Tarik Paksa Kendaraan, Debt Kolektor Dilaporkan Ke Polresta Padang

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid9or0wAPIlV09rZ3zHBBGlxB9LosGdM_ronK1YhJQVQk0RFrVVa88ww4IK88Sfi4Ug-BODaUudTUza3iroxlqiDiBHWDgw6CU5dMVy65AdrLjsnXQmZX2UzS20W1x5Fr52o8PmfGiO21d18Kv6YDWuUe4zlG73faj-5sDN7cgUOEObPgKjblOXdgYuTE/s500/%20Kole.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid9or0wAPIlV09rZ3zHBBGlxB9LosGdM_ronK1YhJQVQk0RFrVVa88ww4IK88Sfi4Ug-BODaUudTUza3iroxlqiDiBHWDgw6CU5dMVy65AdrLjsnXQmZX2UzS20W1x5Fr52o8PmfGiO21d18Kv6YDWuUe4zlG73faj-5sDN7cgUOEObPgKjblOXdgYuTE/w640-h384-rw/%20Kole.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="text-align: justify;">Tindakan penarikan kendaraan secara paksa Kendadaran Ole Debt Colektor  (Poto Fitria)</span></div></td></tr></tbody></table></span></b><b><span style="font-size: medium;">Realitakini.com-Padang</span></b></div><div style="text-align: justify;">Tindakan penarikan kendaraan secara paksa kembali terjadi di Kota Padang. Seorang warga bernama Fitrya Sari (39) resmi melaporkan peristiwa yang dialaminya melalui Surat Tanda Terima Pengaduan (STTP) Nomor: STTP/195/IV/2026 ke Polresta Padang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (23/4) sekitar pukul 14.20 WIB di kawasan Jalan Pauh, Kelurahan Cupak Tangah, Kecamatan Pauh. Dalam laporannya, Fitrya menyebutkan bahwa sepeda motor miliknya , Honda Beat Street tahun 2019, ditarik secara paksa oleh sejumlah orang yang merupakan debt collector atau mata elang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut keterangan pelapor, kejadian bermula saat anaknya, Alifia, dihentikan di jalan oleh beberapa orang tak dikenal. Tanpa penjelasan yang memadai, kendaraan tersebut kemudian dibawa ke kantor cabang perusahaan pembiaya an di kawasan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Kota Padang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kejadian bermula ketika anak pelapor diduga dihadang oleh empat orang debt collector dan dipaksa masuk ke dalam kantor. Di lokasi tersebut, korban mengaku mendapat tekanan untuk menyerahkan STNK serta identitas diri. Ia juga mengaku dipaksa menandatangani sejumlah dokumen tanpa diberi kesempatan untuk membaca isi surat secara menyeluruh.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Akibat kejadian tersebut, korban dilaporkan mengalami trauma, sementara pelapor meng alami kerugian berupa satu unit kendaraan bermotor.Fitrya juga menyoroti dugaan keterlibatan perusahaan lain bernama PT Big Dream Finance yang disebut bekerja sama dalam proses penarikan kendaraan tersebut. Namun, kejanggalan muncul ketika pihak yang diduga sebagai pimpinan perusahaan tersebut, bernama Rio, tidak bersedia memberikan alamat kantor saat dihubungi melalui pesan singkat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas dan keberadaan perusahaan tersebut. Hingga kini, belum terdapat kejelasan apakah perusahaan tersebut terdaftar secara resmi atau beroperasi tanpa izin.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Secara hukum, tindakan penarikan kendaraan oleh pihak  pembiayaan wajib mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU-XVII/2019, eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan atau putusan pengadilan apabila terjadi sengketa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, jika terbukti adanya unsur pemaksa an, ancaman, atau perampasan, tindakan ter sebut dapat dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 368 KUHP tentang pemeras an, serta Pasal 333 KUHP terkait perampasan kemerdekaan seseorang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini menambah daftar laporan masyarakat terkait praktik penagihan oleh debt collector yang di duga tidak sesuai prosedur. Publik kini menunggu langkah tegas aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pihak berwenang diharapkan segera melakukan investigasi mendalam guna memastikan per lindungan hukum bagi masyarakat serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan ( *)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Tarik Paksa Kendaraan, Debt Kolektor Dilaporkan Ke Polresta Padang

Tindakan penarikan kendaraan secara paksa Kendadaran Ole Debt Colektor  (Poto Fitria) Realitakini.com-Padang Tindakan penarikan kendaraan se...

Read more »

KAI Divre II Sumbar Raih Rekomendasi Sertifikasi Ulang ISO 9001:2015, Perkuat Komitmen Tingkatkan Pelayanan

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipxV6bp3MIqyU70fPMAskX9y-YPiQMAspfmbM4Dt9pwH465IAFHTHnU4eQ420gVCLPTrbHtuMCbiBfkXjr8r7yi3wsHJMob2-F75z_iKeIH1ASxCpcDzK3yTI79_T2uHVe-SGOjD70kqLxY9zR_MZT1h_I-91cAP5la79whWWgcGAgHpk3_XJgP1jsvJo/s500/%20Perdi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipxV6bp3MIqyU70fPMAskX9y-YPiQMAspfmbM4Dt9pwH465IAFHTHnU4eQ420gVCLPTrbHtuMCbiBfkXjr8r7yi3wsHJMob2-F75z_iKeIH1ASxCpcDzK3yTI79_T2uHVe-SGOjD70kqLxY9zR_MZT1h_I-91cAP5la79whWWgcGAgHpk3_XJgP1jsvJo/w640-h384-rw/%20Perdi.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Suasana penutupan audit ISO 9001:2015 di Kantor KAI Divre II Sumbar ( Poto Reza Sihab)</td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Padang </span></b></div><div style="text-align: justify;">Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga konsistensi penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) serta meningkatkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat melaksanakan Audit Resertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang dilaksanakan pada 23 hingga 24 April 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Audit resertifikasi ini dilakukan oleh tim auditor dari Bureau Veritas Indonesia yang dipimpin oleh Bambang Heriyanto. Kegiatan audit mencakup evaluasi menyeluruh terhadap implementasi sistem manajemen mutu di berbagai unit kerja di lingkungan Divre II Sumbar secara random, antara lain Top Management dan Tim ISO Divre II Sumbar, Unit SDM & Umum, Unit Humas, UPT Depo Lokomotif Padang, Stasiun Kelas I Padang, UPT Resor Jalan Rel, serta UPT Resor Jembatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pelaksanaan audit ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa seluruh proses bisnis perusaha an tetap berjalan sesuai standar mutu internasional ISO 9001:2015 Selain itu, audit juga bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan sistem manajemen mutu dalam mendukung pencapaian target perusahaan serta mendorong budaya perbaikan berkelanjutan di seluruh lini organisasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam pelaksanaannya, tim auditor melakukan serangkaian tahapan audit, mulai dari verifikasi doku- men , observasi lapangan, wawancara dengan personel terkait, hingga pengambilan sampel pada unit-unit kerja sesuai ruang lingkup audit. Melalui proses ini, perusahaan memperoleh evaluasi objektif terhadap implementasi sistem manajemen mutu yang telah diterapkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala Divre II Sumbar, Muh. Tri Setyawan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran dan tim auditor atas sinergi yang terjalin selama proses audit berlangsung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Audit eksternal ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus menjaga kualitas tata kelola perusahaan dan meningkatkan standar pelayanan kepada pelanggan. Kami mengapresiasi kerja keras seluruh unit yang telah menjalankan sistem manajemen mutu secara konsisten, sehingga Divre II Sumbar dapat mempertahankan kualitas layanan yang aman, andal, dan profesional,” ujar Tri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada kesempatan yang sama, Lead Auditor Bureau Veritas Indonesia, Bambang Heriyanto menyampai kan bahwa hasil audit menunjukkan implementasi sistem manajemen mutu di Divre II Sumbar telah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil audit, tidak ditemukan temuan mayor maupun minor, sehingga Divre II Sumbar direkomendasikan untuk kembali memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen KAI Divre II Sumbar dalam menerapkan standar mutu secara konsisten di seluruh proses operasional perusahaan. Dengan keberhasilan audit resertifikasi ini, Divre II Sumbar diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja perusahaan serta memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menyampaikan bahwa keberhasilan mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 menjadi dorongan bagi KAI Divre II Sumbar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui penerapan standar mutu yang konsisten di seluruh lini pelayanan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Keberhasilan audit resertifikasi ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berinovasi dan me ningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten, KAI Divre II Sumbar berkomitmen menghadirkan layanan transportasi kereta api yang semakin aman, nyaman, tepat waktu, dan profesional. Standar mutu ini menjadi landas an penting dalam memastikan setiap proses pelayanan berjalan optimal sehingga mampu memenuhi harapan pelanggan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api,” ungkapnya.</div><div style="text-align: justify;">Reza Shahab Kepala Humas KAI Divre II Sumbar</div>

KAI Divre II Sumbar Raih Rekomendasi Sertifikasi Ulang ISO 9001:2015, Perkuat Komitmen Tingkatkan Pelayanan

Suasana penutupan audit ISO 9001:2015 di Kantor KAI Divre II Sumbar ( Poto Reza Sihab) Realitakini.com-Padang  Sebagai bentuk komitmen dalam...

Read more »

DPRD Kabupaten Blitar Beri 20 Rekomendasi Strategis Atas LKPJ Bupati 2025

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><b style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzWErlx93fC5gi0DSW71PhYaDE7L_UCUg4gy71eyz_N6vRBo6HD2BL6mTzFYcNrp-IcnPDAsClvCf1R-1Rdohrv3fb9NA_YrWcIYX4DFBE_aYCw1TdJ1ihfybCmz3M6vRoIi1QNEF_NRDVE9JNGmM7CyCfFGPu0VI_J2kEJ7f1_87IDLBIIF_ZTbohpAI/s500/%20Artis.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzWErlx93fC5gi0DSW71PhYaDE7L_UCUg4gy71eyz_N6vRBo6HD2BL6mTzFYcNrp-IcnPDAsClvCf1R-1Rdohrv3fb9NA_YrWcIYX4DFBE_aYCw1TdJ1ihfybCmz3M6vRoIi1QNEF_NRDVE9JNGmM7CyCfFGPu0VI_J2kEJ7f1_87IDLBIIF_ZTbohpAI/w640-h384-rw/%20Artis.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;">Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Blitar yang membahas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2025 ( Poto Edi Yohanea)<br /><br /></span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Blitar </span></b></div></span></b></div><div style="text-align: justify;">Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Blitar yang membahas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2025 memberikan sebanyak 20 rekomendasi strategis dalam rapat paripurna di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (24/4/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus terhadap LKPJ Bupati Blitar Tahun 2025. Melalui juru bicara Pansus, Anshori Baidlowi, disampaikan sejumlah rekomendasi penting guna meningkatkan kinerja pemerintahan daerah ke depan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Salah satu rekomendasi menekankan pentingnya optimalisasi capaian pembangunan tahun 2026 dan seterusnya di tengah keterbatasan kewenangan serta sumber daya keuangan daerah. Pansus mendorong perangkat daerah untuk memanfaatkan peluang eksternal, termasuk dukungan kebijakan dan sumber daya dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah pusat melalui kolaborasi dan sinkro nisasi lintas sektor.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Inspektorat diminta mengembangkan instrumen pengawasan dan audit kinerja yang lebih valid dan andal. Evaluasi tidak hanya berfokus pada kepatuhan administrasi, tetapi juga harus mampu mengukur dampak nyata program terhadap pencapai an target RPJMD 2025–2029 serta kesejahteraan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di bidang perencanaan, Bappedalitbang direkomendasikan menetapkan target kinerja dalam RKPD menggunakan angka tunggal, bukan rentang, guna memudahkan evaluasi capaian. Bappedalitbang juga diminta menjaga konsistensi antara RPJMD, RKPD, dan pokok-pokok pikiran DPRD, serta memper kuat forum konsultasi yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain 20 rekomendasi strategis tersebut, DPRD juga merumuskan rekomendasi teknis untuk peningkat an kinerja di setiap urusan pemerintahan daerah yang tertuang dalam dokumen laporan hasil pembahas an LKPJ.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk memastikan efektivitas tindak lanjut, DPRD merencanakan rapat evaluasi triwulanan yang akan dilakukan oleh komisi-komisi bersama Badan Anggaran guna memantau pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut rekomendasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi, didampingi Wakil Ketua II Hj. Ratna  Dewi Nirwana Sari dan Wakil Ketua III Hj. Susi Narulita Kumala Dewi, serta Sekretaris DPRD Haris Susianto.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Blitar Drs. H. Rijanto bersama Wakil Bupati H. Beky Herdi hansah  , Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya. (adv/ edy)</div>

DPRD Kabupaten Blitar Beri 20 Rekomendasi Strategis Atas LKPJ Bupati 2025

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Blitar yang membahas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2025 ( Poto Ed...

Read more »

Abuse Is Not Love: Mahasiswa PPKn UNP Dibekali Pemahaman Cegah Kekerasan Berbasis Gender

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKxTXOnlfapPL5mLpLezM7hupVdIvNUAQoJ4_LrABv0B1fXvFI6dAH3ioeFeklwwRn0yR11p7vFany-XjOtfw-r_hCkjInmf2tCZ202budJ2rCx0wSQ_ZAObZfgJWKgal4Cnwd0AdY0xU6NYrNilfVAQ1p1lmELcGDDiUisJrOIZQ2ZP9JwhG2Z-8lzxo/s500/%20Nas.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKxTXOnlfapPL5mLpLezM7hupVdIvNUAQoJ4_LrABv0B1fXvFI6dAH3ioeFeklwwRn0yR11p7vFany-XjOtfw-r_hCkjInmf2tCZ202budJ2rCx0wSQ_ZAObZfgJWKgal4Cnwd0AdY0xU6NYrNilfVAQ1p1lmELcGDDiUisJrOIZQ2ZP9JwhG2Z-8lzxo/w640-h384-rw/%20Nas.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Padang</span></b></div><div><div style="text-align: justify;">-Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Padang sukses menyelenggarakan kuliah dosen tamu bertajuk “Abuse Is Not Love” untuk mahasiswa mata kuliah Sosiologi Gender, Jumat (24 April 2026). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan ini merupakan kerjasama dengan Yayasan Pulih Jakarta yaitu lembaga swadaya masyarakat (LSM) nirlaba yang berfokus pada layanan psikososial, pencegahan, dan pemulihan trauma psikologis akibat kekerasan, konflik, serta bencana alam. Kuliah dengan dosen tamu ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai berbagai bentuk kekerasan berbasis gender serta upaya antisipasi dan pencegahannya dalam kehidupan sehari-hari.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dosen tamu Aenea Marella, M.Psi., Psikolog dari Yayasan Pulih Jakarta dalam pemaparannya, menjelas kan bahwa kekerasan bukanlah bentuk kasih sayang, melainkan sebuah siklus yang terus berulang, di mulai dari fase tenang, meningkat ke fase tensi, kemudian terjadi insiden kekerasan, diikuti rekonsiliasi, dan kembali lagi ke fase awal. Pemahaman mengenai siklus ini dinilai penting agar mahasiswa mampu mengenali tanda-tanda kekerasan sejak dini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua Prodi PPKn, Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd.,mengucapkan terima kasih dan  menyambut baik ter selenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, kerja sama dengan Yayasan Pulih Jakarta menjadi langkah strategis dalam memperluas jejaring akademik sekaligus memperkaya wawasan mahasiswa melalui perspektif praktis dari para profesional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Dr. Fatmariza, M.Hum., koordinator mata kuliah Sosiologi Gender, yang juga Ketua Satgas PPK UNP berharap kegiatan ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada mahasiswa, meng ingat narasumber merupakan pakar psikologi yang telah banyak terlibat dalam pencegahan dan penangan an kasus kekerasan berbasis gender.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Antusiasme mahasiswa terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait fenomena kekerasan yang kerap dialami di lingkungan kampus. Kegiatan ini dimoderatori oleh Dr. Rika Febriani, seorang doktor filsafat yang memiliki perhatian besar terhadap isu-isu gender. (Satgas PPK UNP)</div></div>

Abuse Is Not Love: Mahasiswa PPKn UNP Dibekali Pemahaman Cegah Kekerasan Berbasis Gender

Realitakini.com-Padang -Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Padang s...

Read more »

Kota Padang Jadi Pilot Project Nasional Digitalisasi Bansos, Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0xOKK3Q1nAG6Yq2FyMXnaaO3VKEBf7h0kbQNk47N7tqcWe5-0tmqKJympLqjW_PVAGjfg6Z95SiLOxRExvv8rpM4mGK-T8xddjzYJk0-DgnrHREJrMvfGoc-PhrjycYMOFlSypEazqiowtHb1xE5Zr0oL9tB24-3x6fKoj2sAONsovHWZ6e_FvjNT1wQ/s500/%20Ma.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0xOKK3Q1nAG6Yq2FyMXnaaO3VKEBf7h0kbQNk47N7tqcWe5-0tmqKJympLqjW_PVAGjfg6Z95SiLOxRExvv8rpM4mGK-T8xddjzYJk0-DgnrHREJrMvfGoc-PhrjycYMOFlSypEazqiowtHb1xE5Zr0oL9tB24-3x6fKoj2sAONsovHWZ6e_FvjNT1wQ/w640-h384-rw/%20Ma.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b> <span style="font-size: x-small;">Wakil Wali Kota Pandang  memaparkan ,Kota Padang Jadi Pilot Project Nasional Digitalisasi Bansos, Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran (  poto kmf)</span><br /></b><br /></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Padang</span></b></div><div style="text-align: justify;">Kota Padang terpilih menjadi salah satu daerah percontohan (pilot project) nasional untuk program percepatan transformasi digitalisasi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos). Langkah strategis ini bertuju an untuk meningkatkan akurasi data serta memastikan bantuan pemerintah sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan secara transparan dan akuntabel.</div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal tersebut dibahas dalam Kunjungan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Kota Padang di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Jumat (24/4/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertemuan ini dihadiri oleh Tim Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah lintas kementerian yang terdiri dari perwakilan Kemendagri (Dukcapil), Kemenko Polhukam, Kemenpan-RB, Kementerian Kominfo, hingga Bank Indonesia (BI).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi menjelaskan bahwa digitalisasi ini bukan sekadar mengubah proses manual menjadi otomatis, melain kan instrumen untuk mewujudkan penyaluran yang tepat sasaran.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kita pahami bersama banyak berita mengenai bansos yang tidak tepat sasaran. Dengan digitalisasi ini, prosesnya akan lebih akuntabel, transparan, dan efisien. Kota Padang menjadi prioritas karena memiliki komitmen luar biasa dan kesiapan data yang sangat baik," ujar Teguh Setyabudi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Teguh menambahkan, salah satu kunci keberhasilan program ini adalah penggunaan Identitas Kepen dudukan Digital (IKD) sebagai pintu masuk verifikasi penerima. Saat ini, Kota Padang mencatatkan aktivasi IKD tertinggi di Sumatera Barat dengan capaian lebih dari 34 persen, serta perekaman KTP-el yang telah mencapai 99,16 persen. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengpresiasi pemerintah pusat atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Padang. Menurutnya, digitalisasi adalah solusi atas problema tika data kemiskinan yang selama ini terjadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Selama ini kita menghadapi persoalan 'miskin administratif' dan 'miskin faktual'. Ada yang tercatat miskin secara dokumen tapi fakta di lapangan tidak, begitu juga sebaliknya. Melalui program ini, kita ingin semuanya clear. Tidak ada lagi salah sasaran," tegas Maigus Nasir.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Kota Padang telah bergerak cepat dengan menyiapkan infrastruktur pendukung, termasuk penyiapan 1.700 agen pendamping yang akan mengawal proses digitalisasi ini di lapangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Target kita, Insya Allah pada Oktober 2026 program ini sudah bisa diluncurkan (launching). Siang ini, 1.700 agen tersebut langsung diberikan sosialisasi dan pembekalan agar implementasi di tingkat bawah berjalan lancar," tambah Wawako Maigus Nasir.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan adanya pilot project ini, Kota Padang diharapkan menjadi pelopor di Pulau Sumatera dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang berbasis data akurat dan terintegrasi secara digital. (T/V/I/R/N)</div></div>

Kota Padang Jadi Pilot Project Nasional Digitalisasi Bansos, Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran

  Wakil Wali Kota Pandang  memaparkan ,Kota Padang Jadi Pilot Project Nasional Digitalisasi Bansos, Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran (  pot...

Read more »

DPRD Kabupaten Blitar Gelar Paripurna Penyampaian Laporan Pansus LKPJ Bupati 2025

<b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBJv-wchJ-VRw9s-s26BOxWbYXwO5SgnFQIfCQbvczvW_x_V-V5WD0us4-u961WPCQUQWCpJF5Wz2j5tCjsF9HTRrBgJRUk311iCGlGWhGda5FY5BDW_ijs9cwX_jwHHgoKffxq1WzNG8ru-y6l3_6gGKO7-iFz55ucZtoRpVaPjatCSahKICbtp_YYCY/s500/%20menye.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBJv-wchJ-VRw9s-s26BOxWbYXwO5SgnFQIfCQbvczvW_x_V-V5WD0us4-u961WPCQUQWCpJF5Wz2j5tCjsF9HTRrBgJRUk311iCGlGWhGda5FY5BDW_ijs9cwX_jwHHgoKffxq1WzNG8ru-y6l3_6gGKO7-iFz55ucZtoRpVaPjatCSahKICbtp_YYCY/w640-h384-rw/%20menye.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> <span style="font-size: x-small;"><b> Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pansus LKPJ Bupati  Blitar 2025<br />*Poto Edi yohanes )</b></span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Blitar</span></b><div style="text-align: justify;">DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pem bahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (24/4/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi, didampingi Wakil Ketua II Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari dan Wakil Ketua III Hj. Susi Narulita Kumala Dewi. Turut mendampingi jalannya sidang, Sekretaris DPRD Haris Susianto.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Paripurna ini dihadiri Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sambutannya, Ketua DPRD Supriadi menyampaikan bahwa sebelumnya Bupati Blitar telah me ngirimkan surat Nomor B/050.03.08.01.05/127/409.3.2/2026 tertanggal 27 Maret 2026 perihal penyampai an LKPJ Tahun 2025. Penjelasan LKPJ tersebut telah disampaikan dalam rapat paripurna pada 30 Maret 2026, kemudian dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD pada 31 Maret 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, juru bicara Pansus Anshori Baidlowi dalam laporan hasil pembahasan menyampaikan bahwa secara umum DPRD memberikan apresiasi terhadap sejumlah capaian Pemerintah Kabupaten Blitar selama tahun 2025. Beberapa indikator menunjukkan tren positif, seperti meningkatnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">pertumbuhan ekonomi dibanding tahun sebelumnya, menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta membaiknya indikator lingkungan hidup dan risiko bencana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Meski demikian, DPRD juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih perlu mendapat perhatian serius. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar dinilai masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Se lain itu, penurunan angka kemiskinan belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagai bagian dari rangkaian agenda, rapat paripurna juga diisi dengan penyampaian pendapat akhir fraks i-fraksi DPRD serta pendapat akhir Bupati Blitar sebagai tanggapan atas rekomendasi DPRD ter hadap LKPJ Tahun 2025. (adv/ edy)</div>

DPRD Kabupaten Blitar Gelar Paripurna Penyampaian Laporan Pansus LKPJ Bupati 2025

  Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pansus LKPJ Bupati  Blitar 2025 *Poto Edi yohanes ) Realitakini.com-Blitar DPRD Kabupaten Blitar meng...

Read more »

UPT Diklat Dan Sertifikasi UNP Gelar Pelatihan Applied Approach Bagi Dosen Perguruan Tinggi Mitra

<b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhuDLu0Tmg5OrtK2os_WnRFLS1sMF7xQOND4qmWXiQiobE2oIC6zeDyGpuviluML7Qhhm37N-fj05zcrZ8f17uI-osRqhLLKYoSGzlhuCoKO0GHoc2_dDRNM0rkJQOYM1jjE0o_7HlnHHqxkmTVz1b6YdcDPqOn5VcrK6m3hgkgwuF_iI7BR26xKSL8glw" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhuDLu0Tmg5OrtK2os_WnRFLS1sMF7xQOND4qmWXiQiobE2oIC6zeDyGpuviluML7Qhhm37N-fj05zcrZ8f17uI-osRqhLLKYoSGzlhuCoKO0GHoc2_dDRNM0rkJQOYM1jjE0o_7HlnHHqxkmTVz1b6YdcDPqOn5VcrK6m3hgkgwuF_iI7BR26xKSL8glw=w640-h384-rw" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">NP Gelar Pelatihan Applied Approach Bagi Dosen Perguruan Tinggi Mitra ( Pto utari)</td></tr></tbody></table><br />Realitakini.com- Padang </span></b><div><div style="text-align: justify;">UPT Diklat dan Sertifikasi Universitas Negeri Padang (UNP) menyelenggarakan Pelatihan Applied Approach (AA) bagi dosen dari berbagai perguruan tinggi mitra secara daring pada 14 hingga 30 April 2026. Kegiatan ini merupakan upaya UNP dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan pendidikan tinggi melalui penguatan kapasitas tenaga pendidik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pelatihan tersebut menghadirkan para instruktur berpengalaman yang merupakan dosen pakar di bidang pembelajaran dan kependidikan. Selama pelatihan, peserta dibekali berbagai materi untuk memperbarui dan meningkatkan kompetensi dalam merancang serta melaksanakan proses pembelajaran yang efektif di program studi masing-masing.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala UPT Diklat dan Sertifikasi UNP, Dr. Zikri Alhadi, S.IP., M.A., menyampaikan bahwa pelatihan Applied Approach merupakan lanjutan dari program Pelatihan PEKERTI yang ditujukan bagi dosen untuk memenuhi kebutuhan pengembangan profesional berkelanjutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Melalui pelatihan ini, UNP berupaya memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan tinggi,” ujar Zikri Alhadi dalam keterangan tertulis yang diperoleh Kantor Komunikasi dan Pemasaran Strategis UNP, Jumat (24/4/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menambahkan, komitmen UNP dalam menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi tidak hanya ditujuk an bagi internal kampus, tetapi juga terbuka untuk eksternal sebagai bagian dari peran perguruan tinggi dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan secara luas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Hal ini sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) ke-4, yaitu pendidikan berkualitas, yang menjadi salah satu fokus utama UNP dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi,” tambahnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Melalui kegiatan ini, diharapkan para dosen peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam proses pembelajaran, sehingga mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih inovatif, efektif , dan berdampak bagi mahasiswa di masing-masing institusi.(Utr/Kantor Komunikasi dan Pemasar an Strategis</div></div>

UPT Diklat Dan Sertifikasi UNP Gelar Pelatihan Applied Approach Bagi Dosen Perguruan Tinggi Mitra

NP Gelar Pelatihan Applied Approach Bagi Dosen Perguruan Tinggi Mitra ( Pto utari) Realitakini.com- Padang  UPT Diklat dan Sertifikasi Unive...

Read more »

Lebih Strategis Dari Selat Hormuz, Menkeu Purbaya Berencana Kenakan Pajak Kapal Di Selat Malaka

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrahQ9zZOp4mztBJlRy97dvmZ0gJGToNpKMGTWYkd961cJGbW4v3UZ1DKtOPzkxt5wxbGvoVErzKPz5RdkhCRzrJUbduFsqVMkDKtV0QDZknL_ufGMjSxXlDQ-SQWujYudpMRxcNZx5oSqAzV95rXUDhRoKkOaH-LdLCr6MCXhzk2AE6V8pO0WRMWtjJk/s500/dd.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrahQ9zZOp4mztBJlRy97dvmZ0gJGToNpKMGTWYkd961cJGbW4v3UZ1DKtOPzkxt5wxbGvoVErzKPz5RdkhCRzrJUbduFsqVMkDKtV0QDZknL_ufGMjSxXlDQ-SQWujYudpMRxcNZx5oSqAzV95rXUDhRoKkOaH-LdLCr6MCXhzk2AE6V8pO0WRMWtjJk/w640-h384-rw/dd.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: x-small;">Peta Lokasi Selat Malaka (Tribun news)<br /><br /></span></b></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Jakarta </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Jalur Strategis Selat Malaka  lebih kuat dari Selat Hormuz, kalau diblokade dan kenakan pajak kapal hasilnya hampir 7 kali lipat dibandingkan  perdagangan yang melintas di selat hormuz, ungkap Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya dalam simposium PT.SMI  sebagaimana dikutip dari Warta kotalive.com (24/4/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selat Malaka yang merupakan jalur strategis yang berada di bawah kedaulatan tiga negara di Asia yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura.  Kekuatan Selat Malaka ternyata jauh lebih besar ketimbang Selat Hormuz di Timur Tengah. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selat Malaka yang dimiliki oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan ide penerapan tarif di selat yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik itu. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun demikian Purbaya menyebut bahwa hal itu sulit karena selat tersebut dimiliki oleh tiga negara yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya. Sekarang Iran meng-charge kapal lewat Selat Hormuz. Kalau kita bagi tiga Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan,” ujarnya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selat Malaka memang selat yang jauh lebih strategis ketimbang Selat Hormuz. Pasalnya selat ini bukan hanya sebagai lalu lintas perdagangan minyak dan gas namun juga bahan semikonduktor, logam tanah jarang, bahan baku industri, dan barang jadi yang menjadi fondasi rantai pasok dunia modern.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sehingga selat sepanjang 800 kilometer ini mengalirkan 25 hingga 40 persen dari total perdagangan maritim global, dengan nilai barang menembus 3,5 triliun dolar AS setiap tahunnya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Angka ini tentunya hampir 7 kali lipat dari perdagangan yang melintas di Selat Hormuz.Sebab diketahui Selat Hormuz mengalirkan sekitar 20-25 persen sekitar 20 juta barel per hari perdagangan minyak global. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nilai perdagangan energi yang melintas di Selat Hormuz diperkirakan mencapai hampir USD 600 -- miliyar per tahun.Selain minyak, jalur ini juga krusial untuk ekspor gas alam cair (LNG) dan seperempat perdagangan pupuk dunia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun demikian kepemilikan Selat Malaka belum membuat keuntungan pada sejumlah negara yang memilikinya. Keuntungan Selat Malaka mayoritas diambil oleh Singapura yang memiliki pelabuhan yang jauh lebih sering disinggahi kapal kargo dunia. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Maka tak heran, pernyataan Purbaya Soal penerapan Selat Malaka membuat Singapura meradang.  Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan bahwa jalur pelayaran melalui Selat Malaka dan Singapura harus tetap terbuka untuk semua.  Ia lebih lanjut menekankan bahwa Singapura tidak akan mendukung upaya apa pun untuk membatasinya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Hak akses transit dijamin untuk semua orang,” kata Dr. Balakrishnan dalam sebuah diskusi santai di acara CNBC di Singapura pada Rabu pagi. “Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk menutup, melarang, atau mengenakan biaya tol di perairan Selat Malaka pungkasnya(Fuadcani)</div></div>

Lebih Strategis Dari Selat Hormuz, Menkeu Purbaya Berencana Kenakan Pajak Kapal Di Selat Malaka

Peta Lokasi Selat Malaka (Tribun news) Realitakini.com-Jakarta  Jalur Strategis Selat Malaka  lebih kuat dari Selat Hormuz, kalau diblokade ...

Read more »

Perkuat Ketahanan Pangan, Menkeu dan Dirut Bulog Koordinasi Optimalisasi Dana Investasi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVOR4lmfDHSVflmRCOd1GaLCpCxZOC9nZRkOyrScOkQig2d4aVrj4GB6rSUqZLR9kmF69pBos5yw91sRMNKZgYbYCQb18sNV5ysReDx8QFhl6TyMArNs7mJ4aAqbcukyrtTbQ5cSonWAihcszss0Am3e72tpbvh1lLoO-V-4ZkurUn3TC0Nr2I7M_pl9ms/s652/IMG_20260425_100532.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="652" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVOR4lmfDHSVflmRCOd1GaLCpCxZOC9nZRkOyrScOkQig2d4aVrj4GB6rSUqZLR9kmF69pBos5yw91sRMNKZgYbYCQb18sNV5ysReDx8QFhl6TyMArNs7mJ4aAqbcukyrtTbQ5cSonWAihcszss0Am3e72tpbvh1lLoO-V-4ZkurUn3TC0Nr2I7M_pl9ms/w640-h640-rw/IMG_20260425_100532.jpg" width="640" /></a></div><div><br /></div><b>Realitakini.com JAKARTA</b><div><div style="text-align: justify;"> – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan strategis dengan Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramadani, di Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis (23/4). </div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Dikutip dari Minakonews, Pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan langkah dalam optimalisasi pengelolaan dana operator investasi pemerintah demi menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan nasional.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">​Dalam kesempatan tersebut, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa efektivitas dan transparansi menjadi kunci utama dalam pengelolaan dana investasi negara.</div><div><br /></div><div>​Fokus Alokasi APBN 2026</div><div style="text-align: justify;">​Pemerintah telah memetakan dukungan finansial yang signifikan untuk sektor-sektor strategis melalui APBN 2026. Berikut adalah rincian alokasi pembiayaan investasi yang menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut:</div><div>​Total Alokasi Pembiayaan Investasi 2026: Rp203,06 triliun.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">​Realisasi Per Januari 2026: Rp22,73 triliun.</div><div style="text-align: justify;">​Target Dampak: Diharapkan setiap Rp1 dana APBN mampu menarik Rp3 hingga Rp4 modal swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">​"Dana ini diarahkan untuk memperkuat sektor strategis, termasuk cadangan pangan nasional, agar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Menkeu Purbaya.</div><div><br /></div><div>​Peran Strategis Bulog dalam Stabilitas Harga</div><div style="text-align: justify;">​Menanggapi hal tersebut, Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramadani menyatakan kesiapannya untuk berinovasi dalam rantai logistik dan distribusi. Salah satu langkah konkret yang sedang dijalankan adalah penguatan cadangan beras pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan harga di pasar.</div><div><br /></div><div>Item Pengadaan Volume Alokasi Dana Tujuan</div><div style="text-align: justify;">Beras Cadangan Pemerintah 50.000 Ton Rp639 Miliar Antisipasi gejolak harga & stabilitas pasokan</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Ahmad Rizal menekankan bahwa dukungan dana investasi dari pemerintah akan memperkuat kapasitas Bulog dalam memastikan pangan tetap tersedia dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.</div><div>​Sinergi Lintas Sektor</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">​Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi koordinasi lintas sektor antara otoritas fiskal dan operator logistik pangan. Sinergi ini diharapkan tidak hanya mampu menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga menciptakan ekosistem pangan yang tangguh di tengah ketidakpastian ekonomi global. (M) </div><div><br /></div><div><br /></div><div>Editor RK</div><div><br /></div></div>

Perkuat Ketahanan Pangan, Menkeu dan Dirut Bulog Koordinasi Optimalisasi Dana Investasi

Realitakini.com JAKARTA  – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan strategis dengan Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Riza...

Read more »