Realita Kini

Rakor DPMPTSP se-Sumbar di Kota Solok, Walikota Ucapkan Terima Kasih

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKHv0c_aLzjs5vj3mp35SqxFKETx7uqRT-TEZJjqI_n9ZLCS5nZziw2o9lePPsLYHgUvZhNUqTeE1yS4ZlSejqaMwyfSzAcep0yfleV2TsbdQGEGga9lhI4v1A4XPJlfv3xOzStSM5DNf11C2DuRzGmtTPZcEUz2B0cKOFyUwtysfKSOgUUFAscXCV/s500/kot.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKHv0c_aLzjs5vj3mp35SqxFKETx7uqRT-TEZJjqI_n9ZLCS5nZziw2o9lePPsLYHgUvZhNUqTeE1yS4ZlSejqaMwyfSzAcep0yfleV2TsbdQGEGga9lhI4v1A4XPJlfv3xOzStSM5DNf11C2DuRzGmtTPZcEUz2B0cKOFyUwtysfKSOgUUFAscXCV/w640-h384-rw/kot.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Kota Solok</span></b><div style="text-align: justify;">Walikota Solok Zul Elfian Umar menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se-Sumatera Barat (Sumbar), dan Forum Organisasi Perangkat Daerah (FOPD), di Gedung Kubung Tigo Baleh Kota Solok, Senin (27/02/23).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan itu juga menjadi Rancangan Awal Rencana Kerja DPMPTSP Provinsi Sumbar Tahun 2024 dengan OPD Teknis dan DPMPTSP kabupaten/kota se-Sumbar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tampak hadir, Kepala DPMPTSP Provinsi Sumbar Adib Alfikri, Forkopimda Sumbar , Forkopimda Kota Solok, Kepala DPMPTSP se-Sumbar, Kepala OPD lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Solok, Ketua LKAAM, KAN dan Bundo Kanduang Kota Solok, serta undangan lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sambutannya, Walikota Solok Zul Elfian Umar mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar, karena telah memilih Kota Solok menjadi tuan rumah. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Kota Solok. Dalam Rakor ini, tentu banyak hal yang harus kita sinergikan dan kolaborasikan guna kemajuan Sumbar," sebut Zul Elfian Umar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Disampaikannya, Pemko Solok telah bertekad untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Rakor ini tentu menjadi inspirasi bagi kami memberikan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Solok Kota Beras Serambi Madinah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Kepala DPMPTSP Sumbar Adib Alfikri berharap seluruh stakeholder DPMPTSP seSumbar bisa mengikuti dan memberikan rekomendasi-rekomendasi, guna mencari solusi jika terjadi kendala-kendala di lapangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pemprov Sumbar akan bersama menggandeng pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengankewenangan masing-masing. Kita semua harus bersinergi dengan baik, Pemprov akan senantiasa untuk bisa meng akomodir ini semua. Terutama investasi yang masuk ke Sumbar harus bersama kita fasilitasi," ajak Adib Alfikri. (Sy)</div>

Rakor DPMPTSP se-Sumbar di Kota Solok, Walikota Ucapkan Terima Kasih

Realitakini.com-Kota Solok Walikota Solok Zul Elfian Umar menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S...

Sekretariat DPRD Sumbar Wakili Sumbar Dalam Penilaian Anugerah Tinarbuka

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5K17inrQXLjCy-4kkGeqlYunOoloRTZk22qTsyTwJmkpKld9gynW711DpgvyBmld7G_x2FdWa4I1VWt_LLZc5t_ljq-WsGYr8sJCmDmC55jluP4z3K5kgqWTIid_Ut8tKUIYR8_K3tGv_lpRN7j1y7vAST2c8AWpDQlzxXgnqGYPNVLaSAjxPwVEz/s635/%20WAk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="345" data-original-width="635" height="348" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5K17inrQXLjCy-4kkGeqlYunOoloRTZk22qTsyTwJmkpKld9gynW711DpgvyBmld7G_x2FdWa4I1VWt_LLZc5t_ljq-WsGYr8sJCmDmC55jluP4z3K5kgqWTIid_Ut8tKUIYR8_K3tGv_lpRN7j1y7vAST2c8AWpDQlzxXgnqGYPNVLaSAjxPwVEz/w640-h348-rw/%20WAk.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Sumbar </span></b></div><div style="text-align: justify;">Setelah berulang-ulang menerima nominasi informatif dan peringkat 1 pada anugerah keterbukaan Informasi Sumatera Barat, Sekretariat DPRD Sumbar akan mewakili Provinsi Sumbar mengikuti penilaian Anugerah Tinarbuka dalam rangka peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) Tahun 2023.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Peringatan HAKIN 2023 ini akan dilaksanakan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.Permintaan Sekretariat DPRD  Sumbar untuk mewakili Provinsi Sumbar dalam penilaian keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi (KI) pusat berdasarkan surat KI Sumbar Nomor 08/KI-PSB/II/2023, tertanggal 16 Februari 2023.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Surat KI Sumbar ini sekaligus menindaklanjuti surat KI Pusat dengan nomor 116/KIP/II/2023, tert anggal 13 Februari 2023, perihal Anugrah Tinarbuka, dalam rangka hari keterbukaan informasi nasional (HAKIN), dan menjalankan rekomendasi rapat koordinasi nasional tahun 2022 untuk mengadakan kompetisi hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) provinsi, kabupaten dan kota, yang akan diselenggarakan pada 4 Mei 2023.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk lembaga yang diutus adalah, merupakan peringkat terbaik dan informatif. Berangkat dari hal ini, maka KI Sumbar mengutus DPRD Provinsi berdasarkan penilai an selama lebih kurang dua tahun terakhir.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya, bersedia mengikuti tahapan monitoring sebagai rangkaian kegiatan Anugerah Tinarbuka yang diselenggarakan oleh KI Pusat dalam rangka rangkaian peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional 2023.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis mengatakan, untuk mengikuti penilaian ini pihaknya telah mem persiapkan makalah singkat berisi upaya-upaya dalam menjaga pelaksanaan keterbukaan informasi. Selain itu juga profil lembaga dan video berisi inovasi-inovasi pelayanan publik serta inovasi lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia mengatakan, semua program di DPRD Sumbar harus mudah diakses siapa saja sehingga tidak ada yang perlu ditutupi sesuai undang-undang keterbukaan informasi.Motto yang dipakai sekretariat DPRD Sumbar amat simple namun penuh makna, yakni “cepat diterima mudah dicerna” artinya semua program harus bisa diterima masyarakat secara cepat dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan polemik dalam pengertiannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami siap mengikuti monev KI Pusat, karena apa yang dinilai sudah kita lakukan dalam sehari-hari, tidak ada lagi yang baru, terbukti kita sudah mendapatkan kategori informatif lebih dari dua kali, dan tahun kemarin kita mendapatkan peringkat 1,” tutur Raflis yang didampingi oleh  Kabag Persidangan, Hukum dan Perundangan-Undangan Sekretariat DPRD Sumbar, Zardi Syahrir.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ditambahkan Raflis, selain mendapatkan status informatif dan terbaik, setiap tahunnya DPRD Sumbar secara perorangan juga mendapatkan penghargaan achievement motivation person (AMP), baik itu anggota DPRD maupun ia sendiri sebagai sekretaris DPRD.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami setiap tahunnya secara perorangan menerima AMP, dan secara kelembagaan menerima anugerah informatif, tahun lalu kita mendapat nilai 99 persen lebih, menunjukan kalau di lembaga ini keterbuka an informasi merupakan hal utama,” tambah Raflis.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kabag Persidangan, Hukum dan Perundangan-Undangan Sekretariat DPRD Sumbar, Zardi Syahrir menambahkan, saat ini pihaknya sedang membuat pustaka digital, yang bisa diakses seluruh dunia, dengan menyediakan ribuan bahan bacaan atau literasi, sehingga mudah didapatkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saat ini kita sudah punya pojok baca digital atau Pocadi, dimana semua orang bisa membaca atau mengetahui berbagai hal. Kita juga menyediakan komputer untuk bisa mengakses berbagai hal,” ulasnya,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasubag Humas Sekretariat DPRD Sumbar, Dahrul Idris menyampaikan, siap memberikan berbagai keterangan yang dibutuhkan masyarakat, sehingga tidak ada hal yang ditutupi, terutama dalam keterbukaan penggunaan anggaran negara dan daerah.“Sesuai saran dan arahan pak Sekwan serta Kabag, kami di Humas siap memberikan keterangan jika diminta masyarakat,”kata Idris (RK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Sekretariat DPRD Sumbar Wakili Sumbar Dalam Penilaian Anugerah Tinarbuka

Realitakini.com- Sumbar Setelah berulang-ulang menerima nominasi informatif dan peringkat 1 pada anugerah keterbukaan Informasi Sumatera Ba...

Wakil Ketua Dprd Sumbar Suepen Suib : Dprd Sumbar Dorong Bi Keluarkan Data Riil Perkembangan Ekonomi Daerah

<span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3_FrRcLFLy9i6vT0SOaUO7UcSsAFKf-exrR9wZnh1oi0AIG3sZlbR7ODwqjjVeJojPHxFJ7ntpvshpot9FFxOW4xCiaToKy1DUNcss_d6aAZMnjakXJUYlFDTKnvwLQeVrPgygwuI_7nGVba2lNhUU_7oLYUhkuWJytwLAkABW7LJsgY7JpnLx4g7/s500/%20Swe.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3_FrRcLFLy9i6vT0SOaUO7UcSsAFKf-exrR9wZnh1oi0AIG3sZlbR7ODwqjjVeJojPHxFJ7ntpvshpot9FFxOW4xCiaToKy1DUNcss_d6aAZMnjakXJUYlFDTKnvwLQeVrPgygwuI_7nGVba2lNhUU_7oLYUhkuWJytwLAkABW7LJsgY7JpnLx4g7/w640-h384-rw/%20Swe.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Sumbar </b></span><div><div style="text-align: justify;">Koordinasi antar lembaga untuk mengoptimal kan pembangunan, harus dijalin oleh para pimpinan. Dengan hal tersebut akan menghasil kan dampak positif bagi daerah.Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib saat menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil) Bank Indonesia (BI) Sumbar Endang Kurnia, baru-baru ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“BI memiliki peran strategis untuk mengeluarkan data-data riil perkembangan ekonomi dan potensi daerah, sehingga bisa menjadi rujukan untuk pemerintah provinsi dalam mengambil arah kebijakan yang lebih baik,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dia berharap, BI terus memberikan rekomendasi-rekomendasi terhadap pemerintah daerah dalam upaya-upaya menekan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga keberadaan BI sangat bermanfaat untuk Sumbar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dia juga mengatakan, DPRD Sumbar tidak pernah berhenti melakukan berbagai komunikasi dengan seluruh unsur, dengan harapan kinerja yang dilakukan bisa berimbas pada kesejahteraan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;">“Komunikasi yang kami bangun, termasuk dengan BI bertujuan untuk kepentingan masyarakat juga,” tambahnya.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara itu Kaperwil BI Sumbar Endang Kurnia mengatakan, BI berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam membangun serta memulihkan ekonomi daerah, tidak hanya itu. BI juga akan bekerja untuk stabilitas ekonomi dengan koordinasi hingga ke pusat.  </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada tahun 2022 lalu, BI telah menjalankan strategi kebijakan dengan mengoptimalkan lima instrument, salah satunya kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut dia, BI melalui perwakilan di daerah terus berupaya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga menjadi kunci untuk menjalankan program.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Program kerja yang bertujuan untuk mewujudkan strategi nasional secara optimal dalam mengawal proses pemulihan ekonomi daerah dan nasional,” kata dia.( RK)</div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Wakil Ketua Dprd Sumbar Suepen Suib : Dprd Sumbar Dorong Bi Keluarkan Data Riil Perkembangan Ekonomi Daerah

Realitakini.com- Sumbar Koordinasi antar lembaga untuk mengoptimal kan pembangunan, harus dijalin oleh para pimpinan. Dengan hal tersebut a...

Wabup Blitar : Pemohon HGU Yang Baik Dapat Memperpanjang, BPN Harus Permudah Birokrasinya

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIMigrXgbB94LaRVmnuolC3FtAqYvayiB7L5rmV24ONEHSEmFAqAPddk3GdznXJIx1CTufFGI8DAx4hozNJdGNUpBeFHZLCs_yp1s_sJCmYPWwgITzung2kpJuFnD9lLlLrv4MElD2r_paeWSH_ABosx8plDCbE5y64siwZdv-3ToRIlUw1SVM_FBK/s500/%20BIT.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIMigrXgbB94LaRVmnuolC3FtAqYvayiB7L5rmV24ONEHSEmFAqAPddk3GdznXJIx1CTufFGI8DAx4hozNJdGNUpBeFHZLCs_yp1s_sJCmYPWwgITzung2kpJuFnD9lLlLrv4MElD2r_paeWSH_ABosx8plDCbE5y64siwZdv-3ToRIlUw1SVM_FBK/w640-h384-rw/%20BIT.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Kabupatean Blitar </span></b></div><div style="text-align: justify;">Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso, meminta seharusnya pemohon Hak Guna Usaha (HGU) yang baik, dapat langsung memperpanjang HGU-nya, dan mendorong agar BPN mempermudah birokrasinya.Hal ini dikatakan Rahmat Santoso pada diskusi santai bersama awak media terkait persoalan konflik agraria di Kabupaten Blitar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rahmat menyebut, kriteria pemohon HGU yang baik, diantaranya sudah melakukan permohonan sebelum HGU mati, masih aktif menggarap lahannya, serta taat pajak. Jika sebuah PT memenuhi kriteria tersebut, Rahmat menganggap izin HGU nya layak di perpanjang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kalau sudah seperti itu, ya disetujui langsung saja permohonan perpanjangan HGU nya, gak usah ber larut-larut. Kalau memang PT nya punya rekam jejak baik seperti kriteria tersebut, harusnya BPN tidak perlu mengulur waktu, setujui saja,” ungkap Rahmat, Senin (27/02/2023).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, orang nomor dua di Kabupaten Blitar ini mengatakan, selama ini masalah terjadi karena ketidak cocokan lokasi 20 persen lahan yang di redistribusi dengan permintaan warga.Terkait itu, me ngutip perkataan Guru Besar Hukum Agraria UGM, Maria Sri Wulan Sumardjono, Rahmat menyebut, hal ter sebut merupakan hak pemilik HGU dalam menentukan lokasi 20 persen lahan yang di redistribusi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Sekarang persoalannya kan ketika sertifikat sudah keluar, si A minta di sini, si B minta di sana. Tadi saya tanya ke Prof Maria, siapa yang berhak menentukan, jawabanya PT bebas menentukan lokasi tanah redis nya,” jelas politisi PAN ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, Wakil Ketua DPW PAN Jatim ini juga menjelaskan terkait polemik jual beli tanah redis yang marak terjadi. Dirinya mengaku, sebenarnya ia setuju saja selama baik untuk ekonomi masyarakat. Namun, ia menyebut hal ini bertentangan dengan aturan yang ada.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Prof Maria tadi dalam diskusi dengan BPN menyebut itu tidak boleh. Tanah redis baru bisa di jual beli kan setelah 10 tahun dari keluarnya sertifikat, jika sebelumnya sudah di perjual belikan, maka transaksi itu dianggap tidak ada,” terangnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dewan Pakar Wilayah Jatim Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) juga berharap, dengan adanya per temuan antara Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), BPN, dengan menghadirkan ahli dari UGM ini, kedepannya menjawab kebingungan dan persoalan di masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Setelah ada pertemuan ini, ya kedepannya Tim GTRA tidak bingung lagi dalam menangani persoalan di masyarakat,” pungkasnya.Pewarta : (edy)</div>

Wabup Blitar : Pemohon HGU Yang Baik Dapat Memperpanjang, BPN Harus Permudah Birokrasinya

Realitakini.com-Kabupatean Blitar Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso, meminta seharusnya pemohon Hak Guna Usaha (HGU) yang baik, dapat lan...

Komisi III DPRD Sumbar Rapat Rengan Manajemen novotel PT. Grahamas Citrawisata

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv2SmZKiPhNch2DGXo4Tkb2zFzRiwAgZsDb3g3c6gwhSFBuU345H-KZDGaGe4NzXlXZ73VCgg9WZf7A2lQt9yQ7uC24eG15DoHxPcvZCAXwiHDQk4g61NQObbICX9ceJvKjxfdykOXMNteNmSXMgz_Gg7P79WBdAuC9cPe_F4583TKFNaTnqFsBk8x/s500/%20KO%23.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv2SmZKiPhNch2DGXo4Tkb2zFzRiwAgZsDb3g3c6gwhSFBuU345H-KZDGaGe4NzXlXZ73VCgg9WZf7A2lQt9yQ7uC24eG15DoHxPcvZCAXwiHDQk4g61NQObbICX9ceJvKjxfdykOXMNteNmSXMgz_Gg7P79WBdAuC9cPe_F4583TKFNaTnqFsBk8x/w640-h384-rw/%20KO%23.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Sumbar </span></b><div><div style="text-align: justify;">Komisi III DPRD Sumbar menggelar kembali rapat dengan manajemen novotel yakni PT. Grahamas Citrawisata, Jumat (24/2) di gedung DPRD. Kali ini Dedi Panigoro sebagai dirut perusahaan tersebut hadir. Rapat itu juga dihadiri pimpinan komisi-komisi lain dan pimpinan lintas fraksi. Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Ali Tanjung saat membuka rapat tersebut menegaskan bahwa pertemuan dengan manajemen Novotel bukan untuk merecoki investasi di Sumatera Barat. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Kita tentu ingin investor memiliki iklim investasi yang baik di daerah ini sehingga mereka mau ber bondong-bondong untuk membuka usaha dan menanamkan modal mereka di sini," ujarnya  Dia mengatakan rapat dengan Novotel bertujuan untuk melengkapi data demi menyusun rekomendasi pada Pemprov terkait akan berakhirnya kerjasama BOT dengan PT tersebut tahun 2024.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Kami tidak ada maksud merecoki atau membikin suasana tidak nyaman untuk investor tapi kami ingin melindungi aset kami dengan cara yang terbaik. Jadi kami ingin memberikan rekomendasi agar lahan Pemprov yang dipakai oleh Novotel bisa memberikan PAD yang memadai demi kemajuan dan pembangunan Sumbar," ujarnya. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Hal Senada juga disampaikan oleh ketua Komisi IV yang juga merupakan Ketua Fraksi Golkar, Zul Kennedy Said. Dia menilai rapat tersebut tidak perlu ada jika Pemprov Sumbar bisa memberikan keterangan yang memadai untuk keperluan DPRD melakukan pengawasan dan menyusun rekomendasi. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"DPRD menjalankan fungsi pengawasan, makanya diundang manajemen novotel untuk meminta data yang lebih cukup demi evaluasi untuk kepentingan kelanjutan kerjasama di masa datang terkait Novotel," katanya.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Secara umum pada rapat tersebut dipertanyakan beberapa hal, salah satunya terkait dana yang didapat Pemprov Sumbar dari manajemen Novotel. Dalam kerjasama BOT diatur bahwa Novotel memberikan dana kepada Pemprov sebesar 40 juta dan peningkatan setiap tahun jika mengalami kerugian. Lalu ada adendum disebutkan bahwa Sumbar menerima 20% atau minimal 200 juta jika mengalami kerugian. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Hal inilah yang menjadi salah satu tanda tanya oleh DPRD karena omset Novotel bisa mencapai Rp30 miliar per tahun namun dalam laporan disebutkan merugi. Terkait pertanyaan ini Firdaus AB yang merupakan komisaris Utama PT Graha Wisata Citrawisata mengatakan bahwa memang benar per tahun Novotel selalu mengalami memiliki omset yang cukup besar. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> Namun secara pembukuan akuntansi keuntungan tersebut harus diakumulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya lain termasuk biaya Tbk perusahaan saham kemudian dikurangi pula oleh biaya-biaya beban  biaya yang merupakan untuk cicilan pembayaran pinjaman.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> "Pada tahun 2014 kami meminjam dana sebesar 22 miliar pada bank BNI yang kemudian di take over oleh Bank Nagari untuk merenovasi bangunan," paparnya. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Namun kemudian disepakati tidak perlu mendebat masalah tersebut dan meminta bantuan akuntan publik atau BPK.Namun terkait dengan dana sebesar 200 hingga 300 juta yang diberikan Novotel kepada Pemprov Dedi Panigoro menilai bahwa jumlah itu timpang dan dia sudah memerintahkan bawahannya untuk membicarakan kembali bersama Pemprov Sumbar. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> "Intinya sebenarnya kami siap saja untuk diajak untuk berbicara menyepakati hal-hal baru," katanya.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"> Dedi  juga menambahkan dengan berakhirnya tahun 2024 kerjasama bot PT gramas Graha Mas Citra wisata akan siap bersaing jika memang ada pihak-pihak lain yang ingin mengambil alih kerjasama dengan pemprov terkait hotel.Hal ini diperkuat oleh Firdaus AB dia mengatakan bahwa tahun 2024 seluruh hutang manajemen hotel akan menjadi nol rupiah. Sehingga mereka juga bisa memberikan penawaran terbaik.Ketua Komisi 3 Ali Tanjung mengatakan Komisi 3 menilai perlu untuk mengetahui jalannya manajemen Novotel dan kerjasama dengan Pemprov pada tahun-tahun sebelumnya untuk menjadi bahan evaluasi demi rekomendasi di masa mendatang. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Kami paham bahwa kerjasama Novotel telah dibuat pada tahun 90 dan itu ada regulasi yang berjalan mundur. Namun setidaknya Kami perlu melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa Pemprov benar-benar menjalankan tugas menjaga sumber dengan baik dan mengelolanya aset daerah dengan maksimalkan pad," katanya ( RK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div>

Komisi III DPRD Sumbar Rapat Rengan Manajemen novotel PT. Grahamas Citrawisata

Realitakini.com-Sumbar Komisi III DPRD Sumbar menggelar kembali rapat dengan manajemen novotel yakni PT. Grahamas Citrawisata, Jumat (24/2)...

Suasana Hearing Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar PGSI Kabupaten Blitar

<b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKTXpS3ku5C2Mhjh0-ch4ZuCdMUF1xfp0ceGdxe7_9j3sM8JLibe_wqRESq-aMHPask4f4Dk3ny2Dd3gm629YQtg5ylzoOKlx0gbUWls4vYxd9RD3B0hr52dXx07S4_gUNeb09OgeN9b1HH_zLoddP7u19c61wUfUfI5OrLBERNjUkzCdba0yNRzqE/s500/%20Bt.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKTXpS3ku5C2Mhjh0-ch4ZuCdMUF1xfp0ceGdxe7_9j3sM8JLibe_wqRESq-aMHPask4f4Dk3ny2Dd3gm629YQtg5ylzoOKlx0gbUWls4vYxd9RD3B0hr52dXx07S4_gUNeb09OgeN9b1HH_zLoddP7u19c61wUfUfI5OrLBERNjUkzCdba0yNRzqE/w640-h384-rw/%20Bt.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Kanupatean Blitar </b><div style="text-align: justify;">Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Blitar. Hearing ini membahas terkait insentif APBD, bertempat di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Senin (27/02/2023).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Jadi tadi kami memfasilitasi pendapat dari teman-teman PGSI, terkait insentif APBD. Dari guru non negeri, swasta, yang dibawah naungan Kementrian Agama. Mereka menanyakan, kenapa mereka tidak mendapatkan dana insntif dari APBD," kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sugeng menyebut, dana insentif APBD belum dapat porsi anggaran, karena keterbatasan  PAD. Dia menyebut, sejauh ini insentif APBD, baru dapat menyentuh guru-guru dibawah naungan Dinas  Pendidikan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Karna memang dananya sedikit, kalau guru dibawah naungan Dinas Pendidikan memang sudah, sampai guru TK. Itu pun belum semua, dari 1.300 guru TK, baru 800 yang tersentuh APBD sebesar 200 ribu per bulan, itu pun kita baru sanggup 10 bulan saja," jelas Sugeng.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Sugeng menuturkan, keterbatasan anggaran ini lah, yang membuat guru dibawah naungan Kementrian Agama belum mendapatkan dana insentif dari APBD."Yang kewenangan wajib kita dari Dinas Pendidikan saja belum bisa semua, apa lagi yang dari Kementrian Agama, ya karena anggaran nya memang sedikit," terang Sugeng.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sugeng menyebut satu-satunya jalan agar aspirasi dari PGSI dapat terealisasikan adalah dengan adanya penambahan PAD. Karena, dengan anggaran yang ada sekarang, maka APBD belum mampu untuk mencangkup semua guru.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Ya kami akan dorong dinas-dinas terkait untuk meningkatkan PAD. Kalau uang kita melimpah, semua akan beres lah, kalau sekarang memang anggarannya sedikit," pungkas Sugeng.Sementara itu, Ketua PGSI Kabupaten Blitar, Muntohar mengatakan, dirinya datang ke DPRD Kabupaten Blitar untuk bertanya terkait kuota dan kriteria dana insentif APBD. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Saya mendapat laporan dari teman-teman di bawah, jika tidak semua dapat dana insentif. Maka kami kesini untuk mempertanyakan, sebenarnya kuotanya berapa dan kriteria penerimanya seperti apa," ungkapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dia menyebut, setelah berdiskusi dengan Komisi IV DPRD, pihaknya mengaku telah mengerti bagai mana mekanisme dan prosedur terkait dana insentif APBD. Ia juga mengapresiasi Komisi IV uang mau mengupayakan agar guru-guru yang bernaung di Kementrian Agama dapat mendapat insentif APBD.</div><div style="text-align: justify;">"Tadi teman-trman dewan juga sudah mau menggupayakan agar yang bernaung di Kementrian Agama juga dapat. Saya berharap, bisa secepatnya terealisasikan," tandasnya. (edy)</div>

Suasana Hearing Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar PGSI Kabupaten Blitar

Realitakini.com- Kanupatean Blitar Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan Persatuan Guru Seluruh ...

Wabup Blitar Melaunching Program Warung Bersinar , Kabupaten Blitar Berkomitmen Bebas Narkoba

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRLxcZAlEfKEuX-wZwl9NASwnT_Np415t4OMpw-2MAYbV2BFbmMmXQsjPlzujiRCz35vKWjaLoBqp-h4ShPg-mBDwy_oLE_cr8uNO3JLBxEJ4r_uwBcTRK87bCf9Dm0B4ItRIzmj1eSUGu4MSxcDWXx8safWLb0VZMqcRcpLAIHBJ8U8VsoEEh5Raq/s500/bit.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRLxcZAlEfKEuX-wZwl9NASwnT_Np415t4OMpw-2MAYbV2BFbmMmXQsjPlzujiRCz35vKWjaLoBqp-h4ShPg-mBDwy_oLE_cr8uNO3JLBxEJ4r_uwBcTRK87bCf9Dm0B4ItRIzmj1eSUGu4MSxcDWXx8safWLb0VZMqcRcpLAIHBJ8U8VsoEEh5Raq/w640-h384-rw/bit.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Blitar </span></b><div style="text-align: justify;">Wakil Bupati ( Wabup ) Blitar Rahmat Santoso melaunching program Warung Bersinar (Bersih Narkoba) sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten ( Pemkab ) Blitar ingin mewujudkan Kabupaten Blitar bebas Narkoba,bertempat  di pendopo Hand Asta Sih, Srengat, Senin (27/2/2023).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Launching Warung Bersinar ini turut dihadiri Kapolres Blitar Kota AKBP Argowiyono beserta seluruh jajaran, Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Kepala BNN Kabupaten Blitar AKBP Bagus Hari Cahyono beserta jajaran, Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, Camat dan anggota Forkopimcam Srengat serta para tamu undangan lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sambutannya Wabup Blitar Rahmat Santoso mengapresiasi dan terima kasih, saya sampaikan kepada jajaran Polres Blitar Kota beserta seluruh pihak termasuk BNN Kabupaten Blitar yang sampai saat ini telah bekerja keras memerangi narkoba. </div><div style="text-align: justify;">Senin (27/02/2023)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Mengingat, semua pihak harus kompak perang melawan narkoba. Dan kami, Pemerintah Kabupaten Blitar sangat mendukung dengan program WARUNG BERSINAR (BERSIH NARKOBA). Ini wujud komitmen kita bersama, bahwa Kabupaten Blitar harus sehat tanpa narkoba,"katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rahmat Santoso menjelaskan, untuk diketahui bersama, berdasarkan data dari BNN Kabupaten Blitar bahwa Tahun 2022 jumlah klien rehabilitasi rawat jalan BNNK Blitar sebanyak 23 Orang, masing-masing laki-laki 22 orang dan 1 orang perempuan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal ini ada kenaikan dari Tahun 2021 dimana ada 20 klien dengan rincian laki-laki 18 orang dan perempuan 2 orang. Ini artinya, kita harus terus kerja keras melakukan pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Melawan narkoba, diperlukan kesatuan pandangan, gerak dan tekad seluruh masyarakat Kabupaten Blitar hingga sampai ke desa-desa dengan melibatkan semua pihak dimana saja berada,"jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terakhir Wabup Blitar Rahmat Santoso mengatakan,karena ancaman narkoba sudah sangat nyata. Narkoba mengancam eksistensi serta kedaulatan bangsa dan negara di masa mendatang. Karena narkoba sudah </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menyasar diberbagai kalangan baik usia, status sosial, ekonomi baik di desa maupun kota. Sehingga sekali lagi perlu kerja keras, kerja bersama memerangi narkoba,"pungkasnya ( kmf/ edy).</div>

Wabup Blitar Melaunching Program Warung Bersinar , Kabupaten Blitar Berkomitmen Bebas Narkoba

Realitakini.com-Blitar Wakil Bupati ( Wabup ) Blitar Rahmat Santoso melaunching program Warung Bersinar (Bersih Narkoba) sebagai komitmen P...

Sekda Medison, S.Sos, M.Si diangkat jadi Ketua DP KORPRI Kab. Solok Periode 2023-2028

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHGoS5HFUjTlYffAfIgA3gq2o77XTDZpJOnNuI5B_jtTZXq4oRZ8xwfNL_ah--Bumq1Dc1tSyE3a5rzCFg020mx7nkNcZD3KFSOYf3JUO1cyQYIRY7qlawI2sFJJgXjWL8iyG7NFfGU2geTnJS_IPi7-l94L0miB5eCzBcUEWm97DL44AFN_LLbZpP/s500/%20KU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHGoS5HFUjTlYffAfIgA3gq2o77XTDZpJOnNuI5B_jtTZXq4oRZ8xwfNL_ah--Bumq1Dc1tSyE3a5rzCFg020mx7nkNcZD3KFSOYf3JUO1cyQYIRY7qlawI2sFJJgXjWL8iyG7NFfGU2geTnJS_IPi7-l94L0miB5eCzBcUEWm97DL44AFN_LLbZpP/w640-h384-rw/%20KU.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Arasuka</span></b><div style="text-align: justify;">Musyawarah pembentukan Kepengurusan KORPRI Kabupaten Solok Periode 2023-2028 Sekaligus Pengukuhan Kepengurusan KORPRI Kabupaten Solok Periode 2023-2028  di Ruang Pertemuan Bapelitbang Kabupaten .Solok Hari Senin Tanggal 27 Februari 2023</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dihadiri oleh Ketua Dewan Pengurus (DP) KORPRI Provinsi Sumatera Barat diwakili Wakil Ketua I  Andri Yulika, SH, M.Hum, Sekretaris Daerah Medison, S.Sos, M.Si, Asisten III Sebagai Pimpinan Muskab  Editiwarman, S.Sos, M.Si,Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Eva Nasri, SH, MM,Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan SDM Mulyadi Marcos, SE, MM,Kepala BKPSDM  Afrialdi,Kepala OPD,Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Solok,Camat Se-Kabupaten Solok,Anggota KORPRI Kabupaten Solok</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Musyawarah ini,Sekretaris Daerah Medison, S.Sos, M.Si diangkat menjadi Ketua DP KORPRI Kabupaten Solok Periode 2023-2028 Bersama Asisten III Editiawarman,  S.Sos, M.Si sebagai Wakil Ketua I dan Asisten I Drs. Syahrial, MM  sebgai Wakil Ketua II serta Dewan Pengurus Lainnya.Sambutan DP KORPRI  Kabupaten Solok Periode 2023-2028  Medison, S.Sos, M.Si mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan atas Amanah untuk kepemimpinan KORPRI Periode 2023-2028 .Ia Juga menhcapkakan terimakasih pada Kepengurusan KORPRI  yang lama</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagai Ketua DP KORPRI saya tentu akan berusaha semaksimal mungkin menjalankan Amanah yang diberikanMelalui Organisasi KORPRI dapat kita lahirkan Inovasi-inovasi yang dapat membantu meingkat kan Kesejahteran Kita.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terakhir  ia menita dukungan kita bersama dalam membina Organisai KORPRI kedepannya.Sedangkan sambutan DP KORPRI Provinsi Sumatera Barat Andri Yulika, SH, M.Hum mengatakan,”KORPRI merupa kan satu-satunya organisasi non kedinasan yang menampung Pegawai Negri Sipil dalam meningkatkan Kesejahteraan kita Bersama. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia mengucapkan ,selamat Untuk Bapak Ibu yang telah dikukuhkan sebagai pengurus KORPRI periode 2023-2028Kita berharap kepengurusan yang baru agar dapat meneruskan kinerja baik dari kepengurus an sebelumnya serta dapat menyempurnakan kekurangan yang ada sebelumnya( Rk)</div><div style="text-align: justify;">(Kominfo )</div>

Sekda Medison, S.Sos, M.Si diangkat jadi Ketua DP KORPRI Kab. Solok Periode 2023-2028

Realitakini.com-Arasuka Musyawarah pembentukan Kepengurusan KORPRI Kabupaten Solok Periode 2023-2028 Sekaligus Pengukuhan Kepengurusan KORPR...

Kominfo Siap Mempublikasikan Segala Bentuk Informasi Tentang Perkembangan Inflasi Di Kabupaten Solok

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijhQ_QpPDxm_0IxvVsQ_G5bh6MoZbSOdKhU_d9hndAoKvB_ABvyVrc_xtZdPp_w5AdpFa-JUQ9LTJFxON1xZn2DHuCE1dmDgVdvyCUZ2Q98bC_xM0mKIBRxZ1JwB4AKRuYup62ubBetrGlF047kdYQN4wrrPi2xVr-7rqqDvV-SfLU4K9OAXyySX-s/s500/%20SL%20.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijhQ_QpPDxm_0IxvVsQ_G5bh6MoZbSOdKhU_d9hndAoKvB_ABvyVrc_xtZdPp_w5AdpFa-JUQ9LTJFxON1xZn2DHuCE1dmDgVdvyCUZ2Q98bC_xM0mKIBRxZ1JwB4AKRuYup62ubBetrGlF047kdYQN4wrrPi2xVr-7rqqDvV-SfLU4K9OAXyySX-s/w640-h384-rw/%20SL%20.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Arasuka</span></b></div><div style="text-align: justify;">Pemkab Solok Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Kementerian Dalam Negeri senin  tanggal 27 Februari 2023 diRuang Rapat Setda Kabupatean SolokUntuk dikatahui, bahwa Inflasi Indonesia per Juli 2022 berada pada angka 4,94% (year on year). Angka tersebut masih lebih baik dibandingkan beberapa negara lain seperti Uni Eropa di 8,9%, Amerika Serikat di 8,5%, bahkan Inflasi Turki yang mencapai 99%.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Hal  ini dikatakanyan Saat membuka Rakor, Mendagri Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian menegas kan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, bahwa kunci pemanganan inflasi indonesia mesti serempak seperti penanganan Covid-19, Penanganan inflasi adalah agregat kerja pusat dan daerah seperti contoh kita menangani covid-19.” tegas Tito.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan demikian, agar inflasi Indonesia terkendali,Presiden mengingatkan jajaran terkait untuk bekerja sama. Presiden meyakini Pemerintah akan mampu mengendalikan inflasi hingga di bawah angka 3%, jika seluruh kepala daerah dapat bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) maupun Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tito juga menyampaikan sedikitnya ada enam upaya konkret pemerintah daerah dalam penanganan inflasi daerah. Pertama adalah melaksanakan operasi pasar murah, kedua Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, dan ketiga kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Inflasi secara nasional tercatat berada di angka 5,51 persen. Tito berharap agar daerah segera menekan angka inflasi, sehingga bisa turun di bawah angka nasional. “Target nasional 3 persen di tahun ini. Kita harus bekerja lebih keras lagi,” kata Tito. Ia mengatakan kerja keras pemerintah daerah sangat diperlukan melalui berbagai rangkaian intervensi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“ Untuk itu Saya ingin Bupati, Wali kota, Gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim TPID di daerah dan TPIP. Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik yang menyebabkan inflasi.” pinta Tito</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Acara ini hadiri Asisten II  Deni Prihatni, ST, MT. Forkopimda,Kepala OPD .Dilanjutakan dengan rapat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Solok yang di pimpin oleh Asisten II Deni Prihatni, ST, MT. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kesempatan itu peserta rapat menyampaikan berbagai usulan, saran dan gerakan guna  me ikan  ngendalikan Inflasi di Kabupaten Solok diantaranya :Dishub akan menurunkan Tim dari dishub  untuk bersama memoni toring potensi inflasi di kabupaten solok Kominfo siap untuk mempublikasikan segala bentuk informasi tentang perkembangan  inflasi di Kabupaten Solok</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">sementara itu Deni Prihatni menyampaikan semua usulan itu harus segera dilakukan guna menekan angka Inflasi dikabupaten solok. Ia berharap agar stake holder terkait seperti forkopimda, instansi vertikal dan Satuan Kerja Perangkat Daerah l dapat segera berkonsolidasi pula untuk merealisasikan program terkait guna mengendali kan Inflasi di Kabupaten Solok.-( RK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Kominfo Siap Mempublikasikan Segala Bentuk Informasi Tentang Perkembangan Inflasi Di Kabupaten Solok

Realitakini.com- Arasuka Pemkab Solok Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Kementerian Dalam Negeri senin tanggal 27 Februari 2023 diRu...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama