Realita Kini

Wali Kota Padang, Lakukan Mutasi Pejabat Eselon II Pemko Padang

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtoCQNPt9KZyDngVKuhJNIH0FKX_MwIt_p2hYmov6c5DOVwiuiu08gWjxO0mlDttIlcNH0BZuzxe-yv0WWUAtxcJaCKskkU4ONr9jnqcpjykBuZMnu1czSRFLnwthkOtXpxNVKD9X6AdY/s1600/Mutasi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtoCQNPt9KZyDngVKuhJNIH0FKX_MwIt_p2hYmov6c5DOVwiuiu08gWjxO0mlDttIlcNH0BZuzxe-yv0WWUAtxcJaCKskkU4ONr9jnqcpjykBuZMnu1czSRFLnwthkOtXpxNVKD9X6AdY/s640-rw/Mutasi.jpg" width="640" /></a></div>
<b>Raelitakini.com-Padang</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Sebanyak lima orang pejabat eselon II Pemko Padang resmi dilantik Wali Kota Padang Mahyeldi di Gedung Serbaguna Bagindo Aziz Chan, Balaikota Padang, Rabu (27/2). Kelima pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut antara lain Dian fakri yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sekarang menjabat Kepala Dinas Perhubungan menggantikan posisi Dedi Henidal yang kini menjabat Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selanjutnya Yunisman sebelumnya menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM sekarang menjabat Kepala Disnakerin mengisi posisi Zabendri yang rotasi sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan. Sedangkan Azwin sebelumnya Kadispora sekarang menempati jabatan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Wali Kota Mahyeldi menyampaikan, sekaitan pelantikan ini telah dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dimana hal ini telah melalui mekanisme pengukuhan dan 'job fit' yang dilakukan beberapa waktu sebelumnya. Diantaranya terdiri dari wawancara dan FGD serta Test Assessment dan Talent Mapping.“Pejabat yang dilantik saat ini juga telah sesuai dengan surat KASN No: B-123/KASN/1/2019 11 Januari 2019 serta surat Mendagri No: 821/1301/SJ, dimana KASN dan Kemendagri secara prinsip telah menyetujui pelantikan tersebut,” terang Mahyeldi dalam sambutannya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dijelaskan, dalam struktur pemerintahan banyak faktor yang menyebabkan dilakukannya perubahan. Sesuai dinamika dalam struktur jabatan di lingkungan Pemko Padang, baik promosi, rotasi maupun mutasi adalah merupakan hal yang biasa. Bisa karena lama jabatan atau pun kebutuhan. “Kita tentu berharap, melalui pelantikan ini akan memberikan motivasi dan kekuatan baru dalam rangka peningkatan kinerja Pemko Padang terutama bagi pejabat yang dilantik. Karena memang tugas dan tanggung jawab kita ke depan lebih berat, sesuai berbagai tuntutan dari pusat," jelas wako</div>
<div style="text-align: justify;">
.</div>
<div style="text-align: justify;">
Tak hanya itu tambahnya lagi, beberapa upaya serta program Pemko Padang ke depan juga cukup banyak. Seperti salah satunya upaya menjadikan seluruh jalur-jalur utama di Kota Padang bisa dilewati Mobil Trans Padang. Untuk ini ebih kurang membutuhkan sebanyak 200 unit mobil angkutan massal tersebut. Kemudian begitu juga pengaktifan jalur kereta api yang sampai ke Stasiun Pulau Air, Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan. Sesuai rencana akan dikembangkan sebagai angkutan massal baru untuk mengurai kemacetan di Kota Padang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Ini perlu rekayasa-rekayasa dengan mengoptimalkan potensi yang ada, dimana pada saat ini pengaturan-pengaturan sekaitan pertambahan jalan di Padang sangat kecil. Mungkin bisa dialihkan seperti penempatan jalan satu arah atau opsi lainnya untuk mengurangi kemacetan yang sering terjadi setiap pagi dan sore itu,” imbuh Mahyeldi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih lanjut wali kota pun juga membeberkan upaya Pemko Padang dalam peningkatan bidang kepemudaan dan olahraga di Kota Padang yang juga bahagian prioritas ke depan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Penguatan kepada pemuda perlu kita tingkatkan lagi sesuai rencana pendirian “youth center” di setiap kecamatan yang dimulai tahun ini. Begitu juga untuk upaya-upaya melalui OPD-OPD lainnya. Insya Allah kita berharap, seluruh OPD di lingkup Pemko Padang akan bisa lebih maksimal lagi dengan adanya rotasi atau mutasi ini," tukuk wako mengakhiri. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kepala BKPSDM Kota Padang Habibul Fuadi menyebut, adapun beberapa jabatan eselon II di lingkup Pemko Padang yang masih kosong atau saat ini diisi oleh Plt Kepala Badan/Dinas akan dibuka panselnya hari ini. Diantaranya untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Disdukcapil dan Dinas Kelautan dan Perikanan. ( Wt/Dv/Hms)</div>
</div>

Wali Kota Padang, Lakukan Mutasi Pejabat Eselon II Pemko Padang

Raelitakini.com-Padang Sebanyak lima orang pejabat eselon II Pemko Padang resmi dilantik Wali Kota Padang Mahyeldi di Gedung Serbaguna ...

Drs.Alwis :Hasil Audit Pengawasan Kearsipan Sumbar Berpredikat Baik.

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmtW2jWKSjGoQdqhrtHnxlfy8G_7q2vn8d4Wb_xb8VbM2x11leI-gZU7qsrnNWnO7EiR6_k_4dJ6GilmUWHRpyMyvkpGlor5i2X5Ogn1DlUIRC0PdYMXRpA6T3fuAi_CdIYrsSlxgvFNs/s1600/ALwis.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmtW2jWKSjGoQdqhrtHnxlfy8G_7q2vn8d4Wb_xb8VbM2x11leI-gZU7qsrnNWnO7EiR6_k_4dJ6GilmUWHRpyMyvkpGlor5i2X5Ogn1DlUIRC0PdYMXRpA6T3fuAi_CdIYrsSlxgvFNs/s640-rw/ALwis.jpg" width="640" /></a></b></div>
<b>Realitakini.com-Padang</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan ,” Hasil Pengawasan Kearsipan objek pengawasan Sumatera Barat memperoleh predikat "Baik", tetapi belum diketahui berapa nilai yang diperoleh berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ini di katakan Alwis , disela-sela Rakornas Pengawasan Kearsipan Tahun 2019 tanggal 27-28 Februari 2019 yang dilaksanakan di Hotel Pangeran Bech, Rabu (27/2/2019).Lebih lanjut Alwis menyampaikan, Sumatera Barat masuk pada rangking 7 Nasional ketegori "Baik" setelah ANRI melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan tahun 2017, dan akan disampaikan Rakor Pengawasan Kearsipan tahun 2019</div>
<div style="text-align: justify;">
. </div>
<div style="text-align: justify;">
Pelaksanaan audit kearsipan ini menggunakan instrumen yang disusun oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). ANRI dengan menggunakan aplikasi pelaporan yang juga telah ditetapkan Hasil audit disusun dalam Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) atau Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI). </div>
<div style="text-align: justify;">
Hasil pengawasan kearsipan terhadap objek pengawasan, diberikan nilai dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Nilai 91 s.d 100 dengan kategori "Sangat Baik 2. Nilai 76 s.d 90 dengan kategori Baik 3. Nilai 61 s.d 75 dengan kategori "Cukup 4. Nilai 51 s.d 60 dengan kategori "Kurang 5. Nilai dibawah atau sama dengan 50 dengan kategori "Buruk Pada Tahun 2016, ANRI telah melaksanakan audit kearsipan eksternal terhadap 34 Lembaga Kearsipan di Indonesia, termasuk Sumatera Barat, ungkapnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sekdaprov yang juga mantan Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan menceritakan, bagaimana progres Sumatera Barat berdasarkan penilaian pengawasan tahun 2016 yang tertuang dalam LAKE Tahun 2016, Sumatera Barat memperoleh Nilai 59, dengan Kategori "Kurang Pada tahun 2017, Arsip Nasional Republik Indonesia melakukan Monitoring n kearsipan tahun 2016. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan melihat hasil tindak lanjut terhadap hasil pengawasa tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, maka nilai Sumatera Barat meningkat menjadi 73, dengan kategori Cukup. Sehingga Sumatera Barat menjadi peringkat 7 secara nasional dan masuk dalam kelompok 10 besar Pada tahun 2018, ujarnya. Alwis juga mengatakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, melalui Dana Dekonsentrasi Arsip Nasional Republik Indonesia, pada tahun 2017 bersama-sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia juga telah melakukan audit kearsipan eksternal terhadap 19 Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hasil yang diperoleh adalah nilai 18 Kabupaten/Kota "Buruk", dan hanya satu Kabupaten/Kota yang bernilai "Kurang", yaitu Kota Payakumbuh. Namun, pada tahun 2018, setelah dilakukan monitoring tindak lanjut terhadap hasil pengawasan kearsipan tahun 2017, beberapa Kabupaten/Kota menunjukan peningkatan yang cukup signifikan, seperti Kabupaten Sijunjung yang tahun 2017, memperoleh nilai 50 dengan kategori Buruk, meningkat menjadi 70,36, dengan kategori Cukup, menyusul Kota Payakumbuh yang juga meningkat menjadi 70,24, dengan kategori Cukup. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara yang lain masih memperoleh kategori kurang dan buruk. Monitoring tindak lanjut terhadap 19 Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota ini akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2019 ini, dengan tetap dibawah pengawasan ANRI.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Audit Pengawasan Kearsipan dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsiapn bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip ketersediaan, arsip yang autentk dan terpercaya, terwuijudnya pengelolaan arsip yang andal pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik</div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk audit pengawasan kearsipan OPD dikungkung Pemprov. Sumbar, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, ladi tahun 2018, hanya tersedia anggaran untuk melakukan audit terhadap 6 SKPD Provinsi saja, padahal idealnya dilakukan terhadap semua SKPD dalam satu tahun, sehingga dapat terlihat hasilnya secara keseluruhan, terangnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsiapn yang sesuai denagn prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip baik di pusat maupun di daerah menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan pengawasan kearsipan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan dilakukan dengan audit kearsiapn dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan sampai pada penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan yang diawasi langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Pengawasan Kearsiapn terdiri dari Pengawasan kearsipan eksternal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Arsip Nasional terhadap Lembaga kearsipan Provinsi, Kementerian, Perguruan Tinggi Negeri, maupun Lembaga Kearsipan Provinsi, atau pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Provinsi terhadap Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sedangkan Pengawasan Kearsipan internal dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Provinsi atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota, serta Perguruan Tinggi Negeri terhadap pencipta arsip di wilayah kewenangannnya masing-masing. Dalam pelaksanaannya, pengawasan kearsipan dilakukan oleh Tim Pengawas Kearsipan dengan melibatkan auditor dan Bagian Pengawasan atau Inspektorat Provinsi yang telah mendapat pelatihan atau Bimbingan Teknis Pengawasan, punkasnya.(Wt/Hms)</div>
</div>

Drs.Alwis :Hasil Audit Pengawasan Kearsipan Sumbar Berpredikat Baik.

Realitakini.com-Padang Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan ,” Hasil Pengawasan Kearsipan objek pengawasan Sumatera...

Anggota DPRD Kota Padang Nilai Kantor Lurah Batipuh Panjang Sudah Tak Layak

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2WKu7TlUBlBTizWiv3V9LSSBsy6uquclzHWtW3pN7cZpK9pszLmOJQj3g98mYs8-hYZZKBmTPzmfTVpq1Ys5TzxS3HaNDbPRRK-SRkqoVBdZiJHNG0UbUdDXGkoxD9RsU2X0QZJ2n_Vo/s1600/Muharliom.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="300" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2WKu7TlUBlBTizWiv3V9LSSBsy6uquclzHWtW3pN7cZpK9pszLmOJQj3g98mYs8-hYZZKBmTPzmfTVpq1Ys5TzxS3HaNDbPRRK-SRkqoVBdZiJHNG0UbUdDXGkoxD9RsU2X0QZJ2n_Vo/s640-rw/Muharliom.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<b>Realitakini.Com-Padang </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Adalah Wilayah Yang Merupakan Estalasi Utama Memasuki Kota Padang Dari Arah Bandara Internasional Minangkabau (BIM). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Anggota DPRD Kota Padang Dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Muharlion Menilai Kantor Lurah Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Sumatera Barat Tidak Layak. Ia Menilai Pemerintah Kota Perlu Membangun Gedung  Baru Yang Lebih Representatif Untuk Melayani Warga Yang Datang Berurusan Ke Sana.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kami Melihat Sudah Saatnya Kelurahan Batipuh Panjang Memiliki Kantor Lurah Yang Representatif,” Ujar Muharlion (27/2). Hal Itu dikatakannya  “Setelah Menghadiri Rapat Koordinisai Pembangunan Kelurahan Batipuh Panjang. Pada 26 Januari 2019 Yang Lalu, </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Insyaallah Dengan Semangat Kebersamaan Akan Bisa Kita Wujudkan. Sebagai Wakil Rakyat Dari Daerah Ini, Kami Tentu Memiliki Tanggungjawab Moral Untuk Mengawalnya. Apalagi Sudah Menjadi Aspirasi Masyarakat Di Sana,” Ujar Calon Anggota DPRD Kota Padang Dari Daerah Pemilihan Padang I Kecamatan Koto Tangah Nomor Urut 1 Ini. (wt*)</div>
</div>

Anggota DPRD Kota Padang Nilai Kantor Lurah Batipuh Panjang Sudah Tak Layak

Realitakini.Com-Padang Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Adalah Wilayah Yang Merupakan Estalasi Utama Memasuki Kota Pa...

Pengadilan Negeri Batusangkar Canangan Pembangunan Zona Integritas Bebas Korups

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8fypiYNuJODo3YOpFKsz84lXKozTv5-pBfrxdFui2I5HqPQOgwVLuDdnkyWHYQ9TLC30embrtkZWorRxp65ZftAQ25MU6ESaft7mZRe2Uk1Ilowqjp50HVoS6zc_57017GkmiEp9EHZY/s1600/May.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="310" data-original-width="544" height="364" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8fypiYNuJODo3YOpFKsz84lXKozTv5-pBfrxdFui2I5HqPQOgwVLuDdnkyWHYQ9TLC30embrtkZWorRxp65ZftAQ25MU6ESaft7mZRe2Uk1Ilowqjp50HVoS6zc_57017GkmiEp9EHZY/s640-rw/May.jpg" width="640" /></a></div>
<b>Realitakini.com -Tanah Datar </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Pengadilan Negeri Tanah Datar melaksanakan kan giat pencanangan Pembangunan Zona integritas bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Negeri Batusangkar kelas II hari rabu tanggal 27/02/2019.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Acara ini hadiri oleh Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Tiwik SH MH, Kajari Tanah Datar M Fatria SH MH, Kepala Inspektorat Altri Suandi, Wakil Kapolres Tanah Datar Kompol Arifin Daulay Ketua Pengadilan Agama Tanah Datar, Kadis Kominfo Drs Abrar, Pasi Intel kodim03/07 Tanah Datar, Jajaran pengadilan Negeri Batusangkar dan tamu undangan lainnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Dalam sambutannya Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi mengatakan pemerintah Tanah Datar mendukung program kerja Pengadilan Negeri Batusangkar dalam mewujutkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Bupati juga berharap dengan pencanangan ini pengadilan negeri Batusangkar juga meraih piagam penghargaan dari Menpan RB RI sebagai Zona integritas bebas korupsi seperti yang di raih oleh Kajari dan Polres Tanah Datar. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Tiwik SH MHum mengatakan pencanangan ini untuk mewujutkan Pengadilan Negeri Tanah Datar yang bersih dari korupsi kolusi dan nefotisme. Tiwik juga menjelaskan Pengadilan negeri bekerja dengan jujur dan amanat tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun baik berupa uang dan barang, serta patuh dan taat serta menjunjung tinggi kode etik sebagai hakim, panitera, jurisita dan pegawai. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam melayani pengaduan kita sudah menyediahkan pelayanan satu pintu katanya. dan juga berharap dukungan untuk terwujutnya pengadilan Negeri Tanah Datar Sebagai Zona Integritas bebas korupsi dan bersih melayani. " Kita berharap dukungan semua fihak untuk terwujutnya Pengadilan Negeri Batusangkar sebagai Zona Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah Bebas Bersih Melayani(WBBM) dan untuk itu saya akan mengambil tindakan bila ada pegawai nakal di lingkungan Pengadilan Negeri Batusangkar" kata Tiwik SH MHum. (may)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Pengadilan Negeri Batusangkar Canangan Pembangunan Zona Integritas Bebas Korups

Realitakini.com -Tanah Datar Pengadilan Negeri Tanah Datar melaksanakan kan giat pencanangan Pembangunan Zona integritas bebas korupsi...

Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Adakan Rapat Penyelamatan Danau Kerusakan Ekosistem Lingkungn Danau Maninjau

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0yigkPwTZx4ErR9dAv0K8HVJ2sL7uBp9rV1IeV1sW8qL7NkL6QDBN6z55_nj9P3agh2Q5EPkcIya0upU2acgztu_uqYPPsQ9O0c3ssUMZPmrFQKOIeZ2or2prqEz2iLloc7NuGO08TZI/s1600/suip.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0yigkPwTZx4ErR9dAv0K8HVJ2sL7uBp9rV1IeV1sW8qL7NkL6QDBN6z55_nj9P3agh2Q5EPkcIya0upU2acgztu_uqYPPsQ9O0c3ssUMZPmrFQKOIeZ2or2prqEz2iLloc7NuGO08TZI/s640-rw/suip.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-family: "times new roman" , serif; font-size: 16pt;"><b>Realitakini.com-Sumbar</b></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 16.0pt;">Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Suwirpen Suib mengataka ,” setelah
kita adakan <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>rapat dengar pendapat dengan
masyarakat sekitar Danau Maninjau Selasa (19/2) maka</span><span class="5yl5"><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 16.0pt;"> untuk</span></span><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 16.0pt;"> </span><span class="5yl5"><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 16.0pt;">Langkah
kedepan penyelamatan danau Maninjau dari kerusakan ekosistem lingkungn dan
peningkatan ekonomi masyarakat di salingka Maninjau<o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;">
<span class="5yl5"><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 16.0pt;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">
<span class="5yl5"><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 16.0pt;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Komisi IV
DPRD SUMBAR bersama mitra kerja Dinas PUPR Sumbar, Dinas Perikanan Dan Kelautan
dan Instansi terkait lainnya,<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>mengadakan
konsultasi lanjutan senin (25/2) untuk pembahasan terwujudnya perda yang akan
dilahirkan nantinya.</span></span><span class="5yl5"><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 16.0pt;">Hal tersebut dikatakan oleh  Ketua Komisi IV Suwirpen Suib saat di
kompirmasi seusai mengadakan rapat lanjutan tersebut. </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times new roman" , serif; font-size: 16pt;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times new roman" , serif; font-size: 16pt;">Lebih lanjut SuwirpenSuib mengatakan,” </span><span style="font-family: "times new roman" , serif; font-size: 16pt;">bahwa didalam
perda itu, akan diatur jumlah Keramba Jala Apung (KJA) dimana selama ini ada 23
ribu KJA di sana kita akan batasi hingga 6 ribu saja,” Karena kita tidak
mungkin mengnolkan Keramba Jala Apung di dalam danau tersebut yang akan
membunuh mata pencaharian masyarakat Maninjau yang mendiami 9 nagari itu,” katanya.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">
<span class="5yl5"><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 16.0pt;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">
<span class="5yl5"><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 16.0pt;">Perda ini diberlkukan agar ada keseimbangan akan
dampak kerusakan dari KJA terhadap pencemaran air danau Maninjau.Disisi lain
pemerintah juga akan memberikan zonasi untuk dibangunnya pariwisata yang akan
dikembangkan. <o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">
<span class="5yl5"><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 16.0pt;">Tujuan akhir dari pengaturan jumlah KJA di Danau
Maninjau agar meningkat perekonomian warga setempat, Karena secara prinsip
pasar bila ikan sedikit beredar dari danau Maninjau hal hasil harga ikan akan
bisa tinggi dipasaran. <o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">
<span class="5yl5"><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 16.0pt;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">
<span class="5yl5"><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 16.0pt;">Ia juga mengatakan ,” untuk zonasi wilayah
pengembangan agar mudah mengatur pelaksanaannya di lapangan nantinya, aturan
itu berkoordinasi kepada nagari- nagai yang ada disana. Zonasasi yang kita berlakukan
tetap mengacu kepada perda yang berkoordinasi dengan wali nagari setempat, yang
melaksanakan perda ini tentunya wali nagari dan perangkatnya yang berkoordinasi
dengan pemda Agam. <o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">
<span class="5yl5"><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 16.0pt;"><br /></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">
<span class="5yl5"><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 16.0pt;">Bila ada yang melanggar aturan-aturan perda ini,
akan ada sangsinya. Itu akan dirumuskan oleh Bamus pada rapat lanjutan. Pungkas
Suwirpen.(Wt/Sj)</span></span><span style="font-family: "times new roman" , "serif"; font-size: 16.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Adakan Rapat Penyelamatan Danau Kerusakan Ekosistem Lingkungn Danau Maninjau

Realitakini.com-Sumbar Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Suwirpen Suib mengataka ,” setela...

Heryanto Rustam: Peningkatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Dapat Ditelusur Melalui Indikator Pelaksanaan 8 Fungsi Keluarga

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2jgtz_gGBp0Q1m-LnXRWbmTxxgMDULLIiAgdefJR6JhcNOHVE8KhiP0YsPW0paKFWyXOEsAyuguUfeJxyRhkKy_zjMK7AIC0zYwe7v5rsCEfuDE9vk9jsvliUe2m4m4Lkc4awpCMmcU4/s1600/PMK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2jgtz_gGBp0Q1m-LnXRWbmTxxgMDULLIiAgdefJR6JhcNOHVE8KhiP0YsPW0paKFWyXOEsAyuguUfeJxyRhkKy_zjMK7AIC0zYwe7v5rsCEfuDE9vk9jsvliUe2m4m4Lkc4awpCMmcU4/s640-rw/PMK.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Padang </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Kampung Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan untuk melaksanakan berbagai fungsi keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera, terbebas dari kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan. Ada disetiap kelurahan di Kota Padang terdapat kota Padang </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Oleh sebab itu, daerah memiliki keleluasaan untuk mengembangan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), agar lebih berhasil dan bermanfaat bagi orang banyak", kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, Heryanto Rustam usai menghadiri Sosialisasi Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program KKBPK bersama mitra kerja di lapangan parkir Masjid An-Nur Belimbing, Senin (25/2/2019). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kota Padang telah berhasil melaksanakan Program KB, sehingga pemerintah memberikan penghargaan di tingkat Sumbar dan nasional. Program KKBPK ini aspek pengendalian kuantitas penduduk dan aspek peningkatan kualitas penduduk dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk itu, kata Heryanto Rustam, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat ditelusur imelalui berbagai indikator yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan 8 fungsi keluarga yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selanjutnya anggota DPR RI Suir Syam dari Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah kesehatan dan tenaga kerja, serta pernah dua periode menjabat Wali Kota Padang Panjang mengatakan, bahwa program dua anak dalam program KB bertujuan untuk membentuk generasi yang sehat dan cerdas. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Namun demikian, meskipun menjadi kewenangan daerah, dalam pelaksanaannya, arah program KKBPK tetap harus mengacu pada kebijakan BKKBN Pusat sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan program KKBPK secara nasional. Sehingga semua daerah diharapkan dapat saling bersinergi dalam mencapai keberhasilan program KKBPK secara umum", tukas Suir Syam. (wt/Z)</div>
</div>

Heryanto Rustam: Peningkatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Dapat Ditelusur Melalui Indikator Pelaksanaan 8 Fungsi Keluarga

Realitakini.com-Padang Kampung Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan untuk melaksanakan berbagai fungsi keluarga dalam rangka mewuju...

DPRD Padang Paripurna Istimewakan Pemberhentian Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Padang Mahyeldi-Emzalmi

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjY9zBqE6R8sWF0UMjEESQllLfnlopNG9QANPvyVXlpRoezEJbJhSVsFU2kXxcx3e3ZmHMjrIgz36D3dITFxbJLshgh4j_qG-907SkxeRioDQkQsNE1ibAqffhy2d7ZiqOukR-FzZHEWu0/s1600/PI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjY9zBqE6R8sWF0UMjEESQllLfnlopNG9QANPvyVXlpRoezEJbJhSVsFU2kXxcx3e3ZmHMjrIgz36D3dITFxbJLshgh4j_qG-907SkxeRioDQkQsNE1ibAqffhy2d7ZiqOukR-FzZHEWu0/s640-rw/PI.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Padang</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Usulan terkait pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Mahyeldi-Emzalmi yang tak lama lagi akan menghabiskan masa jabatan kepemimpinan periode 2014-2019 disepakati  Pemko dan DPRD Padang dalam  Rapat Paripurna Istimewa di Gedung Bundar Sawahan, Senin (25/2/2019).Rapat dihadiri unsur pimpinan DPRD lainnya yakni Wahyu Iraman Putra, Muhidi dan Asrizal, Sekretaris DPRD diwakili Kabag Risalah dan Persidangan Desmon Danus serta seluruh anggota DPRD. Wali Kota Padang Mahyeldi serta unsur Forkopimda Padang serta pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang dan stakeholder terkait.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam sambutanya, Ketua DPRD Padang, Elly Thrisyanti mengatakan, dalam Rapat Paripurna Istimewa Usulan Pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang masa jabatan 2014-2019 tersebut juga dibarengi dengan membahas Usulan Pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang masa jabatan 2019-2024.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Hal ini kita lakukan sesuai dengan Peraturan DPRD No 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Padang. Sebagaimana dalam Pasal 146 Ayat (1) Huruf a menyatakan, untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian wali kota dan wakil walikota, maka DPRD Padang telah menindaklanjuti hal tersebut sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku," jelas Elly di hadapan peserta sidang. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sesuai prosedur dan mekanisme dimaksud, ungkap Elly, DPRD Padang telah melaksanakan beberapa agenda sebelumnya. Seperti menggelar Rapat Pimpinan pada 22 Februari 2019 lalu serta Rapat Badan Musyawarah dengan salah satu agenda penjadwalan Rapat Paripurna Istimewa pada 25 Februari 2019 ini. Rapat ini dilaksanakan juga berdasarkan Keputusan Mendagri, Surat Gubernur Sumbar, Surat Ketua DPRD Padang dan Keputusan KPU Padang tentang penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Padang tahun 2018," terang Elly sembari membacakan Surat Keputusan DPRD Padang tentang dua pembahasan tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Atas nama pimpinan dewan dan seluruh anggota DPRD Padang, kami mengucapkan selamat atas ditetapkannya oleh KPU Padang kepada pasangan calon Wali Kota Padang dan Wakil Wali Kota Padang Mahyeldi-Hendri Septa yang terpilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Padang 2018 lalu," terangnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Untuk penetapan pelantikannya akan kita usulkan kepada Mendagri melalui Gubernur Sumbar, dengan harapan setelah dilantik nanti dapat melaksanakan tugas-tugas ke depan lebih baik dan maju untuk pembangunan Kota Padang ke depan. Insyaa Allah untuk pelantikannya kita usulkan dan rencanakan dilakukan antara Mei atau Juni 2019 ini," tukasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu, Wali Kota Padang, Mahyeldi usai Rapat Paripurna Istimewa tersebut menyampaikan, bahwa Rapat Paripurna Istimewa ini merupakan suatu agenda yang sudah dikehendaki oleh aturan-aturan dan Undang-undang seiring berakhir masa jabatannya bersama Wakil Wali Kota Padang, Emzalmi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Keputusan ini merupakan sesuatu hal yang mesti dilakukan, karena memang masa jabatan saya bersama Pak Emzalmi berakhir pada 13 Mei," ucapnya</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Ketika ditanya terkait persiapan kepemimpinan Mahyeldi-Hendri Septa untuk periode jabatan 2019-2024 Mahyeldi menyebut, ia bersama-sama akan berupaya mengimplementasikan komitmen-komitmen yang disusun bagi warga masyarakat Kota Padang. Semuanya, kata dia, sesuai dengan yang telah dirancang melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Teknokratik yang dibahas Pemko Padang melalui Bappeda bersama para pakar. Dalam rentang waktu tiga bulan setelah pelantikan RPJMD-nya harus diselesaikan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Apa yang kita komitmenkan dan janjikan, maka itulah yang kita lakukan dan segala sesuatunya disesuaikan dengan RPJMD serta visi-misi Kota Padang setelah ditetapkan oleh DPRD Padang. Baik menyesuaikan terkait SOTK nya serta program dan kegiatan yang akan dilakukan," terangnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
"Sehingga memang, apa yang kita komitmenkan itu dapat terlaksana dan terimplementasi secara baik untuk periode kepemimpinan 2019-2024 mendatang," tambahnya.9Wt/rls)</div>
</div>

DPRD Padang Paripurna Istimewakan Pemberhentian Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Padang Mahyeldi-Emzalmi

Realitakini.com-Padang Usulan terkait pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Mahyeldi-Emzalmi yang tak lama lagi akan meng...

Wagub Nasrul Abit : Pemerintah Provinsi Beri Apresiasi Pondok Pesantren Melahirkan Generasi Qur'ani,

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTEOAhwQstRxj1cMVQ_fe4J-dSe5Q98XO1CbF-8Pp3l3mt0iDF6JfjcPuxe5P5wR-qcXITikYxPgS9-N8-mBzdS8bmJEBcLQQ5HH68fykugpTkQjOftdy82GsOIObBczhxVbJCdaXv4hs/s1600/PRR.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="302" data-original-width="504" height="382" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTEOAhwQstRxj1cMVQ_fe4J-dSe5Q98XO1CbF-8Pp3l3mt0iDF6JfjcPuxe5P5wR-qcXITikYxPgS9-N8-mBzdS8bmJEBcLQQ5HH68fykugpTkQjOftdy82GsOIObBczhxVbJCdaXv4hs/s640-rw/PRR.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Padangpariaman</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Maka pendidikan karakter, seperti yang dilakukan pada Pondok Pesantren Jamiatul Mukmin mendidik kepribadian yang baik, beriman dan bertaqwa  itu identik dengan umat Islam karena filosofi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)adalah cirri  Orang minang</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih lanjut Wagub menyampaikan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas keberadaan pondok pesantren ini telah melahirkan generasi Qur'ani, berprilaku santun dalam kepribadian islami. Ini merupakan misi pertama IP-NA dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah ABS SBK</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal ini disanpaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada saat peresmian Surau Rimbo Tualang Pondok Pesantren Jamiatul Mukmin pimpinan Tuanku Sidi Anwar, di Toboh Gadang, Kecamatan Sintuak Padang Pariaman, Senin (25/2/2018). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hadir dalam kesempatan itu Bupati Ali Mukni, Forkopimda, tokoh masyarakat, Ketua Penggerak PKK Sumbar Ny. Nevi Zuarina Irwan Prayitno.. Kenapa tata kehidupan yang harmonis, beradat dan berbudaya karena ini persoalan moral, jika seseorang memiliki moral yang baik, tentu akan baik pula hasil pekerjaannya. Etika moral merupakan sesuatu yang utama dalam memajukan pembangunan di Sumatera Barat, ungkap Nasrul Abit.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Nasrul Abit juga menyampaikan dalam rangka menyukseskan pemilihan umum, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden di Sumatera Barat mestilah dengan semangat pemiku badunsanak. Jangan ada kita serumah berbeda pilihan menjadi sesuatu pertengkaran yang tidak sehat dalam keluarga. Dalam pemilu kita memilih calon anggota DPRD kabupatem / kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD RI dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ada lima kota suara nantijya</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
. Dan paling rumit adalah pemilihan calon legislatif yang tidak fotonya, hanya nama, nomor urut dan gambar partai. Masyarakat mesti menghafal nama, nomor urut dan partai untuk pilihan hatinya. Menurut data semetara hasil survei 60 persen masyarakat belum tahu kita akan menyelenggarakan pemilihan umum. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hari semakin dekat mari kit sosialisasikan dengan dan cermat, ajak Nasrul Abit. Bupati Ali Mukni dalam kesempatan itu juga menyampaikan , di Padang Pariaman target partsipasi masyarakat ikut Pemilu 2019 sebesar 85 persen. Padang Pariaman budaya berdemonstrasi telah tinggi, dan diyakini masyarakat ke TPS akan leboh banyak. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menyatakan pilihan tanpa datang ke TPS itu sama saja tidak ada artinya karena tidak akan memberikan andil dalam pembangunan . Sadarilah kita pilih wakil kita mereka nantinya yang akan membantu kita dalam memajukan pembangunan daerah, ujarnya. Ketua Tim Penggerak PKK Sumatera Barat Ny. Nevi Zuairina Irwan Prayitno disela - sela kegiatan menyampaikan, aspirasi masyarakat merupakan semangat pembangunan kemajuan daerah karena itu, diharapkan masyarakat datangi TPS untuk memberikan suaranya dengan baik.</div>
<div style="text-align: justify;">
 Untuk keterwakilan bundo kandung diharapkan masyarakat, juga memilih yang terbaik dengan benar dan tepat, jangan sampai salah pilih, ajaknya. (wt/Zrd hms)</div>
</div>

Wagub Nasrul Abit : Pemerintah Provinsi Beri Apresiasi Pondok Pesantren Melahirkan Generasi Qur'ani,

Realitakini.com-Padangpariaman Maka pendidikan karakter, seperti yang dilakukan pada Pondok Pesantren Jamiatul Mukmin mendidik kepriba...

Kapolres Tanah Datar AKBP H Bayuaji Yudha Prajas SH Buka Kejurda IMI Series 1 Polres Tanah Datar

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkHikEM_tGHqLr5RFhJZag0KzInwi6z4uhI8dSMIHfp60VzOMBHwXft6s4FHzxE9e9w2dUjyHIuduES6XsupzbG9u1sCfiZMp4O3kQX0SGmOMr56jG08Qb7dH-4NANRIEjMgGqqKq3CKw/s1600/Kajurda.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkHikEM_tGHqLr5RFhJZag0KzInwi6z4uhI8dSMIHfp60VzOMBHwXft6s4FHzxE9e9w2dUjyHIuduES6XsupzbG9u1sCfiZMp4O3kQX0SGmOMr56jG08Qb7dH-4NANRIEjMgGqqKq3CKw/s640-rw/Kajurda.jpg" width="640" /></a></div>
<b>Realitakini.com. -Tanah Datar </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Dalam rangka Millennial Road Safety Polres Tanah Datar mengadakan kegiatan Kejurda balap motor IMI Sumbar Series 1 tahun 2019 di lapangan Cinduemato Batusangkar minggu tanggal 24/02/2019. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kegiatan Kejurda IMI Series 1 polres Tanah Datar ini di buka oleh Kapolres Tanah Datar AKBP H Bayuaji Yudha Prajas SH dan dihadiri oleh Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, Wakapolres Tanah Datar Kompol Arifin Daulay, Wakil IMI Sumbar Nur Hafit, kepala Kesbangpol Irwan S.Sos, SOPD kabupaten Tanah Datar serta Tamu undangan lain nya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Hal ini di sampaikan oleh kapolres Tanah Datar melalui Kasubag Humas Polres Tanah Datar Kejurda Balap motor IMI series 1 tahun 2019 ini mengusung tema Narkoba No preatasi yes yang bertujuan dengan ada nya event Kejurda IMI series 1 agar generasi muda bisa menyalurkan hobi dan bakat mereka sehingga bisa mengurangi angka kecelakaan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjf4q_kIfej8Qwn8ijYSWFnTYLsqL_CEYr_j3zKbhNVO-Ew8bAlB7VWkNPLIR-8QR0uaksfIqQHlXG83am1GiUlz_JTsNc8wQjhMMIhCgpXEzo2NyE489Dl-PjoRfO8uXxGE5rCia6bB38/s1600/kerjurda.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjf4q_kIfej8Qwn8ijYSWFnTYLsqL_CEYr_j3zKbhNVO-Ew8bAlB7VWkNPLIR-8QR0uaksfIqQHlXG83am1GiUlz_JTsNc8wQjhMMIhCgpXEzo2NyE489Dl-PjoRfO8uXxGE5rCia6bB38/s640-rw/kerjurda.jpg" width="640" /></a></div>
Pelepasan Permulaan Start Kejurda Balap motor IMI series 1 Tanah Datar ini oleh Bupati Tanah Datar menggunakan panjang lintasan 1200 m dengan menampilkan kelas-kelas yang dilombakan antara lain, MP 1 Terbuka (MIX), MP 3 Pemula Terbuka (MIX), MP 5 Terbuka (MIX), Bebek 2 Tak Standar 120cc Terbuka, Bebek 2 Tak Underbone 130cc Terbuka, Matic 130cc Standar Terbuka, Bebek 4 Tak Tune Up 125cc Pemula Terbuka, Bebek 4 Tak Standar 125 cc Pemula Terbuka, Bebek 2 Tak Standar 120cc Pemula Standar, Matic 115cc Standar Pemula Terbuka, Matic 115cc Standar Pemula Max 17 T, Matic 115cc Standar Pemula Sumbar Non Juara, Matic 115 Standar Pemula Lokal, Bebek 4 Tak Tune Up 125cc Pemula Lokal, FFA Supermoto (kelas eksebisi). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pengamanan Kegiatan Kejurda Balap Motor IMI Sumbar Series 1 Tahun 2019 di sirkuit lapangan Cindua Mato Batusangkar dilakukan oleh lebih kurang 90 Personil Gabungan Polres Tanah Datar, Kodim 0307, Dishub Tanah Datar dan Pemadam kebakaran Kabupaten Tanah Datar. ( may )</div>
</div>

Kapolres Tanah Datar AKBP H Bayuaji Yudha Prajas SH Buka Kejurda IMI Series 1 Polres Tanah Datar

Realitakini.com. -Tanah Datar Dalam rangka Millennial Road Safety Polres Tanah Datar mengadakan kegiatan Kejurda balap motor IMI Sumba...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama