Realita Kini

Ikuti Bimtek Optimalisasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, DPRD Sumbar Komitmen Selesaikan Sisa Tugas

<span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3yoJwqLiu5XbUc5Fp38-0CNlZeAIXHIWytbx86c1qoIyQSZg6QrHUeCYk0PyBI3vlgqslL3l13JZdcqow27O6nOoj0Kcwdl1ycj4lsePYv8bT93UlZs36z9qRN64wItjzpGLNpOni3G6QYS2TSpcfchbd5hPDlH3FFHWVrKgTK9gDSSxl_Zw5jtFQ8NE/s500/%20RI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3yoJwqLiu5XbUc5Fp38-0CNlZeAIXHIWytbx86c1qoIyQSZg6QrHUeCYk0PyBI3vlgqslL3l13JZdcqow27O6nOoj0Kcwdl1ycj4lsePYv8bT93UlZs36z9qRN64wItjzpGLNpOni3G6QYS2TSpcfchbd5hPDlH3FFHWVrKgTK9gDSSxl_Zw5jtFQ8NE/w640-h384-rw/%20RI.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><b>Realitakini.com-Jakarta, </b></div></b></span><div><div style="text-align: justify;">65 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan yang masih tersisa hingga akhir masa jabatan periode 2019-2024 berakhir.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Adapun sejumlah pekerjaan yang tersisa itu adalah, membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban APBD 2023 hingga menuntaskan pembahasan sejumlah Ranperda untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Komitmen itu terungkap saat pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Sumbar, Rabu (22/5) di Acacia Hotel Jakarta. Bimbingan tersebut diadakan dari tanggal 22 hingga 25 Mai 2024 bekerjasama dengan Universitas Respati Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua DPRD Sumbar Supardi saat membuka acara itu mengatakan, hingga akhirnya masa jabatan anggota dewan periode 2019-2024 berakhir, ada sejumlah agenda strategis sesuai dengan kewenangan dan tugas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang harus diselesaikan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tidak hanya menyelesaikan Ranperda yang tersisa, namun juga menuntaskan penyusunan komposisi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2025 dan Perubahan KUA-PPAS tahun 2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pekerjaan-Pekerjaan itu hendaknya dituntaskan dengan semangat pengabdian, karena menyangkut kepentingan masyarakat luas,” kata Supardi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dia mengatakan ketika masa peralihan anggota DPRD Sumbar 2019-2024 ke 2024-2029 diadakan, maka akan melalui sejumlah proses seperti pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hingga menentukan pimpinan definitif. Jadi agenda strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat dan daerah harus disegerakan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilanjutkannya, dalam penyusunan KUA-PPAS sebagai rujukan APBD juga memiliki mekanisme yang harus menjadi pertimbangan, salah satunya yang berhubungan dengan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jika SIPD belum dibuka maka apa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk membahas KUPA-PPAS, dalam Bimtek yang dilaksanakan selama beberapa hari ini, hal tersebut juga akan dibahas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terakhir, Supardi mengharapkan agar Bimtek yang diadakan dapat meningkatkan kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi seperti yang diamanahkan undang-undang. Dalam Bimtek Anggota DPRD Sumbar ini bertemakan Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Akhir Masa Jabatan).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu Rektor Universitas Respati yang diwakili Nurmaningsih mengatakan pelaksanaan Bimtek merupakan salah satu implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2018 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.Menurutnya, bahasan Bimtek secara umum adalah terkait fungsi DPRD yang tentu saja sudah sangat dipahami. Yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terkait dengan Bimtek DPRD Sumbar menurutnya merupakan hal yang sangat strategis dalam kelang sungan kampus untuk kedepan. Terimakasih telah diberikan kepercayaan dan harus diapresiasi.</div><div style="text-align: justify;">” Semoga kegiatan ini memberikan manfaat lebih untuk DPRD Sumbar secara kelembagaan kedepannya,”katanya.(rls)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div>

Ikuti Bimtek Optimalisasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, DPRD Sumbar Komitmen Selesaikan Sisa Tugas

Realitakini.com-Jakarta, 65 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan yang masih tersisa hin...

BPKH Salurkan Bantuan Kebencanaan Rp717 Juta, Gubernur Mahyeldi Yakin Masyarakat Makin Optimis Untuk Bangkit

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiWq5aRZ6aiBeiLtz5t_bhsTdEoDeDM9JMoPbRs2W3ECQjZBwtZGWwv_Vfb8njmvjwLyenZR_f6Ous53c-pkILAfjg-fHB9xatVtSuiyex6dvRk673Q2V1SEU2ufrcU7qRF1zvyfdTbVsyH4XPTi-mN0EwOSk4_aSin_67DbbgDuZhTdJqv1N9zmE_U4K8" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiWq5aRZ6aiBeiLtz5t_bhsTdEoDeDM9JMoPbRs2W3ECQjZBwtZGWwv_Vfb8njmvjwLyenZR_f6Ous53c-pkILAfjg-fHB9xatVtSuiyex6dvRk673Q2V1SEU2ufrcU7qRF1zvyfdTbVsyH4XPTi-mN0EwOSk4_aSin_67DbbgDuZhTdJqv1N9zmE_U4K8=w640-h384-rw" width="640" /></a></div></div></div>Realitakini.com-Padang</span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menerima penyaluran bantuan kemaslaha tan tanggap darurat bencana banjir lahar dingin dan longsor dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) senilai Rp717 juta. Gubernur meyakini, besarnya dukungan dari berbagai pihak untuk Sumbar, akan menumbuhkan optimisme dan semangat bankit di tengah-tengah warga terdampak bencana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih atas perhatian BPKH. Dalam melewati masa tanggap darurat ini, Sumbar mendapat support yang luar biasa dari banyak pihak," ujar Gubernur Mahyeldi saat menerima kunjungan Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander beserta rombongan di Istana Gubernur Sumbar, Rabu (22/05/2024).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gubernur meyakini, besarnya perhatian kepada Sumbar, khususnya bagi warga terdampak di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, akan menumbuhkan semangat dan optimisme di kalangan masyarakat yang terdampak bencana. Sehingga, keinginan untuk lepas dari trauma serta bangkit untuk memulai kehidup an yang lebih baik juga akan terus tumbuh.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Hingga saat ini pemerintah pusat seperti Kepala BNPB dan Pangdam I Bukit Barisan masih bersiaga di Sumbar. Kemarin Presiden dan para Menteri juga datang, dan nanti akan menyusul datang pula Pang lima TNI dan Kapolri. Tentu ini menjadi support yang sangat luar biasa bagi kita di Sumbar," kata Gubernur lagi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gubernur juga menyampaikan, setelah masa tanggap darurat, maka pekerjaan yang cukup berat yang akan dihadapi ialah upaya pemulihan dan rehabilitasi-rekonstruksi (rehab rekon). Ia sendiri sudah menyampaikan surat secara langsung ke tangan Presiden RI Joko Widodo, terkait usulan permohonan percepatan pemulihan pascabencana, serta pembangunan sarana mitigasi bencana banjir dan lahar dingin di Sumbar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu dalam keterangannya usai menyerahkan bantuan untuk Sumbar, Anggota Pelaksana BPKH Harry Alexander menyebutkan, Sumbar sebagai salah satu lumbung jemaah haji, terus mendapat kan perhatian khusus bagi BPKH. Terlebih untuk saat ini, ketika Ranah Minang didera berbagai macam musibah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kita akan terus mengupayakan bantuan dan dukungan untuk Sumbar. Untuk hari ini, merupakan penyaluran bantuan kemaslahatan tanggap darurat senilai lebih kurang Rp717 juta, berupa paket sembako keluarga, paket sekolah, paket peralatan dapur, serta bantuan karpet. Kita tujukan untuk Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang," ujar Harry.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagaimana disampaikan oleh Gubernur, Harry menyebut BPKH juga akan menindaklanjuti kemung kinan penyaluran bantuan di masa rehab rekon untuk penanganan bencana di Sumbar, termasuk di antaranya penyaluran paket beasiswa pendidikan bagi anak-remaja yang tertimpa bencana banjir lahar dingin dan longsor.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami InsyaAllah akan menindaklanjuti hal ini dengan membicarakannya lebih intens secara internal, dan meminta pandangan dari DPR RI terkait peluang penyaluran bantuan di masa recovery tersebut," ujar Harry lagi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Turut hadir mendampingi Gubernur dalam agenda penerimaan bantuan kemaslahatan tanggap darurat tersebut, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumbar, Syaifullah; Kepala BPBD Sumbar, Rudy Rinaldi; Kepala Biro Kesra Setdaprov Sumbar, Al Amin; Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Mursalim, serta jajaran terkait lainnya. (adpsb/isq- RK)</div></div>

BPKH Salurkan Bantuan Kebencanaan Rp717 Juta, Gubernur Mahyeldi Yakin Masyarakat Makin Optimis Untuk Bangkit

Realitakini.com-Padang Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menerima penyaluran bantuan kemaslaha tan tanggap darurat ben...

Manfaatkan Sampah Jadi Berkah, Relawan Bakti BUMN Edukasi Masyarakat Padang

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV80st1-nBRFlaxkl1AH2J1mQLM3AsWoXXMojsh8ehWo_sdt2ZxzF8OYSPSzyoIu_QHKtZXEkUB2KvwTSGYPivDN69w-u2k4Qvzz5kjjvOU2YKbcbfZ2SxPI7bA3SpBx6LQph_GKiiSdRET44WZRhkqJID6lcv818_nC2X0WUjU2zMePnz2DqThVbNJUo/s500/%20Pemko%20Padang%20.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV80st1-nBRFlaxkl1AH2J1mQLM3AsWoXXMojsh8ehWo_sdt2ZxzF8OYSPSzyoIu_QHKtZXEkUB2KvwTSGYPivDN69w-u2k4Qvzz5kjjvOU2YKbcbfZ2SxPI7bA3SpBx6LQph_GKiiSdRET44WZRhkqJID6lcv818_nC2X0WUjU2zMePnz2DqThVbNJUo/w640-h384-rw/%20Pemko%20Padang%20.jpg" width="640" /></a><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnL2ak6nYIVHsdW9x9RpLkYh0H9gEYR2LWHlQcdl39HAXGyfsJJA8_8Xrvs0rJ60Mc4FySqXSTUH8IoT7fcHBYTEyoyjm2OdqPVzIeb2pz2u1sevLdX2p_KTcS3GRJVsBTIJx5SZI0_zwv8_gcxQxsaTmc7hcMLRnlFw8gbChSzniR_dmLKS47PTGg3po/s500/%20ALh.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnL2ak6nYIVHsdW9x9RpLkYh0H9gEYR2LWHlQcdl39HAXGyfsJJA8_8Xrvs0rJ60Mc4FySqXSTUH8IoT7fcHBYTEyoyjm2OdqPVzIeb2pz2u1sevLdX2p_KTcS3GRJVsBTIJx5SZI0_zwv8_gcxQxsaTmc7hcMLRnlFw8gbChSzniR_dmLKS47PTGg3po/w640-h384-rw/%20ALh.jpg" width="640" /></a></div></div>Realitakini.com-Padang</span></b><div style="text-align: justify;">Ssmpah merupakan masalah yang selalu dihadapi setiap daerah. Agar sampah menjadi berkah, PT Pegadai an mengedukasi masyarakat di seluruh Indonesia.Seperti di Kota Padang. PT Pegadaian bersama sejumlah BUMN membentuk relawan yang mengedukasi warga agar sampah menjadi berguna. Relawan yang di sebut dengan Relawan Bakti BUMN itu berada di Kecamatan Kuranji, Kota Padang selama tiga hari, 20-22 Mei 2024.</div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kehadiran Relawan Bakti BUMN itu di Kecamatan Kuranji mendapat apresiasi oleh Pj Wali Kota Padang Andree Algamar. Menurutnya, relawan yang berasal dari berbagai BUMN itu telah membantu meng dukasi pemilihan sampah untuk Bank Sampah di Kecamatan Kuranj. Kemudian, relawan tersebut juga telah melakukan edukasi ke anak-anak sekolah terkait stunting dan menggelar  berbagai kegiatan lainnya.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGcaAidJX9f1yoUNLjQgTp44cPSGHJlPB3B8fQEwY1Yh27qg-fzf1vN2abMQh3Z0oRHtwdwcK8-M5a0pzDTVbiJBKufDaVYo9kUdBFaTbM1CSZ7hl0IeHub0grYqQDYvDtkD7bcVk_9UCKy49lkkUaLPig1WaNcANQBvgQg1PmvRkFFFam9CjLt-YkOcY/s500/%20bu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGcaAidJX9f1yoUNLjQgTp44cPSGHJlPB3B8fQEwY1Yh27qg-fzf1vN2abMQh3Z0oRHtwdwcK8-M5a0pzDTVbiJBKufDaVYo9kUdBFaTbM1CSZ7hl0IeHub0grYqQDYvDtkD7bcVk_9UCKy49lkkUaLPig1WaNcANQBvgQg1PmvRkFFFam9CjLt-YkOcY/w640-h384-rw/%20bu.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">"Kami atas nama Pemerintah Kota Padang mengucapkan terima kasih kepada PT Pegadaian yang ber kolaborasi dengan BUMN karena telah menyelenggarakan kegiatan Program Bakti BUMN Batch V, di Kecamatan Kuranji ini," ungkap Andree Algamar, Rabu (22/5/2024). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Andree Algamar menambahkan, kegiatan Relawan Bakti BUMN Batch V ini tidak hanya menjadi upaya dalam memperbaiki kondisi sosial dan lingkungan saja. Tetapi juga menjadikan cerminan dari kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan dalam menciptakan perubahan positif bagi masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Diketahui PT Pegadaian telah berkolaborasi bersama Kementerian BUMN untuk memberikan kesempat an kepada seluruh pegawai Kementerian BUMN dan BUMN grup agar menjadi sukarelawan pada program tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui Relawan Bakti BUMN Batch V. Kecamatan Kuranji, Kota Padang terpilih menjadi salah satu dari sepuluh kabupaten/kota yang ada dan menjadi pusat kegiatan tersebut. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie6X4ESlXgnzJMKdcS683u770t5zYcLwpf4TWWvmSu_AishS3NW_fZGfZoTKKYX1h52dWqMZ3mQwh7rCGSpcgpLsF5KjaGQo9qxUNLTtIwW7rhhv6XfiKlwyRsPiiaupuzFp9fl-dsYyEyv5KSfb8QySBBlxh_0XdPkvilmcCnaBlBu3BtNRxdZMkrYxs/s500/der.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie6X4ESlXgnzJMKdcS683u770t5zYcLwpf4TWWvmSu_AishS3NW_fZGfZoTKKYX1h52dWqMZ3mQwh7rCGSpcgpLsF5KjaGQo9qxUNLTtIwW7rhhv6XfiKlwyRsPiiaupuzFp9fl-dsYyEyv5KSfb8QySBBlxh_0XdPkvilmcCnaBlBu3BtNRxdZMkrYxs/w640-h384-rw/der.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sementara, Executive Vice President TJSL PT Pegadaian, Rully Yusuf mengatakan kegiatan Relawan Bakti BUMN Batch V di Kuranji, Kota Padang berjalan dengan lancar. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Padang yang telah memberikan kesempatan pada relawan BUMN selama tiga hari mengabdi dan memberikan edukasi bagi masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Alhamdulillah di Kota Padang kita memiliki beberapa kegiatan, salah satunya yakni tanggung jawab sosial yakni Bank Sampah Panca Daya yang berlokasi di belakang Kantor Camat Kuranji ini, yang sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan tujuan membiasakan perubahan mindset agar dapat memilah sampah," pungkas Rully.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Turut hadir dalam kegiatan tersebut,Kordinator TJSL Kementerian BUMN Hera Zera, Direktur PT Raja Wali Nusantara Indonesia BUMN Pangan Id Food Bernadetta Raras, Direktur Utama BGR Syeilendra, Ketua BSI Panca Daya Mina Dewi, Kadis Dlh Kota Padang Fadelan, Camat Kuranji Rido Satria, dan lainnya.(Hariz/Charlie-RK)</div></div>

Manfaatkan Sampah Jadi Berkah, Relawan Bakti BUMN Edukasi Masyarakat Padang

Realitakini.com-Padang Ssmpah merupakan masalah yang selalu dihadapi setiap daerah. Agar sampah menjadi berkah, PT Pegadai an mengedukasi ma...

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar Agenda Penyampaian Bupati Blitar Tentang Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjNTzQIZ1e4HKLFGzwvF6chcxEL-8jRlI5FzDUV4_RGdeasAzMuf6vX0QrV9TBvQMw6eBaFR16sDYfBGWa6s0M0xh73esBeHdW02X28Gsn0HWs2xGJgptEvgh-3GCwbumTKhIi0PyP55ZA6WpsZPGiFLgYKF-ayjelDnQu16EyRnE4OIRDRFwgf6IwFvjQ" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjNTzQIZ1e4HKLFGzwvF6chcxEL-8jRlI5FzDUV4_RGdeasAzMuf6vX0QrV9TBvQMw6eBaFR16sDYfBGWa6s0M0xh73esBeHdW02X28Gsn0HWs2xGJgptEvgh-3GCwbumTKhIi0PyP55ZA6WpsZPGiFLgYKF-ayjelDnQu16EyRnE4OIRDRFwgf6IwFvjQ=w640-h384-rw" width="640" /></a></div></div>Realitakini.com-Blitar </span></b></div><div style="text-align: justify;">Bupati Blitar Rini Syarifah di rapat paripurna menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2023 Kabupaten Blitar, Rabu (22/05/2024). Turut hadir Pimpinan DPRD berserta Anggota, asisten/Staf Ahli, OPD dan Penjabat Terkait.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar yang dipimpin M. Rifai, Bupati Blitar Rini Syarifah menyampaikan, terima kasih kepada Dewan yang terhormat yang telah menyediakan waktu sehingga rapat paripurna hari ini bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan jerih payah kita semua membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Blitar.</div><div style="text-align: justify;">Rabu (22/05/2024)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan yang terhormat, sesuai pasal 194 Peraturan Pem erintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 telah kami sampaikan kepada Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Blitar pada tanggal 13 Mei 2024. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 secara kuantitatif menitikberatkan pada per bandingan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Realisasinya yang me liputi perhitungan selisih antara Anggaran Pendapatan dengan realisasinya, Anggaran Belanja dengan realisasinya dan Anggaran Pembiayaan dengan realisasinya,” jelas Rini Syarifah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan yang terhormat, BPK RI Perwakilan Jawa Timur telah melaksanakan 2 (dua) kali pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebelum tersusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ini, yaitu:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertama: Pemeriksaan Pendahuluan selama 17 hari kalender yaitu mulai dari tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan 3 Februari 2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kedua: Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 selama 30 hari kalender yaitu mulai dari tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan 3 April 2024 dan pembahasan oleh Tim Audit selama 20 hari kalender di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur; serta Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Terinci BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang dilaksanakan di BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo pada tanggal 2 Mei 2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Alhamdulillah, hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Opini tersebut diberikan karena Pemerintah Kabupaten Blitar telah berhasil menyajikan Laporan Keuangan yang wajar. Meskipun demikian, masih ada rekomendasi atau catatan dari BPK. Dan Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen untuk menindaklanjuti sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Blitar yaitu terkait Pendapatan, Belanja dan Aset.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan yang terhormat, Opini Wajar Tanpa Pengecualian dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Blitar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 merupakan yang kedelapan kalinya sejak Tahun Anggaran 2016. Capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama bukan hanya antar perangkat daerah, namun juga berkat kerja sama dengan legislatif dan semua stakeholders. Tentunya Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya dengan terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:</div><p style="text-align: left;"></p><div style="text-align: justify;">1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;</div><div style="text-align: justify;">2. Kecukupan terhadap Pengungkapan;</div><div style="text-align: justify;">3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan;</div><div style="text-align: justify;">4. Efektifitas Sistem Pengendalian5.  Intern.</div><p></p><div style="text-align: justify;">Untuk itu kerjasama dan dukungan dari seluruh Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat termasuk komitmen pimpinan beserta seluruh jajaran pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar perlu untuk dipertahankan dan ditingkatkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan yang terhormat, Dalam menyusun Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, kita perlu melihat kembali bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 adalah Jumlah Anggaran Pendapatan sebesar 2 triliun 407 miliar 985 juta 502 ribu 522 rupiah dan jumlah Anggaran Belanja sebesar 2 triliun 628 miliar 058 juta 186 ribu 091 rupiah,” ungkapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Demikian pula pada Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan Jumlah Anggaran Pendapatan sebesar  2 triliun 480 miliar 710 juta 428 ribu 127 rupiah dan Jumlah Anggaran Belanja sebesar  2 triliun 778 miliar 723 juta 932 ribu 905 rupiah.  Dari perbandingan tersebut terdapat penambahan Anggaran Pendapatan sebesar 72 miliar 724 juta 925 ribu 605 rupiah dan penambahan Anggaran Belanja sebesar 150 miliar 665 juta 746 ribu 814 rupiah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan yang terhormat, berikut akan kami sampaikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar 2 triliun 515 miliar 747 juta 374 ribu 072 rupiah 44 sen atau 101,41% dari Target Pendapatan Daerah. Pencapaian itu lebih tinggi 70 miliar 634 juta 152 ribu 638 rupiah 76 sen atau 2,89%. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar 2 triliun 445 miliar 113 juta 221 ribu 433 rupiah 68 sen. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 411 miliar 642 juta 913 ribu 437 rupiah 44 sen, dan Pendapatan Transfer sebesar 2 triliun 104 miliar 104 juta 460 ribu 635 rupiah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar 2 triliun 618 miliar 832 juta 034 ribu 329 rupiah 15 sen atau 94,11% dari Anggaran Belanja, lebih tinggi 150 miliar 218 juta 045 ribu 852 rupiah 27 sen atau 6,09% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar 2 triliun 468 milyar 613 juta 988 ribu 476 rupiah 88 sen. Sehingga terdapat Defisit yang diperoleh dari Pendapatan dikurangi Belanja dan Transfer sebesar 103 miliar 084 juta 660 ribu 256 rupiah 71 sen.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan yang terhormat, Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan yang terealisasi sebesar 314 miliar 137 juta 363 ribu 435 rupiah 17 sen dan Pengeluaran Pembiayaan yang terealisasi sebesar 15 miliar rupiah. Sehingga terdapat Pembiayaan Netto sebesar 299 miliar 137 juta 363 ribu 435 rupiah 17 sen. Dari Surplus/ Defisit antara Pendapatan Daerah dan Belanja ditambah Transfer dan Pembiayaan Netto dapat diketahui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar 196milyar 052 juta 703 ribu 178 rupiah 46 sen.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Untuk penjelasan tentang Pertanggungjawaban  Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2023 secara rinci telah dituangkan pada Buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dan Buku Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023,” pungkas Rini Syarifah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan yang terhormat, demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di dalam proses penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bisa berlangsung lancar, membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Blitar. (edy )</div>

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar Agenda Penyampaian Bupati Blitar Tentang Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023

Realitakini.com-Blitar Bupati Blitar Rini Syarifah di rapat paripurna menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2023 Kabupaten B...

Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 Digelar Rapat Paripurna DPRD Kota Padang

<div style="text-align: justify;"><b style="font-size: large;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6R3QkfdnXSHlYna_TQU02ZTyO-lQ3NXkBUzs27k34W1pR4uz-4LZo1zbdudBaHixoX2-bLkJcw57yz6ilCtHfpP5vWQVSPYxYYhajtAd4SpllJr6NxuUby1xH1pmzpfeJCbgZRoJTRUdNP7LnwaUamjrowIBSeX656TQaWD4CGnovahkOCSSmVOcucbI/s500/%20PPDKT.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6R3QkfdnXSHlYna_TQU02ZTyO-lQ3NXkBUzs27k34W1pR4uz-4LZo1zbdudBaHixoX2-bLkJcw57yz6ilCtHfpP5vWQVSPYxYYhajtAd4SpllJr6NxuUby1xH1pmzpfeJCbgZRoJTRUdNP7LnwaUamjrowIBSeX656TQaWD4CGnovahkOCSSmVOcucbI/w640-h384-rw/%20PPDKT.jpg" width="640" /></a></div></b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga45w4oLariP51c3lp7LHS3GDd1_fnhgAJoCILdxooAC7Ab0_6banx-21vVQqDvtJs64lZ53WcK_mrhVCMulTWSr_u__klPvo25xGhUX2vPd3m6oK1DiiWSYGvxAnheJj1-FBbzU9U6xEb5R9-Av2DI-9QKRRnSmkiSUjigJBxeatNXTpWsVOpcxl-Ngs/s500/%20%20pa4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga45w4oLariP51c3lp7LHS3GDd1_fnhgAJoCILdxooAC7Ab0_6banx-21vVQqDvtJs64lZ53WcK_mrhVCMulTWSr_u__klPvo25xGhUX2vPd3m6oK1DiiWSYGvxAnheJj1-FBbzU9U6xEb5R9-Av2DI-9QKRRnSmkiSUjigJBxeatNXTpWsVOpcxl-Ngs/w640-h384-rw/%20%20pa4.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><b style="font-size: large;">Realitakini.com-Padang </b></div></div><div style="text-align: justify;">Penyampaian pendapat akhir fFaksi-Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023,  di gelar dalam rapat paripurna  DPRD  Kota Padang Padang  Rabu 22 Mei 2024, bertempat di ruang sidang utama Gedung Baru DPRD Kota Padang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat paripurna ini  dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani Datuk RajoJ ambi SH., didampingi Wakil Ketua Arnedi Yarmen, S. Pd., Ilham Maulana, SH., dan Sekretaris DPRD Kota Padang H. Hendrizal Azhar, SH, MM.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Pj Walikota Padang Tuanku DR. H. Andree Algamar, S. STP, M. Si, M. Han., Kepala OPD di lingkungan Pemko  Padang, Direktur Utama Perusahaan Daerah, Direktur Utama RSUD Rasyidin, unsur Forkopimda dan undangan lainnya.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3bGaS0fcN8vm4LFfZIwrrnfT5wDKzyfAwZjZY00yj57B_nTle9KDuR_4AJIKnRYrEIcB7fq3-0XBI3shjEvntXEdwl1ut2ibdbyoZqxcLC7lwYUu9p5tkbV1-ID_457oigFQ7-EDwlXQGWIj01u1MO1gybfF5O3bOcsEcq77FLB4C200A2AGPsl1Gbos/s500/%20Pa%207.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3bGaS0fcN8vm4LFfZIwrrnfT5wDKzyfAwZjZY00yj57B_nTle9KDuR_4AJIKnRYrEIcB7fq3-0XBI3shjEvntXEdwl1ut2ibdbyoZqxcLC7lwYUu9p5tkbV1-ID_457oigFQ7-EDwlXQGWIj01u1MO1gybfF5O3bOcsEcq77FLB4C200A2AGPsl1Gbos/w640-h384-rw/%20Pa%207.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada rapat paripurna DPRD  Kota Padang Padang tanggal 30 April 2024 yang lalu, Walikota Padang telah menyampaikan tentang Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023," ungkap Syafrial Kani.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dikatakannya, menindak lanjuti hal tersebut, Pansus I, II, III, dan IV DPRD Kota Padang dan SKPD Kota Padang telah melaksanakan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang tahun anggaran 2023 sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYYdefGFtwAYy-ko7Cp2UFB-AWW1TG7wDazJQ4Sevb65Q20E2oJFvwbznvxAgTKRPCLiP0TI8QfaHskrxmEEIJIZx1v7qxagluTgoJuHt2rO6OigFtoQ7i5SFYk7sSfETpva2lP-VdF2tyk4QDOEZb3CtKBdgRBM5Ux5Khz1Joh8mJkdc8bqFsKgpv9Qc/s500/%20Pa5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYYdefGFtwAYy-ko7Cp2UFB-AWW1TG7wDazJQ4Sevb65Q20E2oJFvwbznvxAgTKRPCLiP0TI8QfaHskrxmEEIJIZx1v7qxagluTgoJuHt2rO6OigFtoQ7i5SFYk7sSfETpva2lP-VdF2tyk4QDOEZb3CtKBdgRBM5Ux5Khz1Joh8mJkdc8bqFsKgpv9Qc/w640-h384-rw/%20Pa5.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya, urai Syafrial Kani, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pansus I, II, III dan IV adalah rapat internal pansus, rapat pembahasan pansus dengan SKPD,  kunjungan kerja pansus, dan rapat internal pansus menyusun laporan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2023.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Selain itu, rapat finalisasi pansus, rapat fraksi – fraksi menyusun laporan pendapat akhir mengenai Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023," katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dikatakannya, berdasarkan rapat badan musyawarah DPRD  Kota Padang Padang pada tanggal 20 mei 2024 dijadwalkanlah rapat paripurna tentang penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban pPelaksanaan APBD  Kota Padang Padang tahun anggaran 2023.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisx3G3c_9qDJcrVxckVM-uGOnGdSIQCJRpp6KIrrTJpX2QOLojSxBIYZF8w0E7tJtPWAHByoWOkCD-wltgsbMC8QayQPbeVBn1E4PS8INzfTMqwzZ5p9f1bokDq_vkoxaqTZsGr_Lj_WBHhPOpSICavRB1UZgYQm-QgExL-rEQUEaqWB5WHREgDiz39u4/s500/%20pa3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisx3G3c_9qDJcrVxckVM-uGOnGdSIQCJRpp6KIrrTJpX2QOLojSxBIYZF8w0E7tJtPWAHByoWOkCD-wltgsbMC8QayQPbeVBn1E4PS8INzfTMqwzZ5p9f1bokDq_vkoxaqTZsGr_Lj_WBHhPOpSICavRB1UZgYQm-QgExL-rEQUEaqWB5WHREgDiz39u4/w640-h384-rw/%20pa3.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Pj Walikota Padang Tuanku DR. H. Andree Algamar, S. STP, M. Si, M. Han., pada kesempatan itu mengatakan, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akun tabilitas dari pemerintah daerah kepada masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Dalam laporan pertanggungjawaban yang kami sampaikan memberikan gambaran realisasi keuangan dari aktivitas pemerintah  kota padang selama tahun 2023 serta posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan," katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Laporan yang kami sampaikan tersebut merupakan laporan yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Barat. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK RI memberikan Opini Wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah  Kota Padang Padang tahun 2023," cakapnya.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCD6ReiPGlT5Gmvko8hDfBJDTQ1O1hOIApkq4Ku6FaPCPbK1i6m2OuBJDyB6ogfgVuq22Ui_QXuljLdlbRLIGb4ZQd_3XwkVZIdbGxbwZkFAzlEGdpyMKklqBs_xGSXNDuGovqYuzL_FJwJtqfDL4pYZMSNrFmOrGPZHU0lxYZ4UT7M2_fhOua0eD48TQ/s500/sek.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCD6ReiPGlT5Gmvko8hDfBJDTQ1O1hOIApkq4Ku6FaPCPbK1i6m2OuBJDyB6ogfgVuq22Ui_QXuljLdlbRLIGb4ZQd_3XwkVZIdbGxbwZkFAzlEGdpyMKklqBs_xGSXNDuGovqYuzL_FJwJtqfDL4pYZMSNrFmOrGPZHU0lxYZ4UT7M2_fhOua0eD48TQ/w640-h384-rw/sek.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, opini wajar tanpa pengecualian merupakan penilaian tertinggi yang diberikan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah dan merupakan opini WTP yang ke 11 (sebelas) kalinya oleh Pemerintah  Kota Padang Padang dan diantaranya 10 (sepuluh) kali secara berturut-turut.  Hal ini, jelasnya lagi, merupakan prestasi pemerintah  kota padang yang didukung secara penuh oleh dprd dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Baru saja bersama telah kita dengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Padang terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Padang tahun anggaran 2023. Untuk itu perkenankan kami menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat yang telah memberikan persetujuan terhadap ranperda pertanggungjawaban untuk menjadi peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah  kota padang tahun anggaran 2023 ini. Semoga apa yang telah kita lakukan senantiasa diberkati oleh Allah SWT," ujarnya.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzC_D4T-5457tb5k9EzYUiw-1o8Hh_4_wv_jCBaSnDgyBNyBc8rx7rJv_PHmvFymhXQxsHbP_1aesso-CsfD0kzU3_AVUnl3sc2U4KtkvaL9vPqni2ute_9MJmUEiSv54sgoxC8Sb-GMoKBMJs5kNbBkFw4t4YuDrvFPvE-XAvpfAtu8yLjaVMwEgBunA/s500/%20Pa%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzC_D4T-5457tb5k9EzYUiw-1o8Hh_4_wv_jCBaSnDgyBNyBc8rx7rJv_PHmvFymhXQxsHbP_1aesso-CsfD0kzU3_AVUnl3sc2U4KtkvaL9vPqni2ute_9MJmUEiSv54sgoxC8Sb-GMoKBMJs5kNbBkFw4t4YuDrvFPvE-XAvpfAtu8yLjaVMwEgBunA/w640-h384-rw/%20Pa%201.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Kepada kepala SKPD, Pj Wako  Padang memerintahkan untuk memperhatikan dan menindaklanjuti catatan, saran dan masukan yang disampaikan, baik dalam proses pembahasan saat rapat kerja dengan pansus dan pandangan akhir raksi-fraksi DPRD. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kiranya Allah SWT, selalu mempererat persatuan, menjalin silatuhrahmi dan mewujudkan persaudara an sesama warga serta hidup dalam penuh kedamaian, yang dilandasi dengan keimanan dan ketaqwaan. Semoga kita tetap berada dalam bimbingan dan petunjuk-nya dalam mengemban amanah rakyat yang dibebankan kepada kita bersama," doanya. ( Adv- RK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 Digelar Rapat Paripurna DPRD Kota Padang

Realitakini.com-Padang Penyampaian pendapat akhir fFaksi-Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023, di gelar dal...

Penambangan Emas Illegal di Sijunjung: Dugaan Suap dan Pembiaran

<div><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWvOTWM-XqkVFLW3yMxwIWA6zI9yQbpovCpnsEq_Pd4llA3UJL87GxyDnt9Xv-bQz2YcmrQ6ok34efucSJi6LQ5_aj0JFRLq_DeqAx_MiKPyuT4KaHsgsbbYkCx6JxWXkoGVvXrEF4vhMIsr9mDpLirtxZsH2dTL38FhJBUl0L_EC9uLp47SCJN7ZmCyQ/s960/IMG-20240627-WA0150.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="944" data-original-width="960" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWvOTWM-XqkVFLW3yMxwIWA6zI9yQbpovCpnsEq_Pd4llA3UJL87GxyDnt9Xv-bQz2YcmrQ6ok34efucSJi6LQ5_aj0JFRLq_DeqAx_MiKPyuT4KaHsgsbbYkCx6JxWXkoGVvXrEF4vhMIsr9mDpLirtxZsH2dTL38FhJBUl0L_EC9uLp47SCJN7ZmCyQ/s16000-rw/IMG-20240627-WA0150.jpg" /></a></div><br />Realitakini.com - Padang</b></div><div>Aktivitas penambangan emas illegal di Kecamatan Kupitan, Kecamatan Koto Tujuh, dan Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, terus berlanjut tanpa hambatan. Penambang emas menggunakan alat berat excavator dan diduga mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk melancarkan operasinya.</div><div><br /></div><div>Informasi yang dihimpun oleh Realitakini.com mengungkapkan bahwa para penambang emas illegal tersebut diduga memberikan uang suap kepada pihak tertentu untuk menutup mata dan telinga mereka terhadap aktivitas ilegal ini. Uang suap tersebut membuat operasi tambang berjalan lancar tanpa gangguan, layaknya air sungai yang mengalir.</div><div><br /></div><div>Mirisnya, aparat penegak hukum terkesan acuh dan bungkam terhadap aktivitas penambangan emas menggunakan excavator ini, meskipun dampak dari aktivitas penambangan sangat merugikan. Aktivitas ini tidak hanya menghambat pembangunan daerah sesuai RTRW, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial di masyarakat, menimbulkan gangguan keamanan, kerusakan lingkungan, dan penyebaran penyakit akibat paparan bahan kimia berbahaya.</div><div><br /></div><div>Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, setiap penambang tanpa izin dapat dipidana penjara 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar sesuai Pasal 158. Selain itu, Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur ancaman pidana penjara bagi pelaku penambangan emas ilegal.</div><div><br /></div><div>Apabila tidak ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum di Kabupaten Sijunjung, aktivitas penambangan emas illegal ini akan terus berlanjut dan menimbulkan dampak buruk yang luar biasa bagi masyarakat dan lingkungan setempat.</div><div><br /></div><div>Hingga berita ini diturunkan, pihak Polda Sumatera Barat belum bisa dihubungi. (Tim)</div>

Penambangan Emas Illegal di Sijunjung: Dugaan Suap dan Pembiaran

Realitakini.com - Padang Aktivitas penambangan emas illegal di Kecamatan Kupitan, Kecamatan Koto Tujuh, dan Kecamatan Sijunjung, Kabupaten S...

Wali Kota Blitar Ingatkan JCH Jaga Kesehatan

Wali Kota Blitar Ingatkan JCH Jaga Kesehatan

Realitakini.com-Blitar Wali Kota Blitar Drs. H. Santoso, M.Pd menghimbau sekaligus mengingatkan Jemaah Calon Haji (JCH) Kota Blitar Tahun 2...

Pemko Padang Dukung IKM Melalui Kebijakan Pro Industri Lokal

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGc7eT_HsJyl-eRTtXV4bxX07EKNJFvnfn73bpzW6fNeVugaC1eli2TV7hSSDh_fEL_QcybUZZ71MhoOZsSjhTnvP3K2VQvpTZ68-OxnisiIJO2-MMJZPShSn4asAMY9qQ0i86U9YaR1v8IgE9MgbwC9nxDT6n8v6kFZK7qUpCqCsO4HIgQfxwfZV4Ges/s500/am.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGc7eT_HsJyl-eRTtXV4bxX07EKNJFvnfn73bpzW6fNeVugaC1eli2TV7hSSDh_fEL_QcybUZZ71MhoOZsSjhTnvP3K2VQvpTZ68-OxnisiIJO2-MMJZPShSn4asAMY9qQ0i86U9YaR1v8IgE9MgbwC9nxDT6n8v6kFZK7qUpCqCsO4HIgQfxwfZV4Ges/w640-h384-rw/am.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Padang</span></b><div style="text-align: justify;">Pemerintah Kota (Pemko) Padang berkomitmen mendukung Industri Kecil Menengah (IKM) daerah tersebut melalui kebijakan yang pro terhadap industri lokal.Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Algamar menyebut bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pihaknya akan berupaya lebih banyak menggunakan produk-produk yang diproduksi oleh IKM Kota Padang. </div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pemanfaatan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah bukan hanya sebuah kebijakan administratif tapi juga sebuah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi nasional dan daerah kita, khususnya Kota Padang.  Mahal-mahal sedikit asal orang Padang yang bikin kita beli," ujar Andree Algamar saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Pendaftaran Sertifikasi Fasilitasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Industri Kecil di Rocky Hotel, Rabu (22/05/2024). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Melalui kebijakan pro produksi lokal Padang, pihaknya juga berupaya melakukan penyederhanaan proses pengadaan barang dan saja.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Karena itu, produk bapak ibu pelaku IKM harus dimasukkan ke dalam e-katalog Kota Padang. Kalau tidak masuk ke e-katalog ya apa yang mau kita klik untuk dibeli. Produk-produk yang punya nilai TKDN tinggi akan lebih kita diutamakan," ujar dia. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Andree Algamar juga mendorong pelaku IKM terus berinovasi dalam menciptakan produk barang dan jasa. Yang tidak kalah penting adalah memastikan kualitas dari produk yang dihasilkan tersebut senantiasa dijaga dan dikontrol. Dia memastikan bahwa pelaku usaha tidak perlu takut berbisnis dengan pemerintah karena Pemko Padang sudah menggunakan kartu kredit pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa. </div><div style="text-align: justify;">"Jadi itu sistemnya setelah belanja langsung dibayar. Jadi tidak ada pemerintah belanja produk IKM tapi bayarnya baru enam bulan kemudian. Kalau ada yang seperti itu langsung laporkan ke saya," tegas Andree. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Ferry Erviyan menyebut bahwa kegiatan kali ini diikuti sebanyak 45 pelaku IKM se-Kota dengan kriteria yang sudah ditetapkan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Melalui kegiatan ini kita ingin memberikan pemahaman kepada pelaku IKM terkait pentingnya sertifikasi TKDN. Setelah kegiatan ini nanti, satu IKM minimal bisa mensertifikatkan satu produknya," kata Ferry. <b><span style="font-size: medium;">(Taufik/Charlie-RK)</span></b></div></div>

Pemko Padang Dukung IKM Melalui Kebijakan Pro Industri Lokal

Realitakini.com- Padang Pemerintah Kota (Pemko) Padang berkomitmen mendukung Industri Kecil Menengah (IKM) daerah tersebut melalui kebijakan...

Pemkab Dharmasraya Terima Penghargaan Dari BPJS

<div style="color: black; font-family: "Times New Roman"; letter-spacing: normal; text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEitzxnr0clllUAeqs3lQIefOzGMjBGUILcmH9BtWKARgjFGPe2eWibL4NQ9q1FKUSOrnOXYhSyhL2L8u0MqrXKEhpoqYLgb760Zi7TikS4_qz-rrziqYTZvWZBvtpfd1DmLLxfwCTXBRK9Xn-ixBvXpRS0rKwzSi_JD6FOIifjc0smk-edgSmu0lrfNB_4w" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
    <img border="0" height="366" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEitzxnr0clllUAeqs3lQIefOzGMjBGUILcmH9BtWKARgjFGPe2eWibL4NQ9q1FKUSOrnOXYhSyhL2L8u0MqrXKEhpoqYLgb760Zi7TikS4_qz-rrziqYTZvWZBvtpfd1DmLLxfwCTXBRK9Xn-ixBvXpRS0rKwzSi_JD6FOIifjc0smk-edgSmu0lrfNB_4w=w640-h366-rw" width="640" />
  </a>
</div></div><div style="color: black; letter-spacing: normal; text-align: justify;"><span style="font-family: times; font-size: medium;"><b>Realitakini.com-Dharmasraya</b></span></div><div style="color: black; font-family: "Times New Roman"; letter-spacing: normal;"><div style="text-align: justify;">Suatu kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Dharmasraya, karena memiliki seorang pemimpin yang selalu memikirkan nasib masyarakatnya. Khususnya dibidang kesehatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan mampu membuat Kabupaten Dharmasraya mencapai jaminan kesehatan penduduknya sebesar 100 persen terdaftar BPJS. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal ini berdasarkan informasi dari BPJS, yang mengatakan bahwa penduduk Dharmasraya pada bulan ini, Mei 2024 jaminan kesehatan sebesar 100 persen. Dengan peserta aktif BPJS sebanyak 78 persen. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Oleh karena itu, BPJS memberikan penghargaan untuk Pemkab Dharmasraya yang diserahkan kepada Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan. Atas keberhasilannya mencapai penduduk di Dharmasraya telah memiliki jaminan kesehatan sebesar 100 persen. Penyerahan penghargaan ini dilaksanakan di ruang kerja Bupati, Selasa, (22/05/84). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Berdasarkan data dari BPJS, bahwa penduduk Dharmasraya sudah terlindungi jaminan kesehatannya sebesar 100 persen. Jika sebelumnya di per Desember tahun lalu baru 98,32 persen. Dan masih tersisa 1,68 persen yang belum terlindungi jaminan kesehatannya. Alhamdulillah, saat ini sudah terpenuhi semuanya," kata Bupati Dharmasraya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari data BPJS, menurut Kepala Dinas P3APPKB, Martin Effendi dari 100 persen yang sudah terdaftar. Ada sekitar 78 yang aktif untuk jumlah penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Semoga Pemkab Dharmasraya dapat meningkatkan BPJS aktifnya dari 78 persen yang aktif, menjadi 100 persen," Pungkas Martin Effendi. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam penyerahan penghargaan BPJS ke Pemkab Dharmasraya, dihadiri juga oleh Sekda, Adlisman, Kepala Bappeda, Pariyanto, Kepala BKD, Asril,  Kepala Dinas Transmigrasi, Khandam, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Delvita. ( TRI)</div></div>

Pemkab Dharmasraya Terima Penghargaan Dari BPJS

Realitakini.com-Dharmasraya Suatu kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Dharmasraya, karena memiliki seorang pemimpin yang selalu...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama