-xYH9DZjx0wdev2LX769HqPuMtpMxoynOOHlaeHpFAR0WJVVcYaKZAwLYvYyrsXrCCllAIOSWu8Goklx9-3d-fgy1NNOXuDQ4-akPn0/s320-rw/Sariah.jpg" width="320" /></a></div>
<b> <span style="text-align: center;">Realitakini..com –Sumbar </span></b><br />
<div style="text-align: justify;">
Anugerah Syariah Republika (ASR) 2017 memberikan penghargaan kepada insan syariah dan institusi syariah di Indonesia. Acara yang baru dihelat pertama kali ini diselenggarakan di Hotel JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (6/12).ASR 2017 membagi penghargaan ke dalam sejumlah kategori, yakni kategori perbankan, asuransi, financial technology (fintech), dan tokoh syariah/keuangan syariah. Untuk perbankan dibagi lagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU), aset, dan perbankan daerah dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah (BPD).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Berikut ini adalah para pemenang ASR 2017. Kategori Asuransi Inovasi Terbaik diraih oleh Asuransi Prudential Syariah.Bank Syariah dengan aset Rp 10 triliun sampai Rp 30 triliun kategori Kinerja Terbaik diraih oleh BNI Syariah, serta kategori Kinerja dan Inovasi Terbaik juga diraih oleh BNI Syariah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bank Syariah aset di atas Rp 30 triliun kategori Kinerja Terbaik diraih oleh Bank Syariah Mandiri, dan kategori Inovasi Terbaik Bank Muamalat.Kategori Unit Usaha Syariah (UUS) BPD dengan Kinerja Terbaik diraih oleh UUS Bank Nagari; Inovasi Terbaik diraih olah UUS Bank NTB; serta Kinerja dan Inovasi Terbaik diraih oleh UUS Bank Jateng.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Tak ketingalan  Bank Nagari Syariah sumbar juga mendapat penghargaan kategori UUS  di mana penghargaan tersebut di terima lansung direktur kredit sariah Bank Nagari Dendri yag serahkan oleh pimpinan redaksi  republika irfan junai  Selain itu, Republika juga memberikan Penghargaan Khusus. Kategori Penghargaan khusus bank yang sukses melakukan konversi dari bank konvensional ke syariah diberikan kepada Bank Aceh Syariah. Kemudian Penghargaan khusus bank yang sukses melakukan spin off dari bank konvensional ke syariah diraih oleh Bank BJB Syariah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Penghargaan khusus Manajer Investasi murni syariah pertama diberikan kepada Paytren Aset Manajemen. Penghargaan khusus Fintech yang berakad syariah diberikan kepada Amartha Mikro Fintek. Pada kategori UUS Bank Umum dengan Kinerja Terbaik diraih oleh BTN Syariah; Inovasi Terbaik diraih oleh CIMB Niaga Syariah; serta Kinerja dan Inovasi Terbaik juga diraih oleh CIMB Niaga Syariah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kategori selanjutnya, Bank Syariah Inovasi Terbaik kategori BUKU 2 - 3 dengan aset di bawah Rp 10 triliun diraih oleh BTPN Syariah. Serta Bank syariah inovasi terbaik kategori BUKU 2 - 3 dengan aset di atas Rp 10 triliun sampai Rp 30 triliun diberikan kepada BNI Syariah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Penghargaan Bank Syariah dengan Aset di bawah Rp 10 Triliun, kategori Bank Syariah Kinerja Terbaik diberikan kepada BTPN Syariah, serta kategori Bank Syariah Kinerja dan Inovasi Terbaik juga diraih oleh BTPN Syariah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Penghargaan Bank Syariah Terandal diraih oleh BRI Syariah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Serta kategori terakhir yakni Tokoh Ekonomi Syariah diberikan kepada Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo. [Wt/republika]</div>

Bank Nagari syariah termasuk Para Pemenang Anugerah Syariah Republika 2017

Realitakini..com –Sumbar Anugerah Syariah Republika (ASR) 2017 memberikan penghargaan kepada insan syariah dan institusi syariah di...

Jemput Aspiras Masyarakat , Anggota Dapil VI DPRD Sumbar Lakukan Reses Sijunjung ,Sawahlunto

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguad_1XjarpDUYrFXOz7dA64msBWWIeDTnzu0aJQ7khl_2ZOYgQCah9AobTOYumdRafxVINM2Y5HkVZB6aW8L-gknQS0D14wQoJsd9pL3_UFzVY8prldYA-NTML6QJ5hDt7Xs5PXQdybY/s1600/Kunker+S.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguad_1XjarpDUYrFXOz7dA64msBWWIeDTnzu0aJQ7khl_2ZOYgQCah9AobTOYumdRafxVINM2Y5HkVZB6aW8L-gknQS0D14wQoJsd9pL3_UFzVY8prldYA-NTML6QJ5hDt7Xs5PXQdybY/s400-rw/Kunker+S.jpg" width="400" /></a></div>
<b>Realitakini.Com – Sawahlunto</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat terus berupaya menjemput aspirasi masyarakat daerah pemilihannya, untuk mengetahui dan mendengar secara lansung aspirasi masyarakat Anggota DPRD  Dapil VI melakukan untuk mengetahui dan Reses ke  Kabupaten sijujung dan sawah lunto  senin 11/12/2017.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEJ9zwE5I9e5dUJAZXFesnxaqcJAG8a4M8MYcDL7ubiV5_hlmPkJLLs1WRTe14PeUWSXALCIOMT2anjMJ3iyzUhNZw67SyaTfO_erB3jShCw7tm1EwNtaGss9vYPOLk4BQX4fQdkNKGUs/s1600/kunkers2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEJ9zwE5I9e5dUJAZXFesnxaqcJAG8a4M8MYcDL7ubiV5_hlmPkJLLs1WRTe14PeUWSXALCIOMT2anjMJ3iyzUhNZw67SyaTfO_erB3jShCw7tm1EwNtaGss9vYPOLk4BQX4fQdkNKGUs/s320-rw/kunkers2.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Reseskali ini di ikuti oleh semua anggota DPRD  Sumbar yang dari dapil VI dianataranya ,Ir.H.Hendra Irwan Rahim  MM ,Ir.H.Arkadius Dt Intan, Bano  MM,MBA,Darmawi,SE  MM, Buukhari,Dt.tuo,SE,H.Liwandi,SE,MM,Drs.H.Marlis,MM,H.Irraditilah,S.Pt,MarlinaSuswati,H.EvolMoerfiSalfoel,ST,RizantoAlgamar, ,H.Widayatmo,SE Reses ini juga diikuti oleh Bappeda  Sumbar,JonBusafri kabag  perencanaan dinas pendidikan Sumbar, Deviana  dari dinas paririsata sumbar  Lina Marni Kasi promasi,ivestasi pengeolaan hasil dinas peternakan Sumbar,Ir jacki Pratama PPTK penbagaunan jalan  Sijunjung dari dinas PU Penataan  ruang provinsi Sumbar ,Ir ariantaraGumaraGupraPPTK RaPenal jalan Sijujung ,dhamasraya-sawahlunto,rahmat yuhendra ,ST,Msc  kasi rehab pengamanan dan koservasi dari dinas PSDA sumbar  Afridawati dari dinas kelautan dan perikankanan  Sumbar ,Drs.H,Syaril dari dinas sosial provinsi sumbar.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWKE3uN4TPFhsI3pzVZjnAg7zYCl6h3Zl3uT_dwvDArx9Ac9AcdxRaxEkJXcz_cvBAAvL843WkN-c-a22GO6EKpUJjP0yD_sEcxEvjb0zaRTg08J5OWI7xZIeeDaMltb3PjgfhXoPu85k/s1600/bbaru.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWKE3uN4TPFhsI3pzVZjnAg7zYCl6h3Zl3uT_dwvDArx9Ac9AcdxRaxEkJXcz_cvBAAvL843WkN-c-a22GO6EKpUJjP0yD_sEcxEvjb0zaRTg08J5OWI7xZIeeDaMltb3PjgfhXoPu85k/s320-rw/bbaru.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam kunjungan reses ke daerah Kabupatean sijunjung bahwasanya permasalahan yang di keluhkan masyarakat sijunjung melalaui dinas pendidikan adalah  kurangnya saran dan prasana bidang pendidikan   dan Ruang Lokal Baru ( RKB)"Tidak hanya itu saja di daerah  mereka juga mengleluhkan  kurang saluran air untuk mengari sawah masyarakat sehiga mereka tidak bisa meningkatkan hasil panen karean sawah yang mereka kelelo merupakan sawah tadah hujan.  Dan anggota dapil VI juga mengunjungi kantor  wali kota sawahlunto disana anggota Dapil VI juga menamung aspisasui masyakat ,di kota sawah lunto yang mereka  keluhkan masyalah jalan dan juga masahaalah gapura tapal batas daerah anatara kata sawah lunto ,solok ,sawahlunto- dhamasraya,sawahlunto dengan tanah datar.  Dan anagaota dapail VI juga menyerahkan bantua sebesar lima juta rupiah untuk dua nagari yang ada di kecamata kupiten yang terkena dampak banjir kiriman dari daerah solok.(Wt )</div>

Jemput Aspiras Masyarakat , Anggota Dapil VI DPRD Sumbar Lakukan Reses Sijunjung ,Sawahlunto

Realitakini.Com – Sawahlunto Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat terus berupaya menjemput aspirasi masyarakat ...

Kelangkaan Elpiji 3 Kg Akibat Penimbunan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwsavAOhMZu1l_UuvbDFu3HWXPqLMyBElL26Nwnpo1kyTKqpIjl9TIf4yJvbg1c71BMS1NkD1zHJavmeMLv9uh0A-J5wNENpcdJ0vgNnkb2zKGcEFSKKnTWr5RaUj2mMQPaupVs6s3RsA/s1600/elpiji.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="479" height="167" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwsavAOhMZu1l_UuvbDFu3HWXPqLMyBElL26Nwnpo1kyTKqpIjl9TIf4yJvbg1c71BMS1NkD1zHJavmeMLv9uh0A-J5wNENpcdJ0vgNnkb2zKGcEFSKKnTWr5RaUj2mMQPaupVs6s3RsA/s320-rw/elpiji.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.com-Jakarta </b><br />
<div style="text-align: justify;">
 PT Pertamina (Persero) terus menelusur isu kelangkaan Elpiji subsidi 3 kilogram (kg) di sejumlah daerah. Jika ada indikasi penimbunan atau penyimpangan yang dilakukan agen maupun pangkalan Elpiji, maka perusahaan tak segan-segan untuk memecat dan menutup usaha mereka.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Direktur Pemasaran Pertamina, Muchamad Iskandar, mengaku belum menemukan indikasi penyimpangan atau penimbunan sehingga menyebabkan isu kelangkaan tabung melon semakin membesar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Sampai sekarang belum (penimbunan). Jadi indikasinya adalah adanya intensitas kebutuhan masyarakat yang tinggi. Tapi tidak tahu kalau pihak aparat yang menemukan," tegas dia di kantornya, Jakarta, Jumat (8/12/2017).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Iskandar menimbau kepada pelaku usaha yang memanfaatkan peluang dari isu kelangkaan Elpiji 3 kg. Kepolisian pun bergerak untuk mencari penyebab dan menindak tegas jika ada suatu penyimpangan terhadap barang subsidi itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kami musuhin lah, wong masyarakat susah kok ada yang menari di atas kesusahan rakyat. Ada tindakan tegas kalau ada pelaku usaha yang spekulasi," ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam kontrak dengan agen dan pangkalan Elpiji, sambung dia, ada aturan yang menegaskan sanksi bila terjadi pelanggaran. "Di kontrak ada, kalau pelaku (penimbunan) agen, dipecat. Kalau pangkalan, sanksinya sama, akan ditutup (usahanya)," tutur Iskandar. Pertamina mengontrol penyaluran Elpiji 3 kg sampai ke pangkalan. Perusahaan terus mengontrol ketersediaan stok Elpiji, termasuk tabung melon di 135 ribu pangkalan. Stok ini pun dikontrol Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Tapi dari 135 ribu Pangkalan ini punya jaringan berapa ribu lagi pengecer. Kami kontrol stabilisasi harga dan ketersediaan sampai Pangkalan," papar Iskandar(.Devi)</div>

Kelangkaan Elpiji 3 Kg Akibat Penimbunan

Realitakini.com-Jakarta PT Pertamina (Persero) terus menelusur isu kelangkaan Elpiji subsidi 3 kilogram (kg) di sejumlah daerah. Jika ...

Per Desember 2016 Gedung Dan Bangunan Provinsi Sumatera Barat Tercatat Senilai Rp 1,27 Triliun,

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipH0D3gdFZt8eEgpV4SYkqnjtUZzd9PzmWi1ArLObX6Qq9uXkT5ze4O0_nGxnEsIAX5ftj2U0xrvIdZge91B5GjW5XmKtce-r3Cpi7RsuXt2jjtdcIxFdtOA_fHHE7fWGam0syBUjMNOA/s1600/ALI+A.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipH0D3gdFZt8eEgpV4SYkqnjtUZzd9PzmWi1ArLObX6Qq9uXkT5ze4O0_nGxnEsIAX5ftj2U0xrvIdZge91B5GjW5XmKtce-r3Cpi7RsuXt2jjtdcIxFdtOA_fHHE7fWGam0syBUjMNOA/s320-rw/ALI+A.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.Com-Sumbar</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Banno, didampingi oleh Darmawi dan Guspardi Gaus, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Ali Asmar beserta undangan lainnya. Beragendakan rancang peraturan daerah (Payung hukum) untuk pengelolaan aset daerah, agar optimal dalam pemanfaatannya dan meminimalisir kerugian daerah.oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, untuk dibahas dan dijadikan produk hukum.Pengajuan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) tersebut, disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Ali Asmar, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kamis (7/12).Menurut Ali Asmar, selama ini pengelolaan BMD yang merupakan aset daerah sudah terkelola dengan baik.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Ranperda ini ditujukan agar dapat lebih sempurna dan optimal dalam pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah serta menghindari kerugian daerah,” kata Ali Asmar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ranperda tentang Pengelolaan BMD juga dirasa perlu untuk menghindari kerugian daerah akibat penyelewengan penggunaan ataupun karena ketidakjelasan keberadaannya. Dia menyebut, total barang milik Daerah Provinsi Sumatera Barat saat ini tercatat senilai Rp 9.9 triliun.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Data tersebut tercatat per Desember 2016 yang terdiri dari tanah senilai Rp 1,6 triliun,</div>
<div style="text-align: justify;">
peralatan/mesin senilai Rp 723,7 miliar, gedung dan bangunan senilai Rp 1,27 triliun, jalan dan jaringan irigasi Rp 4,5 triliun serta aset lainnya Rp 1,1 triliun dan konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp 656,1 miliar,” terangnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dia menambahkan, sebelumnya sudah ada produk hukum daerah yang mengatur pengelolaan BMD yaitu Perda nomor 6 tahun 2007, namun tidak bisa lagi dijadikan landasan hukum karena adanya perubahan dari pemerintah pusat yang harus disesuaikan oleh pemerintah daerah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Perda Pengelolaan BMD tersebut dipandang akan membawa banyak manfaat. Disamping untuk menjaga dan mengoptimalkan, juga akan memberikan dampak positif kepada penerimaan daerah, karena bisa mendatangkan pendapatan,” ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Perda tersebut nantinya juga akan mengatur secara detail terkait fungsi pengawasan dalam pengelolaan, sistim dan struktur inventarisasi serta lainnya. Diharapkan, dengan regulasi tersebut, ke depan aset pemerintah provinsi Sumatera Barat, akan tertata dan terkelola dengan lebih baik lagi, serta bisa mendatangkan penerimaan daerah untuk kepentingan pembiayaan program pembangunan.</div>
<div style="text-align: justify;">
“Perda tersebut sangat penting, maka dari itu DPRD Provinsi Sumatera Barat menyatakan, memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Ranperda tersebut,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Banno.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Arkadius Datuak Intan Banno menegaskan, barang milik daerah merupakan aset yang harus dipertanggungjawabkan dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang baik sesuai dengan ketentuan.</div>
<div style="text-align: justify;">
Dilanjutkan Arkadius Datuak Intan Banno, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap seluruh aset daerah yang ada. Selanjutnya, melalui Perda yang akan dilahirkan nantinya harus memuat aturan-aturan yang tegas dan jelas sehingga aset daerah tidak hilang begitu saja.Arkadius Datuak Intan Banno menyatakan, sebagai bentuk dukungan terhadap Ranperda tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Barat akan melakukan pembahasan secepatnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
Meski demikian, dalam pembahasan nanti DPRD Provinsi Sumatera Barat akan tetap meneliti secara detail sehingga produk hukum yang dilahirkan bisa diaplikasikan dengan baik.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Pembahasan detail akan ditekankan kepada sistim inventarisasi serta pada pasal yang berkaitan dengan pengawasan agar pengelolaan aset daerah dapat tertata dan bisa mendatangkan pendapatan daerah,” tegasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bersama Ranperda tentang Pengelolaan BMD tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mengajukan Ranperda tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium dan Ranperda tentang perubahan Perda nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Ke tiga Ranperda ini akan dimulai pembahasannya oleh DPRD setempat sesuai dengan tahap pembentukan Perda. (Wt//sy*)</div>
</div>

Per Desember 2016 Gedung Dan Bangunan Provinsi Sumatera Barat Tercatat Senilai Rp 1,27 Triliun,

Realitakini.Com-Sumbar Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumater...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama