Realita Kini

Dorong Percepatan Pembahasan RUU Pemilu, Senator Gus Hilmy: Perlu Ada Perspektif Daerah

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjzsdaCCTv85Oaa_Mgm9-DTBWNGadCy9t9_DawArVDvkbbtkpZsIJNM0LI2_AqJVogaMENaEDE9YoKkzUUy2eazh7zopBPBhtcNYu_yjHe16628nHV-ON3iN-49H4kEXhw76HcdlrWNTBRIpWTC63EzvL2s4drsiy5ZpkuSs2rDu23NNQTNi3sxrOvbhE/s500/%20GOR.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjzsdaCCTv85Oaa_Mgm9-DTBWNGadCy9t9_DawArVDvkbbtkpZsIJNM0LI2_AqJVogaMENaEDE9YoKkzUUy2eazh7zopBPBhtcNYu_yjHe16628nHV-ON3iN-49H4kEXhw76HcdlrWNTBRIpWTC63EzvL2s4drsiy5ZpkuSs2rDu23NNQTNi3sxrOvbhE/w640-h384-rw/%20GOR.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="text-align: justify;">A</span><span style="text-align: justify;">nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (Poto Dokumen )</span></span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-  Jakarta</span></b></div><div style="text-align: justify;">Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu oleh DPR RI dan pemerintah. Menurutnya, kepastian regulasi perlu segera diberikan mengingat waktu menuju tahapan Pemilu 2029 semakin dekat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pembahasan RUU Pemilu tidak perlu ditunda terlalu lama. Semakin cepat dibahas, semakin baik bagi kualitas demokrasi kita karena penyelenggara pemilu, peserta pemilu, partai politik, dan masyarakat memiliki kepastian mengenai aturan main yang akan digunakan pada Pemilu 2029. Apalagi evaluasi pemilu 2024, banyak orang yang bilang banyak masalah, brutal, dan sebagainya. UU Pemilu yang akan datang mestinya bisa mengantisipasi dan memitigasi hal-hal tersebut,” ungkap Senator yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut melalui keterangan tertulis pada Selasa (2/6/26).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pria yang juga menjabat Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut menilai, percepatan pembahasan RUU Pemilu harus diiringi dengan proses yang terbuka dan partisipatif. Sebab undang-undang tersebut tidak hanya mengatur penyelenggaraan pemilu nasional, tetapi juga akan ber dampak pada kualitas representasi politik dan tata kelola demokrasi di daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Ketika membahas RUU Pemilu, yang dibicarakan bukan hanya pemilihan anggota DPR dan DPD. Kita juga berbicara tentang kualitas representasi rakyat di daerah, penguatan DPRD, hubungan pusat dan daerah, serta berbagai aspek yang akan memengaruhi jalannya demokrasi di tingkat lokal,” kata Gus Hilmy.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua Bidang Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY tersebut menegaskan bahwa pengalaman daerah perlu menjadi salah satu sumber pertimbangan penting dalam penyusunan RUU Pemilu. Ber bagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu selama ini, menurutnya, banyak ditemukan di tingkat daerah dan membutuhkan perhatian dalam perumusan regulasi baru.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Desain sistem pemilu akan berpengaruh terhadap kualitas representasi di DPRD, pola rekrutmen politik di daerah, hingga ekosistem demokrasi lokal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada. Karena itu, pengalaman dan aspirasi daerah perlu mendapat ruang dalam proses penyusunan undang-undang ini agar hasilnya benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” ujar Gus Hilmy.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gus Hilmy menambahkan bahwa sistem pemilu juga memiliki kaitan erat dengan keberlangsungan otonomi daerah. Kualitas representasi politik yang dihasilkan melalui pemilu akan memengaruhi arah pembangunan daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta efektivitas pelaksanaan desentra lisasi yang selama ini menjadi salah satu fondasi tata kelola pemerintahan Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam konteks tersebut, Gus Hilmy menilai DPD RI patut dilibatkan dan didengar pandangannya selama proses penyusunan RUU Pemilu. Meski pembahasan undang-undang tersebut merupakan kewenangan DPR bersama pemerintah, DPD memiliki pengalaman dan perspektif yang dapat memper kaya proses perumusan kebijakan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam konteks tersebut, Gus Hilmy menilai DPD RI perlu dilibatkan dan didengar pandangannya se lama proses penyusunan RUU Pemilu. Meski pembahasannya merupakan kewenangan DPR bersama pemerintah, DPD memiliki perspektif daerah yang penting dalam perumusan kebijakan kepemiluan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pelibatan DPD bukan semata-mata karena RUU ini mengatur pemilihan anggota DPD. Yang lebih penting, DPD merupakan representasi daerah yang dapat mengadvokasi kepentingan daerah dalam penyusunan sistem pemilu. Hal ini penting agar desain pemilu tetap sejalan dengan semangat desentra lisasi dan penguatan otonomi daerah,” kata Gus Hilmy.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, semakin banyak perspektif yang didengar dalam pembahasan RUU Pemilu, semakin besar peluang lahirnya undang-undang yang mampu menjawab kebutuhan demokrasi nasional sekaligus mengakomodasi kepentingan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Semakin banyak perspektif yang didengar, semakin besar peluang lahirnya undang-undang yang kuat, adaptif, dan mampu menjawab tantangan demokrasi kita. Karena itu, percepatan pembahasan RUU Pemilu perlu berjalan beriringan dengan keterbukaan terhadap berbagai masukan, termasuk dari daerah ,” pungkasnya. ( ril)</div>

Dorong Percepatan Pembahasan RUU Pemilu, Senator Gus Hilmy: Perlu Ada Perspektif Daerah

A nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., mendorong percepatan pembahasan Ranc...

UNP Beri Pembekalan 5.800 Mahasiswa KKN Yang Bakal Disebar Se-Sumatera Barat

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_hr6MzcGQhY4JSerZ0FPh41i5eM2Oo4YZnp1Qbg5S2PaCekjT0RNDZyAaIiGTTlmZT0PUmkCsMgZeedG-1FHdrasVrr-OeQfSqVHMXPrZSRCEZ-0ia_ooAWrFpO1kzsPhGZmXzYytPcg5hze-3PqzM-AIMAPD9piWd4vRMGMKz98N6BqSp0WmQShVAYI/s500/%20SIN.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_hr6MzcGQhY4JSerZ0FPh41i5eM2Oo4YZnp1Qbg5S2PaCekjT0RNDZyAaIiGTTlmZT0PUmkCsMgZeedG-1FHdrasVrr-OeQfSqVHMXPrZSRCEZ-0ia_ooAWrFpO1kzsPhGZmXzYytPcg5hze-3PqzM-AIMAPD9piWd4vRMGMKz98N6BqSp0WmQShVAYI/w640-h384-rw/%20SIN.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang </span></b></div><div style="text-align: justify;">Universitas Negeri Padang (UNP) memberikan pembekalan kepada 5.800 mahasiswa yang akan meng ikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode Juli–Desember 2026. Pembekalan yang dilaksanakan selama dua hari, 2–3 Juni 2026, di Auditorium UNP tersebut menjadi persiapan bagi mahasiswa sebelum diterjunkan ke berbagai nagari di kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan pembekalan dibuka secara resmi oleh Rektor UNP, Prof. Krismadinata, Ph.D. Dalam sam butannya, Rektor menegaskan bahwa KKN merupakan bagian penting dari proses pembelajaran maha siswa di luar ruang kelas. Menurutnya, mahasiswa harus memaknai KKN sebagai kesempatan belajar langsung dari masyarakat dan lingkungan tempat mereka mengabdi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rektor mengaitkan pelaksanaan KKN dengan motto UNP “alam takambang jadi guru” yang juga se jalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa setiap orang dapat menjadi guru dan setiap tempat dapat menjadi sekolah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Adik-adik mahasiswa pergi KKN bukan untuk liburan, bukan untuk piknik, dan bukan pula lepas dari tugas kuliah. KKN adalah kesempatan untuk belajar tentang kehidupan, belajar dari masyarakat, dan belajar dari berbagai pengalaman yang akan ditemui selama berada di lokasi pengabdian,” ujar Rektor, Selasa (2/6/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga mengingatkan mahasiswa agar mampu mengambil pelajaran dari setiap proses yang dijalani selama KKN, baik dalam bekerja sama dengan sesama anggota kelompok maupun saat berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu, mahasiswa diminta menjaga nama baik universitas serta berhati-hati selama menjalankan program pengabdian.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNP, Prof. Dr. Anton Komaini, S.Si., M.Pd., melaporkan bahwa jumlah peserta KKN tahun 2026 mencapai 5.800 mahasiswa. Jumlah tersebut terdiri dari 1.005 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, 882 mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 832 mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, 814 mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">669 mahasiswa Fakultas Teknik, 573 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 419 mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan, 259 mahasiswa Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, 256 mahasiswa Fakultas Psikologi dan Kesehatan, serta 91 mahasiswa dari Sekolah Vokasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, pembekalan hari pertama diikuti sekitar 2.900 mahasiswa, sementara sisanya mengikuti pembekalan pada hari berikutnya. Setelah pembekalan, seluruh peserta akan ditempatkan di berbagai nagari di Sumatera Barat untuk melaksanakan program KKN selama satu bulan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menjelaskan bahwa program KKN tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pem- bangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Program kerja mahasiswa akan difokuskan pada lima tujuan utama, yakni penghapusan kemiskinan, kehidupan sehat dan sejahtera , pendidikan berkualitas, pertumbuhan ekonomi, serta kemitraan untuk mencapai tujuan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Mahasiswa akan melaksanakan program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah pe- nempatan. Mulai tahun ini, penempatan peserta dilakukan secara acak sehingga mahasiswa dapat mem peroleh pengalaman yang lebih beragam dan mampu beradaptasi dengan karakteristik masyarakat se- tempat,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Prof. Anton juga menyampaikan bahwa pelaksanaan KKN UNP mendapat dukungan dari berbagai mitra , di antaranya BKKBN, BPJS, Kementerian Lingkungan Hidup, BPBD Sumatera Barat, PT Semen Padang , serta Bank Nagari. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program pengabdian mahasiswa di lapangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Melalui pelaksanaan KKN 2026, UNP tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan dan pengabdian ke pada masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Program-program yang dijalankan mahasiswa di berbagai nagari diarahkan untuk mendukung SDG 1 (Tanpa Kemiskinan/No Poverty) melalui pemberdayaan masyarakat, SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera/Good Health and Well-being) melalui edukasi kesehatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">SDG 4 (Pendidikan Berkualitas/Quality Education) melalui kegiatan peningkatan literasi dan pem belajaran, SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi/Decent Work and Economic Growth) melalui penguatan ekonomi masyarakat, serta SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan/Partnerships for the Goals) melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Sumatera Barat. (Utr/ Kantor Komunikasi dan Pemasaran Strategis)</div><div><br /></div>

UNP Beri Pembekalan 5.800 Mahasiswa KKN Yang Bakal Disebar Se-Sumatera Barat

Realitakini.com-Padang Universitas Negeri Padang (UNP) memberikan pembekalan kepada 5.800 mahasiswa yang akan meng ikuti Kuliah Kerja Nyata...

Pemko Padang Dukung Penetapan LP2B Jaga Keseimbangan Investasi Daerah

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYCEB4vnuYhgNOedKGf95QGTkaUppR63cT0ZjIhpLsaqlA7I-nij70A3mo0Iz_m0kL6tyiYMzlCtPdE4GqGZhyQyjUBi2lA9TvAuhFmp5IEyn0hzuZpRELNlAkc5NnHRJx_TFHRQsmh89vXgZljiM-fx-nMpaHOsNRlARte5fgb5H7e0i65ibgBWv9E-o/s500/%20Dan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYCEB4vnuYhgNOedKGf95QGTkaUppR63cT0ZjIhpLsaqlA7I-nij70A3mo0Iz_m0kL6tyiYMzlCtPdE4GqGZhyQyjUBi2lA9TvAuhFmp5IEyn0hzuZpRELNlAkc5NnHRJx_TFHRQsmh89vXgZljiM-fx-nMpaHOsNRlARte5fgb5H7e0i65ibgBWv9E-o/w640-h384-rw/%20Dan.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang</span></b></div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penetapan dan Integritas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Selasa (2/6/2026).</div><div style="text-align: justify;">Pertemuan ini bertujuan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian yang terus meningkat demi menjaga ketahanan pangan nasional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Kementerian ATR/BPN, Andi Renald, menegaskan percepatan penetapan LP2B merupakan implementasi Asta Cita kedua Presiden Prabowo Subianto.Program ini difokuskan untuk mewujudkan swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi baru.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kabupaten dan kota kita tidak bertambah luas, namun kebutuhan ruang terus meningkat. Oleh sebab itu, diperlukan perencanaan dan pengendalian yang baik agar pembangunan tetap berjalan, namun keberadaan lahan pertanian pangan tetap terjaga demi masa depan ketahanan pangan kita bersama,” ujar Andi Renald.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Andi memaparkan data nasional bahwa dari 38 provinsi, baru 23 provinsi yang memuat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sementara di tingkat kabupaten/kota, baru 203 dari 504 daerah yang telah memasukkan KP2B ke dalam RTRW mereka.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Afriwarman, menyatakan Sumbar sebagai salah satu dari delapan provinsi penyangga lumbung pangan nasional memiliki Lahan Baku Sawah (LBS) seluas 188.521 hektare. Pemerintah provinsi menargetkan lahan tersebut menjadi LP2B seluas 164.025 hektare atau sekitar 87 persen.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi target tersebut, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan perlindungan lahan.Namun, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan lahan dengan kebutuhan pembangunan, investasi, serta pusat pendidikan di Kota Padang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kota Padang sebagai ibu kota provinsi tentu harus memperhatikan arah pembangunan dan investasi. Sehingga kami menilai sangat tidak memungkinkan apabila seluruh target LP2B itu harus dipenuhi oleh Kota Padang sendiri,” ungkap Maigus.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat ini, Kota Padang memiliki LBS seluas 4.357,74 hektare dengan target penetapan LP2B sebesar 3.791,23 hektare (87 persen) hingga tahun 2029.Realisasi saat ini baru mencapai 2.123,64 hektare, sehingga masih terdapat kekurangan lahan seluas 1.667,59 hektare.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Maigus mengusulkan agar daerah yang secara zonasi tidak memungkinkan memenuhi target LP2B dapat didukung oleh daerah lain yang memiliki potensi lahan lebih luas.Rakor ini turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sumbar Adib Alfikri, jajaran Pemerintah Kota Padang, serta Bupati/Wali Kota se-Sumatera Barat beserta stakeholder terkait.</div><div><br /></div>

Pemko Padang Dukung Penetapan LP2B Jaga Keseimbangan Investasi Daerah

Realitakini.com-Padang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) men...

Ketua DPRD Sumbar Muhidi: “LiterasiAdalah Fondasi Kuat Untuk Mencetak SDM Unggul.

<div style="text-align: justify;"><b><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYMKZWYTP81N0jSa0G59zdpfyQCKMKjN3mBLHSw-sWqN6-IEJsACgVzd_VMe3JqSdfHTbOBGFIEX0PHRa42t93i7suToggGotmK3TXdedpNyUaSQxdfPel4KKUVCNYHO6eUt24vpGjmK3KrfmXGmZS26b_2XUxSzCpSNEmbHQ_SJGDlSG-s087YDwKC3w/s500/%20MUH.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYMKZWYTP81N0jSa0G59zdpfyQCKMKjN3mBLHSw-sWqN6-IEJsACgVzd_VMe3JqSdfHTbOBGFIEX0PHRa42t93i7suToggGotmK3TXdedpNyUaSQxdfPel4KKUVCNYHO6eUt24vpGjmK3KrfmXGmZS26b_2XUxSzCpSNEmbHQ_SJGDlSG-s087YDwKC3w/w640-h384-rw/%20MUH.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">Ketua DPRD Sumatera Barat,Muhidi,saat menghadiri Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPP-TIK) ) (Poto Hms)</span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;">Realitakini.com-Padang </span></b></div><div style="text-align: justify;">Di tengah derasnya arus informasi digital yang membanjiri kehidupan masyarakat, budaya membaca dinilai semakin penting sebagai fondasi dalam membangun generasi yang cerdas, kritis, dan berkarakter.</div><div style="text-align: justify;">Pesan itu disampaikan Ketua DPRD Sumatera Barat,Muhidi,saat menghadiri Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPP-TIK) melalui program replikasi mandiri Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kota Padang, Selasa (2/6/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Muhidi, perkembangan teknologi telah membuka akses informasi yang sangat luas. Namun, ke mudahan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan literasi yang memadai agar masyarakat mampu memilah informasi secara bijak dan bertanggung jawab.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Literasi adalah fondasi kuat untuk mencetak SDM unggul. Kemampuan membaca dan memahami in formasi akan membedakan seseorang yang berpikir kritis dengan mereka yang hanya mengikuti arus,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa literasi tidak hanya berkaitan dengan aktivitas membaca buku, tetapi juga kemampuan memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi secara tepat dalam kehidupan sehari-hari.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam konteks tersebut, perpustakaan memiliki peran yang semakin strategis. Tidak lagi sekadar men jadi tempat menyimpan koleksi bacaan, perpustakaan kini dituntut bertransformasi menjadi pusat pem belajaran, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan keterampilan di era digital.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Muhidi menilai transformasi perpustakaan berbasis teknologi informasi menjadi langkah penting untuk memperluas akses pengetahuan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.</div><div style="text-align: justify;">Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda saat ini menghadapi tantangan yang berbeda dibanding generasi sebelumnya. Paparan informasi yang begitu cepat membuat kemampuan berpikir kritis menjadi kebutuhan utama agar tidak mudah terpengaruh hoaks maupun informasi yang menyesatkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Di era digital saat ini, informasi datang dari berbagai arah. Karena itu, kita harus mampu memahami dan memilah informasi dengan baik agar tidak salah mengambil kesimpulan maupun keputusan,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih jauh, Muhidi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem literasi- mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Menurutnya, budaya membaca harus men jadi gerakan bersama yang dibangun secara berkelanjutan.Ia meyakini bahwa penguatan literasi, yang didukung nilai-nilai budaya dan agama, akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara in telektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Ke depan kita membutuhkan SDM yang unggul, cerdas, berkarakter dan mampu bersaing. Semua itu berawal dari budaya membaca dan literasi yang kuat,” tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Melalui transformasi perpustakaan yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, diharap kan semakin banyak masyarakat yang memperoleh akses pengetahuan serta kesempatan untuk me ningkatkan kapasitas diri demi mendukung kemajuan Sumatera Barat.(- RK)*</div><div><br /></div>

Ketua DPRD Sumbar Muhidi: “LiterasiAdalah Fondasi Kuat Untuk Mencetak SDM Unggul.

Ketua DPRD Sumatera Barat,Muhidi,saat menghadiri Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan Berbasis Teknologi Info...

Wali Kota Padang,Fadly Amran,Menerima Audiensi Dari Jajaran Pengurus PDPI Sumatera Barat

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC3y4ImaMDD7KMT_CgDH8P6t82qGwrxSTzs35_12I-sfEy09Xx_MY6B30l13epA1odG-dKr8rv3HZzQAw7GseIeeZaDZfmv9kAG3M2__I25DRdFqnyUdpgwZafWbhvz0SSPGZY7OH0DG1Gb-G8eKrnO1CXrTHmP6LjYZBZ9zE1R1227xGv3-AOBslwDyQ/s500/%20Uas.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC3y4ImaMDD7KMT_CgDH8P6t82qGwrxSTzs35_12I-sfEy09Xx_MY6B30l13epA1odG-dKr8rv3HZzQAw7GseIeeZaDZfmv9kAG3M2__I25DRdFqnyUdpgwZafWbhvz0SSPGZY7OH0DG1Gb-G8eKrnO1CXrTHmP6LjYZBZ9zE1R1227xGv3-AOBslwDyQ/w640-h384-rw/%20Uas.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com--Padang</span></b><div style="text-align: justify;">Kota Padang terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Kerja (Konker) Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) ke-XVIII yang akan digelar pada 16–19 September 2026 mendatang. Event nasional ini diperkirakan akan membawa perputaran ekonomi yang besar dengan kehadiran ribuan peserta dari seluruh penjuru Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal tersebut terungkap saat Wali Kota Padang, Fadly Amran, menerima audiensi dari jajaran pengurus PDPI Sumatera Barat di Ruang VIP Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (2/6/2026). Pertemuan yang ber langsung hangat dan produktif ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr.Srikurnia Yati. Sementara dari pihak PDPI, hadir Ketua PDPI Sumbar, Dr. dr. Masrul Basar, beserta Ketua Panitia Konker PDPI XVIII, dr. Oea Khairsyaf.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua Panitia Konker PDPI, dr. Oea Khairsyaf, melaporkan bahwa agenda akbar ini nantinya akan di hadiri secara langsung oleh sekitar 1.800 dokter spesialis paru. Namun, jika diakumulasikan dengan keluarga pendamping serta pihak sponsor, estimasi total kunjungan ke Kota Padang mencapai 3.000 hingga 3.500 orang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Selain agenda ilmiah kedokteran, kegiatan ini juga akan diramaikan dengan pameran kesehatan serta program wisata khusus bagi para peserta untuk menikmati keindahan Kota Padang," ujar dr. Oea Khairsyaf.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi yang setinggi-tinggi nya atas kepercayaan PDPI yang telah menunjuk Kota Padang sebagai pusat pelaksanaan event skala nasional ini. Ia menegaskan, Pemko Padang siap memberikan dukungan penuh demi kelancaran dan kesuksesan acara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Terima kasih telah menunjuk Kota Padang sebagai tuan rumah. Semoga kegiatan ini memberikan mult iplier effect yang positif bagi perekonomian masyarakat Kota Padang, mulai dari sektor perhotelan,-- kuliner, hingga UMKM. Kami siap memberikan dukungan optimal," ungkap Fadly Amran.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi dan pariwisata, Fadly Amran juga berharap momentum ini dapat memperkuat sinergi antara Pemko Padang dengan para pakar kesehatan paru. Secara khusus, Wali Kota mengajak PDPI untuk berkolaborasi dalam mengintervensi program-program kesehatan strategis di daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami mengharapkan dukungan riil dari PDPI untuk mengatasi persoalan kesehatan di Kota Padang, khususnya dalam penanganan Tuberkulosis (TB) dan penyakit paru lainnya. Dengan kolaborasi ini, kita harap upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih optimal," pungkas Wali Koto  ( Pokobpin)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><p class="MsoNormal" style="line-height: normal; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;"><br /></p>

Wali Kota Padang,Fadly Amran,Menerima Audiensi Dari Jajaran Pengurus PDPI Sumatera Barat

Realitakini.com--Padang Kota Padang terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Kerja (Konker) Perhimpunan Dokter Paru Indonesia ...

Presiden Prabowo Tinjau Green House hingga Dapur SPPG Palmerah

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhq6RcfJ9opcnfQ5BcDNDOmd4XaCsFQsv_5WJ5mDZvwrxURQQMNxlVihdoOYyKRNEaJ3QjP6yMkcREPijLDrJTdyPynoJfLuUp6SJoZlON0DH3ZZb7vogQJFUCm4PxnndK_0cQ0D8BaixvalqMmXknC1Qi5tOE1c5Dqvml0qBxYfYonkT7eT72eNu9uQ_aX/s694/FB_IMG_1780455259466_compress3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="463" data-original-width="694" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhq6RcfJ9opcnfQ5BcDNDOmd4XaCsFQsv_5WJ5mDZvwrxURQQMNxlVihdoOYyKRNEaJ3QjP6yMkcREPijLDrJTdyPynoJfLuUp6SJoZlON0DH3ZZb7vogQJFUCm4PxnndK_0cQ0D8BaixvalqMmXknC1Qi5tOE1c5Dqvml0qBxYfYonkT7eT72eNu9uQ_aX/w640-h426-rw/FB_IMG_1780455259466_compress3.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">Presiden Pranowo <span style="text-align: justify;">meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Palmerah, Jakarta, Selasa (2/6/2026). (Foto BPMI Setpres)</span></div>Realitakini.com-- Jakarta </div><div style="text-align: justify;">Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Palmerah, Jakarta, Selasa (2/6/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan sarana, sistem operasional, serta rantai pendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan</div><div style="text-align: justify;">.</div><div style="text-align: justify;">Di himpun BPMI Setpres, Rabu (3/6/2026), Presiden Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB dan disambut oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bersama Kepala SPPG Palmerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kunjungannya, Presiden terlebih dahulu meninjau area green house yang menjadi bagian dari sistem pendukung penyediaan bahan pangan bergizi. Di lokasi tersebut, Kepala Negara menerima penjelasan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas yang dirancang untuk mendukung keberlanjutan pasokan bahan pangan bagi program pemenuhan gizi nasional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya, Presiden meninjau fasilitas hidroponik dan bioflok yang menjadi contoh penerapan sistem pangan terintegrasi. Kedua fasilitas tersebut berperan dalam mendukung penyediaan bahan pangan sehat, berkualitas, dan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan program gizi masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Peninjauan kemudian berlanjut ke dapur utama SPPG yang menjadi pusat produksi makanan bergizi. Di fasilitas tersebut, Presiden Prabowo melihat secara langsung seluruh tahapan proses pengolahan makanan, mulai dari persiapan bahan baku, proses memasak, hingga pengemasan makanan yang akan didistribusikan kepada para penerima manfaat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan efektif dan didukung oleh sistem produksi serta distribusi yang memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan. (*)</div>

Presiden Prabowo Tinjau Green House hingga Dapur SPPG Palmerah

Presiden Pranowo meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Palmerah, Jakarta, Selasa (2/6/2026). (Foto BPMI Setpres) Real...

Pimpin Rakor Pendapatan Daerah, Yota Balad Minta Maksimalkan Kinerja, Gali Potensi Dan Inovasi

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMEJspoix4DHVwJO2xx2AODNZMxnvoQf86m6TdW0c5rTjB8dgoLVms2pmLddNsX592PjsUFv5C7t30UBfRrdkFx5iAS0vJ0ECMegcQPB77aYW3ugNZCuRkVZCwLtWi70byfiwqozD2Dh3S7lgwH99a61AqQRSbyBVnEs-bhA3vpdCui4Clz06DwXzNs1g/s500/%20BOn.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMEJspoix4DHVwJO2xx2AODNZMxnvoQf86m6TdW0c5rTjB8dgoLVms2pmLddNsX592PjsUFv5C7t30UBfRrdkFx5iAS0vJ0ECMegcQPB77aYW3ugNZCuRkVZCwLtWi70byfiwqozD2Dh3S7lgwH99a61AqQRSbyBVnEs-bhA3vpdCui4Clz06DwXzNs1g/w640-h384-rw/%20BOn.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-weight: bold; text-align: left;"><span><span style="font-weight: normal;">Walikota  Pariaman </span></span></span><span style="text-align: left;">Yota Balad Minta</span><span style="text-align: left;">Pimpin Rakor Pendapatan Daerah, ( Poto Desi)</span></span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: left;"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-size: medium;">Realitakini.com- Kota Pariaman  </span></span></div></span></div><div><div style="text-align: justify;">Untuk pertama kalinya dimasa kepemimpinan Balad-Mulyadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman mengalami peningkatan. Hal itu terbukti di tahun 2025 kemaren, PAD Kota Pariaman naik diatas 50 Milyar, yang selama ini belum pernah menyentuh angka tersebut, yaitu dengan capaian se besar Rp.57.449.978.227,89, naik 12,95% dari PAD Tahun 2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal tersebut berdasarkan laporan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah--- (BPKPD)  Rudy Repenaldi Rilis, pada saat Wali Kota Pariaman Yota Balad didampingi oleh Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi memimpin Rapat Evaluasi PAD Kota Pariaman di Ruang Rapat Wali Kota Pariaman, Selasa pagi (2/6/2026), yang diikuti juga oleh seluruh Kepala OPD, Kepala Badan, dan Kepala Kantor dilingkungan Pemerintahan Kota Pariaman.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Total PAD tersebut didapat diantaranya dari Pajak Daerah, Pajak Reklame, PBB P2, BPHTB, PBJT Makanan dan/atau Minuman, PBJT Tenaga Listrik, PBJT Jasa Perhotelan, PBJT Jasa Parkir, Retribusi Daerah, Opsen PKB, PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, dan PAD lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Tahun 2026 Pemerintah Kota Pariaman menargetkan PAD sebesar Rp. 76.130.609.859,00,- akan tetapi pertengahan tahun 2026 PAD tersebut baru terealisasi sebesar Rp. 28.147.423.119,00,- atau sekitar 36,9 7%,” sebut Yota Balad.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yota Balad mengatakan masih ada waktu untuk mengenjot PAD jelang akhir tahun 2026 dengan cara memaksimalkan kinerja dan mencari inovasi baru dalam meningkatkan pendapatan. Secara tegas beliau meminta instansi terkait untuk tidak lalai dan menggali lebih dalam potensi-potensi pendapatan daerah yang ada di Kota Pariaman.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Evaluasi ini sangat penting sekali, kalau dapat diadakan sekali dalam sebulan sehingga kita bisa me ngetahui target keuangan yang telah ditetapkan bisa tercapai atau tidak tanpa ada celah kebocoran di lapangan,” tegas Yota Balad.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yota Balad berharap, agar setiap OPD terkait yang menjadi sumber PAD Daerah, dapat melakukan inovasi dan evaluasi percepatan terkait pemasukan retribusi daerah, sehingga hasil PAD yang didapat kan dapat maksimal, apalagi di tengah keterbatasan anggaran yang ada saat ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami berdua Balad-Mulyadi punya target visi misi yang dijanjikan kepada masyarakat. Bapak/Ibu adalah ujung tombak dari semua keberhasilan tersebut. Untuk itu kami ucapkan terimakasih kepada seluruh OPD yang telah berusaha dan berupaya untuk meningkatkan PAD Kota Pariaman menjadi lebih baik lagi ke depannya, sehingga target yang ditetapkan bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan,” pungkasnya. (tachi desi)</div></div>

Pimpin Rakor Pendapatan Daerah, Yota Balad Minta Maksimalkan Kinerja, Gali Potensi Dan Inovasi

Walikota Pariaman Yota Balad Minta Pimpin Rakor Pendapatan Daerah, ( Poto Desi) Realitakini.com- Kota Pariaman Untuk pertama kalinya dima...

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir Menghadiri Rakor Percepatan Penetapan Dan Integrasi LP2B Provinsi Sumatera Barat

<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Berdasarkan data yang dipaparkan,
Kota Padang memiliki Lahan Baku Sawah (LBS) seluas 4.357,74- hektar dengan
target penetapan LP2B sebesar 3.791,23 hektare atau sekitar 87 persen hingga
tahun 2029. Saat ini, luas lahan yang tersedia baru mencapai 2.123,64 hektare
atau sekitar 48 persen, sehingga masih terdapat kekurangan lahan seluas
1.667,59 hektare.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">Maigus menjelaskan bahwa target 87
persen tersebut juga merupakan target provinsi yang harus dicapai secara
bersama-sama oleh seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Sebagai ibu
kota provinsi, Kota Padang juga harus mengakomodasi kebutuhan pembangunan,
investasi, pusat pemerintahan, dan pusat pendidikan.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";">“Kami menilai sangat tidak
memungkinkan apabila seluruh target LP2B itu harus dipenuhi oleh Kota- Padang
sendiri. Kami mengusulkan agar daerah yang secara zonasi tidak memungkinkan
memenuhi target LP2B, maka dapat didukung oleh daerah lain yang memiliki
potensi lahan lebih luas,” tambahnya.(h- RK)<o:p></o:p></span></p></div>

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir Menghadiri Rakor Percepatan Penetapan Dan Integrasi LP2B Provinsi Sumatera Barat

Maigus menjelaskan bahwa target 87 persen tersebut juga merupakan target provinsi yang harus dicapai secara bersama-sama oleh seluruh kabupa...

Gagasan H Alfiadi Sukses Ubah Rawa Jadi Rumah Tahfizh Rp1 Miliar, Diresmikan Langsung Bupati Eka Putra

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXcoRcXU3Tf0qjm2e3NzfbP6zqkKynBebSEB4W10ChmcbF_3nBcpQIsIs1CwsSWnKfuz-q1oyD_DLnfKbSaqqbR7Ai0LB58xYvBbmRMPakc8HnZ0fXsujxOkI8r7EAakKZPjGZp-E4V7DwkXgpPWVx5kwFOrQHn_E7B8R6OB-HpvV3yDFzCGWow44oyMHP/s4080/1001171579.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1836" data-original-width="4080" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXcoRcXU3Tf0qjm2e3NzfbP6zqkKynBebSEB4W10ChmcbF_3nBcpQIsIs1CwsSWnKfuz-q1oyD_DLnfKbSaqqbR7Ai0LB58xYvBbmRMPakc8HnZ0fXsujxOkI8r7EAakKZPjGZp-E4V7DwkXgpPWVx5kwFOrQHn_E7B8R6OB-HpvV3yDFzCGWow44oyMHP/w640-h378-rw/1001171579.jpg" width="640" /></a></div><b>Realitakini.com BAatipuih</b><div><div style="text-align: justify;">Bupati Tanah Datar, Eka Putra, SE, MM, secara resmi meresmikan Rumah Tahfizh Baitul Huffazh yang berlokasi di Jorong Padang Kunyik, Nagari Bungo Tanjuang, Kecamatan Batipuah, pada Senin (01/06/2026). Kehadiran rumah tahfizh baru ini diharapkan mampu memperkuat program keagamaan di Tanah Datar sekaligus mencetak generasi muda yang Qurani.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Acara peresmian ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Anggota DPRD Tanah Datar Yonnarlis, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Tanah Datar, serta Ketua TP-PKK Tanah Datar Ny. Lise Eka Putra. Turut hadir Ketua Baznas Tanah Datar Dr. Yasmansyah, S.Ag, M.Pd, jajaran Forkopimca, tokoh masyarakat Bukhari Dt. Tuo, tokoh perantau, tokoh pemuda, bundo kanduang, serta tamu undangan lainnya.</div><div><br /></div><div>Dari Rawa Menjadi Istana Al-Quran Senilai Rp1 Miliar Lebih</div><div style="text-align: justify;">Dalam laporannya, Ketua Panitia Pelaksana Peresmian, Ir. MY Dt. Rajo Malano, mengungkapkan sejarah mengharukan di balik pembangunan rumah tahfizh ini. Lokasi yang kini berdiri megah tersebut dulunya merupakan sebuah luak (sumur) atau paya (rawa-rawa) yang dikenal masyarakat dengan nama Luak Payo.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">"Berkat gagasan besar dari Bapak H. Alfiadi, lahan rawa ini berhasil disulap menjadi Rumah Tahfizh Baitul Huffazh. Pembangunan ini memakan waktu selama empat tahun dengan menelan anggaran lebih dari Rp1 Miliar, dan nilai tersebut belum termasuk berbagai bantuan swadaya yang terus mengalir dari masyarakat," ujar MY Dt. Rajo Malano.</div><div><br /></div><div>Harapan Penggagas dan Dukungan Wali Nagari</div><div style="text-align: justify;">H. Alfiadi Khatik Sinaro, selaku tokoh masyarakat sekaligus penggagas utama Rumah Tahfizh Baitul Huffazh, menyatakan rasa syukur yang mendalam atas selesainya pembangunan ini. Ia berharap tempat ini menjadi ladang pahala dan pusat syiar Islam di Batipuah.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami berharap kehadiran Rumah Tahfizh Baitul Huffazh ini dapat menciptakan generasi muda yang ahli, penghafal, dan pecinta Al-Quran, serta membawa keberkahan bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat," tuturnya. </div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga menitipkan harapan besar agar seluruh unsur pemerintahan , perantau dan masyarakat  tetap kompak untuk terus memberikan dukungan penuh agar operasional rumah tahfizh ini tetap berjalan konsisten sesuai tujuannya</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Senada dengan hal tersebut, Wali Nagari Bungo Tanjuang, Yudisthira Anuggraha, S.Pd, NL.P., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kekompakan warga dan semua pihak yang terlibat, serta menyatakan kesiapan pemerintah nagari untuk terus mengawal keberlangsungan rumah tahfizh ini.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Bupati Eka Putra: Investasi Akhirat Menuju 2045</div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM, dalam arahannya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada panitia, penggagas, serta seluruh masyarakat Jorong Padang Kunyik (Parak Kunyit) Nagari Bungo Tanjuang yang telah bahu-membahu mendirikan rumah tahfizh ini.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Bupati menegaskan bahwa kontribusi yang diberikan oleh masyarakat dalam pembangunan rumah ibadah dan pendidikan Al-Quran adalah investasi akhirat yang tidak akan pernah terputus.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">"Dengan berdirinya Rumah Tahfizh Baitul Huffazh, kita akan melahirkan generasi penghafal Al-Quran. Insya Allah, pahala dan amalnya akan terus mengalir tanpa putus bagi siapa saja yang telah ikut andil dalam pendirian rumah tahfizh ini," ucap Bupati Eka Putra.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Bupati juga menekankan pentingnya persatuan dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah dalam menyongsong masa depan bangsa.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">"Generasi yang hebat dan berkarakter akan tercipta jika kita semua bersatu. Dukungan dari seluruh unsur sangat mutlak diperlukan dalam menciptakan Generasi Emas tahun 2045 yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia," pungkasnya.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Acara peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti didampingi oleh Ketua TP-PKK Ny. Lise Eka Putra dan para tokoh masyarakat setempat, serta pemberian bingkisan dan santunan bagi anak yatim piatu oleh perantau. (MailisJ) </div></div>

Gagasan H Alfiadi Sukses Ubah Rawa Jadi Rumah Tahfizh Rp1 Miliar, Diresmikan Langsung Bupati Eka Putra

Realitakini.com BAatipuih Bupati Tanah Datar, Eka Putra, SE, MM, secara resmi meresmikan Rumah Tahfizh Baitul Huffazh yang berlokasi di Joro...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama