Haji Uma Soroti Kesiapan Daerah Dan Keberlanjutan PPPK Dalam RDPU Komite I DPD RI

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8WHoRx5nf77NXBgBhRIlCTGLUcMOuTohQjwOvjqUqX3LhPeNGhP3p9zC0MVD_uFhHGQKdOqRDsReanVYWATYyaIP3lHW9tyYsthS6Mqp7EJatg7V6ZvQCqPoCnVM7d7pjJKPeGnxfahbSue5yCVvoq4XLVIIjaZpRrqjOXZ16W_hYCvfh4-hi20z1NdE/s500/%20Paga.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8WHoRx5nf77NXBgBhRIlCTGLUcMOuTohQjwOvjqUqX3LhPeNGhP3p9zC0MVD_uFhHGQKdOqRDsReanVYWATYyaIP3lHW9tyYsthS6Mqp7EJatg7V6ZvQCqPoCnVM7d7pjJKPeGnxfahbSue5yCVvoq4XLVIIjaZpRrqjOXZ16W_hYCvfh4-hi20z1NdE/w640-h384-rw/%20Paga.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;">Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma, menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ( poto Dokumen DPRD RI)</span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Jakarta </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma, menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama sejumlah pakar administrasi publik, Selasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam rapat tersebut, Haji Uma menilai implementasi kebijakan ASN tidak dapat dilepaskan dari kemam puan keuangan daerah, terutama terkait belanja pegawai dan keberlanjutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Haji Uma, di sejumlah daerah masih ditemukan persoalan pembayaran aparatur desa yang tidak dapat dilakukan secara penuh selama satu tahun anggaran akibat keterbatasan fiskal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kadang-kadang kepala desa dan perangkat desa tidak bisa menerima gaji secara penuh selama 12 bulan. Nominal gaji memang ditetapkan dalam aturan, tetapi kemampuan daerah untuk membayarnya secara berkelanjutan perlu menjadi perhatian," kata Haji Uma.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga menyoroti nasib PPPK yang sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah. Menurutnya, banyak daerah masih menghadapi tantangan dalam menjamin keberlanjutan pembiayaan PPPK, termasuk bagi tenaga yang telah lulus seleksi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami melihat keberlanjutan PPPK ini sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah. Jika daerah tidak siap, maka pengangkatan maupun keberlangsungan PPPK akan menghadapi kendala," ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, Haji Uma mengingatkan bahwa banyak calon PPPK yang telah lama menunggu kepastian status kepegawaiannya, bahkan sebagian di antaranya telah mendekati usia pensiun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada kesempatan itu, Haji Uma juga meminta adanya evaluasi terhadap tata kelola kelembagaan kepeng awaian nasional. Ia menilai masih terdapat kendala koordinasi antara Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Banyak persoalan yang kami terima dari masyarakat tersendat karena prosesnya berada di dua lembaga berbeda. Perlu ada evaluasi agar pelayanan kepegawaian lebih efektif, cepat, dan terintegrasi," katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Haji Uma berharap masukan yang berkembang dalam RDPU tersebut dapat menjadi bahan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan UU ASN sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar dapat diterap kan secara efektif di seluruh daerah.(Siaran Pers - RK)</div></div>

Haji Uma Soroti Kesiapan Daerah Dan Keberlanjutan PPPK Dalam RDPU Komite I DPD RI

Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma, menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomo...

Read more »

Sony Sonjaya Siap Bongkar Aktor Besar Korupsi MBG, Nama Eksekutif Dan Legislatif Disebut Terseret

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1TxX1GL3Tepq3MD3toffKCf7O94jSUxvRJtQgdNtYT3z2ZyEPzFh0n-0zEw9kj7ezd9ir80lI347mv7P8xHYAxpRF3eF7L-lRHMSzAvZ7RQVIXf1wmKH1N0V2fUlQU2m4kBQv3VV7VxyePgGtjsIW8SF8qNSHRIvUM3ojfQS2HAaIoYgSaF5PkTdyoG0/s500/jas.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1TxX1GL3Tepq3MD3toffKCf7O94jSUxvRJtQgdNtYT3z2ZyEPzFh0n-0zEw9kj7ezd9ir80lI347mv7P8xHYAxpRF3eF7L-lRHMSzAvZ7RQVIXf1wmKH1N0V2fUlQU2m4kBQv3VV7VxyePgGtjsIW8SF8qNSHRIvUM3ojfQS2HAaIoYgSaF5PkTdyoG0/w640-h384-rw/jas.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="text-align: justify;">Sony Sonjaya </span><span style="text-align: justify;">Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang kini berstatus tersangka ( Poto Dokumen Deadline)</span></span></td></tr></tbody></table></span></b><b><span style="font-size: medium;">Realitakini.com- Jakarta </span></b></div><div style="text-align: justify;">Sony Sonjaya membuka babak baru dalam penyidikan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang kini berstatus tersangka itu menyata kan kesiapannya menjadi Justice Collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap pihak lain yang diduga ter libat. Sebagai mana di kutip  Deadline tanggal 3/6/2026 </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pernyataan Sony Sonjaya tersebut disampaikan melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti. Menurutnya, komitmen Sony untuk menjadi Justice Collaborator telah dituangkan secara resmi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kejaksaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Krisna menjelaskan bahwa kliennya siap mem berikan keterangan secara terbuka mengenai pihak-pihak yang diduga memiliki keterlibatan dalam perkara korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini sedang diusut Kejaksaan Agung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Korupsi MBG disebut tidak hanya melibatkan para tersangka yang telah diumumkan kepada publik- Sony  meyakini masih terdapat pihak lain yang memiliki peran dalam kasus tersebut.Menurut keterang an kuasa hukumnya, informasi yang dimiliki Sony Sonjaya mengarah pada keterlibatan sejumlah tokoh dari kalangan eksekutif dan legislatif. Namun identitas para tokoh tersebut belum diungkap ke publik karena akan menjadi bagian dari proses hukum yang sedang berjalan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Krisna menegaskan bahwa kliennya siap membuka seluruh informasi yang diketahuinya demi mem bantu penyidik mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.Langkah menjadi Justice Colla borator dilakukan sebagai bentuk kerja sama dengan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus). Melalui mekanisme tersebut, Sony berharap dapat membantu mengungkap pihak-pihak yang diduga memiliki peran lebih besar dalam dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pihak kuasa hukum juga berencana mengajukan permohonan resmi Justice Collaborator kepada Kejaksa an Agung. Jika permohonan tersebut diterima, Sony berkomitmen menyampaikan seluruh informasi yang dimilikinya dalam proses persidangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Krisna menyatakan nama-nama yang disebut memiliki keterlibatan akan dibuka pada waktu yang tepat di pengadilan. Langkah tersebut disebut sebagai bentuk itikad baik untuk mendorong transparansi dalam penanganan perkara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Meski demikian, status Justice Collaborator tidak diberikan secara otomatis. Penegak hukum akan me nilai sejauh mana keterangan yang diberikan mampu membantu pengungkapan perkara dan didukung oleh alat bukti yang relevan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus MBG sendiri telah menyeret tiga mantan unsur pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, dan mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketiga tersangka resmi ditahan pada Rabu (3/6) setelah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik JAM Pidsus Kejaksaan Agung. Saat dibawa menuju rumah tahanan, mereka terlihat mengenakan rompi merah muda khas tahanan Kejaksaan Agung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung mengungkap dugaan penyimpangan dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, khususnya terkait pembangunan dan penunjukan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">SPPG merupakan unit pelaksana yang memiliki peran penting dalam distribusi dan pelaksanaan Pro gram Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah. Penyidik menduga terjadi praktik pengaturan serta penyalahgunaan kewenangan dalam proses penunjukan mitra maupun pengelolaan program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN</div><div style="text-align: justify;">).</div><div style="text-align: justify;">Pernyataan Sony Sonjaya untuk menjadi Justice Collaborator menambah perkembangan penting dalam kasus yang menjadi perhatian publik tersebut. Apabila informasi yang disampaikan nantinya terbukti dan didukung alat bukti yang kuat, penyidikan berpotensi berkembang ke pihak lain di luar tiga ter sangka yang telah diumumkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hingga saat ini, Kejaksaan Agung belum memberikan keterangan resmi mengenai kemungkinan munculnya tersangka baru dalam perkara tersebut. Namun langkah Sony Sonjaya membuka peluang bagi penyidik untuk menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis yang seharusnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. * </div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Sony Sonjaya Siap Bongkar Aktor Besar Korupsi MBG, Nama Eksekutif Dan Legislatif Disebut Terseret

Sony Sonjaya  Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang kini berstatus tersangka ( Poto Dokumen Deadline) Realitakini.com- Jakarta ...

Read more »

Pemko Pariaman Gelar Kick Off Pesantren ASN

<div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsPoR3x49K42gj5kF4l5Pal2tXxPd7ny7tDWcqwcdW5dSVrfi-bHBYW4TCLw_7YDgBOrdZQ3bPuuy5AXq6S0-pQPLyixKMm2MS9edbDsbX8TdTXXUZWJRZDIkjVI0rblIQVmrxmK8Fdf7lBtaw1InSTTF4FgoG1T2AUZQ-JzBvyXUh6MyZgc6EQ5k3RIs/s500/%20Pumg.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsPoR3x49K42gj5kF4l5Pal2tXxPd7ny7tDWcqwcdW5dSVrfi-bHBYW4TCLw_7YDgBOrdZQ3bPuuy5AXq6S0-pQPLyixKMm2MS9edbDsbX8TdTXXUZWJRZDIkjVI0rblIQVmrxmK8Fdf7lBtaw1InSTTF4FgoG1T2AUZQ-JzBvyXUh6MyZgc6EQ5k3RIs/w640-h384-rw/%20Pumg.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;">Wakil Wali Kota Pariaman </span><span style="text-align: justify;">Mulyadi,(Poto </span><span style="text-align: justify;">achi desi)</span></td></tr></tbody></table><b><span style="font-size: medium;">Realitakini.com-Kota Pariaman<br /></span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Untuk membentuk aparatur negara yang tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga memiliki dasar moral dan spiritual yang kuat  maka Pemerintah Kota Pariaman melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pariaman menggelar Kick Off Pesantren ASN Virtual, Jumat (5/6/2026) bertempat di Aula Balaikota Pariaman.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan yang diikuti oleh 1.333 ASN dilingkungan Pemerintahan Kota Pariaman, baik yang hadir se cara luring maupun daring (online) ini, dibuka oleh Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi dalam rangka untuk mewujudkan Visi Pariman Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan melalui Program Unggulan Pesantren ASN Kota Pariaman yang  masuk dalam salah satu program unggulan Balad-Mulyadi,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami atas nama pemerintahan ucapkan terimakasih dan penghargaan kepada BKPSDM yang telah menjalin kerjasama dengan Halaqah Silsilah Ilmiyah (HSI) sehingga Pesantren ASN secara virtual ini bisa terselenggara,” ucap Mulyadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Mulyadi, program tersebut merupakan tindak lanjut dari misi Balad-Mulyadi untuk memperk uat nilai-nilai keagamaan, ketakwaan terhadap Tuhan YME, dengan memaksimalkan Mesjid dan ling kungannya, pondok pendidikan alquran dan hafiz, yang didalamnya ada muatan untuk memperkuat kegiatan tersebut yaitu Pesantren ASN.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kegiatan ini memiliki makna bahwasanya kita mesti memperkuat nilai-nilai ukhuwah islamiyah, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai silaturahmi, karena syiar dari nilai-nilai keagamaan ini bisa berjalan maksimal di Kota Pariaman dengan salah satunya motor penggeraknya adalah dari ASN di lingkungan Pemko Pariaman,” ulasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu Kepala BKPSDM Kota Pariaman Radius Syahbandar mengungkapkan bahwa Pesantren ASN ini untuk pertama kalinya dicetuskan oleh Kota Pariaman dan satu-satunya di Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Syahbandar sampaikan juga bahwa Pemko Pariaman berkolaborasi dengan HSI adalah sebagai upaya untuk pemenuhan Kewajiban dan Peningkatan Kualitas Talenta Pariaman, dan Pesantren ASN ini juga berfungsi sebagai wadah pendidikan untuk membekali ASN dengan nilai-nilai agama, etika, dan tanggung jawab sosial</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kompetensi ASN sejatinya tidak hanya diukur dari seberapa tinggi kecerdasan intelektual dan kete rampil an teknisnya, melainkan seberapa kokoh integritas moral dan spiritual yang mendasarinya sehingga kolaborasi ini adalah langkah nyata kita untuk menyeimbangkan keduanya,” terangnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Syahbandar juga menjelaskan bahwa, Pesantren ASN ini tidak bersifat mengikat karena ASN bisa belajar kapan saja, dimana saja. Kemudian pemahaman ASN juga diuji setelah mengikuti pesantren tersebut apakah mereka paham atau tidak dengan pelajaran yang mereka ikuti, seandainya berhasil mereka nanti juga akan diberikan reward berupa sertifikat dari HSI dan jika mereka gagal, ASN tersebut kembali bisa mengulang ujian tersebut sampai mereka dinyatakan lulus.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kick Off Pesantren ASN Virtual ini juga dihadiri oleh Sekretariat Daerah Kota Pariaman Afrizal Azhar, Asisten I Elfis Candra, Ketua Yayasan HIS Heru Nur Ihsan (daring) Kepala OPD, Kepala Badan, Kepala Kantor, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Fungsional, dan ASN dilingkungan pemerintahan Kota Pariaman. (tachi desi)</div></div>

Pemko Pariaman Gelar Kick Off Pesantren ASN

Wakil Wali Kota Pariaman  Mulyadi,(Poto  achi desi) Realitakini.com-Kota Pariaman Untuk membentuk aparatur negara yang tidak hanya kompeten ...

Read more »

Tiga Dosen UNP Presentasikan Hasil Riset Di Slovakia Melalui Pendanaan Hibah Equity

<b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSDW4V5Bv8ymH7N2fNaXBPU8ZzitPL-Ha9OwfwcA_L4SQa14VgN7hC5Ipmu7P9gtFdvOpeab1Kw2LKX5ZJn01NTdIQOSmiErF4Mu1NPDiMW8Ydru-uT3Zc1WW7smratdEXOELHvsl8kb3SlBJFF_Sxg0nGBK0l9s92POeOKPuHN0rf28lBvnfAeVi-YIM/s500/%20GER.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSDW4V5Bv8ymH7N2fNaXBPU8ZzitPL-Ha9OwfwcA_L4SQa14VgN7hC5Ipmu7P9gtFdvOpeab1Kw2LKX5ZJn01NTdIQOSmiErF4Mu1NPDiMW8Ydru-uT3Zc1WW7smratdEXOELHvsl8kb3SlBJFF_Sxg0nGBK0l9s92POeOKPuHN0rf28lBvnfAeVi-YIM/w640-h384-rw/%20GER.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Tiga Dosen UNP Presentasikan Hasil Riset Di Slovakia Melalui Pendanaan Hibah Equity  Poto Hms)</span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">Realitakini.com-Banská Bystrica, Slovakia</span></b></div></span></b><div><div style="text-align: justify;">Tiga dosen Universitas Negeri Padang (UNP) mempresentasikan hasil penelitian mereka pada ajang The 4th Asia-Europe Conference on Applied Information Technology 2026 (AETECH 2026) yang berlangsung di Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia, Jumat (5/6/2026). Keikut sertaan dosen UNP dalam konferensi internasional tersebut didukung melalui pendanaan DAPT Equity THE Impact 2025–2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketiga dosen yang mewakili UNP adalah Prof. Drs. Ganefri, M.Pd., Ph.D., Prof. Rusnardi Rahmat Putra, S.T., M.T., Ph.D.Eng., dan Dr. Hendra Hidayat, S.Pd., M.Pd.. Mereka mempresentasikan tiga artikel ilmiah hasil riset yang telah diterima untuk dipublikasikan pada JOIV: International Journal on Informatics Visualization, jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus Q2.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Prof. Drs. Ganefri, M.Pd., Ph.D. mempresentasikan artikel berjudul “Critical Thinking in AI-Driven Entre preneurship Education: The Roles of Self-Regulation and Self-Efficacy in Engineering Students”. Peneliti an tersebut mengkaji peran kemampuan berpikir kritis, regulasi diri, dan efikasi diri dalam pendidikan kewirausahaan berbasis kecerdasan buatan bagi mahasiswa teknik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Prof. Rusnardi Rahmat Putra, S.T., M.T., Ph.D.Eng. memaparkan hasil penelitian berjudul “Seismic Microzonation, Liquefaction Potential and Seismic Intensity for West Pasaman Based on Micro tremor Observation Result”. Riset ini membahas pemetaan potensi likuefaksi dan intensitas gempa di= Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan hasil pengamatan mikrotremor sebagai upaya mitigasi bencana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada sesi paralel lainnya, Dr. Hendra Hidayat, S.Pd., M.Pd. mempresentasikan artikel berjudul “The Deter minants of Learning Experience Quality in Mobile Augmented Reality Environments Among Engineering Education Students”. Penelitian tersebut menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengalaman belajar mahasiswa pendidikan teknik dalam lingkungan pembelajaran berbasis mobile augmented reality.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan ini sejalan dengan komitmen UNP dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4: Quality Education (Pendidikan Berkualitas) melalui penguatan riset dan inovasi pendidikan, serta SDG 17: Partnerships for the Goals (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) melalui kolaborasi akademik dan pertukaran pengetahuan di tingkat internasional. (Utr/Kantor Komunikasi dan Pemasaran Strategis)</div></div>

Tiga Dosen UNP Presentasikan Hasil Riset Di Slovakia Melalui Pendanaan Hibah Equity

Tiga Dosen UNP Presentasikan Hasil Riset Di Slovakia Melalui Pendanaan Hibah Equity  Poto Hms) Realitakini.com-Banská Bystrica, Slovakia Tig...

Read more »

Mahyeldi Dan Kakak Kandung Presiden Prabowo Tanam Pohon Bersama Di Unand

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5je7tl1kEr1cpbqL4_1i0fgXOR4KKuASqYg2yJgYOb32wMzMTosFBbUomGZd9DjoR29yaFqHreq39KAtB8bNheIM9PgKGpb95sK4Uc8uOCrqDIWOhlJvCig7M1wMbVi75JzBLB8IWM3Dydqhmoc0ZI4nA0KLGkCVwQGCbUCDgcoH6g4iBryYoq52rU6Q/s500/%20Roy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5je7tl1kEr1cpbqL4_1i0fgXOR4KKuASqYg2yJgYOb32wMzMTosFBbUomGZd9DjoR29yaFqHreq39KAtB8bNheIM9PgKGpb95sK4Uc8uOCrqDIWOhlJvCig7M1wMbVi75JzBLB8IWM3Dydqhmoc0ZI4nA0KLGkCVwQGCbUCDgcoH6g4iBryYoq52rU6Q/w640-h384-rw/%20Roy.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang</span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Semangat menjaga kelestarian lingkungan diwujudkan melalui aksi nyata penanaman Pohon Andalas oleh Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah bersama kakak kandung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Biantiningsih Djiwandono dan Maryani Djojohadikusumo di Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang, Jumat (5/6/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-70 Universitas Andalas (Lustrum XIV) bertema “Tumbuh Berakar, Menjulang Berdampak” tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat warisan alam daerah, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pohon Andalas (Morus macroura Miq.) yang ditanam merupakan flora khas Sumbar sekaligus identitas yang melekat pada Universitas Andalas. Kehadirannya tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga mengandung makna historis dan filosofis yang kuat bagi masyarakat Minangkabau.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Turut hadir dalam kegiatan tersebut Rektor Universitas Andalas, Efa Yonnedi, Komisaris Utama PT Hutama Karya, Denny Abdi, serta Direktur Human Capital dan Legal PT Hutama Karya, Muhammad Fauzan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di sela kegiatan, Mahyeldi menegaskan bahwa penanaman pohon tidak boleh dipandang sebagai ke giatan seremonial semata, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk keberlanjutan lingkungan dan masa depan generasi mendatang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Hari ini kita bersama Ibu Biantiningsih Djiwandono dan Ibu Maryani Djojohadikusumo menanam- Pohon Andalas. Menanam Pohon Andalas berarti menanam harapan, menjaga warisan, merawat alam, dan mewariskan kehidupan bagi generasi yang akan datang,” ujar Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Mahyeldi, Pohon Andalas merupakan simbol keterhubungan antara manusia, alam, dan ilmu pengetahuan. Karena itu, keberadaannya perlu terus dijaga sebagai bagian dari identitas daerah sekaligus sarana edukasi lingkungan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia mengapresiasi Universitas Andalas yang konsisten mempertahankan kawasan hijau kampus sebagai ruang ekologis yang memberi manfaat bagi lingkungan sekaligus menjadi laboratorium pembelajaran bagi mahasiswa dan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kawasan hijau yang dimiliki Universitas Andalas merupakan aset yang sangat berharga. Kita berharap kawasan ini terus dijaga dan dikembangkan sebagai percontohan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mahyeldi juga mengingatkan bahwa keberhasilan gerakan penghijauan tidak diukur dari banyaknya bibit yang ditanam, melainkan dari komitmen untuk merawat dan memastikan pohon tersebut tumbuh hingga memberikan manfaat nyata.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saya minta pohon yang ditanam tidak hanya ditanam, tetapi juga dirawat dengan baik. Jangan sampai berhenti pada kegiatan simbolis semata. Yang lebih penting adalah bagaimana pohon itu tumbuh dan memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat,” tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Mahyeldi menekankan upaya menjaga lingkungan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen , mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat. Menurutnya, kesada ran kolektif menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Momentum Dies Natalis ke-70 Universitas Andalas tersebut, lanjut Mahyeldi, menjadi pengingat bahwa kemajuan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, tetapi juga dari ke mampuan menjaga lingkungan hidup sebagai warisan berharga bagi generasi masa depan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Melalui tema “Tumbuh Berakar, Menjulang Berdampak”, Universitas Andalas menegaskan komitmen nya untuk terus berkembang sebagai institusi pendidikan yang unggul dalam bidang akademik sekaligus berkontribusi nyata dalam pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. (adpsb/cen/bud)</div></div>

Mahyeldi Dan Kakak Kandung Presiden Prabowo Tanam Pohon Bersama Di Unand

Realitakini.com-Padang Semangat menjaga kelestarian lingkungan diwujudkan melalui aksi nyata penanaman Pohon Andalas oleh Gubernur Sumatera ...

Read more »

Menatap Babak Baru Makan Bergizi Gratis

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiLsd96ORZ9j9izE3f9dLNMhBz2ZjUDv3ITk-6qRBYDZpk2zXIOMAyW5j_KpROtflDgA3wgXi0wh9YBOGOgoZWm2N9Y4uKxeApAdxBaAHhuBMIr2GlBZRe0jlcyMo8v_UVbqTOs7Xhq6K5Mkj51gVH2bo6XKXofj7WYx251InX5MPxKKjiUDmhjz_mAQI/s500/%20%20Jef.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiLsd96ORZ9j9izE3f9dLNMhBz2ZjUDv3ITk-6qRBYDZpk2zXIOMAyW5j_KpROtflDgA3wgXi0wh9YBOGOgoZWm2N9Y4uKxeApAdxBaAHhuBMIr2GlBZRe0jlcyMo8v_UVbqTOs7Xhq6K5Mkj51gVH2bo6XKXofj7WYx251InX5MPxKKjiUDmhjz_mAQI/w640-h384-rw/%20%20Jef.jpg" width="640" /></a></div><b>Realitakini.com- Jakarta </b><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">Oleh: Yakub F. Ismail</span></b></div><div style="text-align: justify;">Ujian penting kini menghinggapi program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul kabar pencopot an Kepala Badan Gizi Nasional,Dadan Hindayana disertai dugaan korupsi yang menyeret pucuk pimpin an.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sejak awal, program ini digadang-gadang bakal menjadi salah satu program strategis nasional yang me nyentuh langsung kebutuhan mendasar masyarakat, utamanya bagi anak-anak dan kelompok rentan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal itu membuat program ini awalnya didesain tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, melain kan juga menjadi simbol komitmen negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Setelah mencuat berita adanya dugaan korupsi menyeret Dadan Hindayana, publik langsung dikejutkan sekaligus dibuat prihatin. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tentu, kasus ini bukan sekadar persoalan penyalahgunaan anggaran negara, tapi juga menyangkut keper cayaan masyarakat terhadap kelangsungan program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ini. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini sekali lagi menjadi pengingat bahwa tata kelola yang baik harus disertai pengawasan publik yang maksimal agar meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran dan jabatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;">Mengapa Korupsi</span></div><div style="text-align: justify;">Saat ini masih menunggu perkembangan terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program MBG.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Harapan besar, permasalahan ini bukan sebagai sinyal buruk yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap program yang sejak awal mendapat perhatian besar dari pemerintah dan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jika dilihat dari perspektif tata kelola pemerintahan (good governance), korupsi pada umumnya muncul dari pertemuan antara besarnya kewenangan, minimnya pengawasan, dan tersedianya celah dalam sis tem administrasi. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perspektif tersebut telah banyak dijadikan alat baca untuk memahami berbagai gejala korupsi yang ter jadi di tubuh birokrasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terkait program MBG yang merupakan program dengan cakupan sangat luas, karena melibatkan anggar an besar, rantai distribusi yang panjang, pengadaan barang dan jasa yang kompleks, serta koordinasi lintas lembaga yang besar tentu menjadi tantangan tersendiri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kompleksitas tersebut secara praktis dapat menciptakan titik-titik celah terjadinya penyimpangan jika tidak diimbangi dengan sistem pengendalian yang memadai. Di samping itu, akselerasi implementasi program sering kali menjadi faktor yang melahirkan risiko penyimpangan serius yang perlu diantisipasi dengan bijak. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan pengalaman yang ada, berbagai proyek pemerintah, tuntutan untuk segera merealisasikan program sering kali membuat proses verifikasi, audit internal, hingga pengawasan administratif kurang berjalan optimal. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kondisi semacam ini dalam banyak kesempatan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait yang mencoba melakukan mark-up, pengaturan pemenang pengadaan, manipulasi data penerima manfaat, sampai pada upaya penyalahgunaan kewenangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Faktor berikutnya yang tidak bisa diabaikan adalah budaya integritas dalam birokrasi kita yang masih sarat akan praktik kurang profesional dan budaya permisif terhadap korupsi.Kondisi ini membuat sistem sebaik apa pun dibangun,jika tidak didukung oleh komitmen etika dari para penyelenggara programd an pengawasan maksimal publik, maka peluang terjadinya korupsi tetap terbuka lebar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG menjadi agenda penting dan mendesak yang harus segera dilakukan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tujuan utama evaluasi total ini yakni demi memperbaiki sistem agar program tetap berjalan dan man faatnya dapat dirasakan masyarakat tanpa terganggu oleh tindakan segelintir pihak yang menyalahguna kan kepercayaan publik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;">Pentingnya Pengawasan</span></div><div style="text-align: justify;">Belajar dari kasus yang ada, kita bisa memetik pelajaran penting bahwa pengawasan terhadap pengguna an anggaran negara tidak bisa dilakukan dengan hanya menyerahkan kepada aparat pengawas internal maupun penegak hukum. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Masyarakat harus menjadi bagian penting dari proses pengawasan tersebut. Dalam negara demokratis, pengelolaan anggaran publik pada esensinya adalah uang rakyat yang dipercayakan kepada pemerintah untuk dikelola demi kepentingan publik. Ketika anggaran tersebut dikelola secara tidak transparan,maka publik akan mempertanyakan mek anisme penggunaan anggaran secara demokratis.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Padahal, kita tahu bahwa masyarakat mempunyai hak sekaligus kepentingan untuk mengetahui bagai mana anggaran tersebut digunakan, siapa yang menerima manfaat, dan apakah implementasinya ber jalan sesuai harapan atau sebaliknya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pengawasan masyarakat perlu diberikan ruang yang lebih besar dan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk . Sebagai contoh, pengawasan melalui media massa, adalah salah satu bentuk pemberian ruang kepada publik untuk ikut serta mengontrol kebijakan dan pengelolaan anggaran publik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Melalui monitoring, publik dapat mengawasi secara langsung seperti apa kualitas layanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, proses pengadaan barang dan jasa, serta konsistensi antara anggaran yang disediakan dan hasil yang didapatkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perkembangan teknologi informasi yang kian masif belakangan ini mestinya turut membuka peluang lebih besar bagi partisipasi publik. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang tidak kalah penting, pengawasan masyarakat tidak boleh dimaknai sebagai upaya mencari kesalah an pemerintah.Sebaliknya, tujuan utama pengawasan adalah ikut membantu pemerintah dalam kesukses an program itu sendiri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam konteks pelaksanaan program MBG, keberhasilan pengawasan bermakna seberapa besar melibat kan masyarakat, teristimewa media dalam mengawasi secara intens pelaksanaannya di lapangan hingga sampai ke tangan penerima manfaat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan demikian, kepercayaan publik akan kembali bangkit dan tetap terjaga, sehingga tujuan pem bangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai sesuai harapan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Menatap Babak Baru Makan Bergizi Gratis

Realitakini.com- Jakarta  Oleh: Yakub F. Ismail Ujian penting kini menghinggapi program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul kabar penc...

Read more »

PT Bank Nagari Memberikan Klarifikasi Terkait Putusan Komisi Informasi Sumatera Barat

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgY107LCSJcqYSEw9CdlVITBpzjr19aGdg9-x7Bs_Qom52DqnnePqwFHNw8CJXRUoLRoeKfXoby3tC0SYz3F4c_JGWOsTOrxdmiUyyI7pdDvyf9yxCEYC2-C5vnHbZDQz_P76QIs920KQIOzi45xaOGfTY3IUsthyxs5Yf3NNjGWDVLGq2-nC2QT6STDGk/s500/%20Bet.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgY107LCSJcqYSEw9CdlVITBpzjr19aGdg9-x7Bs_Qom52DqnnePqwFHNw8CJXRUoLRoeKfXoby3tC0SYz3F4c_JGWOsTOrxdmiUyyI7pdDvyf9yxCEYC2-C5vnHbZDQz_P76QIs920KQIOzi45xaOGfTY3IUsthyxs5Yf3NNjGWDVLGq2-nC2QT6STDGk/w640-h384-rw/%20Bet.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">PT Bank Nagari Memberikan Klarifikasi Terkait Putusan Komisi Informasi Sumatera Barat  (Poto Dokumen)</span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Padang</span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Bank Nagari menyampaikan pernyataan resmi terhadap putusan Komisi Informasi Sumatera Barat (KI Sumbar) dalam Perkara Nomor Register 04/II/KISB-PS/2026.Ini menyusul adanya penyebaran infor= masi yang dinilai tak utuh dan bisa menimbulkan opini kurang baik terhadap Bank Nagari.  </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“PT Bank Nagari memandang perlu menyampaikan pernyataan resmi guna memberikan informasi yang utuh, akurat, dan proporsional kepada seluruh pemangku kepentingan,” demikian pernyataan Bank Nagari sebagaimana disampaikan Pemimpin Divisi Perusahaan Bank Nagari, Yosviandri Asril, Jumat (5/6/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebelumnya, Direksi Bank Nagari juga telah memberikan tanggapan lisan dalam jumpa pers di Kantor Pusat Bank Nagari, Kamis (4/6/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pertama,PT Bank Nagari menghormati Komisi Informasi Sumatera Barat sebagai lembaga negara yang berwenang dalam penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik dan menghormati keseluruhan proses persidangan yang telah berlangsung,” kata Yosviandri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kedua, PT Bank Nagari menegaskan bahwa komitmen terhadap keterbukaan informasi publik dan penerapan Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang dijunjung tinggi dalam seluruh aspek pengelolaan perusahaan. Komitmen ini telah diwujudkan, antara lain, melalui publikasi Laporan Tahunan PT Bank Nagari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui kanal resmi perusahaan,” tuturnya,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian, lanjut Yosviandri, perlu diluruskan bahwa Putusan KI Sumbar bersifat mengabulkan sebagi an dari empat permohonan yang diajukan. Dua permohonan lainnya mencakup data seluruh pegawai beserta penghasilan secara nominatif dan daftar belanja/pengeluaran bulanan secara rinci, tidak dikabul kan oleh Majelis.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Fakta ini penting untuk disampaikan secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masya rakat,” tegas Yosviandri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, dalam seluruh proses persidangan, PT Bank Nagari telah membuktikan secara hukum- bahwa pembatasan informasi yang dilakukan bukan merupakan penolakan terhadap keterbukaan infor masi publik, melainkan merupakan bentuk kepatuhan hukum (legal compliance) yang sah, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;">Dasar Hukum Posisi Bank Nagari</span></div><div style="text-align: justify;">PT Bank Nagari menegaskan bahwa dalam setiap tindakan pembatasan informasi, Termohon telah berpedoman pada kerangka hukum yang komprehensif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Diungkap Yosviandri, soal konflik norma, UU KIP sebagai Lex Generalis vs UU Perbankan sebagai Lex Specialis sebagaimana dikuatkan oleh keterangan ahli Prof. Busyra Azheri dari Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) yang diajukan dalam persidangan, PT Bank Nagari selaku Lembaga Jasa Keuangan tunduk pada rezim hukum yang bersifat khusus.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yakni, UU No. 7/1992 jo. UU No. 10/1998 tentang Perbankan, khususnya Pasal 40, yang mewajibkan Bank merahasiakan keterangan mengenai nasabah dan simpanannya. Ketentuan ini bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan oleh regulasi yang bersifat umum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian, UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang memperkuat perlindungan data konsumen dan stabilitas sistem keuangan sebagai kepentingan publik yang lebih besar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generali: UU KIP merupakan lex generalis, sedangkan UU Perbankan dan UU PPSK merupakan lex specialis yang lebih tinggi derajat keberlakuannya dalam konteks ini. Perlindungan Data Pribadi Penerima CSR/TJSL data penerima CSR/TJSL merupakan data pribadi pihak ketiga yang wajib dilindungi berdasarkan,” kata Yosviandri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ini, lanjut dia, merujuk UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), khususnya ketentuan Pasal 20–21 mengenai purpose limitation dan data minimization.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“PT Bank Nagari selaku Pengendali Data wajib memastikan bahwa pemrosesan dan pengungkapan data pribadi dilakukan secara terbatas dan berdasarkan dasar hukum yang sah,” tegasnya lagi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lalu, Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang secara tegas mengategorikan informasi yang apabila dibuka dapat mengungkap keterangan pribadi seseorang sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Sebagaimana dikemukakan oleh keterangan ahli dalam persidangan, Bank BUMD tidak dapat meng gunakan UU Perbankan untuk menolak seluruh permintaan informasi, namun sebaliknya, Pemohon Informasi juga tidak dapat menggunakan UU KIP untuk memaksa Bank membuka data yang bersifat nominatif yang menyangkut data pribadi,” terang Yosviandri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, terkait uji konsekuensi (harm test), pembatasan informasi oleh PT Bank Nagari tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Sebagaimana telah dibuktikan dalam persidangan, PT Bank Nagari melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah melaksanakan mekanisme Uji Konsekuensi sebagaimana diwajibkan Pasal 19 UU KIP.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertimbangannya, potensi pelanggaran data pribadi dan kerahasiaan transaksi yang dilindungi hukum perbankan; Potensi gangguan terhadap stabilitas kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan (distrust) yang dapat mengancam stabilitas likuiditas; dan, Potensi kerugian bagi daya saing dan strategi bisnis Termohon di tengah persaingan industri perbankan yang kompetitif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Fakta adanya potensi penyebarluasan informasi melalui kanal media yang tidak terdaftar di Dewan Pers, sebagaimana dibuktikan dalam persidangan dengan Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-14,” ungkap Yosviandri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Uji konsekuensi ini, lanjut dia, menunjukkan bahwa bahaya yang timbul jika informasi dibuka jauh lebih besar daripada manfaat publik yang didapat sebuah standar yang secara eksplisit diakui oleh keterangan ahli dan Pasal 19 UU KIP.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Disebutkan juga, PT Bank Nagari sebagai BUMD perbankan telah berada dalam sistem pengawasan yang ketat, berlapis, dan terintegrasi oleh lembaga negara yang berwenang, meliputi: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktorat Jenderal Pajak, serta Pemerintah Daerah selaku pemegang saham.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dengan demikian, akuntabilitas dan pengawasan terhadap PT Bank Nagari telah dilaksanakan melalui mekanisme yang sah, kompeten, dan terukur,” kata Yosviandri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;">Penyajian Fakta di Media</span></div><div style="text-align: justify;">Disampaikan, PT Bank Nagari memandang perlu untuk meluruskan beberapa narasi dalam pemberitaan media yang belum menyajikan fakta secara utuh.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertama, putusan bersifat sebagian, bukan kekalahan total, seperti ada pemberitaan yang mem-framing bahwa Bank Nagari “diperintahkan membuka data” tanpa menyebutkan kata “sebagian”, tidak menyaji kan fakta secara proporsional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dari empat permohonan, dua di antaranya secara tegas ditolak oleh Majelis. Permohonan yang dikabul kan pun disertai kewajiban redaksi data pribadi yang ketat bukan pembukaan data secara terbuka dan menyeluruh,” terang Yosviandri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian, dana CSR/TJSL bukan dana publik dalam pengertian APBD dana CSR/TJSL bersumber dari laba perusahaan, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau dana pemerintah. Kewajiban TJSL diatur dalam Pasal 74 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai tanggung jawab korporasi, bukan sebagai dana publik yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada setiap individu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Akuntabilitas dana CSR/TJSL PT Bank Nagari telah dilaksanakan melalui mekanisme audit oleh auditor independen dan pengawasan regulator yang berwenang,” kata Yosviandri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berikutnya, pembatasan informasi adalah kepatuhan hukum, bukan penutup diri. Dalam persidangan, PT Bank Nagari telah membuktikan secara formal bahwa pembatasan informasi dilakukan melalui mekanisme yang sah berdasarkan uji konsekuensi, bukan atas dasar keinginan untuk menyembunyikan informasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Fakta bahwa Laporan Tahunan PT Bank Nagari Tahun 2021–2024 telah tersedia secara terbuka kepada publik merupakan bukti nyata komitmen keterbukaan PT Bank Nagari,” ulas Yosviandri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, juga diungkap jalannya persidangan yang perlu diketahui public. Di mana, dalam persidang an, terungkap bahwa Pemohon memiliki kapasitas ganda sebagai individu sekaligus sebagai wartawan dan Pemimpin Redaksi media online yang aktif melakukan publikasi pemberitaan terkait Termohon (Bank nagari), termasuk selama proses persidangan berlangsung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Fakta ini menjadi salah satu pertimbangan Termohon dalam menerapkan prinsip kehati-hatian atas pemberian informasi yang bersifat sensitif dan nominatif, mengingat potensi penyebarluasan yang luas tanpa jaminan penyajian yang utuh dan berimbang,” kata Yosviandri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dia akhir penyataan resmi, disampaikan bahwa  PT Bank Nagari berkomitmen untuk senantiasa men jadi institusi perbankan yang amanah, transparan dalam batas ketentuan hukum yang berlaku, dan ber tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian, akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dan masyarakat Sumatera Barat, serta menjalankan seluruh kewajiban hukum dan tata kelola perusahaan secara konsisten dan profesional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“PT Bank Nagari mengimbau seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menahan diri dari penyebaran informasi yang tidak utuh atau tidak berdasar yang dapat merugikan kepentingan bersama,” ungkap Yosviandri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Diketahui, PT Bank Nagari digugat ke KI Sumbar oleh Darlinsah, yang menyebut dirinya sebagai jurnalis dan pegiat keterbukaan informasi, akhir Januari lalu. Adapun yang jadi objek gugatan adalah keterbukaan soal dana CSR Bank Nagari dan data rinci penerima CSR. [*- RK]</div></div>

PT Bank Nagari Memberikan Klarifikasi Terkait Putusan Komisi Informasi Sumatera Barat

PT Bank Nagari Memberikan Klarifikasi Terkait Putusan Komisi Informasi Sumatera Barat  (Poto Dokumen) Realitakini.com-Padang Bank Nagari men...

Read more »

Sekda Dharmasraya Tekankan Integritas Wasit Jelang Kick Off DCL 2026

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLYeyqj_oPjgKtgFmVHBrZ9nmeka0THbzWcJtRVnauzDjNevpDqyJNgVXwPqD6iIp18ny2qgL_usDbYXOdtirDulALu4HklDPhWc55_VPUdM4jXtUGCHDa6qTaX6jMxr3RMFx-06LviDeyPgOruBJ3f2VziPa6IMcWdp3uIsDlGrFiJnD8StKs5szgmthB/s1600/IMG-20260604-WA0098_compress40.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="408" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLYeyqj_oPjgKtgFmVHBrZ9nmeka0THbzWcJtRVnauzDjNevpDqyJNgVXwPqD6iIp18ny2qgL_usDbYXOdtirDulALu4HklDPhWc55_VPUdM4jXtUGCHDa6qTaX6jMxr3RMFx-06LviDeyPgOruBJ3f2VziPa6IMcWdp3uIsDlGrFiJnD8StKs5szgmthB/w640-h408-rw/IMG-20260604-WA0098_compress40.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: center;">Briefing akhir wasit Dharmasraya Cup League (DCL) 2026  (Foto : Diskominfo)</div><b><span style="font-size: medium;">Realitakini.com-- Dharmasraya </span></b></div><div style="text-align: justify;">Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, Medison, meminta seluruh wasit yang bertugas pada Dharmasraya Cup League (DCL) 2026 untuk memimpin pertandingan secara adil, profesional, dan menjunjung tinggi integritas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pesan tersebut disampaikan Medison saat mengunjungi briefing akhir persiapan wasit menjelang kick off DCL 2026 di Sport Center Dharmasraya, Kamis (4/6/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Dalam kesempatan itu, ia memberikan arahan langsung kepada seluruh perangkat pertandingan yang akan bertugas selama kompetisi berlangsung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami menyampaikan pesan Ibu Bupati, yang mana beliau meminta rekan-rekan wasit untuk memimpin seluruh pertandingan dengan adil. Keputusan yang diambil di lapangan harus benar-benar berdasarkan aturan permainan dan menjunjung tinggi sportivitas. Integritas sangat diperlukan karena setiap pertandingan akan disaksikan oleh ribuan pasang mata," ujar Medison.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, kompetisi yang menjadi salah satu program unggulan Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, bersama Wakil Bupati Leli Arni tersebut merupakan penyelenggaraan perdana yang diharapkan menjadi fondasi bagi pelaksanaan kompetisi sepak bola yang berkelanjutan di masa mendatang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"DCL 2026 merupakan penyelenggaraan pertama. Kami berharap tidak ada persoalan dalam penyelenggaraan, termasuk dari kepemimpinan wasit dalam memimpin pertandingan. Karena itu, suksesnya penyelenggaraan dan pertandingan menjadi sangat penting. Jika kompetisi ini berjalan baik, DCL akan menjadi kalender tahunan dan tumbuh menjadi ikon event olahraga Kabupaten Dharmasraya," katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Medison menegaskan bahwa salah satu kunci keberhasilan kompetisi berada di tangan perangkat pertandingan, terutama wasit yang dipercaya mengendalikan jalannya pertandingan di lapangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Di dalam lapangan, pertandingan dipercayakan kepada wasit. Kami yakin dengan pengalaman dan profesionalisme yang dimiliki para wasit. Karena itu kami titip untuk menyukseskan DCL 2026. Sukses kepanitiaan, sukses pertandingan, dan sukses perwasitan. Jika ada kendala atau persoalan selama menjalankan tugas, segera laporkan kepada kami," tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Sekretaris Bidang Perwasitan Askab PSSI Dharmasraya, Septa Saiman, mengungkapkan bahwa sebanyak 36 wasit terbaik telah disiapkan untuk memimpin pertandingan sepanjang kompetisi berlangsung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami akan bersikap netral dan profesional dalam menjalankan tugas. Dari 36 wasit yang disiapkan, terdapat dua wasit berlisensi C1 Nasional, 10 wasit berlisensi C2, dan sisanya berlisensi C3. Mereka memiliki pengalaman memimpin pertandingan Liga 2, Liga 3, Liga 4 hingga berbagai turnamen antarkampung (tarkam). Semuanya memiliki lisensi resmi dan diakui," ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Septa menambahkan, seluruh wasit yang ditugaskan dipastikan berada dalam kondisi prima, baik secara fisik, kesehatan, maupun mental. Selain itu, penugasan wasit juga dilakukan dengan mengedepankan prinsip independensi dan keadilan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami memastikan wasit yang bertugas tidak memiliki keterkaitan emosional maupun kewilayahan dengan tim yang bertanding. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat berlangsung objektif dan menjunjung tinggi sportivitas. Sebelum bertugas, setiap wasit juga dipastikan dalam kondisi fit secara fisik, sehat, dan siap secara mental," katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan persiapan tersebut, panitia berharap pelaksanaan DCL 2026 dapat berlangsung lancar, kompetitif, dan menjadi momentum kebangkitan sepak bola daerah sekaligus melahirkan talenta-talenta terbaik dari Kabupaten Dharmasraya. (***)</div>

Sekda Dharmasraya Tekankan Integritas Wasit Jelang Kick Off DCL 2026

Briefing akhir wasit Dharmasraya Cup League (DCL) 2026  (Foto : Diskominfo) Realitakini.com-- Dharmasraya  Sekretaris Daerah Kabupaten Dharm...

Read more »

Sekdaprov Sumbar Sambut Kepulangan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Padang, 390 Jemaah Tiba dengan Selamat

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-FnAy4j1-YZLianpiMQXtPZYnTNzFk1xU6S9wtu3RYBXZ5uwkeZo2X_pt9t0Cr3wNQ_P2U9EYQpPyAWFo6nek2Y9MZKKYVwGEm3JIowIZtVA6Y3i9oc8TahvogwVSHOsj8Ii5KJ1RBIptvXKgN6V0PXFfBBEKLxgD_tC8COHjPguZswREm6r6FwN_3Zk/s500/%20RIta.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-FnAy4j1-YZLianpiMQXtPZYnTNzFk1xU6S9wtu3RYBXZ5uwkeZo2X_pt9t0Cr3wNQ_P2U9EYQpPyAWFo6nek2Y9MZKKYVwGEm3JIowIZtVA6Y3i9oc8TahvogwVSHOsj8Ii5KJ1RBIptvXKgN6V0PXFfBBEKLxgD_tC8COHjPguZswREm6r6FwN_3Zk/w640-h384-rw/%20RIta.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang Pariaman </span></b></div><div style="text-align: justify;">Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi menyambut kepulang an Kelompok Terbang (Kloter) 1 Jemaah Haji Debarkasi Padang di Asrama Haji Padang, Rabu (3/6/- 2026) malam. Kedatangan 390 jemaah tersebut menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jemaah Kloter 1 tiba di Tanah Air menggunakan pesawat Garuda Indonesia Boeing 777-300ER dengan nomor penerbangan GA 3801 yang membawa jemaah dari Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pada pukul 19.17 WIB.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Turut hadir dalam penyambutan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan UmrahSumatera Barat, M. Rifki, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Padang, Zulfahmi, serta unsur Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Padang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sambutannya, Arry Yuswandi mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaah yang telah- menunaikan rukun Islam kelima dan kembali ke kampung halaman dalam keadaan sehat dan selamat..</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, predikat haji dan hajjah yang kini disandang para jemaah bukan sekadar gelar yang me lekat pada nama, melainkan amanah untuk menghadirkan keteladanan di tengah keluarga dan masya rakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Gelar haji dan hajjah yang Bapak-Ibu sandang hari ini merupakan amanah yang lahir dari prosesibadah yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik serta mampu membawa nilai-nilai kebaikan bagi lingkungan sekitar,” ujar Arry.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga menyampaikan rasa syukur atas kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Melalui- Debarkasi Padang, sebanyak 5.402 jemaah telah diberangkatkan ke Tanah Suci yang terbagi dalam 14 kelompok terbang. Dari jumlah tersebut, 3.992 orang merupakan jemaah asal Sumbar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pe tugas kloter, baik TPHI, TPIHI, TKHI maupun PHD, yang telah mendedikasikan tenaga dan waktunya untuk melayani jemaah. Apresiasi juga kami sampaikan kepada PPIH Debarkasi Padang atas koordinasi yang baik sehingga proses pemulangan kloter pertama berjalan lancar dan tertib,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumbar, M. Rifki menjelaskan dari total 391 jemaah Kloter 1 yang berangkat ke Tanah Suci, sebanyak 390 orang telah kembali ke Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Satu jemaah atas nama Busnar Jamaran masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi sehingga belum dapat dipulangkan bersama rombongan. Kita doakan beliau segera pulih dan dapat kembali ke Tanah Air bersama kloter berikutnya,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rifki menambahkan, seluruh proses kedatangan berjalan lancar sesuai prosedur yang telah dipersiapkan oleh PPIH Debarkasi Padang bersama instansi terkait. Mulai dari pesawat mendarat hingga jemaah tiba di Asrama Haji, seluruh tahapan berlangsung tertib dan nyaman.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga menyebutkan bahwa berdasarkan hasil dialog dengan sejumlah jemaah setibanya di BIM, mayo ritas mengaku puas terhadap pelayanan yang diberikan selama pelaksanaan ibadah haji.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Alhamdulillah, jemaah menyampaikan bahwa pelayanan berjalan baik dan seluruh rangkaian ibadah dapat dilaksanakan dengan lancar. Mereka juga kembali dalam keadaan sehat,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Suasana haru tampak mewarnai kedatangan para jemaah di BIM. Salah seorang jemaah, Atika (27), mengaku memperoleh banyak pengalaman dan pelajaran berharga selama menunaikan ibadah haji.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Haji membutuhkan kesiapan fisik yang baik karena hampir seluruh rangkaian ibadah memerlukan daya tahan tubuh yang kuat. Karena itu saya mengajak generasi muda yang sudah memiliki kesempatan untuk berhaji sejak usia muda,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Setelah turun dari pesawat, para jemaah langsung diarahkan menuju bus yang telah disiapkan menuju Asrama Haji Padang. Untuk mempercepat pelayanan, proses pemeriksaan dan pemberian stempel pas por dilakukan oleh petugas Imigrasi di dalam bus selama perjalanan menuju asrama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Setibanya di Asrama Haji Padang, jemaah mengikuti prosesi penyambutan dan serah terima dari PPIH Debarkasi Padang kepada Pemprov Sumbat, sebelum selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing untuk dipulangkan ke daerah asal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepulangan Kloter 1 menjadi penanda dimulainya operasional pemulangan jemaah haji melalui Debar kasi Padang. Dalam beberapa pekan ke depan, ribuan jemaah asal Sumbar dan Bengkulu dijadwalkan kembali ke Tanah Air secara bertahap melalui Debarkasi Padang. (adpsb/bud)</div>

Sekdaprov Sumbar Sambut Kepulangan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Padang, 390 Jemaah Tiba dengan Selamat

Realitakini.com-Padang Pariaman  Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi menyambut kepulang an Kelompok ...

Read more »