Realita Kini

Pemko Padang Panjang Gelar Laboratorium Inovasi Dengan LAN RI

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-z7BLHplDsmU/XlWpku_TlwI/AAAAAAAABQI/o9dqkAhmnI4EDOHYFhMQYNqSB7xFW_WEwCNcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200226_060641.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="381" data-original-width="719" height="211" src="https://1.bp.blogspot.com/-z7BLHplDsmU/XlWpku_TlwI/AAAAAAAABQI/o9dqkAhmnI4EDOHYFhMQYNqSB7xFW_WEwCNcBGAsYHQ/s400-rw/IMG_20200226_060641.jpg" width="400" /></a></div>
Realitakini.com-Padang Panjang.<br />
Kali ini Pemerintah Kota Padang Panjang bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) menggelar acara Laboratorium Inovasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang di Mifan,Selasa (25/02).<br />
<br />
Laboratorium tersebut bertujuan untuk mendorong OPD serta Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik.<br />
<br />
Wakil Walikota Padang Panjang,Drs. Asrul yang membuka acara tersebut dalam sambutannya mengatakan Inovasi daerah merupakan hal yang mesti dilakukan dalam rangka akselerasi pembangunan dan peningkatan penyelenggaraan pemerintah sekaligus meningkatkan daya saing daerah masing-masing.<br />
<br />
"Harus ada inovasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan sosial kemasyarakatan, jika tidak ada inovasi, maka pelaksanaan pekerjaan akan berlangsung rutinitas seperti biasa,"ucapnya.<br />
<br />
Dengan begitu, melalui laboratorium inovasi ini diharapkan akan tercipta lebih banyak lagi inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi perbaikan pelayanan publik di lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang.<br />
<br />
"Kami menantang masing-masing OPD untuk berinovasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan tahapan yang sudah di atur oleh undang-undang dan kepada OPD yang melahirkan Inovasi terbaik akan diberikan Penghargaan nantinya, "tambahnya.<br />
<br />
Sementara itu,Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Rusdianto, S.IP, MM mengatakan kegiatan ini akan dilangsungkan selama 3 hari kedepan mulai tanggal 25-27 Februari 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 185 orang yang berasal dari masing-masing OPD, Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang.<br />
<br />
"Selama 3 hari ini Narasumber dari LAN RI akan memberikan asistensi kepada seluruh OPD untuk mendesain inovasi sesuai dengan isu strategis yang ada yang sesuai dengan 5 tahapan dalam laboratorium inovasi yang dikenal dengan 5D yaitu, Drum Up, Diagnose, Design, Deliver dan Display, "pungkasnya.<br />
<br />
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Lembaga Administrasi Negara, Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, AP, M.Si, Staf Ahli, Asisten dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. (Abe)

Pemko Padang Panjang Gelar Laboratorium Inovasi Dengan LAN RI

Realitakini.com-Padang Panjang. Kali ini Pemerintah Kota Padang Panjang bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia...

Bupati Pasaman Buka Fit And Proper Test Bacalon Wali Nagari

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDP2p-YrnxRRflQrYUeL2bTUIhAh9LGImpPNEx2ZcCBrJxj-yIiOg_-tbFGpq8gLPe5ycC0YTIqM6J8_JoOljkBXOQBgAxq-OFTVfrdu9htvU4VIa5EhE_g_Q_aOXsn9-C4mKVxsbYeh4/s1600/+NURMAN.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="306" data-original-width="500" height="390" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDP2p-YrnxRRflQrYUeL2bTUIhAh9LGImpPNEx2ZcCBrJxj-yIiOg_-tbFGpq8gLPe5ycC0YTIqM6J8_JoOljkBXOQBgAxq-OFTVfrdu9htvU4VIa5EhE_g_Q_aOXsn9-C4mKVxsbYeh4/s640-rw/+NURMAN.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com - Pasaman.</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Bupati Pasaman H.Yusuf Lubis, SH ,M.Si membuka seleksi ujian fit and proper test Bakal Calon (Bacalon) Wali Nagari, Selasa (25/2;2020) di Kampus STAI Lubuk Sikaping.Dalam sambutannya, Bupati Pasaman mengatakan, "menjadi Wali Nagari bukan hanya karena Dana Desa yang besar, akan tetapi seorang Wali Nagari harus memiliki terobosan baru untuk dijadikan pedoman dalam pembangunan di Nagari masing masing.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bupati berharap, melalui ujian ini, semoga dapat menghasilkan pemimpin tangguh yang siap menghadapi dinamika dan tantangan di pemerintahan Nagari.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Kabupaten Pasaman Hasiholan Hutagalung menyampaikan, "peserta yang ikut ujian fit and proper test sebenarnya ada ada 131 orang, namun pada hari ini hanya ada 130 orang, satu orang telah menyatakan mengundurkan diri.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ujian fit and proper test bagi para Bacalon ini merupakan seleksi tambahan di tingkat kabupaten,  karena calon di 16 nagari melebihi jumlah kuota maksimal dalam pencalonan wali nagari, kata Hasiholan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal ini, kata dia, telah di atur dalam Perda Kabupaten Pasaman  nomor 1 tahun 2016 tentang Pilwana, sebagaimana telah diubah dengan Perda No.3 Tahun 2019 serta mengacu pada Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, perubahan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa.(Nurman)</div>
<div>
<br /></div>
</div>

Bupati Pasaman Buka Fit And Proper Test Bacalon Wali Nagari

Realitakini.com - Pasaman. Bupati Pasaman H.Yusuf Lubis, SH ,M.Si membuka seleksi ujian fit and proper test Bakal Calon (Bacalon) Wali...

Pasca Tsunami Mentawai, Ribuan Masyarakat Huntap Belum Terima Sertifikat, DPRD Minta "Bersabar"

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4uJiKUNySkRCXkDL3uAKIpmR4x2cgE5OQz_fUCPHNL4wAeNBn77h8oDNCwKfzpwK2LDKVmwtP1j-_VLLgjGxwHJMnsBFWZeIEfwjLEx0qtuwBOL3O-vwVTs1a8OHn7McYcH4t4YlU4ac/s1600/ment.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4uJiKUNySkRCXkDL3uAKIpmR4x2cgE5OQz_fUCPHNL4wAeNBn77h8oDNCwKfzpwK2LDKVmwtP1j-_VLLgjGxwHJMnsBFWZeIEfwjLEx0qtuwBOL3O-vwVTs1a8OHn7McYcH4t4YlU4ac/s640-rw/ment.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com - Mentawai</b>.</div>
<div style="text-align: justify;">
Pasca tsunami yang memporak porandakan Mentawai pada 25 Oktober 2010 silam,masih berbekas dalam ingatan masyarakat, terutama bagi keluarga korban dan masyarakat yang direlokasi ke kawasan hunian tetap (huntap).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tercatat sebanyak 2.072 Kepala Keluarga (KK) yang direlokasi ke kawasan huntap, sampai saat ini mereka masih merasa khawatir tentang status hak kepemilikan huntap tersebut. Pasalnya, mereka masih belum mempunyai legalitas berupa sertifikat kepemilikan hak atas tanah di lokasi tersebut. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menanggapi keresahan ribuan masyarakat huntap ini, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mentawai Isar Taileleu menyampaikan, "kalau persoalan masyarakat huntap yang belum menerima sertifikat, karena alih fungsi kawasan dan status kawasan tersebut masih belum ada perubahan".</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Saya harap masyarakat bisa bersabar, karena pengurusan alih fungsi kawasan dan perubahan status kawasan masih belum selesai" ungkap Isar memberikan keterangan.(25/02/2020), pada kesempatan tanya jawab dengan masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Ini merupakan wewenang kementerian kehutanan, namun kita akan tetap berupaya dalam percepatan perubahan tata ruang di mentawai", imbuh Isar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional) BPN Sumatera Barat (Sumbar) Saiful menyampaikan bahwa, "dari total 2.072 sertifikat kawasan huntap, sampai saat ini BPN baru bisa menerbitkan 480 sertifikat khusus kawasan huntap. Masing-masing Desa Bosua sebanyak 363 sertifikat dan desa Beriulou sebanyak 117 sertifikat".</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kendala penerbitan sertifikat tersebut, kata Saiful, karena lokasi huntap masih masuk dan berstatus sebagai Hutan Produksi (HP) atau hutan Negara. Bukan berarti tidak bisa, akan tetapi masih menunggu perubahan tata ruang di Mentawai dalam pengurusan terbitnya sertifikat di lokasi huntap tersebut, ujar Saiful.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Masih dalam kesempatan yang sama, Bupati Mentawai mengatakan, "Pemerintah Daerah Mentawai sudah menyurati Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk alih fungsi dan tukar-menukar kawasan dalam hal perubahan tata ruang ini. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Namun, sampai saat ini belum juga ada realisasi, hal ini merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan, ujar Bupati. Sekedar diketahui, bencana gempa dan tsunami Mentawai pada 2010 silam, melanda sebagian Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, antara lain, Kecamatan Pagai Utara, Pagai Selatan, Sikakap, dan Kecamatan Sipora Selatan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hingga saat ini, terkadang masih ada yang mengalami trauma atas bencana tersebut. Meskipun demikian, para masyarakat yang terdampak bencana dan direlokasi ke kawasan huntap saat ini, tetap terus berusaha untuk membangun kehidupan baru, baik perekonomian, sosial dan lainnya.(JJ) </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="mail-message expanded" id="m#msg-a:r2566948119104713088" style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;">
<div class="mail-message-footer spacer collapsible" style="height: 0px;">
</div>
</div>
</div>

Pasca Tsunami Mentawai, Ribuan Masyarakat Huntap Belum Terima Sertifikat, DPRD Minta "Bersabar"

Realitakini.com - Mentawai . Pasca tsunami yang memporak porandakan Mentawai pada 25 Oktober 2010 silam,masih berbekas dalam ingatan m...

Sekda Kabupaten Blitar Menghadiri Sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_hpoY4bcbHUP5XTzgpqORF9bLNvcPs9_aoJBYcgN37pGUMh-1cLN5xo6g-E41k76q3Ay85ESe194cbKcZ5F6n0WYnDo9C-8HZAHdI9wHB7kG_zgXsQQGgYo3hVqyUk1LS_JZf5YNio2g/s1600/IMG-20200225-WA0014.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_hpoY4bcbHUP5XTzgpqORF9bLNvcPs9_aoJBYcgN37pGUMh-1cLN5xo6g-E41k76q3Ay85ESe194cbKcZ5F6n0WYnDo9C-8HZAHdI9wHB7kG_zgXsQQGgYo3hVqyUk1LS_JZf5YNio2g/s320-rw/IMG-20200225-WA0014.jpg" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<u style="text-align: left;">Realitakini.com, Blitar.</u></div>
<div class="mail-message expanded" id="m#msg-a:r972340815862524656" style="text-align: justify;">
<u>Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar Totok Subihandono menghadiri Sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP Kabupaten Blitar di Hall Kampung Cokelat, kecamatan Kademangan, Selasa (25/02/2020).</u></div>
<div class="mail-message expanded" id="m#msg-a:r972340815862524656" style="text-align: justify;">
<u>Dalam sambutannya, Totok mengatakan, bahwa kegiatan ini patut diapresiasi, sebab, kegiatan ini adalah sebagai upaya pemerintah Kabupaten Blitar untuk meningkatkan etos kerja dan perihal akuntabilitas terhadap masing-masing perangkat Daerah.</u></div>
<div class="mail-message expanded" id="m#msg-a:r972340815862524656" style="text-align: justify;">
<u><br /></u></div>
<div class="mail-message expanded" id="m#msg-a:r972340815862524656" style="text-align: justify;">
<u>Sehingga, peningkatan akuntabilitas kinerja bisa membantu pemerintah untuk mendapatkan predikat BB soal SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).</u></div>
<div class="mail-message expanded" id="m#msg-a:r972340815862524656" style="text-align: justify;">
<u><br /></u></div>
<div class="mail-message expanded" id="m#msg-a:r972340815862524656" style="text-align: justify;">
<u>"Tahun 2019 yang lalu target BB gagal didapatkan, karena ada perubahan komposisi indikator penilaian SAKIP," jelas Totok.</u></div>
<div class="mail-message expanded" id="m#msg-a:r972340815862524656" style="text-align: justify;">
<u><br /></u></div>
<div class="mail-message expanded" id="m#msg-a:r972340815862524656" style="text-align: justify;">
<u>Oleh karena itu, melalui forum sosialisasi yang diikuti peserta dari para asisten, staf ahli, Kasubbag Sungram dan Sekretaris masing-masing OPD Pemkab Blitar hingga Camat dan Lurah ini, diharapkan mampu memberi cakrawala baru untuk memantapkan kualitas dan akuntabilitas kinerja, ujarnya </u></div>
<div class="mail-message expanded" id="m#msg-a:r972340815862524656" style="text-align: justify;">
<u><br /></u></div>
<div class="mail-message expanded" id="m#msg-a:r972340815862524656" style="text-align: justify;">
<u>"Menghadirkan narasumber dari Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, "saya yakin akan membawa referensi baru kepada peserta untuk meningkatkan SAKIP Pemerintah Kabupaten Blitar, dengan demikian, saya berpesan agar acara ini diikuti dengan serius dan tuntas sehingga mendapat hasil yang maksimal," pungkas Totok.(Adv/Kmf/edy)</u></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="mail-message expanded" id="m#msg-a:r972340815862524656" style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;">
<div class="mail-message-footer spacer collapsible" style="height: 0px;">
</div>
</div>
</div>

Sekda Kabupaten Blitar Menghadiri Sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP

Realitakini.com, Blitar. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar Totok Subihandono menghadiri Sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Re...

Lurah, Camat, Dan PPK Digembleng Pelatihan SiRUP Dan SPSE

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkxPgDW4smQt27GD9_xN2E__MCvIRMWbQiJit4whSIJitFb-fbk_LTqa7FVaYluzbkcCLkaG2ZVe9tvSDI65NCYTefq7YrikEk5-0G-xZVuBfBE5ywpfrAWI6SoH1V8WfzYkkrALunkeo-/s1600/IMG_20200407_193048.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="345" data-original-width="622" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkxPgDW4smQt27GD9_xN2E__MCvIRMWbQiJit4whSIJitFb-fbk_LTqa7FVaYluzbkcCLkaG2ZVe9tvSDI65NCYTefq7YrikEk5-0G-xZVuBfBE5ywpfrAWI6SoH1V8WfzYkkrALunkeo-/s640-rw/IMG_20200407_193048.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Realitakini.com-Payakumbuh</div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan telah ditetapkannya APBD Kota Payakumbuh Tahun 2020 serta adanya surat edaran Kepala LKPP tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, maka Pemerintah Kota Payakumbuh dalam hal ini Sekretariat Daerah, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengendalian Pembangunan (PBJ-Dalbang) mengadakan pelatihan aplikasi Sistem Informasi rencana umum pengadaan (SiRUP) versi 2.3 dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.3, di Lt. 3 Balaikota Payakumbuh, Rabu (26/2).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Walikota Payakumbuh yang diwakili Kabag. PBJ-Dalbang Meizon Satria dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi salah satu komponen penting dalam kegiatan pemerintahan dan mampu memutar perekonomian.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Dan oleh karena itu, akuntabilitas perencanaan dan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan perencanaan secara komprehensif untuk memastikan bahwa setiap pengadaan memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan prinsip efektifitas dan efisiensi”, ucap Meizon Satria.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakan Meizon, apalgi saat ini Anggaran Dana Kelurahan (ADK) juga mengalami kenaikan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Karena di tahun 2020 ADK mengalami kenaikan untuk setiap aparatur yang mengelola dana tersebut perlu diberikan pelatihan. Apalagi aplikasi ini juga tergolong baru, maka sangat perlu kita lakukan bimbingan ”, ungkap Meizon.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Meizon juga mengharapkan kerjasama, keterlibatan dan kesungguhan peserta agar penggunakan Aplikasi SiRUP untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan dari kelurahan serta kecamatan masing-masing menjadi lebih baik.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Karena pengumuman RUP melalui SiRUP menjadi syarat bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan lelang secara elektronik (e-Tendering) dan pembelian dengan cara katalog elektronik (e Purchasing) dengan menggunakan SPSE,” harap Meizon.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Adapun sebagai pembicara atau narasumber dalam pelatihan ini Teddy Yuliswar yang kesehariannya sebagai admin sistem LPSE dari Kabupaten Tanah Datar. Dan peserta pelatihan berasal dari kelurahan dan kecamatan dan Pejabat Pengguna Kuasa (PPK).(Rel)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="white-space: pre;"> </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Lurah, Camat, Dan PPK Digembleng Pelatihan SiRUP Dan SPSE

Realitakini.com-Payakumbuh Dengan telah ditetapkannya APBD Kota Payakumbuh Tahun 2020 serta adanya surat edaran Kepala LKPP tentang pe...

Pemko Payakumbuh Susun DIKPLHD, Wako ; Ada 2 Isu Yang Menjadi Prioritas

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqmlczhkbK7hWcw5M4y0vHg125rlrAF3lVqKgSN5VGitd0hkG_DGu4IOshKpkUqT1t5AFeAYw1UFzwRe9aTjc_SAPCgvduJKkjFY7nAz_nUoXJ-XuK5xWgPgJ5P3GTkN1KcM8ktMazqZc/s1600/PYA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqmlczhkbK7hWcw5M4y0vHg125rlrAF3lVqKgSN5VGitd0hkG_DGu4IOshKpkUqT1t5AFeAYw1UFzwRe9aTjc_SAPCgvduJKkjFY7nAz_nUoXJ-XuK5xWgPgJ5P3GTkN1KcM8ktMazqZc/s640-rw/PYA.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Realitakini.com-Payakumbuh</div>
<div style="text-align: justify;">
Di tahun 2018 Walikota Payakumbuh bersama Ketua DPRD Kota Payakumbuh menerima penghargaan Nirwasita Tantra dalam melahirkan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan proses melalui penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Nirwasita Tantra adalah Penghargaan dari Pemerintah Indonesia (Presiden) yang diberikan kepada Kepala Daerah atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan dan, atau program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Nirwasita Tantra dinilai berdasarkan Infromasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang menyatakan kondisi, permasalahan, kebijakan dan, atau program yang ditetapkan dan diterapkan oleh daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Informasi kinerja tersebut dituangkan dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) yang harus dilaporkan setiap tahun ke KLHK melalui Provinsi dan PPE”, ungkap walikota yang diwakili Asisten 2 Elzadaswarman saat akan membuka agenda pertemuan penyusunan tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pelaporan IKPLHD ini dilandasi oleh amanat Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi tentang kondisi lingkungan kepada masyarakat luas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Selain sebagai sarana penyampaian informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup, IKPLHD juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup”, ujar Om Zed sapaan akrab mantan kepala dinas kesehatan kota Payakumbuh tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh mengadakan kegiatan pertemuan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) yang berlangsung di aula pertemuan Randang lantai 2 Balaikota baru ex. Poliko, Selasa (25/2).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Agenda kegiatan adalah Perumusan dan Penyepakatan Isu Prioritas melalui pendekatan DPSIR (Driving Force, Pressure, State, Impact, and Response) yang mengacu pada hasil pengumpulan data yang telah dilaksanakan sebelumnya. Isu prioritas yang ditampilkan dalam pertemuan penyusunan DIKPLHD kali ini ada 2 isu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Isu prioritas yang akan menjadi Tema Utama Pembahasan DIKPLHD Kota Payakumbuh kali ini merupakan hasil pembobotan dan survey yang telah dilakukan sebelumnya, dan terdapat 2 isu prioritas yang akan dibahas performanya pada DIKPLHD Kota Payakumbuh, yaitu isu Pengelolaan Sampah dan isu tentang Kualitas, Kuantitas dan Pencemaran Air yang terjadi di kota Payakumbuh”, papar Om Zed.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selain dihadiri oleh OPD terkait, kegiatan pembahasan pertemuan DIKPLHD juga turut dihadiri oleh LSM, Akademisi serta dari Kecamatan sekota Payakumbuh. Serta Dinas Lingkungan Hidup menghadirkan seorang tenaga ahli pembimbing dalam penyusun DIKPLHD untuk menyukseskan kegiatan ini, yakni seorang tenaga ahli dosen pasca sarjana UNAND Padang Dr. Ardinis Arbain dari pusat studi lingkungan UNAND.(Rel)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Pemko Payakumbuh Susun DIKPLHD, Wako ; Ada 2 Isu Yang Menjadi Prioritas

Realitakini.com-Payakumbuh Di tahun 2018 Walikota Payakumbuh bersama Ketua DPRD Kota Payakumbuh menerima penghargaan Nirwasita Tantra ...

Penataan Sungai Batang Agam Bakal Dilanjutkan Dengan Anggaran 10 Milyar Pada Tahun 2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeOVHy-mzo8_1CA51MSoN7jVs7dflUUNZzLGzYkOhS2eOko4OBSZ5fAmAtQObeqrOECwPsEV5lTvc-hd_X5sA913W_ipB8Cve-NRpqZ2IRvSbqHF-HAAe7SL3PNSZeALn9aMjqiYRonS74/s1600/IMG_20200407_190047.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="386" data-original-width="620" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeOVHy-mzo8_1CA51MSoN7jVs7dflUUNZzLGzYkOhS2eOko4OBSZ5fAmAtQObeqrOECwPsEV5lTvc-hd_X5sA913W_ipB8Cve-NRpqZ2IRvSbqHF-HAAe7SL3PNSZeALn9aMjqiYRonS74/s640-rw/IMG_20200407_190047.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Realitakini.com-Payakumbuh</div>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah Kota Payakumbuh akan melanjutan kegiatan Penataan Sungai Batang Agam pada tahun 2020 ini dengan anggaran sebesar 10 Milyar dari Pemerintah Pusat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kontrak multiyear 2019 sudah selesai, kita mengusulkan lagi ke Kementerian PUPR, alhamdulillah usulan kita diterima dan mendapat 10 milyar untuk melanjutkan pekerjaan di Batang Agam,” kata Wali Kota Riza Falepi saat diwawancara, Selasa (25/2).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Riza menyebut tambahan anggaran ini akan digunakan untuk penyempurnaan pekerjaan sebelumnya, diantaranya masih ada beberapa ruas jalan yang belum diaspal dan beberapa tanggul sungai yang belum diamankan seperti di arah Balai Panjang, Payakumbuh Selatan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Ada juga beberapa lokasi yang perlu penataan seperti taman dan beberapa fasilitas olahraga bagi warga kita,” kata Riza.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Beberapa waktu lalu, Riza didampingi Kadis PUPR Kota Payakumbuh Muslim menemui Dirjen Sumber Daya Air (SDA) di Jakarta untuk meminta usulan lanjutan di tahun 2021 dan selanjutnya dengan anggaran yang lebih besar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Alhamdulillah direspon baik oleh Dirjen SDA, bahkan Dirjen menyampaikan pesan Menteri PUPR kalau Kota Payakumbuh masuk prioritas dari pemerintah pusat, mudah-mudahan akan dikucurkan dana pada tahun 2021-2022 sebesar 200 milyar lagi,” harap Riza.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu, Kadis PUPR Muslim menyebut rencana di bulan Maret depan Pemko bersama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatra 5 (BWSS5) akan meresmikan Normalisasi Batang Agam ini bersama Presiden Jokowi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Paling tidak nanti yang datang Menteri PUPR untuk melihat langsung kalau pekerjaan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat meski belum selesai, dan kita sampaikan kalau memang butuh lanjutan kegiatan dengan anggaran dari pemerintah pusat. Masyarakat Payakumbuh sangat membutuhkan lanjutannya, dan kita dari Pemko siap untuk mendukung program ini dalam bentuk pembebasan lahan, perencanaan, hingga sosial masyarakatnya, kita harapkan fisiknya dari pemerintah pusat,” kata Muslim.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Diterangkan Muslim, untuk sementara aset tanah Batang Agam milik dinas PUPR, namun bangunan fisiknya milik BWSS5. Sudah Ada MoU bersama Wali Kota pelimpahan aset untuk dikelola.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Sementara dikelola Dinas PU karena berada di bantaran sungai, kita mencoba mencari bentuk pengelolaan yang lebih tepat apakah nanti UPTD. Kendati demikian kita sangat mengharapkan Batang Agam bisa dikelola oleh kelompok masyarakat yang peduli sungai, sehingga masyarakat turut bisa menikmati hasilnya, bahkan ada income disana,” kata Muslim</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dana income itu bisa digunakan untuk pemeliharaan, kebersihan, dan pengamanan sungai sehingga tidak diperlukan lagi APBD atau APBD untuk kegiatan pemeliharaannya karena sudah dibantu oleh Forum Komunitas Masyarakat Peduli Sungai Batang Agam yang sangat diharapkan berpartisipasi dan beroperasi untuk pemeliharaan kepada Kawasan Sungai Batang Agam, kebanggan masyarakat Kota Randang.(Rel)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Penataan Sungai Batang Agam Bakal Dilanjutkan Dengan Anggaran 10 Milyar Pada Tahun 2020

Realitakini.com-Payakumbuh Pemerintah Kota Payakumbuh akan melanjutan kegiatan Penataan Sungai Batang Agam pada tahun 2020 ini dengan ...

Afrizal Desak OJK Agar Prosesnya Calon Direksi Bank Nagari

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_3inc2NJAf-OdJdYCFpPz-72UJ58Kmgwd4DGReS-QpZIEJ3gHF1ks_Kn0aikKU3wzRgA1FCJGsech4Zc0WeCaHk8RQgnwHkVX41u46b7VHwzRHygivJNZEOqShlaSCQhJ4n7DNwbQ6wA/s1600/AF.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_3inc2NJAf-OdJdYCFpPz-72UJ58Kmgwd4DGReS-QpZIEJ3gHF1ks_Kn0aikKU3wzRgA1FCJGsech4Zc0WeCaHk8RQgnwHkVX41u46b7VHwzRHygivJNZEOqShlaSCQhJ4n7DNwbQ6wA/s640-rw/AF.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com- sumbar</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempercepat proses uji kepatutan dan kelayakan (UKK) calon direksi Bank Nagari.Selain mendesak OJK, DPRD juga berencana akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait perbedaan pendapat yang terjadi mengenai Bank Nagari antara DPRD dan Pemprov Sumbar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Afrizal menyampaikan desakan kepada OJK dan rencana konsultasi ke Kemendagri tersebut, usai rapat dengar pendapat dengan sejumlah pihak terkait Bank Nagari, Selasa (25/2/2020).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Perbedaan pendapat antara DPRD dengan Pemprov adalah mengenai tata cara pemilihan direksi. Rencananya ini akan dikonsultasikan ke Kemendagri agar mendapatkan kesamaan persepsi," terang Afrizal.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Terkait proses UKK calon direksi Bank Nagari, Afrizal mendesak agar OJK mempercepat prosesnya. Agar kekosongan direksi tidak terlalu lama.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kita mengkhawatirkan, nantinya akan berdampak kepada kinerja Bank Nagari. Jadi kita minta proses UKK ini tidak terlalu lama," ulasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Perbedaan pendapat antara DPRD dengan Pemprov mengenai Bank Nagari, lanjutnya, sudah diketahui masyarakat luas. Ini perlu diluruskan, dengan jalan konsultasi ke Kemendagri. Hasil konsultasi tersebut nantinya diharapkan bisa dipahami dan dipatuhi oleh ke dua belah pihak termasuk masyarakat luas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Jangan sampai persoalan menjadi berlarut - larut yang dikhawatirkan bisa memengaruhi kepercayaan publik kepada Bank Nagari," sebutnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Rapat dengar pendapat tersebut, terang Afrizal, memang sengaja dilakukan dalam rangka membangun kesamaan persepsi. Masing - masing pihak dapat mengemukakan pendapat, kemudian ada praktisi hukum dan pihak terkait lainnya yang memberikan pertimbangan dan pandangan untuk mengurai masalah perbedaan yang terjadi.Afrizal membeberkan perbedaan pendapat yang terjadi antara DPRD dengan pemerintah daerah mengenai Bank Nagari adalah mengenai mekanisme pemilihan direksi. Pemerintah daerah hanya mengacu kepada peraturan perbankan dan OJK dalam menentukan direksi karena Bank Nagari adalah usaha jasa keuangan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Namun, menurutnya, walau bagaimanapun, Bank Nagari adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ada beberapa peraturan yang berkaitan termasuk UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah."Perbedaan ini harus diselesaikan, jalannya, ya konsultasi ke Kemendagri dan apa yang direkomendasikan oleh Kemendagri nantinya harus dipatuhi oleh semua pihak," tandasnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>

Afrizal Desak OJK Agar Prosesnya Calon Direksi Bank Nagari

Realitakini.com- sumbar Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ...

Pemkab Pessel Target Pembangunan Jalan Alahan Panjang Selesai Tahun ini

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiw-0ln16lflw1jBbq7AeSQBp_kdVNgoBSqc43yeqa-_s6myXr8zdGw_T0gF6lNZcUS_Zz-k1FM9Kxbkds1-5D8Zr43lqpLorkTGk9FaFyuMmWh1L-6i0Em_ML0OCHCxPHMI4xfYsZu6Vo/s1600/+JLN.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiw-0ln16lflw1jBbq7AeSQBp_kdVNgoBSqc43yeqa-_s6myXr8zdGw_T0gF6lNZcUS_Zz-k1FM9Kxbkds1-5D8Zr43lqpLorkTGk9FaFyuMmWh1L-6i0Em_ML0OCHCxPHMI4xfYsZu6Vo/s640-rw/+JLN.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com - Pessel.</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Pembangunan jalan Muaro Aia - Alahan Panjang, sepanjang 46 KM  yang menghubungkan Pessisir Selatan (Pessel) dengan Kabupaten Solok ditarget selesai tahun ini (2020).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal ini  disampaikan Bupati Pessel Hendrajoni, Senin (24/2/2020), bahwa Jalan Bayang Alahan Panjang ini sudah lama diharapkan masyarakat. karena jalan tersebut, selain sebagai jalan alternatif, juga mampu meningkatkan perekonomian ke dua Daerah. Pembangunan jalan tembus Pasar Baru Alahan Panjang ini, kata Bupati, merupakan segitiga perekonomian Daerah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Jalan yang yang dibangun ini merupakan jalan APL, lebarnya sekitar 50 meter", jelas Hendrajoni.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurutnya, jalan ini nanti akan membuat tranportasi ke dua Daerah yakni Pessel dan Kabupaten Solok, menjadi mudah. Selain itu, pembangunan jalan tersebut, akan menjadikan Daerah ini sebagai jalur yang bisa memperpendek jarak tempuh dan juga sebagai jalur tranportasi perdagangan warga ke dua Wilayah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Bukan hanya itu saja, keberadaan jalan ini mungkin akan ada pengembangan kawasan wisata yang rutenya akan disesuaikan dengan Wilayah, apalagi di Kecamatan Bayu ini ada Jembatan Akar dan Air terjun Bayang sani, ujar Bupati.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Jadi, kemungkinan potensi pariwisata bisa juga dikembangkan hingga ke kawasan Mandeh.Namun demikian, ini membutuhkan biaya besar untuk bisa membuka jalur tersebut agar bisa dilewati secara normal dan aman. "Semoga bisa dilaksanakan secara multiyear, tutup Bupati.(rls/red)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="mail-message expanded" id="m#msg-a:r-8227509365765539300" style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;">
<div class="mail-message-footer spacer collapsible" style="height: 0px;">
</div>
</div>
</div>

Pemkab Pessel Target Pembangunan Jalan Alahan Panjang Selesai Tahun ini

Realitakini.com - Pessel. Pembangunan jalan Muaro Aia - Alahan Panjang, sepanjang 46 KM yang menghubungkan Pessisir Selatan (Pessel) ...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama