Realita Kini

Mahasiswa Demo DPRD Payakumbuh, Walikota Riza : Demokrasi Boleh-Boleh Saja, Jangan Sampai Merusak Fasilitas Publik, Itu Milik Masyarakat

<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<span id="goog_1667980502"></span><span id="goog_1667980503"></span>Payakumbuh --Realitakini.com<br />
<br />
Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Payakumbuh menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Payakumbuh, Kamis (26/9).<br />
<br />
Sekretaris Daerah bersama Asisten I II dan III Setdako Kota Payakumbuh bersama Kepala OPD dan anggota DPRD Kota Payakumbhh dalam aksi demo mahasiswa tersebut. Anggota polisi dari Polres Kota Payakumbuh juga tampak mengawal proses demo tersebut agar berjalan lancar dan kondusif.<br />
<br />
Walikota Payakumbuh Riza Falepi menanggapi aksi ini, dirinya menyebut menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari demokrasi, dimana hak setiap warga negara ada didalamnya. Pemko Payakumbuh menginginkan agar aksi demo mahasiswa ini tidak berujung kerusuhan sehingga tidak terjadi kerusakan kepada fasilitas umum.<br />
<br />
"Ya kalau dalam demokrasi, aksi demo boleh boleh saja, cuma kita meminta mahasiswa agar jagalah, jangan sampai terjadi tindakan merusak fasilitas ataupun aset yang sudah kita bangun bersama, karena itu adalah milik masyarakat," kata Walikota Riza Falepi.<br />
<br />
Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa ini langsung ditanggapi oleh Ketua sementara dan para anggota DPRD Kota Payakumbuh yang baru saja dilantik beberapa minggu yang lalu dengan menerima aspirasi yang disampaikan oleh kaum intelektual itu. (Relis)<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcBPaSMj-JJuXhRSCsLG5CzEhGCkAYcYCYjg15izYVNsxcyiAgesOksoFyeR-fOC-EMPpJeovjuqYfWgcDnEyKO8RWzD6NM_mzwK1C3L8FNW4hJJ3Wxc3N94NWeuBMQMVkMsDGgBMr8Fqf/s1600/IMG-20190926-WA0139.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcBPaSMj-JJuXhRSCsLG5CzEhGCkAYcYCYjg15izYVNsxcyiAgesOksoFyeR-fOC-EMPpJeovjuqYfWgcDnEyKO8RWzD6NM_mzwK1C3L8FNW4hJJ3Wxc3N94NWeuBMQMVkMsDGgBMr8Fqf/s320-rw/IMG-20190926-WA0139.jpg" width="320" /></a></div>

Mahasiswa Demo DPRD Payakumbuh, Walikota Riza : Demokrasi Boleh-Boleh Saja, Jangan Sampai Merusak Fasilitas Publik, Itu Milik Masyarakat

Payakumbuh --Realitakini.com Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Payakumbuh menggelar aksi demonstrasi di depan ...

Pemko Payakumbuh,Sosialisasikan Sistim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Payakumbuh -Realitakini.com<br />
<br />
 Agar tercapainya layanan publik di Indonesia yang berkualitas berkeadilan bagi seluruh masyarakat khususnya Kota Payakumbuh, Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh melalui Dinas Komunikasi dan Informatika serta Bagian Organisasi  gelar sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui aplikasi Lapor, di Aula Panorama Ampangan Balai Kota Payakumbuh, Kamis (26/09).<br />
<br />
SP4N merupakan sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggaraan dalam ketangka sistem informasi pelayan publik.<br />
<br />
"SP4N Lapor merupakan kanal pengaduan pelayanan publik nasional agar meningkatkan peran aktif masyarakat untuk membantu pelayanan publik yang baik," Kata Walikota Payakumbuh Riza Falepi melalui Asisten II Elzadaswarman.<br />
<br />
Asisten II Setdako Payakumbuh menyebut sebagai lini terdepan dalam kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik berkewajiban menyediakan layanan dan petugas untuk layanan pengaduan bagi masyarakat.<br />
<br />
"Agar nantinya pengaduan dari masyarakat dapat terkoordinasi dengan baik sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat meningkat," ujarnya.<br />
<br />
Hal lain yang menjadi perhatian Tim Kota adalah bagaimana mensosialisasikan SP4N Lapor ini kepada publik agar publik banyak memberikan masukan supaya nantinya pembangunan di Kota Payakumbuh dapat berjalan dengan baik.<br />
<br />
"Untuk tahun 2019 ada 9 laporan yang masuk, dimana 7 diantaranya telah diselesaikan 1 sedang dalam proses dan 1 belum diproses," ucapnya.<br />
<br />
Sementara itu Alfian Afan Ghafar dari KemenPan-Rb sebagai narasumber mengatakan SP4N dibentuk untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang.<br />
<br />
"Untuk layanan pengaduan masyarakat bisa mengakses www.lapor.go.id bisa SMS ke 1708, melalui Mobile Apps, twitter serta metode lainnya," katanya.<br />
<br />
Alfian menyebut perkembangan keterhubungan data SP4N Lapor dari tahun 2016 sampai sekarang terus meningkat diman tahun 2016 sebanyak 34 Kementerian 2 Lembaga 5 Pemda, tahun 2017 sebanyak 34 Kementerian 95 Lembaga 298 Pemda, Tahun 2018 sebanyak 34 Kementerian 96 Lembaga 493 Pemda dan Tahun 2019 sebanyak 34 Kementerian 98 Lembaga serta 510 Pemda.<br />
<br />
"Dari banyaknya laporan yang masuk, Top 5 Topik SP4N Lapor diantaranya masalah kesejahteraan, Pendidikan Tinggi, Kepegawaian, Imigrasi dan Administrasi Kependudukan," punkasnya.(Relis)<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC36tQdB-2HzkIrgr95Y52lzo_BuCV2v3TAH7aFsZWATuCrV6ZWV9u44NApiuAHNWH620xyi6Zk3yMaZ3e3lAaUH-0kkgL5oB-3_Z45OgiqxuKDeoTrHoOBaD4kB2w0pV8WgGs766af_Qx/s1600/IMG-20190926-WA0132.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC36tQdB-2HzkIrgr95Y52lzo_BuCV2v3TAH7aFsZWATuCrV6ZWV9u44NApiuAHNWH620xyi6Zk3yMaZ3e3lAaUH-0kkgL5oB-3_Z45OgiqxuKDeoTrHoOBaD4kB2w0pV8WgGs766af_Qx/s320-rw/IMG-20190926-WA0132.jpg" width="320" /></a></div>

Pemko Payakumbuh,Sosialisasikan Sistim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Payakumbuh -Realitakini.com Agar tercapainya layanan publik di Indonesia yang berkualitas berkeadilan bagi seluruh masyarakat khusu...

Raflis: Kita Akan Libatkan BPK Dan Biro Aset Menginventarisir Kerusakan Dan Nilai Kerugian

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW50du4o5x3SbBL_p52TOPxVYAaVVVUrfBa_or1ufsFUKx-Hsjkq7nR7SsHxpXHoeo5b2b3Ze9gW5mAz97Dt_J5EhNZvUShHJinWx0OdvcwYz7e78HfR45IzchA8IYRohDixgn-WlrmX8/s1600/im.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW50du4o5x3SbBL_p52TOPxVYAaVVVUrfBa_or1ufsFUKx-Hsjkq7nR7SsHxpXHoeo5b2b3Ze9gW5mAz97Dt_J5EhNZvUShHJinWx0OdvcwYz7e78HfR45IzchA8IYRohDixgn-WlrmX8/s640-rw/im.jpg" width="640" /></a></div>
<b>Realitakini.com-Padang </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Raflis Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Povinsi Sumatera Barat menyebutkan, kerusakan yang ditimbulkan akibat aksi anarkis pada saat aksi unjuk rasa kemarin (Rabu, 25/9) antara lain pada ruang rapat utama, ruangan kerja staf sekretariat dan perpustakaan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kerusakan meliputi meja dan kursi, peralatan elektronik seperti sound system, komputer, televisi dan lainnya. Bahkan, ruang perpustakaan hancur berantakan.Raflis menyatakan, inventarisir kerusakan dan nilai kerugian akan melibatkan Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Biro Aset.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kita akan minta pihak BPK juga ikut menyaksikan inventarisir kerusakan dan nilai kerugian, bersama Biro Aset dan Inspektorat,” kata Raflis, Kamis (26/9/2019).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dia menyebutkan, penghitungan nilai aset tentunya berdasarkan nilai perolehan. Sebab, nantinya akan berkaitan dengan anggaran penggantian.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Dalam hal ini, sekretariat DPRD hanya sebagai pengguna barang, sehingga penghitungannya harus diketahui Biro Aset,” ulasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebelumnya, Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Sumatera Barat Irsyad Syafar dalam konferensi pers Rabu malam menyebutkan telah melaporkan aksi pengrusakan fasilitas gedung dewan tersebut ke pihak kepolisian.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Mahasiswa melakukan perusakan seperti pemecahan kaca, perusakan meja, kursi, sound system, pencoretan berbagai dinding serta menghancurkan ruang perpustakaan. Mahasiswa juga melakukan penjarahan di berbagai ruangan antara lain ruangan Fraksi Golkar, ruangan Fraksi Nasdem dengan mengambil tas yang berisikan persuratan penting antara lain paspor dan juga mengambil laptop dan handphone,” paparnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selain itu, juga dilakukan pembakaran ruang samping kanan dan kiri ruang paripurna. Api dengan segera dapat dipadamkan. Di luar ruangan, mahasiswa melakukan perusakan serta pembakaran berbagai fasilitas DPRD. Sebagian aset dalam ruangan DPRD ada yang dibawa keluar dan juga dilakukan pembakaran.Irsyad menegaskan, DPRD mengutuk keras tindakan tersebut dan telah melaporkan ke pihak kepolisian. Terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (wt*)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Raflis: Kita Akan Libatkan BPK Dan Biro Aset Menginventarisir Kerusakan Dan Nilai Kerugian

Realitakini.com-Padang Raflis Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Povinsi Sumatera Barat menyebutkan, kerusakan yang diti...

BPK RI Perwakilan Sumbar Tinjau Ruang DPRD Yang Rusak Akibat Demo

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkwC1GYe2Eyn-Dm8qRC6JLC9B_jge2QJ-jEiVS0OXxXRJgEYDG0mrCNW3x3Nhhc5lyBqogH7f4BiCWI7Z70Ib8ynow6wgP089y8Usg1Cd_c-O8jmln8qgKmi3yiCjoBTKgrWeqZ5SjNqk/s1600/BPKD.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkwC1GYe2Eyn-Dm8qRC6JLC9B_jge2QJ-jEiVS0OXxXRJgEYDG0mrCNW3x3Nhhc5lyBqogH7f4BiCWI7Z70Ib8ynow6wgP089y8Usg1Cd_c-O8jmln8qgKmi3yiCjoBTKgrWeqZ5SjNqk/s640-rw/BPKD.jpg" width="640" /></a></div>
Realitakini.com-Padang<br />
<div style="text-align: justify;">
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat kamis  (26/9) datangi DPRD Sumbar  untuk ikut memeriksa kerusakan yang terjadi di gedung DPRD Sumatera Barat pasca aksi perusakan oleh mahasiswa yang demonstrasi Rabu (25/9).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dua orang perwakilan BPK RI yang di damping oleh Sejretaris DPRD Sumbar lansung memeriksa  ruang sidang utana dan ruangan pustaka serta ruangan lain .Sekretaris DPRD Sumatera Barat Raflis mengatakan ,”Kita mengundang mereka melalui Inspektorat untuk melihat langsung kondisi gedung dan fasilitas yang mengalami kerusakan,” kata Rafles.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada kesempatan ini Raflis menjelaskan pada BPK bahwa barang- barang yang rusak masih ada yang belum dibayar karena masih baru dipakai seperti Papan nama yang diletakkan di atas meja Anggota DPRD. Raflis mengatakan setelah dilihat dan ditinjau Perwakilan BPK Perwakilan Sumatera Barat baru ruangan yang berantakan dan dinding yang dicoret dengan tulisan perkataan kotor dibersikan oleh staf dan Pegawai DPRD </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dirinya berharap dengan kedatangan BPK Perwakilan Sumbar tersebut dapat melihat kondisi nyata yang terjadi di gedung DPRD Sumatera Barat serta banyak fasilitas yang mengalami kerusakan.Agar BPK tidak terkejut dengan pengusulan belanja barang yang membengkak nantinya karena menang harus ada pembelian,” katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia mengatakan .”saat ini pihaknya bersama Biro Aset dan Inspektorat Pemprov Sumbar terus menginventarisir barang-barang yang mengalami kerusakan dan kondisi penyejuk ruangan dari kaca pecah.Selain itu sebagian besar gedung tersebut dicoret dengan gambar dan kata-kata tidak pantas yang coba dibersihkan petugas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

BPK RI Perwakilan Sumbar Tinjau Ruang DPRD Yang Rusak Akibat Demo

Realitakini.com-Padang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat kamis (26/9) datangi DPRD Sumbar untuk ikut memeri...

OTT Kadis Koperindag, Bupati Sampaikan Itu Pelajaran Bagi Kita Semua.

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-aQTmPgjEjgt2XpxOu_bgSTLX1h2js0BHGJbvEJKUJ5vys7McVO3ACu6_wzft0uRnIYmfNOPEduD2aSqd5NFbMQnLGs2bZhDWUIrNuXIhJKuZlO9uHht0MfaYQdU5qol_UJTKywpZ0wyt/s1600/20190925_155939.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-aQTmPgjEjgt2XpxOu_bgSTLX1h2js0BHGJbvEJKUJ5vys7McVO3ACu6_wzft0uRnIYmfNOPEduD2aSqd5NFbMQnLGs2bZhDWUIrNuXIhJKuZlO9uHht0MfaYQdU5qol_UJTKywpZ0wyt/s400-rw/20190925_155939.jpg" width="400" /></a></div>
<div dir="ltr">
Realitakini.com BATUSANGKAR Menanggapi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menimpa Kadis Koperindag Marwan, Bupati Tanah Datar  berikan klarifikasi melalui konferensi Pers kepada Wartawan di gedung Indo Jolito Batusangkar Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat pada hari Rabu tanggal 25/09/2019.</div>
<div dir="ltr">
<br /></div>
<div dir="ltr">
"Kasus yang sedang menimpa Marwan  merupakan sebuah musibah bagi pemerintah Kabupaten Tanah Datar, sekaligus peringatan Kepada ASN yang lain untuk lebih hati hati dalam menjalankan tugas, dan saya sudah sering mengatakan hindari berbuat kesalahan sekecil apa pun dalam melaksanakan tugas," Kata Bupati</div>
<div dir="ltr">
Ketika di tanya apakah sebelumnya Bupati sudah mengingat kan Marwan untuk tidak melakukan tindakan menyalahi wewenang dan jabatannnya.</div>
<div dir="ltr">
<br /></div>
<div dir="ltr">
"Secara pribadi memang tidak tetapi secara keseluhuran Terhadap ASN selalu saya ingatkan untuk tidak melakukan suatu kesalahan dalam mengemban tugas dan amanatnya sebagai ASN," tambah Bupati.</div>
<div dir="ltr">
Dalam proses hukum yang sedang berjalan Bupati menghormati langka langka yang akan di ambil Polri . sekaligus apresiasi kepada polres Tanah Datar yang telah melaksanakan tugasnya.</div>
<div dir="ltr">
<br /></div>
<div dir="ltr">
"kita berikan kesempatan kepada pihak Polres, kalau ada yang perlu dipanggil, apakah itu di Koperindag atau lainnya dipersilahkan,” ucap Bupati.</div>
<div dir="ltr">
"kita tidak akan memberikan bantuan hukum kepada marwan karena tindakan yang diambilnya merupakan masalah pribadinya,"tambah Bupati</div>
<div align="left">
<div dir="ltr">
<br /></div>
</div>
<div dir="ltr">
Bupati juga mengatakan </div>
<div align="left">
<div dir="ltr">
pemerintah daerah belum bisa mengeluarkan keputusan untuk menghentikan yang bersangkutan sebagai ASN. Pemerintah akan terlebih dahulu melakukan pengkajian dan Bupati mengatakan juga tidak ingin mendahului pihak kepolisian.</div>
</div>
<div dir="ltr">
<br /></div>
<div align="left">
<div dir="ltr">
“Kita tidak ingin mendahului polisi dalam mengambil keputusan saat ini karena dalam UU ASN sudah jelas, kalau sudah ditetapkan sebagi tersangka itu diberhentikan sementara. Tapi kalau ternyata nanti yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah maka dikembalikan semuanya,” tambah Bupati.</div>
<div dir="ltr">
Beliau juga mengatakan </div>
</div>
<div align="left">
<div dir="ltr">
pemerintah daerah akan sesegera mungkin menunjuk pelaksana tugas sementara atau PLT agar seluruh kegiatan dan aktivitas kerja di Dinas koperindag bisa berjalan seperti biasa. </div>
<div dir="ltr">
Dan Penunjukan PLT akan dilakukan setelah diterbitkannya surat penetapan tersangka dan penahanan oleh pihak kepolisian dan diserahkan kepada pihak keluarga.</div>
</div>
<div dir="ltr">
<br /></div>
<div align="left">
<div dir="ltr">
“Setelah mendapatkan surat dari pihak kepolisian atas penetapan tersangka saudara Marwan kepada pihak keluarga, maka berdasar itulah kita akan menunjuk PLT,” ujar Bupati (E/M)</div>
</div>
<div dir="ltr">
<br /></div>
<br /></div>

OTT Kadis Koperindag, Bupati Sampaikan Itu Pelajaran Bagi Kita Semua.

Realitakini.com BATUSANGKAR Menanggapi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menimpa Kadis Koperindag Marwan, Bupati Tanah Datar ber...

Irsyad Syafar:Aktifitas Di Gedung, DPRD Akan Berjalan Normal Setelah Penyelidikan Polisi

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaCLP3qnNOFHX0KqR7G4hA-EBZzbxEMa-bFytAiRyUP999jeXwIFZS3C79BInDva-voNsu6b1FXNP-TX7VNAmxXDbOAdUx7WrER3MGmyC4q_ZQMPMOMNgV-5-n7UERLNSApVs4B4iFRPg/s1600/rusak.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaCLP3qnNOFHX0KqR7G4hA-EBZzbxEMa-bFytAiRyUP999jeXwIFZS3C79BInDva-voNsu6b1FXNP-TX7VNAmxXDbOAdUx7WrER3MGmyC4q_ZQMPMOMNgV-5-n7UERLNSApVs4B4iFRPg/s640-rw/rusak.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.Com-Padang </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Tindakan anarkis yang mewarnai aksi unjuk rasa oleh masa demonstran pada Rabu (25/9/2019) siang  </div>
tadi ,yang  telah menimbulkan kerusakan pada sejumlah fasilitas di gedung DPRD Sumbar. Antara lain, meja dan kursi di ruang rapat paripurna, dan beberapa ruangan lainnya.<br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Massa pendemo melakukan perusakan seperti pemecahan kaca, perusakan meja, kursi, sound system, pencoretan berbagai dinding serta menghancurkan ruang perpustakaan. Juga melakukan penjarahan di berbagai ruangan antara lain ruangan Fraksi Golkar dan Fraksi Nasdem dengan mengambil tas yang berisikan persuratan penting antara lain paspor dan juga mengambil laptop dan handphone,” terangnya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Irsyad Syafar menyatakan, aktifitas di gedung DPRD baru akan berjalan normal setelah penyelidikan polisi dan pihak  terkait selesai.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal itu disampaikan Irsyad Syafar dalam konferensi pers terkait tindakan pengrusakan di gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam aksi unjuk rasa, Rabu (25/9/2019).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Untuk sementara kerusakan fasilitas gedung DPRD tentu akan berdampak kepada aktifitas kantor. Pembersihan baru bisa dilakukan setelah polisi dan pihak terkait membolehkan untuk dibersihkan,” kata Irsyad didampingi beberapa orang anggota DPRD dan Sekretaris DPRD, Raflis, Rabu malam.</div>
<div style="text-align: justify;">
Dia menerangkan, soal tindakan anarkis perusakan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa tersebut sudah diserahkan ke pihak kepolisian. Untuk melakukan pembersihan, karena menyangkut aset negara, nantinya akan disaksikan sejumlah pihak terkait.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Setelah polisi menyatakan boleh dibersihkan, tentunya pembersihan akan disaksikan oleh pihak terkait antara lain BPKP, Inspektorat dan sebagainya,” ulasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam konferensi pers tersebut Irsyad menegaskan, DPRD mengutuk aksi anarkis yang terjadi di dalam unjuk rasa. Menurutnya, tindakan anarkis tersebut melanggar hukum dan perundang-undangan. (wt)</div>
<div>
<br /></div>
</div>

Irsyad Syafar:Aktifitas Di Gedung, DPRD Akan Berjalan Normal Setelah Penyelidikan Polisi

Realitakini.Com-Padang Tindakan anarkis yang mewarnai aksi unjuk rasa oleh masa demonstran pada Rabu (25/9/2019) siang tadi ,yang ...

DPRD Provinsi Sumatera Barat Lapaorkan Kerusakan Akibat Anarkis Para Demonstran

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4kSi4h6Kc4RjCJ9DK8IEEwgEeyCK7xAwapwC5Vku-jutRI-WWtQy6A6K1ZVyWcBQnSWhyBncx9bzQ3FIDiUB393D4kyBSxYpJ_IfKv2BVTo93DlKnhBd3TNws1IzeWhAixeKTLseVVJY/s1600/ANARKIS.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4kSi4h6Kc4RjCJ9DK8IEEwgEeyCK7xAwapwC5Vku-jutRI-WWtQy6A6K1ZVyWcBQnSWhyBncx9bzQ3FIDiUB393D4kyBSxYpJ_IfKv2BVTo93DlKnhBd3TNws1IzeWhAixeKTLseVVJY/s640-rw/ANARKIS.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Realitakini.com-Padang </div>
<div style="text-align: justify;">
Para Demonstrasi masuk kehalaman Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat pada pukul 10.00 Wib.rabu (25/9)para Demonstrasi mahasiswa yang tergabung pada Aliansi Masyarakat Sipil Sumatera Barat, dan berbagai organisasi lainnya, di terima Pimpinan Sementara dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (H. Irsyad Syafar, LC, M,Ed, H. Suwipren Suib, S.Sos, Irwan Afriadi, Maigus Nasir, Muchlis Yusuf Abid, Mario Syah Johan, H. Afrizal SH, MH, H. Hidayat, SS. MM, Mesra), </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tuntutan para Demonstrasi diterima oleh Pimpinan Sementara dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, setelah menerima tuntutan dari mahasiswa, Dan meneruskan langsung tuntutan dimaksud ke Presiden dan DPR RI. Penyampaian Syrat dimaksud ditanda tangani oleh Pimpinan Sementara DPRD Provinsi Sumatera Barat (H. Irsyad Syafar, LC, M.Ed) dan distempel basah dengan Nomor Surat Surat DPRD Nomor : 019/1161/Fas-2019 tanggal 25 September 2019 ditujukan kepada Bapak Presiden  Republik Indonesia dan Surat DPRD Nomor : 019/1160/Fas-2019 tanggal 25 September 2019 ditujukan kepada Pimpinan DPR – RI dan langsung dikirim serta dikawal melalui jasa pengiriman Pos Indonesia di Jalan Khatib Sulaiman Padang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Setelah Surat tersebut dikirim melalui jasa pengiriman Pos Indonesia, mahasiswa masih melakukan orasi didepan kantor DPRD Prov. Sumbar. Pada pukul 14.00 Wib atas permintaan berbagai organisasi mahasiswa kembali ingin berialog dengan anggota DPRD. Pertemuan antara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan perwakilan mahasiswa diizinkan 50 orang ternyata memasuki ruangan sebanyak 150 orang. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dialog dilaksanakan di ruangan khusus II. Pada waktu dilakukan dialog didalam ruangan. DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan kepada koordinator lapangan demonstrans dialog dapat dilakukan dengan persyaratan peserta demonstrasi lainnya tidak melakukan tindakan anarkis. Kesepakatan ini dijamin oleh koordinator lapangan bahwa mahasiswa tidak akan melakukan anarkis. </div>
<div style="text-align: justify;">
Selah dilakukan kesepakantan antara  kordinator demo, diluar,mahasiswa dengan jumlah yang banyak masuk ke dalam DPRD. Tindakan aksi dorong mendorong terjadi antara mahasiswa dengan kepolisian tidak dapat dielakan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Dengan kondisi jumlah mahasiswa yang banyak dan sudah tidak dapat dikendalikan, mahasiswa berhasil menjebol barikade pihak kepolisian, sehingga berhasil masuk kedalam gedung DPRD. Tidak sampai disitu mahasiswa melakukan tindakan-tindakan yang  tidak terpuji dengan melakukan perusakan-perusakan baik didalam ruang Rapat Paripurna maupun ruangan-ruangan lainnya. Mahasiwa melakukan perusakan seperti pemecahan kaca, perusakan meja, kursi, sound system, pencoretan berbagai dinding serta mengahancurkan ruangan perpustakaan. Mahasiswa juga melakukan penjarahan diberbagai ruangan antara lain ruangan fraksi golkar dan ruangan fraksi nasdem dengan mengambil tas yang berisikan persuratan penting antara lain paspor dan juga mengambil laptop dan handphone. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dilakukan pembakaran ruang samping kanan dari ruang paripurna, api dengan segera dapat dipadamkan. Diluar ruangan mahasiswa melakukan perusakan serta pembakaran berbagai fasilitas DPRD. Sebagian aset dalam ruangan DPRD ada yang dibawa keluar dan juga dilakukannya pembakaran.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
DPRD Provinsi Sumatera Barat mengutuk keras tindakan anarkis para demonstran yang melakukan perusakan digedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, tindakan tersebut melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan .kerusakan akaibat anarkis tersebut di lapaorkan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang di tandatangani oleh H. Irsyad Syafar, Lc. M.Ed Wakil ketua Sementara DPRD Sumba(wt/rls) </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

DPRD Provinsi Sumatera Barat Lapaorkan Kerusakan Akibat Anarkis Para Demonstran

Realitakini.com-Padang Para Demonstrasi masuk kehalaman Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat pada pukul 10.00 Wib.rabu (25/9)para Demo...

Kadis Koperindag Tersandung Kasus Operasi Tangkap Tangan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbGj-LMdZrYr7lGcBEYtAxctzDluQAvpJuojm1L2fA1IHl_bfMB-ZNtfc_H_UZi0bnMV4I-oxohGCtM10bOHzxeEJB0gqVqKw_tP47Ix6gqo0zFss8ktYOfW8OQ0prGVC_o9ZEz7M8NrBJ/s1600/20190925_140557.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbGj-LMdZrYr7lGcBEYtAxctzDluQAvpJuojm1L2fA1IHl_bfMB-ZNtfc_H_UZi0bnMV4I-oxohGCtM10bOHzxeEJB0gqVqKw_tP47Ix6gqo0zFss8ktYOfW8OQ0prGVC_o9ZEz7M8NrBJ/s640-rw/20190925_140557.jpg" width="640" /></a></div>
Realitakini.com TANAH DATAR<br />
Polres Tanah Datar mengadakan konferensi Pers terkait operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan terhadap terduga Kadis Koperindag Tanah Datar inisial MW dan seorang kontraktor Inisial SY, pada hari rabu tanggal 25/09/2019 di lobbi Mapolres Pagaruyung Batusangkar Sumatera Barat.<br />
<br />
Kapolres Tanah Datar AKBP Rokhmad Hari Purnomo, SIK, M.Si, di dampingi oleh Kasat Reskrim AKP Purwanto, SH, M.H  menyampaikan memang telah di lakukan penangkapan dan  Penahanan terhadap dua terduga pelaku OTT MW dan SY pada hari selasa tanggal 24/09 bertempat di ruangan terduga di kantor Dinas Koperindagtam Tanah Datar.<br />
<br />
Dalam keterangan Persnya AKBP Rokhmad Hari Purnomo mengatakan penangkapan dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Tanah Datar AKP Purwanto bersama anggotanya sekita pukul 08.00 setelah mendapat informasih ada seorang pejabat minta uang kepada kontraktor yang mengerjakan Proyek Pasar Koto Baru, langsung dilakukan penyelidikan , dan satreskrim berhasil mengamankan dua orang pelaku Kadis MW dan SY sebagai Dirut PT Harri Putra. dan berhasil mengamankan barang bukti berupa uang pecahan Ratusan ribu sebanyak Rp 20 juta dan dua buah ponsel Android, satu buah ponsel lipat samsung, KTP, Dompet warna hitam, Selanjut nya pelaku bersama barang bukti di bawah ke polres Tanah Datar untuk di periksa lebih lanjut.<br />
<br />
Kapolres Tanah Datar mengatakan Kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, MW di jerat pasal 12 hurup a  junto pasal 11 UU no. 20 tahun 2001  tentang Perubahan UU no 30 tahun 1999 tentang Pemberantasan tidaka pidana korupsi dengan ancaman Hukuman 20 tahun penjara, Sementara itu pelaku SY di jerat pasal 05  huruf w junto pasal 11 UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU no.30 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman 4 tahun penjara(Rel/M)</div>

Kadis Koperindag Tersandung Kasus Operasi Tangkap Tangan

Realitakini.com TANAH DATAR Polres Tanah Datar mengadakan konferensi Pers terkait operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan terhadap t...

DPRD Sumbar Teruskan Aspirasi Mahasiswa Ke DPR RI Untuk Disampaikan Ke Presiden RI.

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVAO2Oh_kGyB1q6ltVP_A820Ellll9nO9k17F-iz7bEw1E-09Tf9BGv4ocrK3VL3UhUaigyfXxZpuzy5xwMZLkPOo3sADBqAN77vcpzbJ7QbhATH4ljs3SFAvEJUGqPTkT59rR9aU94tY/s1600/DEM.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVAO2Oh_kGyB1q6ltVP_A820Ellll9nO9k17F-iz7bEw1E-09Tf9BGv4ocrK3VL3UhUaigyfXxZpuzy5xwMZLkPOo3sADBqAN77vcpzbJ7QbhATH4ljs3SFAvEJUGqPTkT59rR9aU94tY/s640-rw/DEM.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Padang </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Puluhan ribu mahasiswa dari sejumlah kampus di Sumatera Barat  mendatagi gedung DPRD Sumatera Barat (Sumbar). Rabu (25/9/2019) Mahasiswa memenuhi halaman gedung DPRD Sumbar, Mereka membawa spanduk berisi suara tuntutan terhadap pemerintah.menyuarakan protes terkait RUU KUHP. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mereka membawa keranda mayat sebagai simbol matinya keadilan di Indonesia Gelombang mahasiswa mulai terlihat sejak pukul 10.00 Wib. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu masih berdatangan ke gedung DPRD. Akses dari Jalan Khatib Sulaiman ditutup. Terlihat antara lain mahasiswadari Unand, UNP, UIN, dan lainnya memadati halaman depan gedung DPRD. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tuntutan mereka sama seperti tuntutan di kantor gubernur kemarin, Mahasiswa mengekspresikan kekecewaan kepada pemerintah dan DPR melalui berbagai tulisan dari karton dan spantuk yang diusung mahasiswa menuntut pembatalan terhadap RUU KUHP, revisi UU KPK dan beberapa RUU lainnya</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Demonstrasi ini juga diikuti pegiat antikorupsi di antaranya Direktur Pusat Studi Konstitusi Unand, Feri Amsari; akademisi Miko Kamal; Lembaga Bantuan Pers (LBH); hingga Women Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan.</div>
<div style="text-align: justify;">
Tak hanya berorasi, massa mahasiswa juga menggelar aksi teatrikal di tengah halaman kantor anggota Dewan tersebut.. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Hidup mahasiswa. Buka pintunya," sorak mahasiswa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Aksi tagar (bebas) reformasi  korupsi ini, juga menyuarakan penolakan UU KPK baru. sementara beberapa orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang berada di tengah-tengah mahasiswa.langsung menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan pengunjuk rasa di gedung DPRD setempat, Rabu (25/9/2019). </div>
<div style="text-align: justify;">
Aspirasi tersebut diteruskan ke DPR RI melalui surat DPRD Provinsi Sumatera Barat nomor 019/ 1160/Fas-2019 ditandatangani Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Sumatera Barat Irsyad Syafar. Surat dengan perihal yang sama juga disampaikan kepada Presiden RI. Untuk presiden, surat tersebut bernomor 019/ 116/Fas-2019.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menerima aspirasi dari Aliansi Masyarakat Sipil Sumatera Barat pada Rabu (25/9/2019). Baik kepada presiden maupun kepada DPR – RI, surat tersebut disertakan lampiran berupa aspirasi yang disampaikan oleh massa pendemo.(wt*)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

DPRD Sumbar Teruskan Aspirasi Mahasiswa Ke DPR RI Untuk Disampaikan Ke Presiden RI.

Realitakini.com-Padang Puluhan ribu mahasiswa dari sejumlah kampus di Sumatera Barat mendatagi gedung DPRD Sumatera Barat (Sumbar). ...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama