Realita Kini

Dua Kasus Korupsi Akan “Meledak” Di Lima Puluh Kota

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibliGuxTPQzuQXwebekDLViR8r5uwUuS_qYcQMGLPkNsqGsf2fsQyWaRlSRrVpf30EJS3i8cenJnyNJPvPTG5rgADBgFjU63QjoXzQBDhe6ZKtIaKqWTDJWy3Dr5dVdwTRPonK4tR4BOc/s1600/Korupsi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibliGuxTPQzuQXwebekDLViR8r5uwUuS_qYcQMGLPkNsqGsf2fsQyWaRlSRrVpf30EJS3i8cenJnyNJPvPTG5rgADBgFjU63QjoXzQBDhe6ZKtIaKqWTDJWy3Dr5dVdwTRPonK4tR4BOc/s640-rw/Korupsi.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Limapuluh Koto.</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Dua kasus korupsi yang ditangani penyidik Tipikor Polri dan Kejaksaan Negeri, akan “meledak” di Lima Puluh Kota. Dua-duanya tinggal penetapan tersangka. kedua dugaan kasus korupsi itu masing-masing perkara proyek transmigrasi di Galugua, Kapur IX oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2010-2011, kemudian salah satu proyek di Dinas Perikanan. Untuk proyek transmigrasi, perkaranya ditangani oleh Unit Tipikor Satreskrim Polres 50 Kota. Sementara kasus dugaan korupsi di Dinas Perikanan, dikejar oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh. “Untuk kasus transmigrasi, kami sudah kantongi (nama tersangka,-red). Tapi, sampai sekarang, hasil audit BPKP belum keluar. Ini yang kita tunggu,” kata Kanit Tipikor Ipda Heri, mewakili Kasat Reskrim AKP Anton Luther dan Kapolres 50 Kota AKBP Haris Hadis, beberapa hari lalu. Sebagai mana di kutip dari Prokabar.com tanggal 228 juni 2019</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut Heri, pihaknya serius mengusut kasus ini sejak lama. Penyidik menduga, ada temuan kerugian keuangan negara miliaran rupiah terkait proyek dari Kementrian Sosial yang diperuntunkan di Limapuluh Kota dan dikelola Dinas Sosial dan Transmigrasi kala itu. Adapun Kepala Dinas Sosial saat itu, Azwardi, yang kini inspektur di Inspektorat Limapuluh Kota. Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nur Taman tempo hari mengklaim, sudah memeriksa banyak saksi dan pihak terkait lainnya, dalam salah satu dugaan kasus korupsi. Belakangan, santer diketahui, perkara itu terkait proyek di Dinas Perikanan. Sejumlah pejabat Dinas Perikanan, sudah dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Pegiat anti korupsi di Luak Limopuluah mendorong dan mendukung penuh, penegak hukum terus menabuh perang terhadap praktik kejahatan keuangan negara. (Vbm) </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Dua Kasus Korupsi Akan “Meledak” Di Lima Puluh Kota

Realitakini.com-Limapuluh Koto. Dua kasus korupsi yang ditangani penyidik Tipikor Polri dan Kejaksaan Negeri, akan “meledak” di Lima P...

Zulhardi Z Latif : Mereka Butuh Biaya Untuk Hidup ,Pol PP Harap Berikan Tenggang Waktu Bagi PKL Jangan Mereka Dibabat Habis Saja.

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi96R8es-O6wooKIjpW_qhOjKxl24Tpq-aMPrubaXRPE5cE91H4AF9AgWqY4iLLKpkJQlOqFw-Gj6_O1Soz_r82dTZAJhQunkDbeo19X1WFQYi1QI4vTmtPZMf-wyPNcSoVeBqzV6Btzmg/s1600/Zulhardi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi96R8es-O6wooKIjpW_qhOjKxl24Tpq-aMPrubaXRPE5cE91H4AF9AgWqY4iLLKpkJQlOqFw-Gj6_O1Soz_r82dTZAJhQunkDbeo19X1WFQYi1QI4vTmtPZMf-wyPNcSoVeBqzV6Btzmg/s640-rw/Zulhardi.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Padang</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Pedagang kaki lima (PKL) yang sering mangkal di kawasan kampus UPI YPTK Padang, kembali ditertibkan petugas Satpol PP Padang. Pasalnya, lokasi jalan di depan kampus ini sering macet akibat banyaknya mangkal para PKL.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sekretaris Komisi I DPRD Padang Zulhardi Z Latif, meminta Satpol PP untuk mencarikan solusi bagi PKL, sebab mereka butuh biaya juga untuk hidup. Pol PP memberikan tenggang waktu bagi PKL dalam berjualan, jangan mereka dibabat habis saja. Rabu (26/6).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Selain itu, kepada pedagang diminta mematuhi aturan jika Satpol PP telah izinkan membuka dagangan di sana. Jangan melanggar lagi. Ini kan tidak benar namanya,” ujar Zulhardi.</div>
<div style="text-align: justify;">
Sebelumnya, petugas penegak Perda Kota Padang ini, sudah pernah menertibkan pedagang di sana. Kakan Satpol PP Kota Padang, Al Amin mengatakan, personel Pol PP segera ditutunkan untuk menertibkan PKL yang berjualan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Pedagang tersebut kita larang berjualan di sana serta diharapkan mencari lokasi lain dalam berusaha. Tujuannya, supaya lalu lintas tidak terganggu lagi di kawasan itu serta pengendara yang melewati jalur tersebut tidak resah lagi,” ungkap Al Amin, (*Kp)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Zulhardi Z Latif : Mereka Butuh Biaya Untuk Hidup ,Pol PP Harap Berikan Tenggang Waktu Bagi PKL Jangan Mereka Dibabat Habis Saja.

Realitakini.com-Padang Pedagang kaki lima (PKL) yang sering mangkal di kawasan kampus UPI YPTK Padang, kembali ditertibkan petugas Sat...

Wagub Sumbar:Pendidikan Merupakan Sarana Dan Wadah Setiap Orang Untuk Berusaha Merobah Nasibnya

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBg6dSAepH-zwYI_oOpCYJjhjPYiWiNMvWva29XMSb5e8gLsFOQq2yZzlQE2lGXbNmyOoFRTZWJpXnBQIU166WI6pWGoSsF74sWbMWHdqvJB0cpGEps8tY-6EJXzAb9g8DnkY6Cy7Y5Xg/s1600/batuan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBg6dSAepH-zwYI_oOpCYJjhjPYiWiNMvWva29XMSb5e8gLsFOQq2yZzlQE2lGXbNmyOoFRTZWJpXnBQIU166WI6pWGoSsF74sWbMWHdqvJB0cpGEps8tY-6EJXzAb9g8DnkY6Cy7Y5Xg/s640-rw/batuan.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Padang</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Putri Agustin siswi SMP Nasional Padang, hampir putus sekolah lantaran tidak ada biaya untuk melanjutkan pendidikan. Akhirnya dapat melanjutkan sekolah setelah mendapat bantuan dari Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit.Peristiwa ini karena ada informasi yang tersebar di Whastaap group, Wagub Sumbar Nasrul Abit merasa tersentuh dan memanggilnya Putri Agustin bersama guru pendampingnya, untuk datang pagi ini di ruangnya, Selasa (26/6/2019).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Wagub Nasrul Abit disela-sela kegiatan menyampaikan, kita prihatin jika masih ada anak-anak kita yang tidak bersekolah karena kemiskinan. Pendidikan merupakan sarana dan wadah setiap orang untuk berusaha merobah nasibnya. Wagub Nasrul Abit teringat masa lalu dizaman susah setelah kemerdekaan dimana waktu itu serba sulit, makan susah, harga-harga mahal kemiskinan dimana-mana, kenangnya dengan haru. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
" Bapak dahulunya juga susah untuk bersekolah butuh semangat besar dan kuat untuk bersekolah. Bersekolah dengan tekun, rajin dan baik serta jangan lupa beribadah karena hanya dengan izin Allah semua menjadi lebih mudahan. Jika kita taat, kuat iman, yakinlah segala usaha dan kerajinan berusaha kita bersekolah akan menjadi kebaikan dalam hidup kita", nasehatnya </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Nasrul Abit juga katakan ananda kita ini (putri) sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan dengan bantuan ini bisa terus bersekolah, dan bisa membantu keluarganya karena keadaan ekonomi yang kekurangan</div>
<div style="text-align: justify;">
.</div>
<div style="text-align: justify;">
" Kita dapat informasi pada senin malam (24/6/2019) melalui Whastaap group, kemudian dikoordinasikan dan pada subuh tadi, Putri dan guru pendamping langsung meminta Putri datang ke kantor Gubernur. Alhamdulillah, pagi ini Putri datang bersama gurunya. Dan tadi saya berpesan kepada Putri agar terus giat belajar mengejar cita cita dan nantinya jika berhasil dalam bersekolah bisa merubah nasib dia dan keluarganya" ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam kesempatan tersebut Wagub Nasrul Abit memberikan bantuan kepada siswi bernama Putri Agustina itu sebesar Rp 1.550.000 untuk biaya masuk melanjutkan sekolahnya. Sementara Tri Agus Setia guru pendamping Putri menjelaskan, selama menuntut ilmu di SMP Nasional, Putri kerap mendapat bantuan dari yayasan dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Namun untuk biaya masuk ke jenjang selanjutnya, kata dia pihak sekolah tidak dapat membantu karena biaya masuk yang dibutuhkan Putri cukup mahal.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kami sangat berterimakasih sekali kepada Pak Wagub Nasrul Abit, dapat membantu sehingga keperluan Putri untuk melanjutkan pendidikan tercapai. Sedangkan biaya sekolah Putri di selama di SMP yang belum lunas, bisa diusahakan oleh pihak sekolah" ujarnya haru bahagia (Hms*/wt)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Wagub Sumbar:Pendidikan Merupakan Sarana Dan Wadah Setiap Orang Untuk Berusaha Merobah Nasibnya

Realitakini.com-Padang Putri Agustin siswi SMP Nasional Padang, hampir putus sekolah lantaran tidak ada biaya untuk melanjutkan pendid...

BADKO HMI Sumbar Minta Masyarakat Terima Keputusan Mahkamah Konstitusi

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikFL0eTL4Nkzr4f3vKRSkInUqCg_eCEeJw6lk9nLDtiAGMZwi0dCZg53pZgc-7z9c-G_gAYspA4UMeSvGyr4saV0JNpTDrKj7UcfHAfPB4oJG-WfIgu6BCtS6QrRXcC9bRwvO3veS7tBw/s1600/KPu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikFL0eTL4Nkzr4f3vKRSkInUqCg_eCEeJw6lk9nLDtiAGMZwi0dCZg53pZgc-7z9c-G_gAYspA4UMeSvGyr4saV0JNpTDrKj7UcfHAfPB4oJG-WfIgu6BCtS6QrRXcC9bRwvO3veS7tBw/s640-rw/KPu.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Padang</b> </div>
<div style="text-align: justify;">
Persidangan perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi telah selesai beberapa hari yang lalu. Mahkamah konstitusi telah melakukan proses persidangan sengketa pilpres sesuai prosedur dan disaksikan oleh jutaan mata masyarakat indonesia. Dalam sidang tersebut juga telah diikuti oleh pemohon (BPN Prabowo-sandi), termohon (KPU RI) dan terkait (Jokowi-Ma'ruf).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketum Badko HMI Sumbar, Wendi Juli Putra menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia khususnya di Sumatera Barat untuk sama-sama menerima hasil putusan MK yang akan di umumkan tanggal 27 Juni 2019 mendatang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Wendi yang juga alumni Universitas Negeri Padang menyatakan bahwa menerima hasil keputusan MK merupakan wujud dalam mengawal demokrasi dan menjaga persatuan bangsa Indonesia. Selain itu Wendi juga menghimbau agar tidak ada yang mencoba memprovokasi sehingga menciderai hukum di Indonesia.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kami juga mendorong para hakim konstitusi untuk mengambil keputusan dengan seadil-adilnya. Karena seperti yang disampaikan oleh ketua MK ketika di awal persidangan bahwa sidang tersebut tidak hanya disaksikan oleh manusia, akan tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT,” tambah Wendi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“HMI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan kemerdekaan indonesia siap untuk menjadi garda terdepan untuk menjaga nilai-nilai demokrasi demi keutuhan Bangsa,” tutupnya Wendi.(By/wt)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

BADKO HMI Sumbar Minta Masyarakat Terima Keputusan Mahkamah Konstitusi

Realitakini.com-Padang Persidangan perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi telah se...

Wali Nagari Pangkalan Di Lapor kan Ke Kejaksaan Oleh Warga Nya Sendiri

<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis22oOny92aqXnpa8iyQdNJr6aB3QVXaY7qsZHlpX9DQQqceoUPCUqS7GosxYfniZiUytDjf4w2ccfKLXxdJI3qntltU1FxLX8v2d3FDlGLWrf2l8oL2UjrlNr9JSr2QDlO4jdWUzNYBcd/s1600/IMG-20190626-WA0055.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="917" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis22oOny92aqXnpa8iyQdNJr6aB3QVXaY7qsZHlpX9DQQqceoUPCUqS7GosxYfniZiUytDjf4w2ccfKLXxdJI3qntltU1FxLX8v2d3FDlGLWrf2l8oL2UjrlNr9JSr2QDlO4jdWUzNYBcd/s320-rw/IMG-20190626-WA0055.jpg" width="229" /></a></div>
LimaPuluhKota-Realitakini.com<br />
<br />
 Terkait Proyek rabat beton Walinagari Pangkalan, Rifdal Laksamano dilaporkan masyarakatnya sendiri ke Kejaksaan Negeri Pangkalan, Senin (17/06/2019) silam. Masyarakat menduga ada keterlibatan Walinagari dalam pembangunan proyek jalan Rambat Beton di Jorong Pasar Baru sepanjang 500 meter yang diduga ada ketidakberesan.<br />
<br />
Informasi yang dihimpun Awak media, proyek ini tidak sesuai dengan spek dan RAB yang menggunakan dana Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2019 Sebesar Rp 270 juta. Proyek yang telah dikerjakan bulan lalu ini telah selesai. Namun, kondisi jalan sudah terlihat rusak. Hal inilah yang mendorong warga untuk transparansi Walinagari terkait proyek jalan ini.<br />
<br />
Salah seorang warga Pangkalan, Afiardi (63) menuturkan dirinya terpaksa melaporkan Walinagari Pangkalan ini karena saat meminta transparansi RAB dan Speak proyek, dirinya bersama warga lain merasa dilecehkan oleh Walinagari.<br />
<br />
"Dua minggu lalu kami datangi Walinagari untuk meminta transparansi. Tetapi kami malah dibentak-bentak dan diusir," kata Afiardi.<br />
<br />
Maksud Afiardi menanyakan transparansi ini hanya karena ingin mendesak kontraktor bekerja serius. Pasalnya kerap kali proyek pembangunan di Pangkalan dikerjakan asal-asalan. Alhasil, apa yang telah dibangun tidak bertahan lama.<br />
<br />
"Kami hanya ingin Nagari ini maju. Tidak ada yang lain. Apakah salah warga turut mengawasi pembangunan hingga diusir dan dibentak-bentak," ungkapnya.<br />
<br />
Sementara itu, Walinagari Pangkalan Rifdal Laksamano membantah dirinya membentak masyarakat yang mendatangi dirinya ke kantor walinagari. Dirinya hanya menolak untuk menjabarkan hal-hal yang diinginkan masyarakat yang datang. Karena ada indikasi menghentikan pekerjaan dan meminta proyek. Hal tersebut jelas tidak mungkin.<br />
<br />
"Yang datang ingin menghentikan pekerjaan yang sedang berlangsung sekaligus meminta proyek kepada saya. Jadi tidak mungkin karena segala hal ada prosedurnya," ujar Rifdal saat dikonfirmasi Realitakini.com melalui seluler, Rabu (25/06/2019)<br />
<br />
Soal dilaporkan ke kejaksaan, dirinya sudah mengetahui hal tersebut dan sudah mendatangi Kejaksaan Negeri Pangkalan untuk mengklarifikasi laporan masyarakat.<br />
<br />
"Bersama Bamus dan beberapa tokoh masyarakat saya sudah mendatangi kejaksaan dan mengklarifikasi. Didapat instruksi untuk tidak melanjutkan pekerjaan dan memperbaiki jalan terlebih dahulu sampai ada perkembangan terbaru," ujarnya.<br />
<br />
Bagi Rifdal, yang melaporkan dirinya ke kejaksaan adalah LPM Nagari Pangkalan yang notabene juga ikut dalam tim pembangunan jalan itu sendiri.<br />
<br />
"Ya, maklum saja. Setiap pekerjaan pasti ada persoalan. Untuk solusinya, hanya butuh kedewasaan saja," katanya. (Yudi Yusra)

Wali Nagari Pangkalan Di Lapor kan Ke Kejaksaan Oleh Warga Nya Sendiri

LimaPuluhKota-Realitakini.com Terkait Proyek rabat beton Walinagari Pangkalan, Rifdal Laksamano dilaporkan masyarakatnya sendiri ke K...

Hadison Meminta Kepada OPD Batasi Masuknya Kendaraan Bermuatan Besar

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjR0mX5dEnccAh9xoKE1ahCej4DwzxZuQBqN2M9nuw64bQmNmLQkvatPuOjvWRgFB_qvEnPaGwDiSJCFXkBJCy8WQt03sMD5qO5Ny42x-8suxchU__YVT3JqG8ce0xj11XeyC83-Fj4a3U/s1600/Hendison.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjR0mX5dEnccAh9xoKE1ahCej4DwzxZuQBqN2M9nuw64bQmNmLQkvatPuOjvWRgFB_qvEnPaGwDiSJCFXkBJCy8WQt03sMD5qO5Ny42x-8suxchU__YVT3JqG8ce0xj11XeyC83-Fj4a3U/s640-rw/Hendison.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Padang</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Bertahun-tahun rusak dan dikeluhkan warga, akhirnya jalan Kampung Pinang, mulai diperbaiki.  Jalan yang berada di dua kecamatan, Kuranji dan Pauh ini, saat ini sedang masuk tahap pembersihan. </div>
<div style="text-align: justify;">
Anggota DPRD Kota Padang dari daerah pemilihan (dapil) II Kuranji-Pauh, Zulhardi Z Latif mengatakan, dengan perbaikan jalan tersebut, diharapkan akses warga akan lebih mudah menuju kampus Unand atau sebaliknya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
”Semoga akses pengendara yang selama ini terganggu akibat jalan rusak, nantinya lancar kembali setelah pengerjaan tuntas,” ujar kader Golkar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Jika pengerjaan sudah selesai jelasnya, masyarakat diminta menjaga serta merawatnya. Supaya bisa tahan lama dan tidak cepat rusak. Selain itu, Anggota DPRD Padang dari dapil II lainnya, Hadison meminta kepada OPD terkait membatasi masuknya kendaraan bermuatan besar atau melebihi kapasitas. Ini dimaksudkan, agar akses jalan tak rusak cepat dan bisa tahan hingga lama. ”Kurangilah truk yang muatannya besar melewati akses ini,” ujar kader PKS ini</div>
<div style="text-align: justify;">
.</div>
<div style="text-align: justify;">
Pantauan media ini,  Senin (24/6), sebuah alat berat terlihat sedang pembersihan mulai dari arah Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh. Sedangkan dari arah simpang Kuranji, belum terlihat adanya pengerjaan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Di Kelurahan Lambung Bukik, alat berat mengeruk sisi jalan yang tidak di aspal dan memasukkan ke truk-truk yang sudah antre menunggu giliran. Rencananya, sisi yang dikeruk ini sebagai pelebaran jalan Kampung Pinang tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Adanya pengerjaan pembersihan ini, tentu membuat lalu lintas sedikit terganggu karena kendaraan roda empat dari kedua sisi tidak bisa jalan sekaligus, namun bergantian. Untuk itu, sejumlah pekerja terlihat mengatur alur kendaraan yang melintas saat alat berat bekerja. (Kp)</div>
<div>
<br /></div>
</div>

Hadison Meminta Kepada OPD Batasi Masuknya Kendaraan Bermuatan Besar

Realitakini.com-Padang Bertahun-tahun rusak dan dikeluhkan warga, akhirnya jalan Kampung Pinang, mulai diperbaiki. Jalan yang berada ...

Asrizal Pimpin Rapat Paripurna Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2018

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIwvcvoE0BbcVEhf1k4cA-DkQr5wByLZZr_BZTRH5MlzzO9Ta8F7wMVR7o1W4zu8Usnec7D5Iqg7mvCE9K3J_WgF4pI4JcEAB6fhyhTkId9NhWTA1eS9s3jsjZ5JBIqjU7dAlZZUzvc7Y/s1600/MH.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIwvcvoE0BbcVEhf1k4cA-DkQr5wByLZZr_BZTRH5MlzzO9Ta8F7wMVR7o1W4zu8Usnec7D5Iqg7mvCE9K3J_WgF4pI4JcEAB6fhyhTkId9NhWTA1eS9s3jsjZ5JBIqjU7dAlZZUzvc7Y/s640-rw/MH.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times new roman" , serif;"><b>Realitakini.com-.Padang</b></span></div>
<span style="font-family: "times new roman", serif; text-align: justify;">Wali Kota Padang Mahyeldi menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2018 dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang, Senin (24/6).</span><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times new roman" , serif;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times new roman" , serif;">Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Padang Asrizal dengan diikuti Wakil Ketua DPRD Padang Muhidi, para anggota DPRD Padang dan sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang. Juga hadir unsur Forkopimda Kota Padang dan stakeholder terkait lainnya</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times new roman" , serif;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times new roman" , serif;">Dalam kesempatan itu Wali Kota Mahyeldi mengatakan, sejak berlakunya Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka setiap pengelola keuangan daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawab</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times new roman" , serif;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times new roman" , serif;">an pengelolaan keuangannya. Laporan keuangan yang disampaikan, merupakan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).“Diantaranya terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan,” sebutnya.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times new roman" , serif;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times new roman" , serif;">Diterangkannya, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 merupakan implementasi dari kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yangs secara teknis operasional merupakan tindak lanjut dari Perda No.11 Tahun 2017 tentang APBD TA 2018. Sebagaimana laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban APBD.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times new roman" , serif;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times new roman" , serif;">“Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan,” tukasnya.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times new roman" , serif;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times new roman" , serif;"> Mahyeldi menambahkan, sesuai dengan ketentuan pasal 31 Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus diperiksa oleh BPK sebelum disampaikan ke DPRD.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times new roman" , serif;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "times new roman" , serif;">“Memenuhi ketentuan itu, kami telah menyampaikan laporan keuangan Pemerintah Kota Padang TA 2018 kepada BPK Perwakilan Sumbar pada 29 Maret 2019 lalu untuk diaudit oleh BPK RI. Alhamdulillah, BPK memberikan lagi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi atas laporan keuangan Pemko Padang tahun 2018. Opini WTP ini merupakan penilaian tertinggi yang diberikan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah, dan kita telah menerimanya yang keenam kalinya. Prestasi ini dapat diraih juga tidak lepas dari dukungan semua anggota DPRD Kota Padang,” imbuh wako.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Asrizal Pimpin Rapat Paripurna Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2018

Realitakini.com-.Padang Wali Kota Padang Mahyeldi menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggu...

Dua Fraksi DPRD Sumbar Tolak Perda Pertangjawaban APBD 2018

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH1n1Z5LEvi5TGi8p04Fg_JQP5zdWnnCnC9dIX6OBvvf79x_kc_SDAEGjNHAlfBQ_tbRt7d7-MIVWoHcY7JTWP35SBqX8X5kGtBaxku3G5BQR_8Thyphenhyphen1NfunIMbM1uml7HE-kH1wKO9y2k/s1600/PAR.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH1n1Z5LEvi5TGi8p04Fg_JQP5zdWnnCnC9dIX6OBvvf79x_kc_SDAEGjNHAlfBQ_tbRt7d7-MIVWoHcY7JTWP35SBqX8X5kGtBaxku3G5BQR_8Thyphenhyphen1NfunIMbM1uml7HE-kH1wKO9y2k/s640-rw/PAR.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Padang</b> </div>
<div style="text-align: justify;">
Pengambilan keputusan DPRD terhadap Ramperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 , Penyampaian Nota Pengantar 3 Ranperda yaitu : Ranperda tentang pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil. Ranperda tentang Tatacara Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Ranperda tentang Rencana Umum Energi Daera. Dan Peripurna Laporan Harmonisasi Bapemperda terhadap Ranperda diluar propemperda tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Sumbar Enerjidi gelar dalam  Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat  Senin (24/6)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Sumbar H.Ir Hendra Irwan Rahim, MM  dan  sekaligus memepin rapat dan membuka langsung rapat tersebut . Pada kesempatan ini disampaikan  tentang rangkuman  terhadap pengelolaan  pendapatan dan belanja daerah  pada APBD 2018  berjumlah 97,34 % tereallisasi  90,89 % yang pada akhirnta terdapat sisa belanja yang cukup besar yaitu Rp. 628.273.441.054, 68.  Keadaan ini perlu menjadi catatan dan perhatian oleh Pemerintah daerah provinsi Sumatera  Barat dan OPD . DPRD  Sumbar ujar Hendra. Ia  menghimbau pemerintah agar dapat mengoptimalkan  kinerja  pengelolaan  belanja daerah  di masa  mendatang dari aspek akuntabilitas , kinerja pengelolaan keuangan  daerah tahun 2018.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Secara umum, realisasi pengelolaan APBD tahun 2018 telah berjalan optimal, namun realisasi belanja daerah masih belum optimal yang hanya terealisasi sebesar Rp. 6,26 triliun, sehingga mengakibatkan Silpa sebesar Rp628 miliar,” ujar Hendra di Gedung DPRD Sumbar, Padang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia mengatakan, hal tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi bersama organisasi perangkat daerah (OPD), agar pengelolaan keuangan daerah ke depan bisa terserap lebih baik.“Dari perolehan audit BPK RI, Sumbar mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), itu belum sepenuhnya menjadi acuan, kerena DPRD masih mencatat adanya kegiatan yang belum tepat sasaran,” ungkapnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
DPRD mencatat, kelemahan yang ditemukan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 masih sama dengan tahun sebelumnya. Di antaranya, target pendapatan asli daerah (PAD) khususnya pajak lebih rendah dari potensi yang ada. Hal tersebut dikarenakan masih lemahnya pengawasan sehingga tidak sesuai sasaran.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Tidak hanya itu, proses tender kegiatan juga mengalami keterlambatan. Terjadinya permasalahan yang sama dari tahun ke tahun menandakan OPD terkait belum serius menindaklanjuti rekomendasi DPRD terhadap peningkatan kinerja dalam pengeloaan keuangan daerah,” tegas politisi Golkar tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
Hendra merinci alokasi bantuan keuangan kabupaten/kota sangat rendah dengan capaian 4,87 persen, padahal dana tersebut sangat strategis untuk mempercepat pembangunan daerah. Berangkat dari sejumlah persoalan itu, DPRD meminta Pemprov Sumbar melakukan inventarisir capaian kinerja yang belum selasai dan memasukkannya ke APBD-perubahan tahun 2019.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Namun diakhir Rapat Paripurna Dua Fraksi menolak dan tidak menerima  Ranperda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 untuk disahkan menjadi Perda  yakni Fraksi Nasdem dan Hanura , hal ini dikatakan Ketua Fraksi Hanura Armiati .Ketua Fraksi Hanura DPRD Sumatera Barat Drs. Armiati ,MM </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Armiati menjelaskan alasan penolakan tersebut  terutama  mengenai Beasiswa pada PT Rajawali  sampai saat ini belum juga selesai pergubnya , untuk itu Fraksi Hanura  meminta pemerintah memberi penjelasan   terkait permasalahan ini  dan untuk cepat diselesaikan karena Dana Beasiswa  sangat dibutuhkan  untuk menciptakan SDM  berkualitas  yang akan memberikan kontribusi  terhadap pembangunan daerahDalam kesempatan terpisah, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan pemeriksaan pertanggung jawaban APBD 2018 dilakukan oleh banyak pihak termasuk BPK dan Inspektorat. Untuk itu semua masukan, terang Irwan, akan diterima dan ditindaklanjuti (wt*)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Dua Fraksi DPRD Sumbar Tolak Perda Pertangjawaban APBD 2018

Realitakini.com-Padang Pengambilan keputusan DPRD terhadap Ramperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 , Penyamp...

Gustin Pramona :Minta Pemko Kaji Ulang PPDB Online

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<b></b><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqFLHi-oaqZxqN-GdbVU1-VYZTBkUiTTzwH-gvs_oZcgAfHcLRd23CivK-uVBJXI8mV5W255cRZqanODNWIYP1QPSPcfCs7-2mng6s3YZtxQmyt9F-S345XGpcef_AmSgkVlmmHu0bdio/s1600/GS.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqFLHi-oaqZxqN-GdbVU1-VYZTBkUiTTzwH-gvs_oZcgAfHcLRd23CivK-uVBJXI8mV5W255cRZqanODNWIYP1QPSPcfCs7-2mng6s3YZtxQmyt9F-S345XGpcef_AmSgkVlmmHu0bdio/s640-rw/GS.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<b>Realitakini.com-Padang</b>,<br />
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Padang akan dimulai pada 28 Juni mendatang. Beberapa syarat harus disiapkan oleh peserta didik untuk mendaftar nanti.  Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang, Gustin Pramona meminta Disdik mengkaji ulang kebijakan yang ditetapkan tersebut. Apakah aturan sepuluh persen yang diterima di luar rayon dijalankan tak ada pro kontra nantinya.<br />
<br />
“Jika tidak ada polemik baguslah. Namun, apabila didapat apa jalan keluarnya." Disdik harus kaji ulang kebijakan itu,” tukas kader Demokrat ini. Selain itu, sebagai wakil rakyat tentu kita menyetujui saja sistem yang diterapkan. Ini demi pemerataan pendidikan dan mengurangi anak putus sekolah. ”Ya, kita sangat dukung aturan tersebut,” sebutnya.<br />
<br />
Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Barlius menyampaikan syarat-syarat<br />
dari pendaftaran tersebut ialah membawa foto kopi hasil UN tahun 2019. Kemudian, memilih dua sekolah pada pendaftaran tahap I antara lain, satu sekolah luar rayon/zonasi dan satu sekolah lagi dalam rayon atau zonasi serta mengisi formulir yang disediakan pihak sekolah.<br />
<br />
”Ya, calon peserta didik memilih dua sekolah nantinya dalam mendaftar,” ujarnya pada, Minggu (23/6).<br />
Pada pendaftaran tahap I ini lanjutnya peserta luar zonasi yang diterima hanya sepuluh persen, sedangkan sembilan puluh persennya diterima sesuai zonasi atau rayon.  “Jadi tahap I kebebasan memilih sekolah di luar rayon terbuka lebar. Pilihan pertama bebas sekolahnya, sedangkan yang ke dua harus sesuai zonasi,” ucap mantan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kota Padang ini.<br />
Untuk pengumuman tahap I, akan disampaikan pada 30 Juni. Sedangkan pendaftaran ulangnya dilaksanakan pada 30 Juni-1Juli. Kemudian, pendaftaran tahap II dibuka pada 2 hingga 3 Juli dengan memilih dua sekolah, pengumumannya 4 Juli dan pendaftaran ulangnya 4 - 5 Juli.<br />
<br />
Barlius berharap, pelaksanaan PPDB berjalan dengan baik dan lancar serta wali murid yang mendaftarkan anaknya mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kepada pihak sekolah diminta melayani wali murid dengan baik dan apabila mereka ragu jelaskan secara rinci.<br />
”Agar kesalahpahaman tak ditemui dan keributan antara wali murid dengan pihak sekolah tidak terjadi nantinya,” ulas mantan Kepala SMA N 6 Padang ini. (kp)<br />
<div>
<br /></div>
</div>

Gustin Pramona :Minta Pemko Kaji Ulang PPDB Online

Realitakini.com-Padang , Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Padang akan dimulai pa...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama