Suharti Bur: Lakukan Evaluasi Diri Untuk Bersaing Untuk Menjadi Yang Lebih Baik

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvkDXbApPawrVL3VQ6k1KlkAlx-STSelT5ip2xcPczAtktnAMkVV99FiWyTbSSLjcHcAz2K87e43AEdJpsFlIo2uJcGu44HrAMHYvGKURIprhBPknmLTdzzTpDZj452vxoH0tUukhQupc/s1600/Suarti.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvkDXbApPawrVL3VQ6k1KlkAlx-STSelT5ip2xcPczAtktnAMkVV99FiWyTbSSLjcHcAz2K87e43AEdJpsFlIo2uJcGu44HrAMHYvGKURIprhBPknmLTdzzTpDZj452vxoH0tUukhQupc/s320-rw/Suarti.jpg" width="320" /></a></div> <span style="text-align: justify;"><b>Realitakini.com-Padangpariaman</b></span><br /> <div style="text-align: justify;"> Pemerintahan Kabupaten Padangpariaman Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melaksakan Diklat Prajabatan CPNS 2018  diklat tersebut dibuka secara Diklat Prajabatan CPNS 2018 resmi Suharti Bur  dengan tanda dipasangkannya kokarde kepada perwakilan peserta Diklat Prajabatan CPNS 2018 Jumat (26/1),</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan SK penuh menjadi seorang PNS, para CPNS harus melewati tahap Prajabatan di setiap instansi di mana mereka ditempatkan,”ujar Suarti Bur. </div> <div style="text-align: justify;"> Ia menegaskan peserta Prajabatan merupakan putra putri terbaik Padangpariaman yang diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan produksi pertanian Padangpariaman.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Suharti Bur berpesan CPNS bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Menjalankan tupoksi sesuai ketentuan agar roda pemerintahan berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Serta lakukan terus evaluasi diri untuk bisa mampu berkompetisi, bersaing untuk menjadi yang lebih baik. Jangan saling menyalahkan antara pimpinan dengan bawahan, tapi harus saling bekerja sama dan saling mengingatkan. Pimpinan bukanlah Bos yang senantiasa hanya bisa mengatur, tapi pimpinan adalah leader yang bisa dijadikan panutan bagi bawahan," katanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kepala BKPSDM Anwar, menyampaikan bahwa prajabatan CPNS 2018 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Padangpariaman diikuti sebanyak 237 CPNS, terdiri dari 224 untuk tenaga kesehatan dan 13 orang penyuluh pertanian.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Diklat prajabatan dibagi dalam 6 angkatan yakni angkatan 17, 18, 19, 20, 21, dan 22 yang nantinya dimulai oleh angkatan pertama pada tanggal 29 Januari hingga 5 Februari 2018 dan dilanjutkan dengan angkatan lain hingga berakhir pada  6 maret 2018. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Setiap peserta harus melapor terlebih dahulu pada tanggal 28 Februari 2018 di INS kayutanam," kata Anwar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Prajabatan sesuai PP Nomor 5 tahun 2014 tentang Manajemen Pegawai Negri, ialah memberikan pembekalan kepada CPNS dalam memulai tugasnya sebagai abdi negara, menciptakan aparatur negara yang berkarakter dan profesional(*Wt/pt)</div> </div>

Suharti Bur: Lakukan Evaluasi Diri Untuk Bersaing Untuk Menjadi Yang Lebih Baik

Realitakini.com-Padangpariaman Pemerintahan Kabupaten Padangpariaman Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK...

Read more »

Keboborkan Basko Hotel Dan Basko Grand Mall Semangkin Terkuak Setelah Datangi DPRD Sumbar

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9241Hz2a5sfnmyTZlEZJn9rh_v8TY93aIxvWSQFLE4RxPoZFmLehO3No1SYAm8RCB-jlN5IavKqH2j1NQV4CJLEljA11haQiCkGP64yqZVBgL1S5gy8mgE68M17xKbW3L95OQMkQKZXk/s1600/Basko.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9241Hz2a5sfnmyTZlEZJn9rh_v8TY93aIxvWSQFLE4RxPoZFmLehO3No1SYAm8RCB-jlN5IavKqH2j1NQV4CJLEljA11haQiCkGP64yqZVBgL1S5gy8mgE68M17xKbW3L95OQMkQKZXk/s400-rw/Basko.jpg" width="400" /></a></b></div> <b>Realitakini.Com-Sumbar</b><br /> <div style="text-align: justify;"> Sejumlah organisasi pengusaha menyesalkan eksekusi yang dilakukan Terhadap Basko Hotel dan Basko Grand Mall. Eksekusi dinilai membahayakan dan menjadi simbol tak ramahnya Sumbar terhadap investor. </div> <div style="text-align: justify;"> Ketua PHRI Sumbar, Maulana Yusran, mengutarakan,  seabagai mana di kutip dari media oleni Kabanagari.Com pihaknya prihatin melihat cara Pengadilan Negeri Padang yang anarkis dan berbahaya saat mencoba meruntuhkan bagian belakang hotel Basko karena di dalam hotel ada banyak orang, baik karyawan maupun tamu. Karena itu, ia menyesalkan cara Pengadilan Negeri Padang melakukan eksekusi tersebut.</div> <div style="text-align: justify;"> Seharusnya eksekutor memastikan bahwa tidak orang lagi di dalam hotel. Seharusnya aparat keamanan menyuruh tamu hotel keluar, kalau tidak bisa diajak, dipaksa saja. Jangan sampai tamu hotel yang tidak tahu apa-apa dengan masalah itu menjadi korban. Jangan mengeksekusi hotel seperti mengeksekusi bangunan liar atau bangunan kosong. Ini hotel. Banyak orang di dalamnya. Kalau kemarin eksekusi bangunan itu diselesaikan, lalu terjadi apa-apa saat bangunan itu diruntuhkan, misalnya terjadi kebakaran karena di atas bangunan itu ada kolam renang, lalu airnya tumpah mengenai genset atau yang bisa menyebabkan terbakar, siapa yang bertanggung jawab terhadap tamu hotel? Mengeksekusi hotel sebesar itu harus punya perencanaan dan memperhatikan bangunan yang akan terkena dampak peruntuhan itu. Jangan sampai eksekusi menimbulkan masalah baru,” ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Maulana Yusran menyarankan PT Kerata Api Indonesia (KAI)—pihak yang beperkara dengan Basko Group—dan Pengadilan Negeri Padang untuk tidak melihat masalah tersebut dari sudut pandang kalah dan menang, tetapi melihat cara penyelesaiannya. Menurutnya, PT KAI sebagai presentasi negara harus melihat persoalan secara menyeluruh karena pemerintah juga mendapatkan dampak buruk masalah ini. Jika pemerintah kehilangan investor, apalagi investor yang perusahaannya banyak karyawan, pemerintah akan rugi karena hal ini berdampak terhadap ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD), dan pengangguran.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kronologi sengketa lahan yang berujung eksekusi ,Sebagai mana kutip dari https://www.kompasiana.com Seiring dengan proses persidangan, hasil akhir menyatakan bahwa PT Basko Minang PLaza harus mematuhi putusan peradilan bahwa lahan yang disengketakan adalah sah milik PT KAI, dan PT Basko Minang Plaza harus mematuhi putusan hukum tersebut.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hal yang menarik kenapa Basko alot tidak mau membayar sewa setelah 30 Desember 2004? Karena secara diam-diam selama dia menyewa lahan tersebut, dia juga bermain dengan beberapa pihak di era pemerintahan waktu itu, sehingga dia melakukan sertifikasi tanah pada lokasi yang sama dengan lahan yang disengketakan. Sehingga pada tahun 2010 muncul 5 buah sertipikat tanah (SHGB) atas nama Basrizal Koto. Hal ini dilakukan diam-diam tanpa sepengetahuan PT KAI yang sudah lebih dulu mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah.Basko melakukan ini berdalih sebagai pada pembebasan tanah yang dilakukan Pemerintah Kota Padang kepada masyarakat yang menempatinya.</div> <div style="text-align: justify;"> Kelicikan Basko terlihat di sini, sejak 1994-2004 dia membayar sewa lahan kepada Perumka (PT KAI) hal ini membuktikan bahwa Basko mengakui tanah ini adalah milik PT KAI, akan tetapi secara culas dia melakukan sertipikasi tanah dengan dalih yang tidak masuk akal. Hal ini cukup berbahaya bila ditiru orang lain di daerah lain, akan berujung dengan habisnya tanah aset negara di tangan orang-orang yang licik. Bagaimana bisa tanah aset pemerintah yang jelas tercatat kepemilikannya diacak-acak kepemilikannya menjadi milik perseorangan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Basko sebagai 'Penguasa Padang'pun terlihat panik dengan eksekusi yang dilakukan Kamis lalu, hal itu terlihat dengan dia coba menggiring opini publik melalui media masa miliknya, dengan pemberitaan yang seolah-olah terzalimi.  Bagi pihak yang hanya tahu sepenggal ceritanya pasti akan mendukung Basko. Tetapi bila kita lihat dari awal cerita dimulai, akan jelas bagaimana kelicikan Basko dalam kasus ini.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 22 Januari 2018 eksekusi dilanjutkan. Proses peradilan sudah berjalan, putusan Pengadilan Negeri maupun Putusan Mahkamah Agung menetapkan PT KAI adalah pihak yang sah atas lahan yang disengketakan. Hal ini bisa menjadi contoh buat semua pihak, agar jangan sekali-kali merampok aset pemerintah dalam bentuk apapun! </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kebobrokan  basko semangkin terkuak setelah, puluhan Karyawan Basko mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, untuk mengadukan nasib mereka dan meminta DPRD Sumatera Barat membantu atas permasalahan yang dihadapi oleh Basko.</div> <div style="text-align: justify;"> Kedatangan rombongan karyawan Basko itu disambut baik oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Banno, Achiar selaku Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan Riswandi Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan seterusnya dilakukan dialog di Ruang Khusus I Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kamis (25/1).</div> <div style="text-align: justify;"> “Bagi kita yang terpenting investasi daerah, lapangan kerja dan kesempatan berusaha tidak boleh terganggu. Sengketa antara Basko dan PT KAI silahkan saja diproses,” kata Arkadius Datuak Intan Banno selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dan juga dari Fraksi Partai Demokrat.</div> <div style="text-align: justify;"> Dilanjutkan Arkadius Datuak Intan Banno, sebelumnya kita sudah menindaklanjuti dan menghubungi Jenderal Menejer Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sumatera Barat, kemudian kita berbicara dengan Menejer PLN Wilayah Padang, Saudara Faris.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Informasi yang kita dapatkan, dimana Saudara Faris mengatakan pada kita, bahwasanya saudara Faris sudah bicara dengan Menejer operasi Basko. Dari hasil pembicaraan tersebut, sudah ada solusi-solusi yang disampaikan,” paparnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ia menambahkan, dari solusi kondisional sekarang bisa dilaksanakan, listrik yang ke Basko untuk mall dan hotel sudah bisa direalisasikan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Selain itu, PLN Wilayah Padang tidak ingin masuk diranah sengketa, oleh sebab itu jaringan listrik yang ke Basko tersebut harus berada diluar tanah sengketa itu. Disamping itu juga, pihak Basko harus melunasi kewajibannya membayar tagihan listrik yang terhitung sejak desember 2017 lalu, terang Faris pada kita,” jelas Arkadius Datuak Intan Banno.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hasil komunikasi antara Arkadius Datuak Intan Banno dengan pihak PLN Wilayah Padang disebutkan, jika Pihak Basko membayar dan melunasi tagihan tersebut pagi (25/1) ini, sorenya lampu di Mall dan Hotel Basko tersebut dipastikan hidup, itu janji Menejer PLN Wilayah Padang pada Arkadius Datuak Intan Banno.(Wt**)</div> </div>

Keboborkan Basko Hotel Dan Basko Grand Mall Semangkin Terkuak Setelah Datangi DPRD Sumbar

Realitakini.Com-Sumbar Sejumlah organisasi pengusaha menyesalkan eksekusi yang dilakukan Terhadap Basko Hotel dan Basko Grand Mall. Ek...

Read more »

Bupati Irfendi Arbi Pedula Terhadap Sekolah Di Bawah Naungan Kementerian Agama.

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZvDhn7yUpG0EyciwewJ5gcSSk4cJx045VLE9wjp74NmRPnrprWPQ7W9z_7NAGLCeoaCPRjIaSHEo6tET0KBJeutVGRICtvByUg1Ez14vNdk8C7Re4Q9ZLoTp1Wotu3-8iRHXY7hOi5a4/s1600/irp.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZvDhn7yUpG0EyciwewJ5gcSSk4cJx045VLE9wjp74NmRPnrprWPQ7W9z_7NAGLCeoaCPRjIaSHEo6tET0KBJeutVGRICtvByUg1Ez14vNdk8C7Re4Q9ZLoTp1Wotu3-8iRHXY7hOi5a4/s320-rw/irp.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.com -Limapuluh Kota </b></div> <div style="text-align: justify;"> Penndidikan adalah tolok ukur kemnjuan suatau daerah oleh karena itu H Irfendi Arbi Bupati Limapuluh Kota terus menunjukan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan di daerahnya.  Tidak saja membagikan beasiswa bagi siswa miskin, bupati juga senantiasa turun langsung ke sekolah-sekolah termasuk sekolah di bawah naungan Kementerian Agama.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahkan untuk memastikan seluruh sekolah terutama sekolah Madrasah Ibtidaiyah dapat melaksanakan proses belajar dan mengajar dengan baik, jauh hari sebelumnya Bupati telah memerintahkan Bagian Humas dan Pemberitaan Setkab Limapuluh Kota bersama OPD terkait untuk menginventarisir sekolah agama yang ada di Luak Limopuluah itu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Menindaklanjuti kunjungan bupati ke salahsatu Madrasah Ibtidaiyah beberapa waktu lalu, kami telah melakukan persiapan untuk melakukan inventarisir seluruh sekolah agama di daerah ini. Bagi sekolah yang kondisinya serba keterbatasan, tentunya akan dicarikan jalan keluar terbaiknya,” ungkap Kabag Humas dan Pemberitaan Setkab. Limapuluh Kota Firmansyah kepada wartawan di Sarilamak, kemaren.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kalau Madrasah Ibtidaiyah itu berada di bawah nauangan Kementerian Agama, lanjut Firmansyah, tentunya ini akan dibicarakan dengan Kantor Kemenag Kabupaten Limapuluh Kota selaku pihak yang lebih berwenang terhadap sekolah bersangkutan. Namun begitu, pihak Pemkab akan berusaha mencarikan solusinya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Diakui Firmasyah, institusi pendidikan akan bisa berkembang dengan baik apabila mempunyai sarana dan prasarana yang memadai berkaitan dengan proses pendidikan seperti gedung, ruang kelas, media pendidikan, meja, kursi, dan lainnya. Bagi sekolah yang kondisinya kurang layak, tentunya akan menjadi perhatian serius daerah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Hasil pendataan nantinya akan kita koordinasikan dengan Kantor Kemenag selaku pihak yang lebih berwenang. Bagi sekolah yang berada dalam kondisi serba keterbatasan tentu akan kita carikan solusinya,” tutur Firmansyah sembari menyebut pihaknya juga akan mempelajari dan mensiasati peraturan yang mengatur dan memungkinkan pengalokasian anggaran dari daerah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lajut Firmasyah mengatakan, Bupati dalam berbagai kesempatan juga selalu mengajak semua pihak peduli dengan dunia pendidikan, terlebih sekolah agama.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Selain kepedulian berbagai elemen masyarakat, barangkali juga kita bisa meminta bantuan sarana dan prasarana sekolah itu melalui dana CSR,”  tuntas Firmasyah.(IS*/IM)</div> </div>

Bupati Irfendi Arbi Pedula Terhadap Sekolah Di Bawah Naungan Kementerian Agama.

Realitakini.com -Limapuluh Kota  Penndidikan adalah tolok ukur kemnjuan suatau daerah oleh karena itu H Irfendi Arbi Bupati Limapuluh ...

Read more »

Maidestal Hari Mahesa Pertanyakan Perhataian Pemko Padang Tentang Gizi Buruk

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQooQUDBDrw3dUgZBQPqMtW_7eYdxwkd1GQgPhpEH5URySNmM3h-D7C1HbrlrgxqlDotZTqzlS4KPVkfg-i_LOJg4e5-BDLfs8-9cqU52SjMRBkSDdQ97cBrO9ZyAcvkm7Vu0RCFfIT_4/s1600/mahesa+esa.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQooQUDBDrw3dUgZBQPqMtW_7eYdxwkd1GQgPhpEH5URySNmM3h-D7C1HbrlrgxqlDotZTqzlS4KPVkfg-i_LOJg4e5-BDLfs8-9cqU52SjMRBkSDdQ97cBrO9ZyAcvkm7Vu0RCFfIT_4/s320-rw/mahesa+esa.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.com-Padang </b></div> <div style="text-align: justify;"> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang sangat menyanyangkan dan meminta Dinas Kesehatan setempat untuk serius dalam menekan kasus gizi buruk. Salah satunya terjadi pada Seorang bocah Habil Daud (7) di Kelurahan Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang diduga menderita gizi buruk, buah hati dari pasangan Afrijon (38) dan Mira Susanti (32). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa menyayangkan masih terdapatnya kasus gizi buruk di Kota Padang, Sumatera Barat.Padahal gizi buruk merupakan hal sensitif bagi suatu daerah, jika penderita gizi buruk masih banyak maka hal itu menggambarkan bagaimana perhatian pemerintah kota kepada penderita gizi buruk tersebut,  ” ujarnya, Rabu(24/1)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Untuk melihat bagaimana persoalan tersebut di lapangan, dalam waktu dekat Komisi  IV berencana akan memanggil dan meminta penjelasan dari dinas terkait, ” tegas Esa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara, anggota DPRD Padang lainnya Zulhardi Z Latif mengatakan penanganan kasus gizi buruk tidak terlepas dari perhatian pemerintah. Padahal telah banyak bantuan dari pemerintah seperti beras sejahtera dan lainnya. “Hal itu patut dipertanyakan kenapa masih adanya kasus gizi buruk,” pungkasnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara Kepala Dinas Kesehatan Padang, Feri Mulyani mengatakan dari 61 kasus tersebut, sekitar 22 orang diantaranya sudah berubah dari status gizi buruk menjadi gizi normal.</div> <div style="text-align: justify;"> Kemudian 28 orang menjadi gizi kurang, sedangkan 11 orang masih dalam status gizi buruk. Dan 11 orang tersebut masih tetap dipantau oleh dinas kesehatan dan puskesmas, hingga statusnya berubah ke gizi kurang dan menjadi gizi normal,” katanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ia mengatakan, dinas kesehatan memiliki program pemberian makanan tambahan, program pemantauan tumbuh kembang, deteksi dini tumbuh kembang, serta penyuluhan pada orang tua. Hal ini dilakukan dalam rangka menekan angka kasus gizi buruk khususnya di Kota Padang.</div> <div style="text-align: justify;"> Ia mengatakan, Habil selama dua bulan terakhir terbaring lemas ditempat tidur dengan kondisi badan yang sangat memprihatinkan. Bahkan tampak hanya kulit pembalut tulang. Ia menderita gizi buruk sejak sejak dua bulan terakhir.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Kita langsung menangani pasien ini dengan mendampinginya ke Rumah M.Jamil Padang bahkan Dinkes juga membayarkan uang tunggakan BPJS-nya satu keluarga selama 10 bulan senilai Rp1.200.000,” katanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Habil Daud derita gizi buruk akibat gangguan pertumbuhan atau Cerebral Palsy yang merupakan penyakit tumbuh kembang yang lebih mengarah pada gangguan tubuh, dimana anak menjadi tidak progresif dan cenderung kaku. Penyakit ini disebabkan karena adanya kerusakan pada sel-sel motorik, terutama pada susunan saraf pusat yang sedang berkembang.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan Data Dinkes Kota Padang selama tahun 2017 menemukan 61 kasus gizi buruk, dari 61 pasien 22 pasien berobah jadi gizi sedang, sedangkan 11 kasus gizi buruk dengan melakukan upaya monitoring dan 28 pasien sudah sembuh.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Kasus gizi buruk murni hanya 5 persen selebihnya karena komplikasi penyakit. Dan upaya yang dilakukan Dinkes terhadap pasien gizi buruk antara lain dengan memberikan makanan tambahan khusus yang bisa didapatkan di puskesmas.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Untuk itu kita mengingatkan kepada orang tua untuk lebih selektif menjaga buah hatinya dengan memberikan makanan sesuai dengan umur yang sudah dimasak, dan tidak memberikan makanan instan kepada anak, ” pungkasnya. (*Ar/w)</div> </div>

Maidestal Hari Mahesa Pertanyakan Perhataian Pemko Padang Tentang Gizi Buruk

Realitakini.com-Padang  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang sangat menyanyangkan dan meminta Dinas Kesehatan setempat un...

Read more »

DI Usia 100 Tahun Kemerdekaan Indonesia Menyongsong Demografi

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaEdtYAG7t2IDYXgOVD0WjAQMR-XRzWNIv19XyuEk3t9dpcl14Z1QGy17UQIe5oVxzCH23v6s_x9TLYa2Cx-9nBQ41iZTAakP9Yp0mDE9EeHAQPEgzUDnMYw8WiE50dNePE_KngpMIuAA/s1600/Smk+w.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaEdtYAG7t2IDYXgOVD0WjAQMR-XRzWNIv19XyuEk3t9dpcl14Z1QGy17UQIe5oVxzCH23v6s_x9TLYa2Cx-9nBQ41iZTAakP9Yp0mDE9EeHAQPEgzUDnMYw8WiE50dNePE_KngpMIuAA/s320-rw/Smk+w.jpg" width="320" /></a></div> <b>Realitakini.Com-Padang </b><br /> <div style="text-align: justify;"> "Indonesia menyongsong 100 tahun kemerdekaan memperoleh bonus demografi, yaitu satu-satunya negara di dunia yang memiliki penduduk usia muda jauh melebihi usia tua," kata Walikota Mahyeldi.Karena Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah memberikan motivasi kepada siswa SMK Muhammadiyah 1 Padang selaku generasi muda, siswa SMK Muhammadiyah "Belajarlah sungguh-sungguh dari sekarang agar bisa menjadi pemimpin - pemimpin hebat yang akan membawa Kota Padang dan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa besar dan disegani di dunia," ujarnya.  Mulai hari ini harus mempersiapkan diri untuk menjadi orang-orang hebat.  ujarnya Rabu (24/1/2018). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> .Dihadapan 800 siswa dan 100 tenaga pendidik di SMK itu, Mahyeldi menekankan agar mewaspadai pengaruh-pengaruh negatif yang dapat merusak. Diantara hal-hal yang merusak adalah narkoba, tawuran remaja. Termasuk pengaruh internet, agar generasi bisa memilah konten yang positif dan para guru dan orang tua agar mengarahkan serta selalu memberi bimbingan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Yang tidak kalah pentibg adalah memperkuat basis agama sebagai dasar pembangunan karakter sehingga nanti menghadirkan generasi yang berakhlak mulia," imbuh Mahyeldi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada kesemoatan ini juga hadir tokoh Muhammadiyah Kota Padang Maigus Nasir didampingi kepala sekolah Drs. Zulkamil, MT serta para wakil kepala.Mahyeldi juga menyinggung peran Muhammadiyah dalam perjuangan kemerdekaan dan mengisi pembangunan bangsa Indonesia.Menurutnya peran Muhammadiyah dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kader Muhammadiyah sangat banyak berkorban dalam perjuangan bangsa ini. Itu tidak terbantahkan," katanya.(Wt//humas)</div> </div>

DI Usia 100 Tahun Kemerdekaan Indonesia Menyongsong Demografi

Realitakini.Com-Padang  "Indonesia menyongsong 100 tahun kemerdekaan memperoleh bonus demografi, yaitu satu-satunya negara di duni...

Read more »

Narkoba Di Sumbar Meningkat Dratis ,Konisi I DPRD Sumbar Sempurnakan Ranperda

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvUuWWjTeA93rVOyfW_IN34-sPNW_m96g2ArwQAn4PF8z5cdoh0g9Nk8te6Fu8B-9_8ugtmzB0CQtS3o9GsNfNveDKVt_PcagpbBKxW4ayMVmOW4f6LUflNJFiAO6b1lmfh_Xh-8Yn3cs/s1600/Komisi+1DPRD+s.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvUuWWjTeA93rVOyfW_IN34-sPNW_m96g2ArwQAn4PF8z5cdoh0g9Nk8te6Fu8B-9_8ugtmzB0CQtS3o9GsNfNveDKVt_PcagpbBKxW4ayMVmOW4f6LUflNJFiAO6b1lmfh_Xh-8Yn3cs/s320-rw/Komisi+1DPRD+s.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> R<b>ealitakini.Com-sumbar </b></div> <div style="text-align: justify;"> Narkoba atau narkotika dan obat-obatan berbahaya adalah bahan kimia baik sintetik ataupun organik yang merusak kerja saraf. . Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Narkoba dapat menyebabkan ketagihan, terganggu pada bagian saraf atau mampu tidak sadarkan diri </div> <div style="text-align: justify;"> Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan mengacam kehidupan masyarakat . </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Mengingatnya tindakan penyalahgunaan Narkoba di sumbar meningkat gratis , pemerintah memandang perlu membuat perda tentang Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba.Ranperda tersebut di bahas oleh  Komisi I DPRD sumbar .</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Bayak nya Ranperda pasal pasal ranperda tersebut yang belum sempurna  maka dari itu komisi  satu DPRD sumbar mengadakan rapat kerja dengan berapa SKPD yang ada dilingukan pemprov sumbar selasa (23/1/2018)  untuk penyempurnaan Ranperda  tersebut terkait dengan pencegahan  Narkoba tersebut. rapat tersebut dihadri oleh biro hukum , BNN,Menkum Ham ,MKKS SMA/SMK. Dinas Pendidikan, Sumbar ,Direktorat reserse narkoba Polda Sumbar, LSM dan Bundo kandung dan di pimpin lansung oleh ketua komisi satu Achira.  Banyak masukan darai SKPD terkait hingga rapat tersebut di skor sampai jam dua siang . (wt)</div> </div>

Narkoba Di Sumbar Meningkat Dratis ,Konisi I DPRD Sumbar Sempurnakan Ranperda

R ealitakini.Com-sumbar  Narkoba atau narkotika dan obat-obatan berbahaya adalah bahan kimia baik sintetik ataupun organik yang merusa...

Read more »

Pansus I DPRD Siap Menfasilitasi Perubahan Ranperda Retribusi Jasa Umum

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfdIrHEjx_1fUHbSxDjyWbfWYcF0hldC6c144s-DuA479d0dJkyuKcrfTnGqBUxDYcSSIECeXTN7J92LUAL5AAHT02VGqGskyQCPE-5XC4wTxHGzdnbnE_SdVBvD1fh-mTlSkk3sk3uP0/s1600/dprd+pdg.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfdIrHEjx_1fUHbSxDjyWbfWYcF0hldC6c144s-DuA479d0dJkyuKcrfTnGqBUxDYcSSIECeXTN7J92LUAL5AAHT02VGqGskyQCPE-5XC4wTxHGzdnbnE_SdVBvD1fh-mTlSkk3sk3uP0/s320-rw/dprd+pdg.jpg" width="320" /></a></div> <b>Realitakini.com-Padang,</b><br /> <div style="text-align: justify;"> Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan Pemko Padang tentang retribusi jasa umum no 11 tahun 2011 saat ini sedang dalam pembahasan oleh panitia khusus I DPRD Kota Padang dan Ranperda ini sudah kali ke tiga dilakukan perubahan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ketua Pansus I DPRD Kota Padang, Faisal Nasir menyampaikan saat ini kita bersama anggota pansus I lainnya baru akan memulai pembahasan bersama OPD terkait pada Rabu, (24/01/2018) ini dikarenakan kita masih menunggu informasi atas dasar apa Ranperda ini dirubah yang koordinator OPD ialah Bagian Hukum Pemko Padang. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Jika ini telah didapat, pihaknya siap menerima perubahan ranperda ini untuk dijadikan peraturan daerah. Pansus I DPRD siap menfasilitasi perubahan ini bersama berbagai OPD yang ada,”  kata Faisal, Selasa (23/1/2018).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Terkait organisasi perangkat daerah yang mencakup hal ini masing-masingnya ialah Bapenda, Dinas Perdagangan, Dinas Kominfo dan Dinas Perhubungan. Jika data dari bagian hukum telah didapat, maka masing-masing OPD yang ada diminta memaparkan perubahan retribusi yang akan dilaksanakan, ini demi menemui titik terang serta Ranperda ini dapat dijadikan peraturan daerah.</div> <div style="text-align: justify;"> Kemudian, Ia meminta kepada pimpinan OPD yang tergabung pada pansus I, untuk serius dan teliti dalam menyusun ini, supaya ini terealisasi dengan baik serta kejanggalan tidak ditemui nantinya, “ujar kader PAN ini.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Pihaknya bersama anggota pansus I lainnya siap mengawal dan membahas persoalan ini hingga tuntas, tujuannya agar ini tidak keliru nantinya serta Perda ini siap diterapkan ditengah-tengah masyarakat,” ungkapnya. .(S/w)</div> </div>

Pansus I DPRD Siap Menfasilitasi Perubahan Ranperda Retribusi Jasa Umum

Realitakini.com-Padang, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan Pemko Padang tentang retribusi jasa umum no 11 tahun 2011 ...

Read more »

Larangan Cantrang : Nelayan Tantang Susi Uji Petik

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxrhe7Jo1JNXThZ7Pwxn_9kUq0VB5jVmlWsHTWFqDSDMiCfUGM37W-2zMNh3RLMEHy9e0jW64onWehIuD7RfKlK8COF-qwi9xTZaMxIs9a7xQjwZD0_F3H9TKAnrDn19Dd9QtnJDNLz7g/s1600/UJI+Petik.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxrhe7Jo1JNXThZ7Pwxn_9kUq0VB5jVmlWsHTWFqDSDMiCfUGM37W-2zMNh3RLMEHy9e0jW64onWehIuD7RfKlK8COF-qwi9xTZaMxIs9a7xQjwZD0_F3H9TKAnrDn19Dd9QtnJDNLz7g/s320-rw/UJI+Petik.jpg" width="320" /></a></div> <b>Realitakini.com-Jakarta</b><br /> <div style="text-align: justify;"> Ketua Aliansi Nelayan Indonesia Riyono menyebut, perjanjian terkait uji petik untuk memastikan tingkat berbahaya cantrang bagi lingkungan ini sebenarnya sudah ada sejak unjuk rasa yang kedua pada Juli 2017. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Saat itu, sebut Riyono, pemerintah setuju melakukan moratorium larangan cantrang hingga 31 Desember 2017. Dalam kesepakatan itu disetujui selama masa moratorium itu pihak KKP dan nelayan melakukan uji akademis dari berbagai bidang itu.</div> <div style="text-align: justify;"> "Kalau dilarang lagi, kami minta lakukan uji petik," kata Riyono kepada  Realitakini.com sebagai mana di kutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (19/1). </div> <div style="text-align: justify;"> Dalam aksi di Istana Merdeka, Rabu (17/1) lalu, diputuskan cantrang boleh kembali digunakan dalam batas waktu yang belum ditentukan. Penggunaan cantrang itu dengan syarat tak ada kapal tambahan, pengukuran ulang bobot kapal, serta pendaftaran nelayan untuk mendapatkan alat tangkap pengganti.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sehari setelah pertemuan itu, Susi menggelar jumpa pers untuk mengklarifikasi pemberitaan pencabutan Peraturan Menteri (Permen) yang melarang penggunaan cantrang. Susi juga menegaskan, cantrang hanya boleh dipakai nelayan di enam wilayah yakni Batang, Tegal, Rembang, Pati, Juwana dan Lamongan.  </div> <div style="text-align: justify;"> Susi menegaskan tak ada pencabutan Permen yang melarang penggunaan alat tangkap seperti cantrang, trawl, dan alat-alat penangkap ikan lainnya yang dianggap berbahaya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Terkait peralihan alat tangkap ikan, Riyono menyebut nelayan tak pernah mempermasalahkan. Nelayan selama ini bukan memaksa menggunakan cantrang karena senang, tetapi bagi nelayan itu dianggap sebagai alat tangkap yang mudah, ekonomis, dan menghasilkan keuntungan yang besar. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Kami enggak masalah sama cantrang, mau diganti silahkan sebenarnya tapi ada tapinya, kalau mau ganti itu, ya kami mau yang lebih baik, bagus dan ikan banyak yang tertangkap,” kata Riyono.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lagi pula kata Riyono klaim KKP selama ini yang menyebut cantrang itu berbahaya merupakan ucapan yang tak berdasar. Hal itu, kata Riyono, karena KKP belum melakukan uji petik secara akademis terkiat alat tangkap ini. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Apa dasarnya bilang bahaya? Kalau memang belum uji petik, ayo lakukan bersama-sama,” katanya. (Devi/CCNI)</div> </div>

Larangan Cantrang : Nelayan Tantang Susi Uji Petik

Realitakini.com-Jakarta Ketua Aliansi Nelayan Indonesia Riyono menyebut, perjanjian terkait uji petik untuk memastikan tingkat berbahay...

Read more »

Walikota Mahyeldi: Momentum Peringatan Hari Pers Nasional (HPN)

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmel86PdAWXf0mdjLDxacw8dtS9v0cpagLHGvdAg87K01fpptWUoSFq6aAbwncV8nRlCtP0v-Ukmu5ACxwAhs1rgjxy_wseM7m-A0kqMx-iD_nBAvgxKLgiTfaPs6HgoKtRISII7RFxvc/s1600/HPN2018.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmel86PdAWXf0mdjLDxacw8dtS9v0cpagLHGvdAg87K01fpptWUoSFq6aAbwncV8nRlCtP0v-Ukmu5ACxwAhs1rgjxy_wseM7m-A0kqMx-iD_nBAvgxKLgiTfaPs6HgoKtRISII7RFxvc/s320-rw/HPN2018.jpg" width="320" /></a></div> <span style="text-align: justify;"><b>Realitakini.com-Padang </b></span><br /> <div style="text-align: justify;"> Rencananya, peletakan batu pertama pembangunan terminal  terminal type Ayang berlokasi di Anak Aie Kecamatan Koto Tangah  akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, kata Walikota Mahyeldi meninjau lokasi pembangunan, Ahad (21/1/201 Kita akan memanfaatkan momentum peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Padang pada 9 Februari 2018 mendatang.katanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Inshaallah, peletakan batu pertama pembangunan terminal akan dilakukan oleh Presiden, bertepatan dengan Hari Pers nanti," kata Mahyeldi.Terminal Anak Aie menempati lahan seluas 4,5 Ha ini akan menelan biaya sekitar Rp 79,5 milyar dari APBN.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Diperkirakan pembangunan terminal ini akan rampung pada 2019 nanti," jelas Walikota.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut Wako Mahyeldi, kewajiban dari Pemko Padang menyediakan lahan telah dilaksanakan. Beberapa waktu tanah seluas 4,5 Ha sudah dihibahkan ke pemerintah pusat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kita telah menghibahkan tanah yang berlokasi di Anak Aie ini seluas 4,5 Ha kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan," imbuhnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada kawasan terminal ini nantinya juga akan dibangun pasar induk, pusat perbelanjaan, masjid dan bangunan penunjang lainnya.</div> Turut mendampingi Walikota dalam kesempatan ini Kadishub Kota Padang, Kabag Humas dan Kabag Hukum Setda Kota Padang ( wt/du/jn)</div>

Walikota Mahyeldi: Momentum Peringatan Hari Pers Nasional (HPN)

Realitakini.com-Padang  Rencananya, peletakan batu pertama pembangunan terminal  terminal type Ayang berlokasi di Anak Aie Kecamatan Ko...

Read more »