Realita Kini

Pemkab Pessel dan Dinas Kehutanan Telusuri Penyebab Banjir di Kambang

<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgD9igDnmPHP_S9ZIVTwXdm0fOXjmDg3mOQHvjsUN4-jvtCIS7MCyhD0lM6H-bCEInGaifa_0XXleIpI6JADMyWl1GYxjfNexY_-lAKugaTsuEhfFAoFCv6GDUjMyKxZpOtM0edXnoZQYM/s500/+HULU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgD9igDnmPHP_S9ZIVTwXdm0fOXjmDg3mOQHvjsUN4-jvtCIS7MCyhD0lM6H-bCEInGaifa_0XXleIpI6JADMyWl1GYxjfNexY_-lAKugaTsuEhfFAoFCv6GDUjMyKxZpOtM0edXnoZQYM/w640-h384-rw/+HULU.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Realitakini.com-Painan </div><div style="text-align: justify;">Dinas Kehutanan Sumatera Barat bersama sejumlah pejabat di Kabupaten Pesisir Selatan serta Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) turun ke Kambang guna menelusuri untuk mencari tahu penyebab banjir yang terjadi akibat meluapnya sungai Batang Kambang pada Sabtu (31/10).</div></div><p style="text-align: justify;">" Pada hari ini kami bersama pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menelusuri hulu sungai Batang Kambang serta hutan yang gundul akibat pembukaan areal berladang," kata Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi Usama Putra di Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan, Kamis (5/11).</p><p style="text-align: justify;">Berdasarkan hasil peninjauan penyebabnya karena pembukaan areal berladang, solusi yang ditempuh dua opsi yakni penegakan hukum dan pola kerjasama dengan masyarakat. Selain adanya warga yang berladang di dalam taman nasional juga terdapat aktiviitas "ilegal logging".</p><p style="text-align: justify;">Sementara itu, Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Pemkab Pesisir Selatan, Mimi Riarti Zainul menyebut banjir yang terjadi akibat meluapnya sungai Batang Kambang berdampak terhadap 3.988 kepala keluarga serta menyebabkan 55 unit rumah rusak parah di Kecamatan Lengayang.</p><p style="text-align: justify;">"Dengan adanya kegiatan ini kami berharap ditemukannya jalan keluar yang baik, yang tidak memberat kan masyarakat namun disatu sisi mampu meminimalkan terjadinya banjir," ujarnya.Dalam kesempatan itu juga hadir sejumlah pejabat di Pemkab Pesisir Selatan diantaranya Kepala Bapedda, Kepala Dinas PSDA, Kepala BPBD serta Kepala KPHP Pesisir Selatan, Madrianto dan lainnya( r/w)</p>

Pemkab Pessel dan Dinas Kehutanan Telusuri Penyebab Banjir di Kambang

Realitakini.com-Painan Dinas Kehutanan Sumatera Barat bersama sejumlah pejabat di Kabupaten Pesisir Selatan serta Balai Besar Taman Nasiona...

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno ,Mendorong Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah di Sumatera Barat

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRyT-Y7jXYZcQkK0boJVXJRZbPgBZM6CjxKS1aiIU6FYD8D54X6YX7TFFa00wXuHTZXIXjHB_Qh7XcNR4cIeCL_gfybPVIA_9IwS_qfujgqqgvuhnPNO0sx1VjfjkEBKVIGj6pSDb3GgY/s500/gbru+sumbe.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRyT-Y7jXYZcQkK0boJVXJRZbPgBZM6CjxKS1aiIU6FYD8D54X6YX7TFFa00wXuHTZXIXjHB_Qh7XcNR4cIeCL_gfybPVIA_9IwS_qfujgqqgvuhnPNO0sx1VjfjkEBKVIGj6pSDb3GgY/w640-h384-rw/gbru+sumbe.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang </div><div style="text-align: justify;">Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mendukung penuh penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) melaksanakan transaksi non tunai di Sumatera Barat. Hal itu disampaikan saat membuka Webinar mengikuti kegiatan Talkshow Akselerasi Implementasi TP2DD dalam rangka Mendorong Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) di Sumatera Barat secara virtual di ruang kerja, Padang, Kamis (5/11/2020).</div></div><p style="text-align: justify;">Webinar tersebut, diadakan oleh Kantor Wilayah Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, dihadiri Kepala Perwakilan BI Prov Sumbar, Wahyu Purnama, Direktur utama Bank Nagari, Muhammad Irsyad, Deputi Direktur BI Sumbar, Iman Suriansyah Nurdin, dan Analis Pendapatan Daerah Kemendagri, An An Andri Hikmat dan peserta seluruh kabupaten kota di Sumbar mengikuti secara virtual di ruang masing-masing.</p><p style="text-align: justify;">"Sebelumnya Pemprov Sumbar sejak tahun 2018 sudah mulai melaksanakan transaksi non tunai, seperti pembayaran gaji Pegawai, Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP), dan intensif lainnya dengan Non tunai langsung ke rekening melalui Bank Nagari," ungkap Irwan Prayitno.</p><p style="text-align: justify;">Pemprov Sumbar telah melakukan secara bertahap terus menyesuaikan dan melaksanakan transaksi non-tunai, apalagi dimasa pandemi Covid-19 saat ini. Selain itu, dengan transaksi secara elektronik ini dapat meningkatkan efesiensi ekonomi dan lebih mudah digunakan.</p><p style="text-align: justify;">“Sistem transaksi secara elektronik, merupakan suatu keniscayaan, tidak ada lagi alasan melakukan pembayaran secara tunai," sebutnya.</p><p style="text-align: justify;">Gubernur Irwan Prayitno menjelaskan bahwa Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) ini adalah merupakan program dilakukan bank Indonesia dicanangkan bersama pemerintah dengan upaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemda dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital demi mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik.</p><p style="text-align: justify;">"Semua ini untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, optimalisasi pengelolaan keuangan, dan sekaligus dapat mewujudkan transparansi dan Good Government," harap Irwan Prayitno.</p><p style="text-align: justify;">Tidak hanya itu, pada masa pandemi Covid-19, transaksi elektronik menjadi pilihan terbaik untuk melakukan kegiatan ekonomi.</p><p style="text-align: justify;">“Kita perlu mengurangi transaksi tunai di tengah masa pandemi Covid-19. Karena transaksi tunai berpotensi menjadi tempat penyebaran Covid-19. Sedangkan transaksi non tunai akan lebih aman, lebih cepat, dan lebih mudah,” terangnya.</p><p style="text-align: justify;">Supaya program tersebut dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan inklusif perbaikan fiscal dan juga evesiensi ekonomi serta meningkatkan potensi penerimaan Pemda melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk dan saluran distribusi.</p><p style="text-align: justify;">Selain itu, Irwan Prayitno juga mengatakan elektronifikasi transaksi pembayaran merupakan salah satu bentuk implementasi gerakan Nasional untuk menciptakan sesi pembayaran yang aman evesien dan lancar.</p><p style="text-align: justify;">"Untuk itu, TP2DD ini sangat mendorong implementasi elektronifikasi transaksi daerah baik dilingkup pemerintah maupun masyarakat di Sumbar," kata Irwan. </p><p style="text-align: justify;">Selanjutnya, ETP dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik kecepatan transaksi keuangan, transparansi, serta mencegah kebocoran pelayanan publik. </p><p style="text-align: justify;">"Untuk itu, ETP akan menjadikan suatu kebiasaan, yang dulunya secara tunai dirobah menjadi tidak menggunakan tunai lagi. Cuma kartu aja didompet seperti kartu kredit, kartu ATM maupun dalam bentuk Transaksi sesuai program dari BI," ujarnya.</p><p style="text-align: justify;">Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumbar, Wahyu Purnama juga mengatakan program ini akan diprioritaskan untuk mengidentifikasikan tahapan Bansos dan subsidi non tunai sesuai dengan prinsipnya serta transaksi Pemda aman efisiensi terjangkau meningkatkan PAD dan pembayaran disektor transportasi yang mendukung efisiensi.</p><p style="text-align: justify;">"Dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengimplentasikan integrasi ekonomi dan keuangan digital melalui percepatan dan elektronifikasi," tungkasnya.</p><p style="text-align: justify;">"Semoga pertemuan Webinar ini TP2DD akan segera menyeluruh dalam mempercepat dan perluasan elektronifikasi di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota khususnya di Sumbar," harapnya.(hms*/w)</p><div><br /></div>

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno ,Mendorong Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah di Sumatera Barat

Realitakini.com-Padang Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mendukung penuh penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) m...

Pansus I DPRD Padang: Ranperda AKB Ini Jadi Mubazir Jika Vaksin Corona Sudah Uji Klinis Oleh Pemerintah Efektif.

<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhc24o-TgYMaerr0mxfr9VwU8c2pwhUkXpU67pWddJLK9GmoTxOzV16pUh8NUoon6c_eLLuwqg5Asw9r7IZL7FmtO8au26dtac0TKkC4dbUEk_1p7tiUxL2tb7bnA7b6wti5DF3FEes-2c/s500/PERDA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhc24o-TgYMaerr0mxfr9VwU8c2pwhUkXpU67pWddJLK9GmoTxOzV16pUh8NUoon6c_eLLuwqg5Asw9r7IZL7FmtO8au26dtac0TKkC4dbUEk_1p7tiUxL2tb7bnA7b6wti5DF3FEes-2c/w640-h384-rw/PERDA.jpg" width="640" /></a></div> Realitakini.com-Padang </div><div style="text-align: justify;">Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) DPRD Kota Padang akan membahas beleid di masa pandemi Covid19 secara maraton, mulai Kamis (5/11/2020) hingga Ahad (8/11/2020). Ranperda AKB ini merupakan usulan Pemko yang jadi salah satu pembahasan DPRD Padang pada masa sidang ketiga tahun 2020 ini. </div><p style="text-align: justify;">Ketua Pansus I Ranperda AKB ini, Zulhardi Zakaria Latif didampingi Elly Thrisyanti (wakil ketua) memimpin rapat pembahasan Ranperda Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Padang, Kamis (5/11/2020). Rencana pemerintah untuk akan segera meluncurkan vaksin Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) pada Februari 2020, juga jadi topik pembahasan hangat dalam Ranperda ini. </p><p style="text-align: justify;">"Jika vaksin yang sudah tahap uji klinis oleh pemerintah itu ternyata efektif, tentu Virus Corona tak lagi berstatus sebuah pandemi. Dengan sendirinya, Ranperda AKB ini jadi mubazir," ungkap anggota Pansus I DPRD Padang dari Fraksi Gerindra, Budi Syahrial, disela pembahasan, Kamis (5/11/2020). </p><p style="text-align: justify;">Ditegaskan Budi, produk hukum itu pada intinya melakukan rekayasa sosial terhadap masyarakat. Dalam hal ini, tatanan kehidupan masyarakat di masa Pandemi Covid19. "Jika vaksin dari pemerintah itu nantinya efektif, lalu diluncurkan pemerintah secara massif, tentu tak perlu lagi kebiasaan baru diatur," tegas Budi. </p><p style="text-align: justify;">Terkait pernyataan Budi Syahrial terhadap urgensi Ranperda AKB jika vaksin ditemukan, Ketua Pansus I Ranperda AKB ini, Zulhardi Zakaria Latif mengatakan, telah dijelaskan secara panjang lebar oleh Kepala Dinas Kesehatan Padang saat pembahasan. </p><p style="text-align: justify;">"Tadi Budi mempertanyakan apakah setelah Februari 2021 semua diberi vaksin, masalah selesai? Hal ini dijawab Dinas Kesehatan, masalah tidak serta merta selesai," terang Zulhardi, usai pembahasan yang berakhir sebelum Ashar pada hari pertama itu. </p><p style="text-align: justify;">"Jadi memang, walaupun vaksin Covid19 ini ditemukan, belum tentu akan langsung menyelesaikan semua masalah yang telah diakibatkannya. Jadi, adaptasi kebiasaan baru itu memang masih diperlukan," tambahnya. </p><p style="text-align: justify;">"Artinya, kita tetap memakai Adaptasi Kebiasaan Baru. Dicontohkan tadi, seperti tuberkulosis sudah dikenal sejak tahun 410 sebelum Masehi, tapi tetap saja masih ada sampai sekarang. Begitu juga dengan Covid. Jadi, Covid ini kalau dilihat, memang tidak akan pernah berakhir, sehingga kita harus tetap menjaga kesehatan masing-masing. Itu gunanya Perda AKB yang sedang kita bahas ini," pungkasnya.</p><p style="text-align: justify;">Pansus I Ranperda AKB DPRD Padang ini dipimpin Zulhardi Zakaria Latif. Pansus I berada di bawah Koordinator Wakil Ketua I DPRD Kota Padang, Arnedi Yarmen.  Pansus I Ranperda AKB ini beranggotakan 17 orang anggota dewan yaitu Elly Thrisyanti, Salisma, Boby Rustam, Budi Syahrial, Amran Tono, Manufer Putra Firdaus, H Djunaidy Hendri, Rafdi, Irawati Meuraksa, Yandri Hanafi, Surya Jufri Bitel, Nila Kartika, Meilasa Waruwu, Dasman dan Yuhilda Darwis.  Tak Bisa Buru-buruSelain itu, Budi menilai, sejumlah pasal dalam Ranperda AKB tersebut, mesti dibahas lebih detail lagi bersama elemen masyarakat yang akan jadi stakeholder nantinya. </p><p style="text-align: justify;">Misalnya, adanya beleid tentang sanksi denda bagi pengurus rumah ibadah yang tidak menjalankan protokol kesehatan. Kemudian, juga ada aturan yang membatasi rentang waktu berdiam di dalam rumah ibadah, setelah selesai melaksanakan ritual agama. Juga tentang aturan di rumah makan, masuk fasilitas umum, gelanggang atau tempat olahraga dan lainnya. </p><p style="text-align: justify;">"Standar operasional prosedur (SOP) Covid19 ini, tak semestinya membuat kita terjebak pada potensi denda yang akan masuk ke kas daerah semata," tegas alumni Fakultas Hukum Unand itu. </p><p style="text-align: justify;">Dikatakan Zulhardi, Tim Pansus Ranperda AKB ini akan menguliti satu per satu 72 Pasal yang ada dalamnya. Agar pembahasan lebih sempurna, akan dihadirkan OPD Pemko Padang dan stakeholder yang berkaitan secara langsung dengan objek hukum Ranperda AKB seperti MUI, Dewan Masjid, PGRI, PHRI dan lainnya.</p><p style="text-align: justify;">Menurut Zulhardi, Ranperda Perda Kota Padang ini merupakan tindaklanjut dari Perda No 6 Tahun 2020 tentang AKB yang merupakan produk hukum dari Pemprov Sumatera Barat. Menurut dia, produk hukum Provinsi Sumbar itu bersifat umum, belum mengatur secara detail persoalan di tingkat kota atau kabupaten. </p><p style="text-align: justify;">"Makanya, Pemerintah Kota Padang bersama DPRD, berniat melahirkan Perda AKB yang disesuaikan dengan kondisi Kota Padang. Aturan ini akan merujuk Peraturan Wali Kota Padang No 49 Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," ungkap Zulhardi yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar itu.</p><p style="text-align: justify;">Zulhardi memastikan, Ranperda AKB Kota Padang ini tidak akan bertentangan dengan Perda 6/2020 tentang AKB oleh provinsi. "Kita sifatnya mengatur lebih rinci sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Perda ini kita buat di Kota Padang ini," ungkap Zulhardi Sementara itu, anggota Pansus I dari Fraksi PKS, Djunaidy Hendri menilai, keberadaan Perda AKB tersebut sangat penting. Pasalnya, kata dia, saat ini Kota Padang hanya memiliki regulasi setingkat peraturan wali kota. </p><p style="text-align: justify;">"Perda ini tidak hanya akan memerintahkan masyarakat menjalankan protokol kesehatan, tapi juga efek sanksi bagi pelanggar protokol itu. Kalau Perwako, sifatnya hanya memberikan saran untuk menjalankan protokol kesehatan dan sanksi tidak bisa dilaksanakan," ungkapnya. (kyo*w)</p><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Pansus I DPRD Padang: Ranperda AKB Ini Jadi Mubazir Jika Vaksin Corona Sudah Uji Klinis Oleh Pemerintah Efektif.

Realitakini.com-Padang Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) DPRD Kota Padang akan m...

Bimtek Gerakan PKK Wako : PKK Penyambung Tangan Pemerintah

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-fjrMCHg1UnE/X9zuHxJxkZI/AAAAAAAADa0/rhp1R-yI0igtVOzg-yk06ofXfvuhP-VywCNcBGAsYHQ/s492/IMG_20201219_005829.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="322" data-original-width="492" height="261" src="https://1.bp.blogspot.com/-fjrMCHg1UnE/X9zuHxJxkZI/AAAAAAAADa0/rhp1R-yI0igtVOzg-yk06ofXfvuhP-VywCNcBGAsYHQ/w400-h261-rw/IMG_20201219_005829.jpg" width="400" /></a></div><br />Realitakini.com-Padang Panjang<p></p><p>Ikut andil dalam membantu program Pemerintah, PKK Kota Padang Panjang ikuti Bimtek Gerakan PKK Tahun 2020 di Hall Lantai III Balaikota, Kamis (5/11).</p><p><br /></p><p>Bimtek tersebut dihadiri langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Barat Ny. Nevi Zuairina Irwan Prayitno beserta rombongan. </p><p><br /></p><p>Turut hadir Walikota Padang Panjang Fadly Aran, BBA Datuak Paduko Malano, Asisten, Kepala Dinas Sosial PPKBP3A Drs. Osman Bin Nur, M.Si., Ketua TP PKK Kota Padang Panjang Ny. dr. Dian Puspita, Sp.JP Fadly Amran, Wakil Ketua I PKK Kota Ny. Nova Era Yanthy Asrul, Wakil Ketua II Ny. Srihidayani Sonny Budaya Putra serta kader dan peserta bimtek PKK, dan Kadis terkait lainnya.</p><p><br /></p><p>Ketua PKK Provinsi Nevi menyampaikan kegiatan bimtek ini dilaksanakan agar para kader bisa membuat sebuah inovasi baru untuk meningkatkan kegiatan PKK terutama 10 program pokok PKK harus dipahami dengan baik.</p><p><br /></p><p>"Sama kita ketahui Sumbar setiap mengikuti perlombaan kita banyak mencapai yang terbaik, ini dapat kita raih karena setiap kader mengikuti bimtek," ujarnya.</p><p><br /></p><p>Dimasa pandemi ini PKk tetap melakukan kegiatan namun tetap jaga protokol kesehatan dan jangan lupa tiga M (Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak).</p><p><br /></p><p>Begitu juga dengan Wako Fadly menyampaikan kegiatan PKK merupakan penyambung tangan Pemerintah sampai kepada kelompok terkecil sekalipun.</p><p><br /></p><p>Dengan adanya kegiatan Bimtek ini semua kader dapat mengupgrate ilmunya, terlebih lagi saat ini dalam masa covid 19, sama diketahui penyebaran virus ini sangat cepat.</p><p><br /></p><p>"Kita harap gerakan PKK dapat menghambat laju penyebaran Covid 19 di Padang Panjang, namun dampak sosial akibat covid 19, apabila dampak sosial ekonomi buruk maka pengaruhnya tidak hanya kepada kita saja melainkan kepada anak-anak generasi yang akan datang," kata Wako.</p><p><br /></p><p>Maka dari itu melalui kegiatan bimtek ini, kita berharap program PKK juga dapat membantu meringankan dampak sosial ekonomi masyarakat di masa pandemi covid 19.</p><p><br /></p><p>Selain itu Ketua PKK Padang Panjang dr. Dian mengekpos semua program pokok PKK mulai dari kelengkapan dari lembaga terkait dengan bidang administratif, hingga melakukan pembinaan dasawisma beserta fungsi dan tugas pokok nya serta pembinaan dan penyuluhan kepada setiap kader. (Abe)</p>

Bimtek Gerakan PKK Wako : PKK Penyambung Tangan Pemerintah

Realitakini.com-Padang Panjang Ikut andil dalam membantu program Pemerintah, PKK Kota Padang Panjang ikuti Bimtek Gerakan PKK Tahun 2020 di ...

Lurah se-Kota Padang Panjang Presentasikan Program Kerja Terkait Pemberdayaan Masyarakat Kepada Walikota

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-XTKaNfrQBGg/X9ztc7ioYoI/AAAAAAAADao/1cFlFVIOH20-Zyr43JKg1s3R5kd7hwX0wCNcBGAsYHQ/s719/IMG_20201219_005533.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="398" data-original-width="719" height="221" src="https://1.bp.blogspot.com/-XTKaNfrQBGg/X9ztc7ioYoI/AAAAAAAADao/1cFlFVIOH20-Zyr43JKg1s3R5kd7hwX0wCNcBGAsYHQ/w400-h221-rw/IMG_20201219_005533.jpg" width="400" /></a></div><br />Realitakini.com-Padang Panjang<p></p><p>Guna mengetahui apa - apa saja bentuk program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan di setiap Kelurahan pada tahun anggaran 2021, Hari ini Walikota Padang Panjang, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano dan Wakil Walikota Padang Panjang, Drs. Asrul meminta kepada Lurah se-Kota Padang Panjang untuk mempresentasikan program yang telah dibuat tersebut.</p><p><br /></p><p>Presentasi sendiri berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Walikota Padang Panjang, Kamis (05/11). </p><p><br /></p><p>Tampak hadir pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, AP, M.Si, Asisten dan Staf Ahli, Tim TAPD, Kabag Pemerintahan dan Lurah se-Kota Padang Panjang.</p><p><br /></p><p>Dalam arahannya, Walikota Fadly Amran mengatakan dengan kondisi seperti saat sekarang ini sudah dipastikan tahun depan kita semua harus berinovasi dengan anggaran terbatas  yang dimiliki. Dengan kata lain harus ada kegiatan-kegiatan inovatif yang mempunyai multiplayer efek yang dicanangkan dengan matang oleh setiap Kelurahan. </p><p><br /></p><p>"Contohnya kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak seperti goro bersama, kegiatan inovasi lain atau pun kegiatan wirid yang istilahnya tidak terlalu banyak memakan anggaran tetapi bapak lurah semua bisa tetap dekat dengan masyarakatnya, "katanya.</p><p><br /></p><p>"Pada dasarnya sebenarnya kan banyak potensi-potensi yang tanpa anggaran walaupun toh nanti kalau perlu anggaran tidak ada masalah. Kalau nanti kami melihat di sini, kalau memang itu perlu anggaran tidak ada masalah kita carikan solusinya. Tapi kalau bapak bapak lurah bisa mengembangkan potensi yang ada di kelurahannya masing-masing, insyaallah bersama-sama kita mencari jalannya, "tambahnya.</p><p><br /></p><p>Untuk itu, Wako Fadly Amran berharap jangan lagi memikirkan masalah anggaran yang tidak ada, mari kita sama - sama berjuang untuk mencarikan solusi untuk itu. </p><p><br /></p><p>"Inilah tujuan kami mengundang bapak ibu lurah kesini, mudah-mudahan dari paparan kawan-kawan ada kawan-kawan lain yang termotivasi, Jadi presentasikan program dan inovasinya, kalaupun tidak, tidak usah khawatir kita masih punya waktu, makanya ada tim TAPD disini, "pungkasnya.</p><p><br /></p><p>Sementara itu, Wakil Walikota Padang Panjang, Drs. Asrul berharap walaupun dengan dengan dana yang terbatas di tahun anggaran 2021 mari kita coba untuk bagaimana upaya kita yang jelas di setiap Kelurahan itu harus ada kegiatan. </p><p><br /></p><p>"Apalagi kegiatan kegiatan kepemudaan ini tolong di support oleh pak lurah, setidaknya nampak di kelurahan itu memang betul betul ada kegiatan. Apalagi ada menyambut 17-an atau ulang tahun Kota dan segala macamnya itu. Mari bersama-sama kita carikan solusinya yang jelas kegiatan di kelurahan itu wajib ada, "tutupnya.</p><p><br /></p><p>Pada intinya presentasi yang disampaikan oleh Lurah se-Kota Padang Panjang semuanya menyangkut program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan, pengembangan objek wisata dan lain lain. (Abe)</p>

Lurah se-Kota Padang Panjang Presentasikan Program Kerja Terkait Pemberdayaan Masyarakat Kepada Walikota

Realitakini.com-Padang Panjang Guna mengetahui apa - apa saja bentuk program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan ...

Tanam Padi Sistem Jajar legowo Terus Ditingkatkan Di Pessel

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJOwp9Zi1t2hTbhKhoqudpCGyn-bQ3UkGsr4SOGfTtDZZ6_J7kHUerAj6ukSlCGeFzg7Mu_n1sa_Gm3jtHV0c199u3umH-IdCy1eTuoLCZeNgPYbvyfPmlkt3J19aEAZ9Z8XqzoVVPK4E/s500/swh.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJOwp9Zi1t2hTbhKhoqudpCGyn-bQ3UkGsr4SOGfTtDZZ6_J7kHUerAj6ukSlCGeFzg7Mu_n1sa_Gm3jtHV0c199u3umH-IdCy1eTuoLCZeNgPYbvyfPmlkt3J19aEAZ9Z8XqzoVVPK4E/w640-h384-rw/swh.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Pesisir Selatan<br />Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Distanhortbun) Kabupaten Pesisir Selatan ( Pessel) dorong semua masyarakat petani di daerah itu agar menerapkan sistem tanam jajar legowo.</div><p style="text-align: justify;">Upaya itu dilakukan untuk lebih memaksimalkan capaian produksi sektor pertanian terutama padi.Melalui peningkatan produksi itu, maka Pessel akan tetap menjadi pemasok padi bagi daerah lainnya di Sumatera Barat (Sumbar).</p><p style="text-align: justify;">Sebab melalui sitem tanam jajar legowo itu, populasi padi bisa bertambah sebanyak 30 persen, dan tingkat produksipun meningkat 12 hingga 20 persen, bila dibandingkan dengan sistem konvensional.Hal itu diungkapkan Kepala Distanhortbun Pessel, Nusirwan, Rabu  (4/11) di Painan.Dia juga mengakui hingga saat ini sebagian besar masyarakat petaninya masih menerapkan pola tanam sistem konvensional.</p><p style="text-align: justify;">"Karena menerapkan sistem jajar legowo ini sangat menguntungkan secara ekonomi, sehingga kita mengajak dan mendorong semua petani agar menerapkan sistem jajar legowo ini di Pessel. Namun harapan itu belum tercapai maksimal, sebab masyarakat masih cenderung menerapkan pola tanam sistem konvensional," katanya.</p><p style="text-align: justify;">Dia menjelaskan bahwa terhadap lahan yang lumpurnya dalam atau di atas lutut, penanaman bisa dilakukan secara manual.Sebab penanaman sistem jajar legowo ini hanya mengatur cara tanam yang tujuanya untuk meningkatkan jumlah anakan dan jumlah produksi."Untuk memotivasi petani, sehingga pola penanaman sistem tanam jajar legowo ini kembali kita kembangkan di beberapa kecamatan," ujarnya.</p><p style="text-align: justify;">Beberapa kecamatan yang dijadikan sebagai percontohan pengembangan padi sistem tanam jajar legowo itu diantaranya, Kecamatan Lingo Sari Baganti, Ranah Pesisir, Lengayang, dan Kecamatan Batang Kapas."Saya berharap sistem ini juga diterapkan oleh petani pada 11 kecamatan lainnya, agar capaian target produksi padi sebesar 402 ribu ton di tahun 2020 ini tercapai," tutupnya berharap. (r/w)</p><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Tanam Padi Sistem Jajar legowo Terus Ditingkatkan Di Pessel

Realitakini.com-Pesisir Selatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Distanhortbun) Kabupaten Pesisir Selatan ( Pesse...

KPU Kabupaten Malang Segera Bagikan APK dan BK Paslon

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm8U7O108BC6GdwvooY1BpP9yh6jWEwghCnOOqvRPJhWqCjBVarsQrW0NWflj4BxICb9oecuP6W6mF7MGvJHUwol-9so4k0c7YMWRSMz-wqUBho35laV1bUeZdDNN3E2_jxikqzDS1bug/s2610/IMG_20201104_150834.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1205" data-original-width="2610" height="392" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm8U7O108BC6GdwvooY1BpP9yh6jWEwghCnOOqvRPJhWqCjBVarsQrW0NWflj4BxICb9oecuP6W6mF7MGvJHUwol-9so4k0c7YMWRSMz-wqUBho35laV1bUeZdDNN3E2_jxikqzDS1bug/w640-h392-rw/IMG_20201104_150834.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Realitakini.com, Kabupaten Malang<br />Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, akan membagikan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) kepada tim pasangan calon (paslon) Bupati Malang, dalam waktu dekat ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;">APK yang akan distribusikan tersebut antara lain, baliho, umbul-umbul dan spanduk. Masing-masing, lima baliho tiap paslon, 20 umbul-umbul di tiap Kecamatan dan dua spanduk untuk paslon, per Desa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><div style="text-align: justify;">Sementara untuk Bahan Kampanye (BK), terdiri dari Flayer, Brosur, Famplet dan poster Paslon. Mereka (Paslon) akan diberikan 50 ribu lembar masing-masing Paslon.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, Anis Suhartini, ST, menjelaskan, desain APK ini, semua berasal dari para Paslon kemudian diajukan ke KPU.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga menjelaskan, APK yang diberikan kepada paslon nanti, boleh diperbanyak oleh masing-masing tim paslon.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"APK ini boleh diperbanyak sebanyak 200 persen dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU," kata Anis, Rabu (4/11/2020).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Anis, pelaksanaan lelang APK ini menggunakan tender konsolidasi dan sudah ada pemenangnya, sebanyak dua penyedia. Masing-masing dari Klaten dan Lumajang.<br /></div></div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami tetap terus berkoordinasi dengan dua penyedia ini dan menunggu kapan dikirim ke Kabupaten Malang," tandasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perihal logo KPU, lanjut Anis, nanti akan dipasang di Alat Peraga Sosialisasi (APS). Sebagai Ketua KPU, ia berpesan kepada para tim paslon, agar harus perhatikan Peraturan bupati (Perbup) saat memasang APK dan APS. Misalnya, tidak menutup logo tertentu.(al)</div></div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br style="font-family: sans-serif; font-size: large;" /></div></div>

KPU Kabupaten Malang Segera Bagikan APK dan BK Paslon

Realitakini.com, Kabupaten Malang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, akan membagikan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampany...

Pasien Covid-19 di Agam Bertambah Menjadi 15 Orang, Sembuh 12

<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_l-3jspXY5S6AV2eDmHmYcWCr0nUfh97WDxTWwEETVJ5Sa_BiFP4y1tOoIP_8KSL0tVC-Za4f6nkqKJa8_uzuqSQMQymZUvwQXQYFAxumO-4JUlmmYvdsFtVD8e7qqBSE6hNw8_wN9EQ/s918/IMG-20201104-WA0130.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="918" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_l-3jspXY5S6AV2eDmHmYcWCr0nUfh97WDxTWwEETVJ5Sa_BiFP4y1tOoIP_8KSL0tVC-Za4f6nkqKJa8_uzuqSQMQymZUvwQXQYFAxumO-4JUlmmYvdsFtVD8e7qqBSE6hNw8_wN9EQ/w640-h398-rw/IMG-20201104-WA0130.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Realitakini.com, Agam </div><div style="text-align: justify;">Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Agam, Drs. Martias Wanto Dt. Maruhun mengumumkan penambahan jumlah warga terpapar Covid-19 sebanyak 15 orang. Total kumulatif kasus terkonfirmasi Covid-19 menjadi 1.121 orang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus warga terkonfimasi Covid-19 di Kabupaten Agam bertambah 15 orang, Rabu (4/11/2020). Sedangkan, pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid-19 bertambah sebanyak 12 orang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“15 warga yang terpapar tersebar di tiga kecamatan, meliputi 6 kasus di Kecamatan Tilatang Kamang, 6 kasus di Kecamatan Banuhampu dan 3 kasus di Kecamatan Kamang Magek,” ujarnya kepada media.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut dipaparkan, mereka yang menambah daftar kasus terkonfirmasi Covid-19 dari Kecamatan Tilatang Kamang masing-masing inisial MI (L/17), LA (P/28), NM (L/37), A (P/49), SBI (P/20) dan O (P/55).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian dari Kecamatan Banuhampu inisial FH (L/19), I (L/55), SE (P/53), MN (P/51), R (L/49) dan WF (P/40). Sedangkan dari Kecamatan Kamang Magek inisial ARF (P/26), D (P/65) dan A (L/73).</div><div style="text-align: justify;">Di hari yang sama, Drs. Martias Wanto Dt. Maruhun juga mengumumkan penambahan pasien sembuh dari Covid-19 sebanyak 12 orang, yang merupakan warga dari enam kecamatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dirinci, pasien sembuh Covid-19 asal Kecamatan Baso sebanyak 4 orang inisial NK (P/40), B (P/53), RI (L/26) dan SC (P/20 bln). Pasien asal Kecamaran Banuhampu 4 orang inisial F (P/40), Z (L/63), Ns (P/44) dan A (P/50).Selanjutnya pasien asal Kecamatan Ampek Nagari inisial RDO (L/28). pasien asal Kecamatan Tanjung Raya inisial SK (P/12), Kecamatan Ampek Angkek inisial DRF (P/44) dan Kecamatan IV Koto 1 inisial Y (P/49).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dengan bertambah 12 lagi pasien yang sembuh dari Covid-19, maka total seluruh pasien sembuh sebanyak 852 orang dengan persentase kesembuhan 76 persen,” ungkapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mengantisipasi penyebaran Covid-19, pihaknya menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga pola hidup sehat dengan mencuci tangan dengan sabun atau anti septik dan mengkonsumsi buah dan makanan sehat lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Paling penting selalu gunakan masker setiap beraktivitas, hindari kerumunan, semoga upaya kita memetus mata rantai penyebaran Covid-19 bisa maksimal, sehingga kasus terkonfirmasi tidak bertambah,” ajaknya. (Anto)</div></div>

Pasien Covid-19 di Agam Bertambah Menjadi 15 Orang, Sembuh 12

Realitakini.com, Agam Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Agam, Drs. Martias Wanto Dt. Maruhun mengumumkan penambahan j...

Berikan Klarifikasi Perwakilan Masyarakat Sumpur, Datangi Kantor DPRD Tanah Datar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQbPmpCkSj5BAajdtKcv3ycqdWxVytOfnpIoY0VE11BDSBV0TxKGudADXTv2ayoe4gZpqp8xrj0dEM3j-cHwvd-sIBhNSE6kGsBVLiHwL4B-PPzprqaqj4_PtlQ4kpDkxZlWRD4I8wNEN2/s1280/IMG-20201104-WA0029.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQbPmpCkSj5BAajdtKcv3ycqdWxVytOfnpIoY0VE11BDSBV0TxKGudADXTv2ayoe4gZpqp8xrj0dEM3j-cHwvd-sIBhNSE6kGsBVLiHwL4B-PPzprqaqj4_PtlQ4kpDkxZlWRD4I8wNEN2/w640-h360-rw/IMG-20201104-WA0029.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Realitakini.com Tanah Datar <br />Sebanyak lebih kurang 21 orang utusan dari perwakilan Ninik mamak, tokoh, masyarakat, Pemuda dan masyarakat nagari Sumpur kecamatan Batipuh Selatan mendatangi DPRD Tanah Datar untuk menyampaikan Aspirasinya dan klarifikasi terkait pemberitaan dan pernyataan dari media dan masyarakat yang terkesan Memprovokasi pertikaian antara Nagari Sumpur dan Nagari Malalo.</div><p style="text-align: justify;">Kedatangan Perwakilan masyrakat Sumpur diterima oleh Ketua DPRD Tanah Datar H. Rony Mulyadi Dt Bungsu SE  Wakil ketua DPRD Anton Yondra, Herman Sugiarto dari Fraksi Golkar, Nursal fraksi PKS, Kamrita fraksi Gerindra, Abu Bakar Fraksi PKS, Nova Hendria dari Fraksi Nasdem, Setwan Elizar, Rabu (04/11/2020) di Ruangan  Komisi III Kantor DPRD Tanah Datar Sumatra Barat</p><p style="text-align: justify;">Dalam kesempatan itu perwakilan masyarakat nagari Sumpur menyampaikan aspirasi dan mengklarifikasi beredar nya pemberitaan yang menyatakan bahwa masyarakat nagari Sumpur telah  merampas dan membuat Sertifikat tanah ulayat masyarakat nagari Malalo.</p><p style="text-align: justify;">Dalam Sambutannya Ketua DPRD Tanah Datar H. Rony Mulyadi Dt Bungsu, SE didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, SE beserta anggota DPRD menyampaikan akan menampung Aspirasi dari masyarakat nagari Sumpur sama menerima aspirasi dari masyarakat Nagari Malalo.</p><p style="text-align: justify;">"Kita dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanah Datar siap menampung segalah aspirasi masyarakat Nagari Sumpur sama kami juga menampung aspirasi masyarakat Malalo untuk kita bawah dan teruskan atau kita Follow up ke Pemerintah daerah untuk segerah bisa mengambil langkah dalam menyelesaikan permasyalahan ini secara damai,dan berdasarkan fakta" Kata H. Rony Mulyadi Dt Bungsu SE. </p><p style="text-align: justify;">Ketua DPRD mengajak semua masyarakat dua nagari yang bertikai bisa menahan diri, untuk bisa sama-sama mencari cara seperti dengan musyawarah, mufakat agar pertikaian ini tidak menyebarluas yang bisa mengakibatkan timbulnya perpecahan yang semakin besar.</p><p style="text-align: justify;">"Kita berharap kepada masyarakat Nagari Sumpur atau Nagari Malalo sama-sama menahan diri untuk saling mencari cara agar permasyalahan ini tidak menyebarluas, dan Kami dari DPRD siap hadir bila musyawarah mufakat diadakan untuk terciptanya kondisi yang aman, karena sebagai Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa mengatakan siapa yang bersalah atau siapa yang benar, karena itu yang menentukan adalah Pengadilan, kita hanya bisa menampung semua aspirasi masyarakat untuk dibawah ke forum dengan  mendesak pemerintah Daerah untuk mengambil langka-langka dalam mengatasi terkait permasyalahan ini," tegas Ketua DPRD.</p><p style="text-align: justify;">Sementara itu dalam penyampaiannya seorang ketua lembaga unsur masyarakat dan alim ulama sekaligus anggota KAN  nagari Sumpur Nadirman Dt Mulia menyampaikan harapannya kepada DPRD Tanah Datar sebagai wakil rakyat untuk bisa menyalurkan Aspirasi mereka ke pemerintah Daerah.</p><p style="text-align: justify;">Yohanes Syarif sebagai juru bicara Tim Tanah Ulayat menyampaikan kedatangannya mewakili masyarakat nagari Sumpur untuk menyampaikan Apirasi dengan membawah bukti atau fakta dengan segala dokumen yang dimiliki. sebagai bentuk niat untuk menyelasaikan permasyalahan yang tidak kunjung usai.</p><p style="text-align: justify;">"Kami mewakili masyarakat Nagari Sumpur menyampaikan kepada anggota DPRD Tanah Datar bukan untuk menggurui atau pun hanya berbicara tapi kami datang membawak bukti dan fakta yang bisa dibuktikan, tidak hanya membuat cerita, kami sedih dengan saudara kami yang terprovokasi, kami berbicara berdasarkan fakta, berdasarkan bukti, BPN tidak akan mengeluarkan Sertifikat jika tidak melalui  prosedurnya, semua itu berdasarkan Peta dan tutorial batas wilayah yang disahkan  pemerintah daerah kabupaten Tanah Datar tahun 2011-2031. dan tanah ulayat itu adalah milik 23 dari kaum suku Koto dan Sumagek dan itu semua ada sertifikatnya.  bila memang ada fihak yang merasa dirugikan bisa menempuh jalur hukum karena negara kita negara hukum, bukan dengan cara anarkis atau dengan cara memprovokasi," kata H.Yohanes Syarif.</p><p style="text-align: justify;">Lebih lanjut  Yohanes Syarif mengatakan sangat menghargai dan menghornati langkah dari ninik mamak Farida dengan menggugat Isna ke pengadilan karena itu menurutnya adalah langkah yang tepat diambil, bukan dengan cara memprovokasi, membuat opini, presepsi seakan masyarakat Sumpur merampas hak milik Masyarakat Malalo, mari kita bicara berdasarkan fakta, bukan hanya bisa mengklaim tapi dibuktikan dengan dokumen yang ada</p><p style="text-align: justify;">"Kami sangat menghargai Person gugatan dari Ninik mamak keluarga Buk Farida yang menggugat buk Isna atas sebidang tanah yang sudah memiliki Sertifikat karena memang itu prosedurnya, untuk itulah kami tidak melayani kealahan fahaman saudara kami dari Malalo dengan tidak membalas dan hanya diam," karena kami sadar hukum berdasarkan mediasi yang dilakukan di Polres Padang panjang bahwa kedua belah fihak bisa menahan diri tidak membuat suatu perbuatan yang bisa memicu tumbuh lagi konflik,dan bila ada yang melanggarnya akan berhadapan dengan hukum, untuk itu kami tidak melayani kesalah fahaman saudara kami dari Malalo,  mari kita bicara berdasarkan fakta, bukan hanya bisa mengklaim tapi dibuktikan dengan dokumen yang ada, untuk itu kami berharap melalui DPRD Tanah Datar  kami menyampaikan semua Aspirasi kami berharap adanya perhatian pemerintah dan ketegasan dalam menyelesaikan permasyalahan antar nagari Sumpur dan Malalo," tegas Yohanes Syarif.</p><p style="text-align: justify;">Sementara itu Wakil ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra menyampaikan bahwa semua aspirasi masyarakat ditampung tapi untuk terlibat terlalu jauh itu tidak bisa karena secara kelembagaan komisi sebagai Anggota DPRD bersifat netral.</p><p style="text-align: justify;">"Kita Dari DPRD hanya bisa menyarankan tidak bisa memutuskan dan tidak bisa untuk berfihak pada salah satu, dan kita sudah memanggil OPD terkait untuk mendengarkan keterangan dan mendesak pemerintah untuk segerah mengambil langka-langka untuk segera mengatasi permasyalahan ini," kata Anton Yondra. (M)</p><p><br /></p>

Berikan Klarifikasi Perwakilan Masyarakat Sumpur, Datangi Kantor DPRD Tanah Datar

Realitakini.com Tanah Datar Sebanyak lebih kurang 21 orang utusan dari perwakilan Ninik mamak, tokoh, masyarakat, Pemuda dan masyarakat nag...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama