Realita Kini

Kami Anggota Dewan Ini Orang Lapau,Tahu“Sosialisasi Pilkada Minim

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwyAzYQ7Z9SNw65ILn-AfMs3Fb-V2bMG5NuoDUSkz1Fz_08SpoMXedC5uSY0JnaHx74qF0ywHT7jsBOV6wd0TlGZF1tDfuGFzfoIe3KtwcXFE4wSCWynYDsMj2ymtkZ_Zpd178cMHXGsY/s1600/TYA.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwyAzYQ7Z9SNw65ILn-AfMs3Fb-V2bMG5NuoDUSkz1Fz_08SpoMXedC5uSY0JnaHx74qF0ywHT7jsBOV6wd0TlGZF1tDfuGFzfoIe3KtwcXFE4wSCWynYDsMj2ymtkZ_Zpd178cMHXGsY/s640-rw/TYA.jpg" width="640" /></a></div>
<b>Realitakini.com-Padang</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Komisi I DPRD Kota Padang melayangkan kritik pedas ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang terkait sosialisasi Pilkada. Padahal, KPU sudah meluncurkan terobosan kreatif dalam sosialisasi agenda pemilu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Salah satu bentuknya adalah pemanfaatan teknologi informasi. Namun Komisi I DPRD masih menilai gagal karena banyak masyarakat Kota Padang yang belum tahu informasi kapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang 2018 digelar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Sosialisasi kami lihat sangat minim. Kami anggota dewan ini orang lapau, sehingga mengetahui kondisi di tengah-tengah masyarakat. Dari bahasa masyarakat masih menanyakan kapan Pilkada akan dilaksanakan,” ujar anggota Komisi I DPRD Kota Padang, Yulisman ketika rapat dengan KPU Kota Padang dan Kesbangpol Kota Padang, Jumat, (19/1/2018).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Rapat kerja tersebut langsung dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Azirwan dan dihadiri Ketua KPU Kota Padang M. Sawati dan Kepala Kesbangpol Kota Padang, Mursalim Nafis.  </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Lucunya, kami juga mendengar adanya tudingan KPU pro ke salah satu calon karena sudah punya basis. Orang Padang sebagian besar sudah cerdas dan pintar, mereka kritis. Untuk itu kami mengharapkan sosialisasi dapat digenjot habis,” cakap Yulisman lagi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua KPU Kota Padang, M. Sawati mengatakan, sudah memikirkannya apa yang disampaikan anggota dewan. Namun jika dimulai dari sekarang dikuatirkan masyarakat akan lupa. Apatah lagi, sosialisasi sudah masuk pada tahap penyelenggaraan saat ini. Terobosan yang telah dilakukan  KPU adalah dengan membuat “Aplikasi Padang Memilih” atau </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“SiPadlih” yang dirancang sebagai jendela informasi seputar pemilu bagi warga Padang. Aplikasi pemilu ini dapat diuduh di kanal play store.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Kota Padang, Sutrisno menjelaskan langkah kreatif pihaknya berdasarkan data riset,  warga Padang yang memanfaatkan media sosial sebagai sumber informasi pemilu mencapai 15,8 persen.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kami juga terinspirasi dari anak-anak muda yang mengikuti kegiatan Jambore Demokrasi di Padang beberapa bulan lalu. Mereka adalah para calon pemilih pemula pada Pilkada 2018,” ujar Sutrisno.</div>
<div style="text-align: justify;">
Ia mengatakan, anak muda yang masih duduk di bangku SLTA mayoritas memang menginginkan informasi kepemiluan disampaikan melalui media sosial. Pemilih pemula ini dalam keseharian akrab dengan gawai.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Media luar ruang, media cetak, dan print tetap kami buat. Namun, sosialisasi melalui media sosial sebisa mungkin kami beri porsi lebih besar,” kata Sutrisno.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk mengakses SiPadlih, kata Sutrisno, warga dapat mengunjungi play store. Di sini tinggal search SiPadlih lalu menguduhnya. Melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis media sosial ini, KPU Padang berharap informasi seputar rencana dan pelaksanaan seluruh tahap Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 viral.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kepala Kesbangpol Padang, Mursalim mengakui pernah terjadi miss komunikasi dengan KPU soal anggaran. Namun akhirnya dicapai kesepakatan dana hibah untuk KPU sebesar Rp.37 Miliar dan pemakaian dana hibah harus dengan RAB (rencana anggaran biaya). (s/w)</div>
</div>

Kami Anggota Dewan Ini Orang Lapau,Tahu“Sosialisasi Pilkada Minim

Realitakini.com-Padang Komisi I DPRD Kota Padang melayangkan kritik pedas ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang terkait sosialisas...

"Pak Presiden” Pilih Susi Atau Kami Rakyatmu Yang Disiksa

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<b style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYcR4zuM13T819LQrppK1dd6buJU_W0QhMT-nnafaPm-Povjqrc4ljrZrr-8aD4hk6npdjLhmZLU0Q_wFxJ-AZmbqUzFxS71-kYIrZvElsHynaFXA_G63HsHlKTB5vbK_kfez15CRiTB8/s320-rw/Susi+p.jpg" width="320" /></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Jakarta </b></div>
<div style="text-align: justify;">
"Pak Presiden mau pilih kami atau cantrang? Mau pilih Susi atau kami rakyatmu yang disiksa menterimu?" penggalan kalimat itu menggema dalam komando aksi di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/1). Puluhan ribu nelayan daerah memadati Monas siang itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Para nelayan menuntut pemerintah membatalkan larangan penggunaan cantrang untuk menangkap ikan di laut Indonesia.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Perwakilan nelayan lantas diundang Presiden RI Joko Widodo, yang juga didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, untuk berembuk di Istana. Mereka berkompromi mengenai perpanjangan izin penggunaan cantrang sebelum peralihan alat tangkap, namun dengan syarat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dari pertemuan tersebut, nelayan menafsirkan bahwa pemerintah bersepakat mencabut larangan penggunaan cantrang.Susi keesokan harinya menggelar jumpa pers untuk meluruskan bahwa tak ada pencabutan peraturan menteri yang melarang penggunaan cantrang. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam jumpa pers yang juga ditayangkan langsung oleh akun Twitter KKP tersebut, Susi menyinggung politisasi di balik polemik larangan cantrang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Politisi silakan bersaing, bermain, mencari simpati daripada publik. Silakan, tapi jangan bermain dengan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk masa depan bangsa ini. Itu pesan saya," kata Susi, Kamis (18/1).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bukan sekali Susi menyinggung politikus terkait polemik cantrang. Pada Mei tahun lalu, Susi pernah mengingatkan pihak tertentu tak mempolitisasi cantrang. Saat itu Susi berkata, cantrang bukan komoditas yang bisa digunakan sebagai ajang menjatuhkan tokoh politik lain demi kepentingan politik mereka.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman, Ahmad Sabiq, mengamini bahwa polemik cantrang sangat rentan dipolitisasi. Terlebih Indonesia kini memasuki tahun politik Pilkada 2018, menjelang Pilpres 2019.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ibarat petani, kata Sabiq, nelayan merupakan lumbung basis pemilih yang jadi incaran untuk mendulang suara.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sabiq menyoroti polemik cantrang erat kaitannya dengan Pilkada Jawa Tengah. Hal itu merujuk pada enam wilayah yang untuk sementara telah dipersilakan kembali menggunakan cantrang, yakni Batang, Tegal, Rembang, Pati, Juwana, dan Lamongan. Kecuali Lamongan, Jawa Timur, semua wilayah yang disebut Susi berada di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Mas Ganjar (Pranowo) dan Kubu Pak Sudirman Said pasti akan berebut hati nelayan, tidak mungkin tidak. Nelayan sama dengan petani. Basis pilihan yang banyak," kata Sabiq kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Jumat (19/1).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tak salah memang jika nelayan merupakan basis kuat untuk mendulang suara. Dari data yang diterima yang di terima realitakini.com sebagai mana di kutip dari CNNIndonesia.com dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kapal nelayan yang terdaftar menggunakan cantrang untuk kawasan Pantura saja ada 1.200 kapal.</div>
<div style="text-align: justify;">
Direktur Perikanan Tangkap Agus Suherman mengatakan, dari jumlah kapal itu diperkirakan jumlah nelayan dan pekerjanya bisa mencapai tiga kali lipat.</div>
<div style="text-align: justify;">
Jumlah kapal yang didata KKP itu berbeda dengan data yang dimiliki Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI). Ketua ANNI basis Tegal, Suyoto menyebut jumlah kapal nelayan cantrang di wilayahnya mencapai 5.000 kapal. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Untuk nelayan memang tak ada perhitungan pasti," kata Suyoto.</div>
<div style="text-align: justify;">
Badan Pusat Statistik pada 2013 mencatat, warga yang berprofesi sebagai nelayan di Jawa Tengah mencapai lebih dari 203 ribu nelayan. Jika angka tersebut merujuk pada warga yang memiliki hak pilih, maka nelayan di Jawa Tengah setidaknya mewakili 0,7 persen suara dari daftar pemilih tetap 2014 yang mencapai lebih dari 26 juta jiwa</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Meski terbilang kecil, Sabiq menilai keterlibatan nelayan di Pilkada sangat potensial dan berpengaruh karena merepresentasikan kalangan masyarakat bawah. Pengaruhnya pun tak sebatas di Jawa Tengah, tapi juga bakal memberi ekses pada nelayan di seluruh Indonesia jelang Pilpres 2019.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Mas Ganjar (Pranowo), Pak Sudirman Said tentu akan berebut. Tapi ingat nelayan juga sudah banyak yang cerdas," kata Sabiq. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sabiq menilai polemik cantrang sangat mungkin dijadikan alat untuk menggelincirkan salah satu pasangan. Jika cantrang total dilarang, kata Sabiq, polemik tersebut bisa menjadi batu sandungan bagi Ganjar selaku petahana.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara bagi kubu Sudirman Said sebagai bapaslon penantang yang maju bersama anggota DPR, Ida Fauziyah, cantrang bisa dimanfaatkan sebagai bahan kampanye --selain beberapa hal lain yang dinilai dapat mengganjal Ganjar yang menggandeng Taj Yasin sebagai pendampingnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bagaimanapun, kata Sabiq, suara nelayan tersebut masih cair hingga hari pencoblosoan pada 21 Januari 2018. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Memang belum bisa dipastikan. Tapi untuk saat ini nelayan akan mendukung si orang yang mendampingi Presiden sampai ada keluar (kebijakan) cantrang boleh melaut,” kata Sabiq.</div>
<div style="text-align: justify;">
Sumber  (kid/ CCN)</div>

"Pak Presiden” Pilih Susi Atau Kami Rakyatmu Yang Disiksa

Realitakini.com-Jakarta "Pak Presiden mau pilih kami atau cantrang? Mau pilih Susi atau kami rakyatmu yang disiksa menterimu?...

DPRD Nilai, Sosialisasi Yang Dilakukan(KPU Kota Padang Tentangpilkada Lemah

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhLXZn5KTN5oPw-LwlfstwpEA8kfiKJIE3-32QhGW2JLwixF845UG8vYlUo2hNqPrIxWpww9yhkdq9JrlAxdvNuNFwkWSj3THFOphULWVs5dEaCRJBjDcZJUyneZUI0CM0IbgtQGnbwO0/s1600/hering+KOM+1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhLXZn5KTN5oPw-LwlfstwpEA8kfiKJIE3-32QhGW2JLwixF845UG8vYlUo2hNqPrIxWpww9yhkdq9JrlAxdvNuNFwkWSj3THFOphULWVs5dEaCRJBjDcZJUyneZUI0CM0IbgtQGnbwO0/s320-rw/hering+KOM+1.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.com-Padang, </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang melaksanakan hearing dengan Kabag Pemerintahan Setdako Padang, BKD Kota Padang dan Asisten Pemerintahan Setdako Padang serta 11 Camat se-Kota Padang,.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam hearing tersebut, DPRD menyinggung mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Padang yang akan digelar Juni 2018 mendatang. DPRD menilai, Pilkada kali ini lemahnya sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang dan dugaan keterlibatan ASN mendukung salah satu calon.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Pemilih pemula tahun 2018 naik sebanyak 20 persen. Namun kita menyayangkan, belum ada upaya KPU Kota Padang untuk menarik dan mensosialisasikan pilkada kepada pemilih pemula ini,” cakap Azirwan, Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Kamis, 18 Januari 2018.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hearing Komisi I DPRD Kota Padang kali ini memang membahas tema tentang kesiapan Pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Parahnya, dalam hearing ini juga terungkap adanya ASN Pemko Padang yang terlibat politik praktis.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kami menerima masukan tentang adanya ASN yang terlibat politik praktis. Kami minta kepada Kabag Pemerintahan, Asisten I dan Camat untuk menyikapi ini segera,” pungkasnya.Azirwan juga mendesak BKD dan Baperjakat untuk menindaklanjuti kebenaran laporan tersebut. Azirwan menegaskan, ASN dilarang dalam aturan untuk ikut serta menjadi tim sukses ataupun relawan salah satu pasangan calon.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada kesempatan itu, 11 Camat se Kota Padang menyampaikan telah melaksanakan dan mendukung tahapan Pilkada sejak 2017 yang lalu sesuai aturan yang berlaku. (S/w)</div>
</div>

DPRD Nilai, Sosialisasi Yang Dilakukan(KPU Kota Padang Tentangpilkada Lemah

Realitakini.com-Padang, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang melaksanakan hearing dengan Kabag Pemerintahan Setd...

DPRD Kota Padang Adakan Paripurna Internal Dengan Tiga Agenda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipoeiIpgGVM9NZVozy6TFHlwCwpeLi47O9vQlMyegskNO7TQkgMtMO7m6X1WT25IGC1CsHymCf5s1h50SWbJLa_8aUwp0ebSmKn4NH2tkmWvB4a5GxqqYnmj_mseg8SSLQ7MPlwHuGoTE/s1600/KETUA+DPRD+2017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="213" data-original-width="598" height="141" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipoeiIpgGVM9NZVozy6TFHlwCwpeLi47O9vQlMyegskNO7TQkgMtMO7m6X1WT25IGC1CsHymCf5s1h50SWbJLa_8aUwp0ebSmKn4NH2tkmWvB4a5GxqqYnmj_mseg8SSLQ7MPlwHuGoTE/s400-rw/KETUA+DPRD+2017.jpg" width="400" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKwUtIpYPAYNVEY3fmPHSv9hB5ywXHdcow8efmAXQ1QBcMnWj8-P54t5g6l9G3d_KEQqx3NW8Jevf-TcHsZc2mktnnoGHgJWgIrfgHY9jBYBKzMY4mCPWPBJDavsp5uKCsljBibOqDL38/s1600/ATK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKwUtIpYPAYNVEY3fmPHSv9hB5ywXHdcow8efmAXQ1QBcMnWj8-P54t5g6l9G3d_KEQqx3NW8Jevf-TcHsZc2mktnnoGHgJWgIrfgHY9jBYBKzMY4mCPWPBJDavsp5uKCsljBibOqDL38/s400-rw/ATK.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.Com-Padang </b></div>
<div style="text-align: justify;">
DPRD Kota Padang mengadakan rapat paripurna interna Senin (15/1).  Rapat tersebut  dengan tiga agenda yaitu pemilihan ketua dan anggota  badan kehomatan (BK) Dewan ,pemilihan ketua dan anggota  badan pembentukan peraturan daerah  (Bapemperda)dan pemilhan ketua  dan anggota  komisi.Rapat tersebut dihadri lebih dihadari 2/3 anggota  DPRD Kota Padang dan  di pimpin ketua DPRD Elly Thrisyanti,  di damping oleh Wahyu Iramaputra wakil ketua DPRD dan Sekwan DPRD Kota padang </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYta-gXbJi6i3QP0i_jv5pgF6A82uG_G1EUvhFHP99RdqVdMTibVkpYPE9CZgcwhQOZX_Ip_vCfYsI770bvO4bT1lzVfOFDRIfDiZ-uu0pK325TK5__MRVox8Dm7B3LsRALZ1pHJtoyNo/s1600/ATK1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYta-gXbJi6i3QP0i_jv5pgF6A82uG_G1EUvhFHP99RdqVdMTibVkpYPE9CZgcwhQOZX_Ip_vCfYsI770bvO4bT1lzVfOFDRIfDiZ-uu0pK325TK5__MRVox8Dm7B3LsRALZ1pHJtoyNo/s320-rw/ATK1.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Dari komposisi  enam  AKD yang dilakukan perubahan yakni Badan Kehormatan (BK), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Komisi I, II, II dan IV,  Seperti di BK, kali ini ketua dijabat Yendril (Hanura), wakil Ilham Maulana (Demokrat). Pada periode sebelumnya ketua BK dijabat Amril Amin (PAN) dan wakil Yulisman (Demokrat). begitupun di Bapemperda, ketua dipegang Wismar Panjaitan (PDIP) dan wakil Jumadi (Golkar). Dimana sebelumnya ketua dijabat Hadison (PKS) wakil Miswar Jambak (Golkar).</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEho38plIYKIpQjKna2xgUXDCRz2OM-qUp4yHXyAdq6CRJUf_bPtAwfL-ZpVIKt-5i2uWSo3q6Tw8e5tFOWokgX9kpEwkdXbC6x3ajAIBYzqpQuletyi_LpJAsJaM7Sb-XXj8a-vqyyTrFw/s1600/ATK5.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEho38plIYKIpQjKna2xgUXDCRz2OM-qUp4yHXyAdq6CRJUf_bPtAwfL-ZpVIKt-5i2uWSo3q6Tw8e5tFOWokgX9kpEwkdXbC6x3ajAIBYzqpQuletyi_LpJAsJaM7Sb-XXj8a-vqyyTrFw/s320-rw/ATK5.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara di komisi I, ketua Azirwan (Nasdem), wakil ketua Zaharman (Hanura) dan sekretaris Zulhardi Z. Latif (Golkar) dengan koordinator Elly Thrisyanti. Komisi II ketua Gustin Pramona (Demokrat), wakil ketua Miswar jambak (Golkar) dan sekretaris Dasman (PPP), dengan koordinator Wahyu Iramana Putra.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj5MO0Rn3bHrouPoqY3d-Xy-qcdDla9eOvBzk1Rv6Wie_U7RMkXVRV1s6ILnkHdo0Zc-f8wpjMVXzYiCp58HvYyGO4ec1BoUlXFBa_e6kuOdtf-g4m3V7Wi8UoWhJWZ8sckERjwulEf3Q/s1600/ATK2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj5MO0Rn3bHrouPoqY3d-Xy-qcdDla9eOvBzk1Rv6Wie_U7RMkXVRV1s6ILnkHdo0Zc-f8wpjMVXzYiCp58HvYyGO4ec1BoUlXFBa_e6kuOdtf-g4m3V7Wi8UoWhJWZ8sckERjwulEf3Q/s320-rw/ATK2.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada  Komisi III ketua Emnu Azamri (Gerindra), Wakil ketua Elvi Amri (Hanura), sekretaris Mailinda Rose (Nasdem) dengan koordinator Asrizal. Dan komisi IV ketua Maidestal Hari Mahesa (PPP), wakil ketua Surya Jufri (Demokrat) dan sekretaris Muzni Zen (Gerindra) dikoordinatori MuhidiWakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra membantah hal itu. Menurutnya apa yang terjadi di DPRD tak ada kaitannya dengan kontelasi politik, dimana ada koalisi tujuh partai mengusung Emzalmi-Desri Ayunda melawan dua partai mengusung Mahyeldi-Hendri Septa."Tak ada kaitan dengan itu. Apa yang terjadi di DPRD adalah keputusan politik. dan tak ada yang dilanggar dalam perubahan AKD itu. Semuanya sesuai Tatib DPRD dan melalu mekanisme yang semestinya," kata Wahyu usai paripurna pelewaan AKD.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu-z-NWxZ_TYbI4bwQRJh3yomOxmcK7w9x9oo646otMNRpys8CpHAuqcIbocUF9PrZMRdcH3FQPAUR1P6-qWszQuq6RzeggZfAWRtBeRs0VOqwYVMwJjbo5awEdTaT_hXf-pH7Af19Xuk/s1600/ATK3.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu-z-NWxZ_TYbI4bwQRJh3yomOxmcK7w9x9oo646otMNRpys8CpHAuqcIbocUF9PrZMRdcH3FQPAUR1P6-qWszQuq6RzeggZfAWRtBeRs0VOqwYVMwJjbo5awEdTaT_hXf-pH7Af19Xuk/s320-rw/ATK3.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakan, Wahyu yang dilakukan itu bermula dari masuknya surat dari fraksi-fraksi terkait pergantian AKD. Kebiasaannya memang setiap awal tahun terjadi perubahan komposisi komisi-komisi. "Sementara BK dan Bapemperda, biasanya diganti dalam dua setengah tahun. Tapi ada aspirasi fraksi yang meminta sekalian diganti. Kami dipimpinan hanya menyalurkan aspirasi itu," ujarnya.Dijelas Wahyu sebelum pergantian sudah dilakukan rapat bamus. Rapat ini dilakukan setelah adanya rapat pimpinan DPRD terkait surat masuk dari PAN dan PKS pemilihan dilakukan cukup untuk komisi-komisi saja, sementara Bapemperda dan BK, dinilai belum patut dilakukan pergantian. "Namun fraksi-fraksi lainnya tetap ingin lanjut diganti.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmecVF-ECEvdzMQvZEXGViIVkeVQiyNAHTmlVsxvL3inguedz2BztOE-elR83ulIglp-owotUTxCsrZM5tborSOF3_QibANimwjNyiES7ix6iAsOePmnGIIzBSwS6eMFsZ0e-_FhZ7aM4/s1600/ATK+4.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmecVF-ECEvdzMQvZEXGViIVkeVQiyNAHTmlVsxvL3inguedz2BztOE-elR83ulIglp-owotUTxCsrZM5tborSOF3_QibANimwjNyiES7ix6iAsOePmnGIIzBSwS6eMFsZ0e-_FhZ7aM4/s320-rw/ATK+4.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit7seuzXxYOUwHAw8UKK1l8djHGQId4S9uO8UWjxxfUgduV-B90wWzQwfBeoZZ35Iftc3P-TZi_JfiAFK0uqd8cMksP-Z5KI_DE9oWJACv3jdnavBbj_TKOA5yCIfjZuO99sEMXWd27qs/s1600/ATK6.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit7seuzXxYOUwHAw8UKK1l8djHGQId4S9uO8UWjxxfUgduV-B90wWzQwfBeoZZ35Iftc3P-TZi_JfiAFK0uqd8cMksP-Z5KI_DE9oWJACv3jdnavBbj_TKOA5yCIfjZuO99sEMXWd27qs/s320-rw/ATK6.jpg" width="320" /></a>Dijelaskan, memang dalam tatib, BK dan Bapemperda itu disebutkan maksimal masa jabatannya 2,5 tahun. "Namun tidak ada masa minimalnya. Artinya bisa kapan saja dilakukan pergantian asalkan sesuai prosedur yang berlaku. Namun memang selama ini kebiasaannya dilakukan pergantian 2,5 tahun," katanya.Rapat Bamus  yang dihadiri 22 orang anggota tersebut  berjalan cukup alot. Fraksi PKS dan Fraksi PAN sepakat untuk tidak perlu dilakukan perombakan terhadap Bapemperda dan BK. Sementara yang lainnya setuju.Ketua DPRD Padang Elly juga membantah pergantian itu terkait persaingan di Pilkada. Dalam rapat badan musyawarah, anggota Fraksi PAN dan PKS hadir untuk membahas. "Namun memang dalam paripurna pelewaan tidak satupun anggota mereka yang hadir, tapi tidak menjadi persoalan, karena paripurna dilakukan sesuai Tatip dan quorum," kata Elly.Anggota Bamus Aprianto mengakui dalam pembahasan sempat memanas. PKS dan PAN bersikeras meminta agar tidak dilakukan perombakan terhadap posisi BK dan Bapemperda. Seperti diketahui, selama ini BK ketuanya dari PAN dan Bapemperda ketuanya dari PKS(.Wt)</div>

DPRD Kota Padang Adakan Paripurna Internal Dengan Tiga Agenda

Realitakini.Com-Padang DPRD Kota Padang mengadakan rapat paripurna interna Senin (15/1). Rapat tersebut dengan tiga agenda yaitu p...

Ketua Yayasan MTI Beserta Tim, Usul Gelar Pahlawan Nasional Untuk Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli

<div style="text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhynFrv8RuWhpFkDRkMhr356cjkYMZ-VdWQEVT0e4A_gafE-7DGlSM66dZEZ08iIlpZila7m9e1Z07pB4HaGJ9DXXN7ZkGwcdWUCmlCBAnDqxEqx1hbz6zqT3PpPgkQzwyVMzC7PvY3YP8/s1600/inyak.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhynFrv8RuWhpFkDRkMhr356cjkYMZ-VdWQEVT0e4A_gafE-7DGlSM66dZEZ08iIlpZila7m9e1Z07pB4HaGJ9DXXN7ZkGwcdWUCmlCBAnDqxEqx1hbz6zqT3PpPgkQzwyVMzC7PvY3YP8/s320-rw/inyak.jpg" width="320" /></a><b>Realitakini.Com.Sumbar </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua Yayasan Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Inyiak Canduang Dr. Syukri datangi DPRD Sumbar dan  mengadakan  konferensi pers  dengan  wartawan paerlemen  sumbar terkait layaknaya Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli atau lebih dikenal dengan Inyiak Canduang mendapat gelar Pahlawan Nasional. Pemerintah Provinsi Sumatera Baratkomprensi pers dilaksanakan  usai pertemuannya  dengan Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim .</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tim Pengusul gelar Pahlawan Nasional untuk Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli bertemu dengan Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim, Selasa (16/1).  menjelaskan, gagasan pengusulan Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli menjadi Pahlawan Nasional dicetuskan dengan melibatkan pihak yayasan, ikatan alumni MTI serta dari pihak keluarga.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Konferensi pers Dr. Syukri mengatakan  kepada wartawan “, gagasan pengusulan Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli menjadi Pahlawan Nasional dicetuskan dengan melibatkan pihak yayasan, ikatan alumni MTI serta dari pihak keluarga.“Melihat rekam jejak Inyiak Canduang dalam kancah perjuangan nasional menjadi dasar bagi kami untuk menggagas pengusulan tersebut,” terangnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Meskipun secara formal panitia baru terbentuk, namun menurutnya, dokumen-dokumen pendukung sudah banyak terkumpul dan pihaknya menyerahkan kepada kepanitiaan untuk membentuk tim kecil guna melacak bukti-bukti lainnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Sebagian sudah terkumpul namun kami masih akan mengumpulkan bukti-bukti lebih banyak lagi melalui pembentukan tim oleh kepanitiaan,” tambahnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
Syukri menyebutkan, saat ini menjadi waktu yang tepat untuk mengusulkan gelar Pahlawan Nasional tersebut. Diakui, sebetulnya kesempatan mengusulkan itu bisa dilakukan pada saat Inyiak Canduang wafat pada tahun 1970.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Saat Inyiak Canduang wafat, Gubernus Sumatera Barat waktu itu , Harun Zein memerintahkan pengibaran bendara setengah tiang. Namun saat itu bukan waktu yang tepat untuk mengusulkan karena situasi politik yang tidak memungkinkan,” ujarnya.Sementara itu, penanggung jawab yayasan MTI Profesor Syufyarma Marsyidin memaparkan, kepatutan Inyiak Canduang menjadi pahlawan nasional didasari beberapa hal. Pertama sekali, Inyiak Canduang merupakan seorang ulama besar sekaligus seorang pendidik. Pemikirannya sebagai ulama telah menjadi referensi bagi banyak guru besar dari berbagai universitas di Indonesia.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Melalui jalur pendidikan, Inyiak Canduang mendirikan pondok pesantren MTI dengan tujuan mencerdaskan bangsa Indonesia, memperbarui pemikiran anak bangsa lepas dari pikiran-pikiran feodal penjajah. Pondok Pesantren dibawah yayasan MTI itu masih berkiprah hingga sekarang dan telah melahirkan banyak tokoh-tokoh besar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Disamping itu, Inyiak Canduang juga merupakan seorang politisi. Pemilihan Umum pertama tahun 1955, mendirikan Partai PERTI dan menjadi peserta pemilu. Pada sidang konstituante pertama di Bandung, yang menjadi pimpinan sidang adalah Inyiak Canduang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Inyiak Canduang juga seorang tokoh adat dan beliau pernah menjadi Ketua Majelis Tinggi Adat Minangkabau, sebelum adanya LKAAM,” ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
Terkait tahapan pengusulan Inyiak Canduang sebagai Pahlawan Nasional, Ketua Panitia, Syamsul Bahri menjelaskan sudah mendapatkan surat keputusan dari Bupati Agam. Pada awal Pebruari mendatang, pihaknya akan menggelar Foccus Group Discussion (FGD) untuk mendudukkan aspek akademik.</div>
<div style="text-align: justify;">
 “Selanjutnya, akan digelar seminar di gedung DPRD Sumatera Barat untuk menguatkan dukungan akademik tersebut,” lanjutnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli atau Inyiak Canduang lahir pada tanggal 10 Desember 1871 di Surau Pakan Kamis Nagari Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam. Inyiak Canduang mendirikan PERTI pada tahun 1928 dan di tahun yang sama mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI).</div>
<div style="text-align: justify;">
Pada tahun 1932 Inyiak Canduang menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda dengan menolak ordonisasi sekolah liar. Tahun 1937 beliau juga menentang penjajah dengan menolak ordonisasi kawin bercatat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Inyiak Canduang membentuk kepanduan Al-Anshar pada tahun 1939 dan menentang politik bumi hangus penjajah kolonial Belanda pada tahun 1942. Tahun 1943, Inyiak Canduang menjadi Ketua Umum Majelis Islam Tinggi Minangkabau (MITM) serta menjadi salah satu pendiri Lasykar Muslimin Indonesia (LASYMI) pada tahun 1947.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada tahun 1948, Inyiak Canduang dipercaya menjadi penasehat Gubernur Militer Sumatera Tengah dan tahun 1955 memimpin sidang pertama konstituante hasil pemilu 1955 di Bandung.Diantara penghargaan yang pernah diraih Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli adalah Penghargaan Bintan Perak Besar pada tahun 1931 dan Bintang Sakura pada tahun 1943. Pada tahun 1969, Inyiak Canduang dianugerahi gelas sebagai Tokoh Perintis Kemerdekaan RI.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Inyiak Canduang wafat pada tanggal 1 Agustus tahun 1970 pada usia lebih kurang 99 tahun di Canduang. Pada saat itu, Gubernur Sumatera Barat Harun Zein memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang di kantor-kantor pemerintah dan di depan rumah masyarakat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Setelah mendengarkan paparan  Dr sukri Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim menyatakan Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli atau lebih dikenal dengan Inyiak Canduang layak mendapat gelar Pahlawan Nasional. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama DPRD akan mendukung secara penuh upaya pengusulan tokoh pendiri Persatuan Tarbiah Islamiah (PERTI) itu ke pemerintah pusat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Komitmen itu ditegaskan Hendra Irwan Rahim saat menerima kedatangan tim penggagas pengusulan Inyiak Canduang sebagai pahlawan nasional di gedung DPRD Sumatera Barat,</div>
Menurutnya, sejarah mencatat banyak rekam jejak Inyiak Canduang di kancah perjuangan nasional sebagai bukti kiprahnya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.<br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Beliau (Inyiak Canduang, red) sangat layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional karena rekam jejak perjuangan Beliau. DPRD bersama Pemprov Sumatera Barat akan memberikan dukungan penuh untuk itu,” tegas Hendra.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hendra berharap, proses pengusulan Inyiak Canduang menjadi pahlawan nasional dapat berjalan lancar. Tim penggagas didorong untuk bekerja optimal sehingga pengusulan itu dapat berjalan dengan baik. Seluruh berkas persyaratan dan dokumen pendukung hendaknya dilengkapi agar pemerintah pusat dapat menyetujui pemberian gelar pahlawan nasional tersebut,” ujrnya.(wt)</div>

Ketua Yayasan MTI Beserta Tim, Usul Gelar Pahlawan Nasional Untuk Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli

Realitakini.Com.Sumbar Ketua Yayasan Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Inyiak Canduang Dr. Syukri datangi DPRD Sumbar dan mengadakan k...

Ditresnarkoba Sita 313,38 Gram Narkotika Jenis Sabu 8 Orang Pengedar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTzWqoYhFtHMko1tA6zI2IGSj1vrPcvUn6RZbY81fARKso01UtYlZ_Fg1bWkr1Jq1IQ0hA5_6WwXu7EQT8PNNvb7bSXXaqG-AAfcuflPBJ4th5w-IAS6cfVnBPrxVNLOmADL93jDQ9ZLU/s1600/polda+s.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTzWqoYhFtHMko1tA6zI2IGSj1vrPcvUn6RZbY81fARKso01UtYlZ_Fg1bWkr1Jq1IQ0hA5_6WwXu7EQT8PNNvb7bSXXaqG-AAfcuflPBJ4th5w-IAS6cfVnBPrxVNLOmADL93jDQ9ZLU/s320-rw/polda+s.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.com -Sumbar </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumbar kembali mengungkap jaringan peredaran narkotika lintas pekan baru padang dengan 8 orang pelaku .Dari pengungkapan tersebut, berhasil disita barang bukti sebanyak 313,38 gram narkotika jenis Sabu dan 0,45 gram Extacy</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Demikian disampaikan Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Sumbar, Kombes Pol Kumbul KS didampingi Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Syamsi beserta jajaran dalam press release yang digelar di Mapolda Sumbar, Selasa (16/1/2018)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
awal penangkapan  pihaknya memperoleh informasi bahwa akan masuknya sabu-sabu dari Pekanbaru ke Padang, mendapatkan informasi tersebut, tim opsnal Ditnarkoba melakuan penyelidikan Kronologis kejadian, berdasarkan informasi yang didapat akan ada pengiriman Shabu dari Pekanbaru ke Padang. Selanjutnya tim opsnal Polda Sumbar berkoordinasi dengan Satlantas Polres Padang Pariaman melakukan razia dan penyergapan di Jalan Lintas Padang Bukittinggi, dan berhasil menangkap tersangka A dan D. Kemudian dilakukan pengembangan dan ditangkap AT.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pengungkapan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 malam sekitar pukul 23.00 WIB. Seorang pelaku berinisial J (31) ditangkap di pinggir jalan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Dari tangan pelaku berhasil diamankan satu paket sabu seberat 0,12 gram dan uang tunai Rp 700.000 diduga hasil penjualan Sabu</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
.Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Sub Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. "Ancaman hukuman dipidana mati atau seumur hidup atau penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 tahun," tuturnya. (Wt)</div>

Ditresnarkoba Sita 313,38 Gram Narkotika Jenis Sabu 8 Orang Pengedar

Realitakini.com -Sumbar Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumbar kembali mengungkap jaringan peredaran narkotika lintas ...

Helmi Moesim, Serahkan Dana Pokirnya . Untu Posyandu

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigylIsdqgyWiyPiJPTzBjqm0V897lts89U7gz2R_4jtIjYX2yFB0b_fAMtOhIhzzrQqQNYR3vc-jda5QWd5fppCkY9tT9aU5UMeH29drFd2PLlz6eDJ8Aic6uG8b2_9PPdXN2KzHZ_CBQ/s1600/pokir+hm.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigylIsdqgyWiyPiJPTzBjqm0V897lts89U7gz2R_4jtIjYX2yFB0b_fAMtOhIhzzrQqQNYR3vc-jda5QWd5fppCkY9tT9aU5UMeH29drFd2PLlz6eDJ8Aic6uG8b2_9PPdXN2KzHZ_CBQ/s320-rw/pokir+hm.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.com-Padang </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Pusat Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang difungsikan untuk kepentingan pelayanan kesehatan makin gencar dikedepankan  sebagainangota DPRD Kota Padang  salag satunya  Helmi Moesim. anggaran Pokok pikiran (Pokir) 2017  di sereahkan ke sebelas Posyandu di Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur . bantuan dana sebesar Rp12,2  di serahkan Selasa (16/1/2018)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebelas posyandu yang menerima bantuan itu yakni Posyandu Kasih Ibu 1, 2, 3, dan 4. Lalu Posnyandu Flamboyan 1, 2, 3, dan 4. Serta, Posyandu Dahlia 1, 2, dan 3. Anggaran Rp12,2 juta itu per posyandu, gunanya untuk menambah fasilitas yang selama ini kurang, bahkan memimjam kepada posyandu lainnya, kata Helmi Moesim, Lebih lanjut dikatakan, bahkan ada kegiatan Posyandu yang menumpang di Balai Pemuda atau rumah penduduk karena tidak representatifnya posyandu tersebut. Dan berdasarkan informasi yang diperoleh, ada posyandu yang tidak punya seragam, alat timbang, meja mobiler. Untuk itu, bantuan ini agar bisa  dimanfaatkan untuk membeli prasarana yang kurang tersebut,ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia berharap, bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya khususnya dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Sehingga, masyarakat cepat terlayani dan tingkat kesehatannya semakin tinggi, ungkap Kader Golkar itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara Lurah Parak Gadang Timur Edi Andri merasa bersyukur, dengan adanya bantuan untuk 11 Posyandu dikelurahannya melalui anggota DPRD Padang bapak Helmi Moesim.  Ia mengakui, selama ini kurang sarana-prasarana bahkan meminjam dengan posyandu lainnya. Apalagi, ini posyandu pelayanan kesehatan masyarakat sangat butuh sekali dan hendaknya diprioritaskan ke depannya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kedepan tentu kita berharap aspirasi dari warga Parak Gadang Timur dapat diperjuangkan melalui </div>
<div style="text-align: justify;">
anggota dewan kita di DPRD Padang. Dan memang selama ini melalui pokok pikiran bapak Helmi Moesim sarana infrastruktur disini sudah baik, kedepan tentunya lebih baik lagi,” pungkasnya. (wt/S</div>

Helmi Moesim, Serahkan Dana Pokirnya . Untu Posyandu

Realitakini.com-Padang Pusat Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang difungsikan untuk kepentingan pelayanan kesehatan makin gencar dikedepan...

Masrul Rajo Intan : Perombakan AKD DPRD Kota Padang Dilakukan Dengan Politik Yang Tidak Beretika.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiawXDdqFdTTzErjeYGur7f5dqgjT5bonJJScMbwy4s833UCI_n4h3zpFjC7G676BS5yUl3Q_LeEzR2qbpWI06s7GqWzBoHUbm8YZzfAGD8WKUVterF_Bbc78f2DzdEzPy0aqdmczcoqGM/s1600/MASRUL+RJI.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiawXDdqFdTTzErjeYGur7f5dqgjT5bonJJScMbwy4s833UCI_n4h3zpFjC7G676BS5yUl3Q_LeEzR2qbpWI06s7GqWzBoHUbm8YZzfAGD8WKUVterF_Bbc78f2DzdEzPy0aqdmczcoqGM/s320-rw/MASRUL+RJI.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.com-Padang </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Suhu politik di gedung DPRD Padang tampaknya mulai memanas, seiring dengan pergantian komposisi alat kelengkapan dewan (AKD), Senin (15/1). Dari sembilan fraksi yang ada, dua fraksi yakni PAN dan PKS tidak kebagian jatah satupun kursi di pimpinan alat kelengkapan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal itu tergambar dari komposisi enam AKD yang dilakukan perubahan yakni Badan Kehormatan (BK), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Komisi I, II, II dan IV, tak ada nama anggota fraksi PAN-PKS di struktur.Menyikapi hal itu Ketua Fraksi PAN, Masrul Rajo Intan menilai perombakan AKD tersebut terkesan dipaksakan. Sebab perombakan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang semestinya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Masrul juga mengatakan, pihaknya juga sudah mengingatkan baik secara lisan maupun menyurati pimpinan. Khusus perombakan Bapemperda dan BK itu tidak benar secara prosedural.Dalam aturannya, BK dan Bapemperda itu bisa dipilih kembali setelah 2,5 tahun. Namun nyatanya, saat ini jabatan BK dan Bapemperda itu belum cukup setahun.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Terkait persoalan ini, dia juga mengatakan sudah melakukan konsultasi dengan Mahkamah Kontitusi, " terangnya panjang lebar. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut Masrul Rajo Intan, suasana politik di DPRD Kota Padang saat ini tidak terlepas dari politik di Pilkada Kota Padang. Koalisi yang terbentuk juga merembet ke DPRD. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Berpolitik itu boleh–boleh saja, namun tentu berpolitik dengan cara beretika. Dia menilai, perombakan AKD ini dilakukan dengan politik yang tidak beretika,” sebutnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk itu, dia mengingatkan pimpinan DPRD Kota Padang, jika perombakan AKD ini masih dipaksakan juga, maka ke depan jika ada benturan dengan hukum maka Fraksi PAN tidak ikut bertanggungjawab. “Sebelumnya sudah diingatkan baik secara lisan dan tertulis. Karena itu, jika ada nanti benturan hukum Fraksi PAN tidak bertanggungjawab,” ungkap Masrul.Seperti diketahui untuk struktur AKD di DPRD Padang kali ini yakni Ketua Badan Kehormatan Yendril (Hanura), Wakil Ketua, Ilham Maulana (Demokrat). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada periode sebelumnya Ketua BK dijabat Amril Amin (PAN) dan Wakil Yulisman (Demokrat). </div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara untuk Badan Pembentuk Peraturan Daerah diketuaivWismar Panjaitan (PDIP) dan Wakil Ketua, Jumadi (Golkar). Sebelumnya Bapemperda ketuanya dijabat oleh Hadison (PKS) dan Wakil Ketua, Miswar Jambak (Golkar).Komisi I diketuai Azirwan (Nasdem), Wakil Ketua Zaharman (Hanura) dan Sekretaris Zulhardi Z. Latif (Golkar) dengan koordinator Elly Thrisyanti. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Komisi II Ketua Gustin Pramona (Demokrat), Wakil Ketua Miswar Djambak (Golkar) dan Sekretaris Dasman (PPP), dengan koordinator Wahyu Iramana Putra.Di Komisi III ketua Emnu Azamri (Gerindra), Wakil Ketua Elvi Amri (Hanura), Sekretaris Mailinda Rose (Nasdem) dengan koordinator Asrizal.  Sementara Komisi IV Ketua Maidestal Hari Mahesa (PPP), Wakil Ketua Surya Jufri (Demokrat) dan Sekretaris Muzni Zen (Gerindra) dengan koordinatornya Muhidi (Wt)</div>

Masrul Rajo Intan : Perombakan AKD DPRD Kota Padang Dilakukan Dengan Politik Yang Tidak Beretika.

Realitakini.com-Padang Suhu politik di gedung DPRD Padang tampaknya mulai memanas, seiring dengan pergantian komposisi alat kelengkapan...

Mahyeldi” Di Tangan Pemuda Dunia Bisa Maju Dan Mencengangkan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ6xJm_TvkQ0acyxtPFAVvMyDmQrpWo2hIsDuQdZWJMV2ubv-4Bep1f-ibzQiixqWSu4JSRCanf5NFJZpJ3myV4IfHVzN55J1nxkfD2ZvsD_ws1XsqqHsf5fqW1HES4Yh5X0sW6SKntzk/s1600/pembina.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ6xJm_TvkQ0acyxtPFAVvMyDmQrpWo2hIsDuQdZWJMV2ubv-4Bep1f-ibzQiixqWSu4JSRCanf5NFJZpJ3myV4IfHVzN55J1nxkfD2ZvsD_ws1XsqqHsf5fqW1HES4Yh5X0sW6SKntzk/s320-rw/pembina.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.Com-Padang </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Selaku calon pemimpin di masa datang, pemuda hari ini harus dipersiapkan dan juga mampu mempersiapkan diri. Sehingga akan membawa perubahan dan memberikan kebaikan-kebaikan demi memajukan bangsa dan negara ini ke depan,” ujar Mahyeldi  waktu jadai Pembina upacara di SMAN 8 Padang Kayu Kalek, Kecamatan Koto Tangah, Senin (15/1/2018) pagi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Di hadapan ratusan murid di sekolah menengah atas negeri itu Mahyeldi menyerukan berbagai motivasi. arah yang positif dan menjauhi mereka dari hal-hal yang dapat mengganggu dan merusaknya</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketika pemuda mampu membawa perubahan, maka yakinlah, bangsa dan negara ini Insyaallah akan lebih maju dan bisa mencengangkan dunia di tangan pemuda Maka itu kepada para generasi muda di Kota Padang dalam hal ini seluruh murid SMAN 8 Padang, mari kita menjadi pemuda pelopor yang akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dan hebat. ,” tukas wako .</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia juga menyampaikan, di samping itu generasi muda saat ini juga harus mampu menghadapi berbagai tantangan secara global. Maka dari itu, pemerintah wajib mempersiapkannya dengan berbagai program. Yaitunya dengan membekali ke ilmu pengetahuan dan imana. ,” tukas wako mengakhiri.Wt/Humas</div>

Mahyeldi” Di Tangan Pemuda Dunia Bisa Maju Dan Mencengangkan

Realitakini.Com-Padang Selaku calon pemimpin di masa datang, pemuda hari ini harus dipersiapkan dan juga mampu mempersiapkan diri. Seh...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama