Realita Kini

DPRD Padang : Perda Nomor 10 Tahun 2014 Perlu Direvisi Dan Dikaji Ulang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCx7vhYMAk1A2j0jJpT4aU5e8Mw379is6eisj3zGJ-14LBcer_Oh6TpwKFWdEYb31501sCO5yR0j_rqsUtAM3fT_Xh1xSBh4nqR_zMFLk_FEPDGv_uSo3vPhZOuZjrFjBwcboAgwlb_rw/s1600/pri+p.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCx7vhYMAk1A2j0jJpT4aU5e8Mw379is6eisj3zGJ-14LBcer_Oh6TpwKFWdEYb31501sCO5yR0j_rqsUtAM3fT_Xh1xSBh4nqR_zMFLk_FEPDGv_uSo3vPhZOuZjrFjBwcboAgwlb_rw/s320-rw/pri+p.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Padang</b> </div>
<div style="text-align: justify;">
Sebagaimana diketahui pada tanggal 13 September 2017 yang lalu telah dilaksanakan rapat paripurna penyampaian oleh Walikota Padang. Ranperda Perubahan atas Perda Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014 - 2019.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selanjutnya Walikota juga menyampaikan Ranperda Perubahan arat Perda Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2010 - 2030. Terakhir Walikota menyampaikan Ranperda Penyertaan Modal Pemko Padang terhadap Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sehari sebelumnya Walikota Padang juga menyampaikan Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Padang TA 2017.Keempat  ranperda tersebut telah dibahas oleh pansus dan badan anggaran, namun dalam pembahasan terhadap 2 ranperda diperlukan penambahan waktu berdasarkan surat ketua pansus.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ranperda perubahan RPJMD belum selesai dipaparkan atau difasilitasi oleh Gubernur atau Pemerintah Provinsi. Sementara ranperda perubahan RTRW belum selesai peta penyusunan RTRW Kota Padang Tahun 2010 - 2030 di Badan Informasi Geospasial (BIG).Pwrsyaratan dokumen administrasi terhadap perubahan Perda RTRW Kota Padang Tahun 2010 - 2030 masih dalam dalam proses di Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) BPN RI.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Satu ranperda direkomendasikan untuk dikembalikan pada Pemerintah Kota Padang yaitu ranperda Penyertaan Modal Pemko Padang terhadap Perumda Padang Sejahtera Mandiri. Pada intinya pada bidang usaha dalam perda tersebut juga tidak mengayomi pada usaha publik dan seharusnya penyertaan modal diharapkan beriringan dengan pendirian usaha.Setelah dilakukan tahapan kerja pansus III baik internal maupun dengan SKPD terkait pada tanggal 15 dan 22 September 2017 serta juga menghadirkan dan mendengar pendapat tenaga ahli ekonomi dan hukum.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Diperoleh kesimpulan bahwa Perda Nomor 10 Yahun 2014 perlu direvisi dan dikaji ulang, dimana dalam Bab V Bidang Usaha Pasal 5 dalam perda tersebut tidak berpihak pada masyarakat. Bahkan seolah-olah menjadi saingan usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat.Perlu merevisi perda induk tentang Pendirian Perumda PSM maka ranperda Penyertaan Modal dikembalikan dengan harapan perda pendirian PSM perlu direvisi.Berdasarkan hasil Rapat Pimpinan DPRD Kota Padang hanya membahas penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi tentang Ranperda Perubahan APBD Kota Padang TA 2017 </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tentang penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Kota Padang tahun  2017, seluruh fraksi di DPRD Kota Padang dapat menerima Ranperda Perubahan APBD Kota Padang TA 2017 menjadi Peraturan Daerah Kota Padang.Keputusan DPRD Kota Padang yang diberi Nomor 25 Tahun 2017 melalui Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti dengan dihadiri oleh 31 orang dari 45 orang anggota dewan di Gendung Bundar Sawahan 50 Padang, Jum'at (30/9). (*wt)</div>

DPRD Padang : Perda Nomor 10 Tahun 2014 Perlu Direvisi Dan Dikaji Ulang

Realitakini.com-Padang Sebagaimana diketahui pada tanggal 13 September 2017 yang lalu telah dilaksanakan rapat paripurna penyampaian ...

Ali Mukhni: Satu Mili Pun Saya Tidak Akan Mundur Dari Rencana Pembangunan Tarok City

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_7Xtb_CcZQLWN3BFCL9E1plOZNUA-dOgyJXMTJfq5Kias_FO9NnzN1v265x6SEw-4Bcl8SCIEWFRpgN_7ZlKAwY3miRKJl11x16df86BbFaeJuPmEKU4gDNv4LukPCUEkJNOvlzjlmaw/s1600/ali+mukti.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_7Xtb_CcZQLWN3BFCL9E1plOZNUA-dOgyJXMTJfq5Kias_FO9NnzN1v265x6SEw-4Bcl8SCIEWFRpgN_7ZlKAwY3miRKJl11x16df86BbFaeJuPmEKU4gDNv4LukPCUEkJNOvlzjlmaw/s320-rw/ali+mukti.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.com -  Padang apariaman </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Kapalo Hilalang , Bupati Padangpariaman tidak gentar dengan tuntutan demonstran. Ia menilai para pendemo tidak menyimak alur demi alur yang dilalui pihaknya untuk menggarap proyek paling ambisius itu agar tidak merugikan siapapun serta tidak berbenturan dengan aturan hukum manapun.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Satu mili pun saya tidak akan mundur dari rencana pembangunan Tarok City karena saya memiliki dokumen sah dan resmi mengenai status tanah di Tarok tersebut," tegas Ali Mukhni di Masjid Alhuda Tarok, Nagari Kapalo Hilalang, Kayutanam, saat memperingati Gempa 30/9//2009, Sabtu (30/9/2017).Mengenai dibentuknya Tim/Pansus DPRD tentang Tarok City, Ali Mukhni menyebut hal itu menjadi kewenangan DPRD dan ia mendukung jika dianggap memang dibutuhkan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Namun perlu kami sampaikan bahwa tahapan, proses dan komunikasi mengenai rencana pembangunan Tarok City dengan pihak DPRD sudah kami lakukan melalui berbagai kegiatan pertemuan antara Pemerintah dan DPRD. Antara lain pertemuan saya dengan ketua DPRD dan ketua-ketua Komisi DPRD Padangpariaman tanggal 23 Oktober 2016 di Pendopo Bupati di Pariaman," kata Ali Mukhni.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia mengatakan, juga sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan pimpinan DPRD, Forkompinda dan OPD terkait pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2016 dengan judul acara: Pembahasan Pembangunan Kawasan Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam.Rapat dengan Forkompinda pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 juga dilakukan membahas kelanjutan rencana pembangunan sarana prasarana di kawasan Tarok dengan kesimpulan rapat antara lain kesamaan persepsi tentang status tanah dimaksud.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hasil rapat dengan Forkompinda pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017, dengan kesimpulan rapat mempertegas status tanah dan kewenangan Bupati sesuai dengan peraturan untuk melaksanakan kewenangan dalam rangka pemanfaatan tanah negara seluas 697 hektare untuk dimanfaatkan demi kepentingan umum.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Selanjutnya juga berkirim surat ke Kajari Pariaman tanggal 17 November 2016 perihal meminta pendapat hukum dari Kajari. Bekerjasama dengan Kajari Pariaman sebagai Pengacara Negara atas nama Bupati Padangpariaman. Serta mendampingi Tim Kajari ke Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka identifikasi dan verifikasi dan kejelasan status legalitas dari SK BPN Nomor 25-V.B-2003 tentang penegasan batalnya pemberian hak guna usaha PT. Purna Karya dan menyerahkan kepada Bupati Padangpariaman untuk menggunakan tanah tersebut sesuai aturan yang berlaku dan Kementerian ATR/BPN membenarkan SK BPN tersebut," tuturnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selanjutnya, sambung Ali Mukhni, dilakukan rapat dengan Tim Kajari bersama BPN Padangpariaman membahas hasil konsultasi ke ATR/BPN dan Kementerian Hukum dan HAM. Hasilnya menyatakan bahwa status tanah clear dan clean tanah negara dan pendapat hukum akan dikeluarkan oleh pihak Kajari setelah adanya surat resmi dari ATR/BPN dan Kemenkumham.</div>
<div style="text-align: justify;">
Ia berkata, secara komeprehensif pemaparan rencana pembangunan Tarok City sudah dipaparkan pihaknya di depan ketua, wakil ketua dan anggota DPRD pada saat pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan 2017 di Hotel Rocky Padang tanggal 12 September 2017 yang lalu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Mengenai status kejelasan/kebenaran kepemilikan lahan sudah clear dan clean tanah negara. Semua sudah dijelaskan dengan lugas dan didiskusikan pula," ucapnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mengenai isu penolakan DPRD dalam rapat paripurna pembahasan KUA PPAS Perubahan 2017, Ali Mukhni berkata sebaliknya, hampir seluruh Fraksi menyatakan setuju rencana pembangunan kawasan Tarok City dengan syarat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Syaratnya adalah pihak pemerintah harus menyiapkan revisi RTRW, RDTR, AMDAL dan dokumen pendukung lainnya. Kami berjanji akan menyiapkan itu semua sebelum bulan November. Apa yang diminta oleh DPRD sudah hampir selesai mereka (dinas terkait) siapkan. Bahkan mereka juga menyiapkan dokumen serupa untuk kawasan lainnya seperti rencana pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru," ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ihwal tuntutan tanaman masyarakat yang telah rusak di kawasan 697 hektare yang belum ada ganti ruginya (kebun karet, sawit, dsb) tetapi tanah tersebut sudah diratakan, Ali Mukhni menjawab memang sulit, karena pembayaran ganti rugi tanaman milik penggarap dianggarkan di APBD Perubahan 2017.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Sementara pihak DPRD mensyaratkan anggaran untuk di Kawasan Tarok City harus disiapkan dulu dokumen yang diminta. Namun, data pembayaran dan data pemilik sudah dicatat dan akan segera dibayarkan jika APBD Perubahan disahkan oleh DPRD," ia buka-bukaan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu Walinagari Kapalo Hilalang Taufik menyatakan bahwa rencana pembangunan Tarok City adalah sah dan didukung oleh masyarakat dan tokoh masyarakat Kapalo Hilalang. Persetujuan dari warga adalah sah tidak palsu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Bagi ada yang mengatakan palsu atau tidak sah silakan konfirmasi ke Walinagari. Persetujuan dibuat secara sah dan resmi. Kalau ingin dibatalkan harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Sampai saat ini tidak ada rencana untuk membatalkan hal tersebut," sebutnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebagaimana kabar sebelumnya diberitakan, ratusan masyarakat yang mengaku dari Nagari Kapalo Hilalang yang menamakan diri Forum Pembela Tanah Ulayat (FTPU) Nagari Kapalo Hilalang menggelar aksi unjuk rasa di komplek Kantor DPRD Padangpariaman, Rabu (27/9) siang.Dalam aksinya, pendemo meminta agar DPRD Padangpariaman membatalkan rencana pembangunan Tarok City. Usai menyampaikan orasi di depan kantor DPRD Padangpariaman, perwakilan demonstran melakukan pertemuan dengan pimpinan dan anggota DPRD Padangpariaman. (Wt/Pt) </div>

Ali Mukhni: Satu Mili Pun Saya Tidak Akan Mundur Dari Rencana Pembangunan Tarok City

Realitakini.com - Padang apariaman Kapalo Hilalang , Bupati Padangpariaman tidak gentar dengan tuntutan demonstran. Ia menilai para pe...

KPU Kota Padang Launching Pilkada Badunsanak!!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZvA1uAX3T4zNml71YExy2kFiUnv4qFXxOUKDaR-GHdoLSf71zFFxm-EwFckcY_QRBjKBoI5A0XevrHaaFa3o0gZ14-ng7dwPxLOD9jB4odlbCpzZsoZA1k1s-GjJoAKdjD4_FwER2LLQ/s1600/ketua+KPU+KT+PDG.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZvA1uAX3T4zNml71YExy2kFiUnv4qFXxOUKDaR-GHdoLSf71zFFxm-EwFckcY_QRBjKBoI5A0XevrHaaFa3o0gZ14-ng7dwPxLOD9jB4odlbCpzZsoZA1k1s-GjJoAKdjD4_FwER2LLQ/s400-rw/ketua+KPU+KT+PDG.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;">
<b>Realitakini.Com -Padang</b></div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;">
Seperti diketahui, pemilihan calon
pemimpin bagi ibukota Provinsi Sumatera Barat 5 tahun ke depan itu bakal
dihelat 28 Juni 2018 mendatang. Pemilihan ini termasuk dalam Pilkada serentak
bersama 171 daerah se-Indonesia.Adapun tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Padang
2018 resmi dimulai dengan mengadakan  launching
, dengan pemukulan beduk oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu
Setiawan di halaman kantor KPU Kota Padang, Gunung Sarik, Kuranji, Jumat
(29/9).</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzeGQa7rriHeV3jnusEmUSeKYU8S9T_30jYv5BvHhAgzLS-rlL2xn7WCle58CTgnNghzN0V_0FGOA8GHFRAswsDS-uZ-7-6kNitPXiJvCVh4mCk3DrYsw3LnvQRLO6rTNm3AmByBL_wxo/s1600/loncing3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzeGQa7rriHeV3jnusEmUSeKYU8S9T_30jYv5BvHhAgzLS-rlL2xn7WCle58CTgnNghzN0V_0FGOA8GHFRAswsDS-uZ-7-6kNitPXiJvCVh4mCk3DrYsw3LnvQRLO6rTNm3AmByBL_wxo/s320-rw/loncing3.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam launching tersebut juga diselingi peresmian Rumah Pintar Pemilu (RPP)
KPU Kota Padang yang bersekretariat di kantor KPU setempat. Tampak hadir dalam
kesempatan itu, Wakil Walikota Padang Emzalmi, Ketua KPU Sumbar Amnasmen, Ketua
KPU Padang Muhammad Sawati, Unsur Forkompimda Kota Padang, pimpinan partai
politik serta pihak terkait lainnya.Wahyu Setiawan mengatakan, bersamaan dengan Kota Padang, cukup banyak
kabupaten/kota serta provinsi se-Indonesia yang menyelenggarakan Pilkada
serentak di 28 Juni 2018 mendatang.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyOBSFPaelQm2Lbg1sTO0qIJkdwAsp_7W87uLi0VE8WO2Bw0qslGyCGD_hbWOyiaB31Y1_7RRVq5RqhYuushN-ntidLWu7d6Kx1ibyIrLbQ7B2BfT6ip7dkVIwhPgnH-9dnA6ZvlJdfqA/s1600/loncimg.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyOBSFPaelQm2Lbg1sTO0qIJkdwAsp_7W87uLi0VE8WO2Bw0qslGyCGD_hbWOyiaB31Y1_7RRVq5RqhYuushN-ntidLWu7d6Kx1ibyIrLbQ7B2BfT6ip7dkVIwhPgnH-9dnA6ZvlJdfqA/s320-rw/loncimg.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
“Pilkada Serentak 2018 nanti bakal diikuti 171 daerah. Yakni 17 provinsi, 39
kota dan 115 kabupaten se-Indonesia,” terangnya. Ia juga mengharapkan, atas nama KPU RI mengimbau semua pihak terkait
terutama KPU dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Padang wajib berupaya
ekstra menyukseskan semua rangkaian proses mulai awal hingga akhir Pilkada.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kepada KPU mari kita berupaya memfasilitasi bagaimana rakyat dapat
menggunakan hak pilihnya. Dan bagi Panwas agar mengawas Pilkada senantiasa
berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan,” imbaunya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Di samping itu tambah Wahyu lagi, dengan bersamaan diresmikannya RPP KPU
Kota Padang, menurutnya sangat tepat sebagai langkah jitu untuk meningkatkan
partisipasi politik masyarakat. Apalagi kehadirannya didasari mengingat
partisipasi politik masyarakat yang selalu mengalami penurunan dari tahun ke
tahun.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGsspuwvs-oxucmh3VuN5lf-0y86xN4wUJE4sH-wgG5YwUPhFKY7PSmTka5Ev3_cE-jxv1enizobTFv6SeITLrYxXZyX4CenjumbTBJ54z4AqMaDzQneAxVDC3hO9h9msG_tX0Wp3IUTk/s1600/loncing+1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGsspuwvs-oxucmh3VuN5lf-0y86xN4wUJE4sH-wgG5YwUPhFKY7PSmTka5Ev3_cE-jxv1enizobTFv6SeITLrYxXZyX4CenjumbTBJ54z4AqMaDzQneAxVDC3hO9h9msG_tX0Wp3IUTk/s320-rw/loncing+1.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
“Semoga kehadiran RPP di KPU Kota Padang dapat meningkatkan kembali
partisipasi politik masyarakat. Sebagaimana informasi pemilu yang akurat dapat
disampaikan secara cepat di sini. Sehingga semua kalangan dapat mengetahui
sistem dan regulasi kepemilihan yang ada," ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua KPU Kota Padang, Muhammad Sawati juga menyebutkan, terkait dalam RPP
tersebut pihaknya akan menyediakan secara lengkap data dan informasi tentang
seluk-beluk Pemilu dan Pilkada beserta hasil-hasilnya.Selain itu, RPP juga
sebagai wadah untuk menerima masukan dan mendiskusikan hal-hal yang diperlukan
oleh para pengunjung.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs4VEUgol1iTUeeCIImcLhV4UEY3qS0Y9qCzllFpK4ZNCp6BDb98H5mQpelld2ttKVIsy6sYVyPvxTV3MLBjc6E-HNqP143vIrgdBz9NzkdzB9ajTFceWNX9_4BaLC44r27p7DZ1fKrrk/s1600/loncing2.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs4VEUgol1iTUeeCIImcLhV4UEY3qS0Y9qCzllFpK4ZNCp6BDb98H5mQpelld2ttKVIsy6sYVyPvxTV3MLBjc6E-HNqP143vIrgdBz9NzkdzB9ajTFceWNX9_4BaLC44r27p7DZ1fKrrk/s320-rw/loncing2.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
‘'Melalui keberadaan RPP ini, kita semua baik kalangan ilmiah atau
masyarakat umum bisa belajar dan mencari informasi tentang Pemilu dan Pilkada.
Untuk itu mari kita berikan dukungan dan manfaatkannya dengan baik,"
ucapnya.Sementara itu, Wakil Walikota Emzalmi menyampaikan atas nama Pemerintah Kota
Padang menyambut telah dilaunchingnya tahapan Pilkada Kota Padang di 2018
mendatang.“Hari ini adalah hari yang sangat penting dan bersejarah. Karena menentukan
sebuah proses yang akan menghadirkan Walikota dan Wakil Walikota Padang untuk
kepemimpinan 5 tahun yang akan datang,” imbuhnya.Emzalmi juga mengharapkan, agar semua masyarakat Kota Padang turut
menyukseskan “Pilkada Badunsanak” tersebut. Pasalnya, berkaca dari tahun-tahun
sebelumnya, partisipasi pemilih dalam Pemilu di Kota Padang masih terbilang
rendah. Seperti contoh yang terdekat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumbar di 2015 lalu yang hanya mendapati angka 52 persen suara.</div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrGSKoOTHOMOyOH7Jd0wE1IKClMdfVsW04d96cYPEffANp61dh6qlginG6IfgBrwKuLtFR1hohyphenhyphengOPSZmVn7Chu2yg83_gUz-cB2ayF9S_9Ugl5nUqens1baTA0aTw5lj8BDftlVeXC2s/s1600/lauching.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrGSKoOTHOMOyOH7Jd0wE1IKClMdfVsW04d96cYPEffANp61dh6qlginG6IfgBrwKuLtFR1hohyphenhyphengOPSZmVn7Chu2yg83_gUz-cB2ayF9S_9Ugl5nUqens1baTA0aTw5lj8BDftlVeXC2s/s320-rw/lauching.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Untuk itu kita mengharapkan kepada peserta Pilkada nanti, baik partai
dan tim sukses masing-masing kandidat jangan hanya berkampanye untuk dirinya
saja. Tetapi juga menyosialisasikan aturan Pilkada dan ajak konstituennya
datang memilih ke tempat pemungutan suara (TPS) beramai-ramai. Terutama sekali
tentunya, mari kita kawal pelaksanaan Pilkada Badunsanak ini agar berlangsung
lancar dengan damai, demokratis, jujur dan adil pastinya,'’ ujar Emzalmi. (wt)</div>

KPU Kota Padang Launching Pilkada Badunsanak!!

Realitakini.Com -Padang Seperti diketahui, pemilihan calon pemimpin bagi ibukota Provinsi Sumatera Barat 5 tahun ke depan itu bakal dih...

Anggota DPRD Kota Padang Haji Maidestal Hari Mahesa: Jangan Kibuli Lagi Anggota Dewan Lah," Tegas Mahesa.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnT6iNoqdbofRAobC0FbePG_Yo6vetM5GWLgREBd2Kk3phiMKS2uFIWmtV-adfoR5cN1gtHTsz6IjfSVNzjn3sroXj-lCOQ50Itoa6u1YwCE2J6pBzOcZH7JD1hihrTMi16_b51DWEW7I/s1600/h+mahesa.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnT6iNoqdbofRAobC0FbePG_Yo6vetM5GWLgREBd2Kk3phiMKS2uFIWmtV-adfoR5cN1gtHTsz6IjfSVNzjn3sroXj-lCOQ50Itoa6u1YwCE2J6pBzOcZH7JD1hihrTMi16_b51DWEW7I/s320-rw/h+mahesa.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realiatakini.com-Padang </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Haji Maidestal Hari Mahesa anggota DPRD Kota Padang menegaskan, dirinya menolak permintaan dana tambahan untuk kegiatan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22 yang bakal digelar di Kota Padang. Bahkan, ia berupaya penolakan itu juga dilakukan fraksinya, (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan )</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Silahkan bagi fraksi lain setuju, yang jelas saya pribadi dan berupaya agar Fraksi PPP menolak ini. Dalam pembahasan, saya mempertanyakan dana penambahan tersebut. Ternyata dana itu diminta penambahan untuk kegiatan da'i tersebut," ungkap Ketua DPC PPP Kota Padang ini.29/9/2017</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia mengaku, sebagai anggota dewan dirinya tidak mungkin meloloskan permintaan dana tambahan tersebut. Pasalnya, anggaran dipakai dan kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian anggarannya dimintakan lagi. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Hal yang tidak mungkin kita lakukan. Mana mungkin anggaran dan kegiatan dipakai atau dilaksanakan terlebih dahulu, baru kemudian anggarannya diminta lagi. Tapi semua kita lihat lagi dalam pembahasan APBD-P ini," pungkasnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Apalagi, pelaksanaan kegiatan Pertemuan Dai Internasional dan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22, waktunya berbeda. Pertemuan Dai Internasional dilaksanakan tanggal 11-20 Juli 2017, sedangkan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22 baru akan dilaksanakan pada tanggal 18-25 November 2017 nanti.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Pertemuan da'i itu kapan? Festival Qasidah Rabbana kapan? Nah, acara da'inya kapan? Hampir setahun kan? Berapa bulan jaraknya? Itukah namanya satu rangkaian kegiatan? Jangan kibuli lagi anggota dewan lah," tegas Mahesa. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia menilai banyak anggaran yang tidak masuk akal dan penuh kebohongan. Ia mencontohkan untuk biaya penginapan yang menurutnya terlalu besar, bahkan diajukan untuk empat malam.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Banyak anggaran yang tidak masuk akal, bohong )Anda bayangkan, dana penginapan masa 1 harinya sampai Rp5,5 juta per malam. Dan diajukan 4 malam. Pejabat negara mana yang akan menginap sampai 4 hari. Paling kalau yang hadir presiden sekalipun datang pagi, sorenya sudah balik lagi," ungkapnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ironisnya, terang Mahesa, DPRD Kota Padang tidak pernah diberikan laporan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia pun mempertanyakan kemana larinya dana sumbangan pihak ketiga. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Toh juga tidak ada pernah satu pun kegiatan sebesar ini kita diberikan laporan kegiatannya. Mana sumbangan pihak ke tiga? Apakah tidak ada satu pun lembaga, perusahaan, BUMN, BUMD yang menyumbang? Apakah dana sumbangan pihak ketiga tersebut masuk kantong oknum?" ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakannya, kalau Pemerintah Kota Padang mau dana tambahan untuk kegiatan tersebut, maka sampaikan terlebih dahulu laporan keuangan kegiatan tersebut kepada DPRD. Jika tidak, jangan harapkan tambahan dana tersebut. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Lagian, ironisnya dimana-mana pemko selalu menyampaikan kepada rakyat, "Kita keterbatasan anggaran". Tapi kenyataanya? Foya-foya. Habiskan uang rakyat untuk prestise," sebutnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu banyak hal lagi anggaran yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan sarana prasarana. Contohnya untuk penanganan banjir, sekolah-sekolah yang mobilernya banyak yang parah, puskesmas dan pustu yang masih jauh dari layak untuk pelayanan kepada masyarakat.(*Wt)</div>

Anggota DPRD Kota Padang Haji Maidestal Hari Mahesa: Jangan Kibuli Lagi Anggota Dewan Lah," Tegas Mahesa.

Realiatakini.com-Padang Haji Maidestal Hari Mahesa anggota DPRD Kota Padang menegaskan, dirinya menolak permintaan dana tambahan untuk ...

wagub Sumbar Ajukan RAPBD Tahun 2018 Ke DPRD

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJ518_kCSShsls3GdA24FvWZfsFDne2tNkNVbR8Qxg7OJfHRmXDNhb_t9xWkapD_Q6l4IdxLMArA5azPJeOtU8arkm0NCbgM2Rr9n1PTu-ZClqy_uAuE0RFH3Wq-kEboqcIRKvuVzLdTc/s1600/NA.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJ518_kCSShsls3GdA24FvWZfsFDne2tNkNVbR8Qxg7OJfHRmXDNhb_t9xWkapD_Q6l4IdxLMArA5azPJeOtU8arkm0NCbgM2Rr9n1PTu-ZClqy_uAuE0RFH3Wq-kEboqcIRKvuVzLdTc/s320-rw/NA.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini>com –Sumbar </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Rapat paripuna DPRD Sumbar  Rabu (27/9). Pemerintah provinsi telah mengajukan Nota Pengantar RAPBD 2018, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyebutkan total APBD tahun 2018 sekitar Rp6,09 triliun. Jumlah ini lebih kecil dari APBD tahun 2017 setelah perubahan yang baru ditetapkan kemarin (Selasa, 26/9) sebesar Rp6,4 triliun.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Total APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp6,09 triliun terdiri dari pendapatan daerah sekitar Rp5,9 triliun dan belanja daerah Rp6,07 triliun,” kata Nasrul.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dari sisi pendapatan daerah, dia menyebutkan direncanakan kenaikan pada pos Pendapatan Asli Daerah sekitar 13 persen dari Rp2,01 triliun menjadi Rp2,27 triliun. Kenaikan tersebut ditargetkan dari pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dari pendapatan lain-lain yang sah.Sementara dari sisi belanja daerah, belanja tidak langsung direncanakan sekitar Rp3,9 triliun dan belanja langsung Rp2,1 triliun lebih. Belanja tidak langsung mengalami kenaikan sekitar Rp483 miliar dibanding tahun lalu, untuk belanja pegawai dan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota.</div>
<div style="text-align: justify;">
Sedangkan pada sisi belanja langsung juga terjadi kenaikan sekitar Rp895 miliar. Belanja langsung diprioritaskan untuk memenuhi urusan wajib daerah, urusan pilihan serta pendukung urusan yang menjadi kewenangan provinsi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim memimpin rapat paripurna Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD tahun 2018 menyatakan, pembahasan akan dilakukan secara komperehensif antara DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) didahului pembahasan di tingkat komisi dengan organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait.</div>
<div style="text-align: justify;">
“Pembahasan akan dilakukan secara komperehensif antara Badan Anggaran DPRD dengan TAPD didahului pembahasan di tingkat komisi dengan OPD,” terangnya.Dengan disampaikannya nota pengantar tersebut, DPRD segera akan mengagendakan tahapan-tahapan pembahasan dan mentargetkan penetapan APBD tahun 2018 bisa dilakukan paling lambat pada Desember 2017 mendatang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Meski terikat waktu namun pembahasan akan dilakukan secara cermat dan teliti sehingga anggaran yang akan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat,” lanjutnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dia berharap, tahapan pembahasan hingga penetapan dapat berjalan sesuai rencana sehingga pelaksanaan APBD dapat dimulai dari awal tahun. Hal ini sangat penting menjadi perhatian agar anggaran yang disediakan dapat terserap secara optimal.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Paling lambat Desember APBD sudah ditetapkan sehingga pada Januari tahun 2018 kegiatan sudah bisa dilaksanakan agar anggaran bisa optimal dan tidak terjadi,"ujarnya.(wt/Pk)</div>

wagub Sumbar Ajukan RAPBD Tahun 2018 Ke DPRD

Realitakini>com –Sumbar Rapat paripuna DPRD Sumbar Rabu (27/9). Pemerintah provinsi telah mengajukan Nota Pengantar RAPBD 2018, Wak...

Wagub Sumbar Sampaikan Nota Pengantar RAPBD 2018 ke Rakyat Daerah DPRD Provinsi SumBar

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzn1ZFKzmzoM5pWHXhBdeXn_JcJv0cFdhKjQMt21o867IGlUZbjeKg4sYx6HhmNV38n90oRbw4kMOEfdHRtu0lZ2VqRNsNHKyLJ6aagZs-277MpDCu_KezBPZc_aYezVA20YniPKvKYy8/s1600/pprp.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzn1ZFKzmzoM5pWHXhBdeXn_JcJv0cFdhKjQMt21o867IGlUZbjeKg4sYx6HhmNV38n90oRbw4kMOEfdHRtu0lZ2VqRNsNHKyLJ6aagZs-277MpDCu_KezBPZc_aYezVA20YniPKvKYy8/s320-rw/pprp.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.com.-Sumbar</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Wakil Gubernur Sumbar  Nasrul Abit menyampaikan Nota Pengantar RAPBD 2018 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat. Pengajuan  ini dilangsungkan dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (27/9).Pada kesempatan ini Nasrul Abit  menyebutkan, total APBD direncanakan Rp 6,09 triliun. Terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp 5,9 triliun dan Belanja Daerah sebesar Rp6,07 triliun.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Nasrul Abit  menerangkan, peningkatan tersebut bisa digenjot melalui pajak daerah yang diproyeksikan bisa meningkat dari Rp1,5 triliun tahun 2017 menjadi sekitar Rp1,6 triliun tahun depan. Pengelolaan kekayaan daerah juga diproyeksikan naik dari Rp95,8 miliar menjadi sekitar Rp122 miliar dan pada pendapatan lain yang sah juga bisa dinaikkan dari Rp375 miliar menjadi sekitar Rp466 miliar. Tahun 2018 ditargetkan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar 13 persen dari tahun 2017 sebesar Rp2,01 triliun menjadi Rp2,27 triliun. Untuk PAD bisa ditingkatkan meskipun diperkirakan akan terjadi penurunan dari pos pendapatan yang bersumber dari retribusi namun penurunan hanya sekitar Rp4,4 miliar dari Rp19,4 miliar menjadi Rp15 miliar," terangnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim saat memimpin rapat paripurna penyampaian nota pengantar RAPBD tahun 2018 tersebut menyatakan, DPRD bersama pemerintah segera akan melakukan pembahasan terhadap RAPBD. Tahapan akan dimulai dari pembicaraan di tingkat Komisi dengan OPD mitra kerja terkait kemudian dilanjutkan pembahasan bersama antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hendra menegaskan, pembahasan akan dilakukan secara cermat dan detail namun hendaknya sudah harus selesai paling lambat pada bulan Desember mendatang."Pembahasan akan dilakukan secara cermat dan teliti agar program yang akan didanai dengan anggaran daerah bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat .</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hendra Irwan Rahim berharap, tahapan pembahasan hingga penetapan dapat berjalan sesuai rencana sehingga pelaksanaan APBD dapat dimulai dari awal tahun. Hal ini sangat penting menjadi perhatian agar anggaran yang disediakan dapat terserap secara optimal. Paling lambat Desember APBD sudah ditetapkan sehingga pada Januari tahun 2018 kegiatan sudah bisa dilaksanakan agar anggaran bisa optimal dan tidak terjadi Jelasnya.(Wt/02)</div>
</div>

Wagub Sumbar Sampaikan Nota Pengantar RAPBD 2018 ke Rakyat Daerah DPRD Provinsi SumBar

Realitakini.com.-Sumbar Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyampaikan Nota Pengantar RAPBD 2018 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DP...

DPRD Sumbar Rampungkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCjS3foVlH3bKrGaY7OnypG79xSlDr0N42bmtqTmGfoa8zwdAKV0g7mFwEijaEjxoPrIMQ7LPoIe07cJYLjomMY1STlHJhWcT-49_GqeqPdC2cM4TeWZABhGRZZTNV-vAhaZvV-fzEtjA/s1600/PR+26.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="169" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCjS3foVlH3bKrGaY7OnypG79xSlDr0N42bmtqTmGfoa8zwdAKV0g7mFwEijaEjxoPrIMQ7LPoIe07cJYLjomMY1STlHJhWcT-49_GqeqPdC2cM4TeWZABhGRZZTNV-vAhaZvV-fzEtjA/s320-rw/PR+26.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.Com- sumbar </b><br />
<div style="text-align: justify;">
DPRD Provinsi sumbar mengadakan Rapat paripurna yang beragendakan pengambilan keputusan terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017. Selain itu rapat paripurna juga  beragendakan penetapan perubahan Perda Pajak Daerah, .Rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan di buka oleh Ketua DPRd Sumbar H Henra Irwan Rahim Selasa (26/9).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam rapat tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provini Sumatera Barat merampungkan pembahasan Rancangan peraturan Daerah perubahan ketiga Perda nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Perubahan mendasar dari Perda tersebut adalah terjadinya kenaikan terhadap pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan pertama dan pajak progresif. Wakil ketua Panitia Khusus Pembahasan Ranperda perubahan Perda nomor 4 tahun 2011 DPRD Provinsi Sumatera Barat Buchari Datuak Tuo menyampaikan, perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna menyediakan dana untuk membiayai pengalihan kewenangan pemerintah dari kabupaten dan kota ke pemerintah provinsi. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Di samping itu, terutama untuk pajak progresif kendaraan pribadi selain peningkatan pendapatan daerah, juga untuk mengendalikan jumlah kendaraan bermotor dan mengantisipasi kemacetan lalulintas,'' paparnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurutnya, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan,  serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Dia mengurai, untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama naik dari 1,5 persen menjadi 1,65 persen, semula diajukan kenaikan 1,75 persen. Sedangkan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua bakal dikenakan tarif pajak sebesar 2,5 persen dan ketiga 3 persen. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Untuk kendaraan kepemilikan keempat kenaikan menjadi sebesar 3,5 persen serta kelima dan seterusnya bakal dikenakan tarif pajak sebesar 4 persen," terangnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dia memaparkan perkiraan penambahan pendapatan asli daerah (PAD) dari aturan baru tersebut sekitar Rp30 miliar per tahun untuk kepemilikan kendaraan pertama dan sekitar Rp5 miliar untuk kenaikan pajak progresif. Panitia Khusus Ranperda perubahan Perda nomor 4 tahun 2011 DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan catatan, perubahan tersebut hendaknya dapat mengenjot pendapatan untuk pembangunan daerah. Disamping itu, pemerintah daerah juga harus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak. (wt*)</div>

DPRD Sumbar Rampungkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Realitakini.Com- sumbar DPRD Provinsi sumbar mengadakan Rapat paripurna yang beragendakan pengambilan keputusan terhadap perubahan Angg...

APBD Sumbar, Naik Rp6,4 Triliun

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsHSUNs90893Fwu1PzQcOaXQkp9x56jjBq06FwyAm1RbzdLnboyPrUb82RLmZL34IpEfsHt7P6uIMw1VA9-YErnPA2rYfSBapCGFODiXCLJLw9f09_aXyYasGPUwLySLe2iQI-87Xs8jc/s1600/P+26.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsHSUNs90893Fwu1PzQcOaXQkp9x56jjBq06FwyAm1RbzdLnboyPrUb82RLmZL34IpEfsHt7P6uIMw1VA9-YErnPA2rYfSBapCGFODiXCLJLw9f09_aXyYasGPUwLySLe2iQI-87Xs8jc/s400-rw/P+26.jpg" width="400" /></a></div>
<h2 style="line-height: normal; margin-top: 0cm;">
<span style="font-size: small;">Realitakini.Com-sumbar</span><br /><div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small; font-weight: normal;">Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2017  naik Rp6,4 triliun lebih. .hal tersebut di ketahi selah rapat paripurna yang di gelar DPRD sumbar Selasa (26/9). Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim dihadiri Gubernur Sumatera barat Irwan Prayitno. Penetapan Perda APBD perubahan tahun 2017 dilakukan setelah mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi</span></div>
</h2>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="font-weight: normal;"><span style="font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: small;">Yang mana perubahan tersebut terlihat setelah  Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Raflis, membacakan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD. Ia  menyebutkan, secara konkrit tidak terjadi perubahan pada sisi pendapatan daerah. Pendapatan  Daerah haya sebesar Rp6,132 triliun  sedangkan Belanja Daerah sekitar Rp6,357 triliun. ,”katanya.</span></span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="font-weight: normal;"><span style="font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: small;">Pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,063 triliun, terbesar dari sektor pajak daerah sebesar Rp1,543 triliun lebih. Kemudian dari Dana Perimbangan sebesar Rp3,994 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp75,8 miliar lebih.</span></span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="font-weight: normal;"><span style="font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: small;">Sementara, dari sisi belanja daerah dialokasikan sekitar Rp6,357 triliun. Anggaran sebesar itu terdiri dari Belanja Tidak Langung (BTL) sebesar Rp3,971 triliun lebih, terbesar untuk belanja pegawai sebesar Rp2,241 triliun lebih. Sedangkan untuk belanja langsung dialokasikan sebesar Rp2,385 triliun lebih.</span></span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="font-weight: normal;"><span style="font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: small;">Dari sisi pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan daerah sebesar Rp297 miliar lebih dan pengeluaran daerah Rp73 miliar. Pengeluaran pembiayaan tersebut antara lain peyertaan modal pemerintah kepada PT Bank Nagari sebesar Rp50 miliar, PT Jamkrida Rp10 miliar dan PT Askrida sebesar Rp13 miliar.</span></span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="font-weight: normal;"><span style="font-family: Times, Times New Roman, serif; font-size: small;">"Namun demikian, Badan Anggaran tetap mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan penerimaan dari pos-pos pendapatan yang ada," kata Raflis  namun dalam penetapan angaran peruban tersebut agak terjadi kisruh karean dari beberapa  terjadi pro dan kontra untuk pemamabahan modal pada Bank Ngari dan Pt Askrida.(Wt*)</span></span></h3>

APBD Sumbar, Naik Rp6,4 Triliun

Realitakini.Com-sumbar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 naik Rp6,4 triliun lebih. .hal ...

Walikota Padang :Ilmu Kirologi Ilmu Kira-Kira.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiO3Ze8u9IKUOrvKYLtlvjJwGS7z_GfOBasUAvFpdFfrj0907P8z6CZlB-Oobys3xqnuAyD2xFyVPVguWli6RXUn0gG412saaZ7c3G9KYUnotv_aLByz7vl3gIn7N5voyciAudCoA0QrpA/s1600/26.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiO3Ze8u9IKUOrvKYLtlvjJwGS7z_GfOBasUAvFpdFfrj0907P8z6CZlB-Oobys3xqnuAyD2xFyVPVguWli6RXUn0gG412saaZ7c3G9KYUnotv_aLByz7vl3gIn7N5voyciAudCoA0QrpA/s400-rw/26.jpg" width="400" /></a></div>
<b>Realitakini.Com-Padang </b><br />
<div style="text-align: justify;">
"Membangun bangsa dengan data, bukan dengan ilmu 'kirologi karena' Sebab dengan data, akan dapat mengetahui apapun yang ingin diketahui," ujar Walikota Padang saat membuka Rapat Kerja BPS dalam rangka penjaminan kualitas (PK) SE2016-Lanjutan Hasil Pendataan UMK dan UMB Tahun 2017 bersama jajaran Asisten I dan seluruh camat di lingkup Pemerintah Kota Padang, Senin (25/9). </div>
<div style="text-align: justify;">
Ilmu "kirologi" yang disebut Walikota Padang yakni ilmu kira-kira. Hanya perkiraan belaka. Sehingga hasilnya tidak tepat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kita harus bicara dengan data. Untuk membangun bangsa ini dengan data," tambah Mahyeldi di depan seluruh undangan yang hadir di salah satu hotel berbintang di Padang. Walikota mengatakan, data sangat diperlukan. Dengan data akan diketahui segala sesuatunya. "Sebab itu kita sangat setuju dengan motto BPS, yakni 'Kerja Bersama dengan Data'," terangnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Disebutkan Walikota, Rakor yang diadakan BPS Kota Padang tersebut sangat penting dihadiri oleh seluruh camat. Sehingga nantinya data yang dikumpulkan dapat maksimal. Apalagi berdasarkan informasi yang didapat, cukup banyak perusahaan yang belum memberikan data yang diharapkan. "Karena itu butuh peranan dan dukungan camat dalam pendataan ini," jelas Mahyeldi. Sementara itu, Kepala BPS Kota Padang, Rizal mengatakan bahwa Rakor ini pertama kali diadakan di Sumatera Barat. Padang satu-satunya daerah yang menggelar kegiatan ini. "Mudah-mudahan setelah Rakor ini kendala yang masih ada akan teratasi," tukuknya.(Ch/wt)</div>

Walikota Padang :Ilmu Kirologi Ilmu Kira-Kira.

Realitakini.Com-Padang "Membangun bangsa dengan data, bukan dengan ilmu 'kirologi karena' Sebab dengan data, akan dapat me...

Fauzi bahar Geram ,Dengan kata Kata Ifianda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiJvLAzyEckObHwYUvPQau3gf_1nKR3kVPicj6RtlRsRIxPooD_PTRvrRCj_LU3EU3TscFhHwae7zfUbiylMELXlMYHM0cTqeljvOg1nUqlAyGZkHBLeCRlI__l0wDRPrG0zKUUOm86iE/s1600/pauzi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiJvLAzyEckObHwYUvPQau3gf_1nKR3kVPicj6RtlRsRIxPooD_PTRvrRCj_LU3EU3TscFhHwae7zfUbiylMELXlMYHM0cTqeljvOg1nUqlAyGZkHBLeCRlI__l0wDRPrG0zKUUOm86iE/s400-rw/pauzi.jpg" width="400" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.Com -Padang </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Menyingkapi  sekap Ifiandra yang mengatas namakan Forum Masyarakat Minangkabau (FMM) Sumatera Barat memberikan keterangan terkait penolakan mereka terhadap rencana UNP memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Presiden RI ke lima Megawati . ketau  Alumi unipersitas Negri padang h.Fauzi Bahar dan beberap orang Alumni UNP dan di dapingi oleh keu BEEM  mengadakan selaturahmi  dengan sejumlah wartawan yang ada di Kota padang minggu 24/9/2017 di restoran sederhana yang berada di gor agus salaim padang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Sekaitan rencana Irfiandra   yang akan  melakukan aksi unjuk rasa dan menutup akses masuk ke Kota Padang pada saat pemberian gelar itu. para alumni  yang di ketuai Fauzi  Bahar geram , dan sangat menyesali apa yang lontar lewat mendsos(media sosial) Dalam sambuatnnya mengatakan,”"Kami akan mengerahkan 5 ribu  siswa untuk mencari Irfianda Abidin di mana ia berapda  sebelun ia (Irfinada Red)sebelum ia Melaksanakan aksinya kami akan telebih dahulu akan cari dimana keberadaannya,"tantang Fauzi Bahar pada awak media </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg894E56sYejbnGHjvtO-n_5lq6W3g3etX0x86uWT1eXOegMeQfjovEJP65yYY_S-ELnWNfByAJhltQ51aYHf5fMkWpIfWO20pjaUHn7U2Qqllyjf7OR8pbizwNRruTdKqQbp5-iKHkv9w/s1600/Fauzi+BH.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg894E56sYejbnGHjvtO-n_5lq6W3g3etX0x86uWT1eXOegMeQfjovEJP65yYY_S-ELnWNfByAJhltQ51aYHf5fMkWpIfWO20pjaUHn7U2Qqllyjf7OR8pbizwNRruTdKqQbp5-iKHkv9w/s320-rw/Fauzi+BH.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Namun ketika wartawan mempertanyakan sekaitan tentang pemberian gelar HC tersebut. Ia mengatakan,”pemberian gelar tersebut, jauh- jauh hari telah kami rembukan dengan Rektor dan juga disetujui Direktorat Jenderal Pendidik Tinggi, dan itu telah sesuai, "terangnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Saya sebagai ketua Alumni akan mencari Irfianda Abidin,  Kalau masih juga mengeluar atau menyebarkan kata -kata akan mengagalkan acara tersebut lewat media sosial  "Jika dia(Irfianda Abidin) masih mengeluarkan stagtemen, saya akan kerah para mahasiswa mencarinya..!!?, " seperti pepatah minang, berarti dia( Irfianda red ) sudah sama dengan Ui ui mentak gatah ,pungkas Fauzi Bahar </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal yang senada juga diutarakan oleh beberapa alumni yang hadir dalam pertemuan tersebut.Sedangkan dari BEM UNP akan mempersiapkan keamanan dari kalangan mahasiswa FIK(Fakultas Ilmu Keolahragaan)  UNP. Dalam pengaman an tersebut Ketua BEM telah mempersiapkan 5000 mahasiswa untuk menghadapi para pengacau pemberian gelar HC untuk Megawati. (wt)</div>

Fauzi bahar Geram ,Dengan kata Kata Ifianda

Realitakini.Com -Padang Menyingkapi sekap Ifiandra yang mengatas namakan Forum Masyarakat Minangkabau (FMM) Sumatera Barat memberik...

Wako Tekankan Pembinaan Generasi Muda "Mereka,Menentukan Maju Dan Kuatnya Bangsa Ini Kelak

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKNVWhwwo9rjw9KxwTiyX-RhzNUpunwoK5R_Ta_ywJib5Bi6Xb5oGWG192Km_fq5x-6tzBpsugTilfvRX2eNSUsYMCJMWXzWzrEZOWu7k5rpJQIz9FaEJVS0Sm9r8B2xk7pIZWUTkMKNc/s1600/WPB.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKNVWhwwo9rjw9KxwTiyX-RhzNUpunwoK5R_Ta_ywJib5Bi6Xb5oGWG192Km_fq5x-6tzBpsugTilfvRX2eNSUsYMCJMWXzWzrEZOWu7k5rpJQIz9FaEJVS0Sm9r8B2xk7pIZWUTkMKNc/s400-rw/WPB.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Padang </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Pembinaan generasi muda adalah hal serius yang selalu ditekankan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam setiap kesempatan. Hal ini juga disampaikan kepada ratusan guru SD se-Kecamatan Padang Timur pada acara peringatan tahun baru 1439 Hijriyah di Masjid Istiqamah, Sabtu (23/9/2017).Menurut Mahyeldi, tanpa pembinaan terhadap generasi muda, jangan harap bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat dan besar. Betapa tidak, generasi yang lemah tidak dapat diandalkan sebagai pemegang estafet kepemimpinan masa depan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Mereka (generasi muda) menentukan maju dan kuatnya bangsa ini kelak. Bila tidak dilakukan pembinaan yang serius dari sekarang kita tidak akan jadi bangsa yang kuat karena pemimpinnya lemah," ulas Mahyeldi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mahyeldi menambahkan, program-program penguatan keluarga juga bertujuan untuk membina generasi yang berkualitas, karena awal permasalahan dan kasus kenakalan generasi muda berawal dari rumah tangga.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Bertepatan dengan tahun baru 1439 Hijriyah ini, diluncurkan program 1821, yaitu membangun kebersamaan dalam keluarga mulai pukul 18.00 sampai pukul 21.00 setiap harinya," beber Mahyeldi.</div>
<div style="text-align: justify;">
Diharapkan waktu ini dimanfaatkan dengan maksimal, kata Mahyeldi. "Matikan televisi, laksanakan salat berjamaah, temani anak-anak belajar dan mengaji pada saat itu," tukuknya.Sementara itu, Camat Padang Timur Ances Kurniawan mengatakan, program penguatan keluarga dalam rangka pembinaan generasi muda ini mendapat dukungan dari elemen masyarakat. Dalam setiap kesempatan, selaku camat, ia juga menyampaikan kepada masyarakat." Program pembinaan generasi muda ini disampaikan dalam setiap kesempatan," katanya.( Wt/Du/Zl/Jm)</div>

Wako Tekankan Pembinaan Generasi Muda "Mereka,Menentukan Maju Dan Kuatnya Bangsa Ini Kelak

Realitakini.com-Padang Pembinaan generasi muda adalah hal serius yang selalu ditekankan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam set...

Wakil Ketua DPRD Kota padang Penutupan Kantor Go-Jek Bukan weweng Pemko

<div style="text-align: justify;">
<b>                                                                                                       Realitakini.com ~Padang</b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuZHAAoQIsCFUSmVv2zdlipTYOkLf4PORkoh0C3of8Gpi7aPf1v2Pyqf9H5L5hQlBketOOFKClLy0xTkxqbKu3QL7UN-S_HV3CvVeFQlxdryQmYe7Gb3fOJarvZ1XvQfBMbqGOHHq_hEo/s1600/wcr.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="300" height="333" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuZHAAoQIsCFUSmVv2zdlipTYOkLf4PORkoh0C3of8Gpi7aPf1v2Pyqf9H5L5hQlBketOOFKClLy0xTkxqbKu3QL7UN-S_HV3CvVeFQlxdryQmYe7Gb3fOJarvZ1XvQfBMbqGOHHq_hEo/s400-rw/wcr.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Ketua DPD Golkar Padang yang wakil ketua DPRd kota Padang   juga mempertanyakan dasar hukum penutupan kantor Go-Jek.Penutupan kantor Go-Jek di Kota Padang oleh pemko bukanlah solusinya Soalnya. meskipun ditutup atau tanpa kantor sekalipun yang namanya aplikasi online tetap akan bisa beroperasi.”,ujarnya.Ini dikarenakan belum adanya aturan dan payung hukum untuk angkutan roda dua yang mengatur dan tidak ada undang - undangnya, " kata Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra, Sabtu (23/9).Penutupan Kantor Go -Jek bukan kewenangan pemko  karena belum ada payung hukumnya. Jangankan ojek online, sedang ojek pangkalan saja susah ditertibkan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Menurut Wahyu  dengan ditutup atau tidaknya kantor Go-Jek dimana  mereka tetap bisa beroperasi. Namun dengan adanya keberadaan kantor tentunya mereka dapat teroganisir, sehingga jika masyarakat bisa minta pertanggungjawaban jika terjadi hal yang tak di inginkan, " katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
. Karena, dalam undang-undang no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak ada diatur tentang angkutan berbasis online tersebut.Sebagai kota metripolis, jelas Wahyu, angkutan berbasis online sudah menjadi kubutuhan masyarakat, sehingga tidak bisa dihambat atau dihadang."Menjadi metro city, ini tidak bisa dihambat, tidak bisa dihalangi. Bisnis online itu tidak bisa dihalangi. Sekarang sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Yang tidak membutuhkan hanya pesaing saja," ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Wahyu pun menceritakan pengalamannya memakai jasa angkutan berbasis online tersebut. Katanya, saat tengah malam dia membutuhkan makanan, dirinya memesan melalui Gojek, dan diantarkan ke alamat dengan ongkos yang murah.Ia mengatakan, Pansus I DPRD Kota Padang sudah melakukan kunjungan ke Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di sana, kata Wahyu, sudah regulasi yang mengaturnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara menurut anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Zakaria Latif dengan kehadiran transportasi Go- Jek justru membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan transportasi murah kepada warga kota.Akan tetapi kalau berharap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Gojek, terangnya, itu tidak akan memungkinkan.  Alasannya, transportasi bukan sumber PAD bagi Kota Padang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Transportasi itu bukan sumber PAD bagi Kota Padang. Tidak ada PAD di transportasi. Pasalnya sarana transportasi itu adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya Ketua Komisi III ini.Jadi, jangan kita berharap, dengan adanya Go-Jek ada pemasukan bagi pemerintah kota. Ya tentu tidak bisa, kita hanya bisa tertibkan dan itu boleh.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kapan perlu gratiskan mobil semuanya. Seperti di Jakarta, ada yang gratis. Naik Busway bayar Rp3 ribu, kemana-mana bisa. Naik Kereta Api bayar Rp3 ribu, kemana-mana bisa. Tambah diskon lagi," jelasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pemerintah kota harusnya bersyukur dengan adanya Go-Jek, model transportasi murah bagi warga kota. Artinya, masyarakat telah membantu pemerintah menyediakan pelayanan transportasi. Ya harus kita bersyukur. Go-Jek itu kan meringankan beban pemerintah juga. Seharusnya pemerintah yang menyiapkan sarana transportasi untuk masyarakat, sekarang sudah ada masyarakat yang membantu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Ia mengatakan, Go-Jek sebenarnya lebih bagus dibanding model transportasi lain. Pasalnya, ojek online itu terdaftar, terdata, praktis dan mudah dilacak. Beda halnya dengan ojek pangkalan pada umumnya, susah untuk melacaknya, pelayanan serta tarifnya pun asalan saja, "ungkapnya. (wt)</div>

Wakil Ketua DPRD Kota padang Penutupan Kantor Go-Jek Bukan weweng Pemko

Realitakini.com ~Padang Ketua DP...

Emnu Azamri Ketua Pansus Tanggapi pengaduan masyarakat tentang Transmart

<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJeo44jk2mCwTCQb3qKRc6NjCCXoKHGHQwfwIrzoyVjEcqPocSR79G9MAc4mlOwq1l1Ej56ppS1EJuZo6MeQJzuBgmStmCnpWmWmPXWkDACIrMH_vNViYteBAlfqyGYUGdFypBMMrvUis/s1600/Tran+m.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJeo44jk2mCwTCQb3qKRc6NjCCXoKHGHQwfwIrzoyVjEcqPocSR79G9MAc4mlOwq1l1Ej56ppS1EJuZo6MeQJzuBgmStmCnpWmWmPXWkDACIrMH_vNViYteBAlfqyGYUGdFypBMMrvUis/s400-rw/Tran+m.jpg" width="400" /></a></div>
<b>Realitakini.com -Padang</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Wakil rakyat itu mempertanyakan soal pengurusan izin prinsip dibuat oleh Bappeda dan ditandatangani oleh Walikota, apakah ada atau tidak persetujuan masyarakat.  Ia juga mendengar ada isu tentang akan ditampungnya semua keinginan masyarakat sekitar serta adanya back up aparat soal parkir. Dewan hanya ingin mengantisipasinya karena lahan Transmart berada pada kawasan pusat perkantoran.Koordinator Pansus I DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra mempertanyakan soal indikasi penyimpangan oleh pihak Transmart terhadap izin yang diberikan Pemko Padang. Hal itu diungkapkannya ketika kunjungan lapangan Pansus I  ke Transmart, Jumat (22/9/2017).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Wahyu mempertanyakan apakah ada unsur kesengajaan pengaturan parkir di luar dari pekarangan Transmart, bukannya di dalam dan dimasukkan ke basement yang telah ada. Pasalnya, terutama pada hari – hari libur, kunjungan melimpah akibat banyaknya kendaraan parkir di luar area Transmart. Hal itu sangat mengganggu kenyamanan masyarakat pengguna jalan raya maupun trotoar yang dijadikan lahan parkir. Ini tentunya juga mengakibatkan PAD Kota Padang akan berkurang," katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selain itu, Wahyu mempertanyakan soal pihak Transmart yang memotong pohon pelindung, apakah ada surat dari Transmart dan sisa kayu itu ditaruh di mana? "Seperti penbangan pohon pelindung di Jalan Dobi, terlihat sisa pohon itu dijual pada orang lain dan diolah menjadi meja. Sementara, biaya penanaman dan pemeliharaan pohon sangat tinggi," ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu, Amrizal Hadi menanyakan masalah parkir di mana bisa saja pihak pihak Transmart mengurangi tarif per jam sesuai kesepakatan. "Mungkin masalah tarif per jam ini yang menjadi kecendrungan masyarakat untuk parkir di luar Transmart," ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Azirwan menyampaikan polemik keberadaan Transmart bahwa Dinas PUPR baru akan merencanakan merubah peruntukan kawasan tersebut dan jelas keberadaan Transmart sudah melanggar RTRW. Ia meminta agar semua izin terkait Transmart dilengkapi dan diserahkan pada dewan. Kemudian pihak DPRD agar membuka kesempatan pada manajemen Transmart untuk menjelaskan apakah  ada indikasi permainan Satpol PP dan Dishub.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Emnu Azamri sebagai Ketua Pansus I menanggapi pengaduan masyarakat hukum kausalitas mengatakan, dengan banyaknya pengaduan masyarakat disarankan pihak Transmart membuat surat pada dewan dan menjelaskan secara detil.,Menyikapi semua pertanyaan Pansus I DPRD Padang itu General Manager Transmart, Aris  menyampaikan bahwa  seluruh pertanyaan dari wakil rakyat akan dikoordinasikan dengan pimpinan pusat dan berjanji dalam waktu dekat akan mengkonfirmasikannya kepada dewan. (wt*)</div>

Emnu Azamri Ketua Pansus Tanggapi pengaduan masyarakat tentang Transmart

Realitakini.com -Padang Wakil rakyat itu mempertanyakan soal pengurusan izin prinsip dibuat oleh Bappeda dan ditandatangani oleh Waliko...

Bank Nagari Tanda Tangani Nota Kesepakan Transaksi Nontoi Dengan Bank BI,Dan Pemprov

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiShEhESrlg0y3VvvmKs1PalDzzCQISfAevDFX9Gr1icdTLOS2kCrDJWo03vZEhMEZ1Ya1S5yUtJf34l3gEwb6wiMwh4iYIrBTPrsDjphV_j4fdk3eqbB5EaCjA2SY0eaXyqPUpMslPzwA/s1600/BNK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="211" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiShEhESrlg0y3VvvmKs1PalDzzCQISfAevDFX9Gr1icdTLOS2kCrDJWo03vZEhMEZ1Ya1S5yUtJf34l3gEwb6wiMwh4iYIrBTPrsDjphV_j4fdk3eqbB5EaCjA2SY0eaXyqPUpMslPzwA/s400-rw/BNK.jpg" width="400" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx1K-G7xxd76vtGABoDNkjCHaDA5CNh-8OUwSNhlrwWmvXlgSHpHcaPUhQFmktfEAXmrpdtFnSSIxyuN0Ky4CyNt7WgNM_on6_JqPO4HJCu_iheoakGDva2hhFf3nYRkJI7pFUEYGUuHo/s1600/GR+5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx1K-G7xxd76vtGABoDNkjCHaDA5CNh-8OUwSNhlrwWmvXlgSHpHcaPUhQFmktfEAXmrpdtFnSSIxyuN0Ky4CyNt7WgNM_on6_JqPO4HJCu_iheoakGDva2hhFf3nYRkJI7pFUEYGUuHo/s400-rw/GR+5.jpg" width="400" /></a></div>
<b>Realitakini.com-sumbar</b><br />
<div style="text-align: justify;">
 Bank Nagari selaku bank mitra Pemprov Sumbar tak tinggal diam menghadapi era serba no-ntunai saat ini., Bank Nagari bekerja sama dengan Master Card untuk memfasilitasi transaksi non-tunai di luar negeri. Nantinya pemegang kartu debit Bank Nagari bisa bertransaksi di seantero global di gerai berlogo master card.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnZ33JWdt7sv_2lzu-QIERw01SwUgomAC2fUN9YHbSiju9LMANKXhlqzyxrIPKwCU9m_Hm2tRXGABZtAlsTUzUDif3T9g1xN_RrBbRvu2Ikp8cCAnpX-yMgqdVTorfjDETHlOJ8pSmL8M/s1600/BR+S1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnZ33JWdt7sv_2lzu-QIERw01SwUgomAC2fUN9YHbSiju9LMANKXhlqzyxrIPKwCU9m_Hm2tRXGABZtAlsTUzUDif3T9g1xN_RrBbRvu2Ikp8cCAnpX-yMgqdVTorfjDETHlOJ8pSmL8M/s400-rw/BR+S1.jpg" width="400" /></a></div>
Kerja sama ini  sebagai langkah awal penerapan good gorvernument dean govermance dan sekaligus menindak lanjuti surat edaran mentri dalam negeri  No.910/1866/51-2017 tentang inflentasi transaksinon- tunai .Inin sebagai tidak lanjut Intruksi Presidin No 10/2016 tentang aksi pencegahan anti korupsi untuk kabupaten kota tahun 2016 -2017 hal  tersebut di ungkapkan Direktur Keuangan Bank Nagari M Irsyad saat menandatanganan nota kesepahaman tentang transaksi non-tunai dengan   Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno, Jumat (22/9).saat bersamaan juga di tanda tangani kerja sama dan penyerahan sebuah handpone sebagai media kerja kepada Refdiamond kabit penbendaharaan pengelolan keuangan daerah (DPKD) Sumbar dari Direktur keuangan Bank Nagari M.Irsyat.M Irsyat berharap dengan Handpone  pelaksanaan Gerakan Nasional Non- tunai di pemerintahan inipara petugas bendahawan dan  dan pengelolakeuamgan daerah tak perlu lagi memegang uang dalam jumlah besar.<br />
 Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk lanyanan  pengelolaan non-tunai ini kami beri nama Nagari Cash Mangement.untuk transinya bisa mengunakan mesin ECD,kartu kredit,ATM dan mobil banking ,:jelasnya. Bank Nagari  siap melayani seluruh transaksi di lingkup Pemprov Sumbar secara non-tunai. Sejumlah peningkatan pelayanan transaksi non-tunai yang baru saja diluncurkan termasuk pembayaran pajak restoran dan hotel secara non-tunai dan e-Samsat yang bekerja sama dengan Polda Sumbar,”jelasnya.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEittLzt774B8JxdyHNM8_94eT0BAGxNhiAkXHdLL977PjIY9XW7NwwFxSNAtuGVA5i50ACS5sjQbWvkI4JeS8CLHid9LEBdXsfIUs5TAp7OJ7qsqEYIjsLQnxUdpf2abzNAXyM6aO-E6Oc/s1600/BR2.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEittLzt774B8JxdyHNM8_94eT0BAGxNhiAkXHdLL977PjIY9XW7NwwFxSNAtuGVA5i50ACS5sjQbWvkI4JeS8CLHid9LEBdXsfIUs5TAp7OJ7qsqEYIjsLQnxUdpf2abzNAXyM6aO-E6Oc/s400-rw/BR2.jpg" width="400" /></a></div>
"Selain itu, transaksi nontunai untuk retribusi parkir, kesehatan, kebersihan, belanja baik subsidi atau belanja pembangunan infrastruktur, dan termasuk belanja rutin, pegawai, modal, barang, dan jasa," kata Irsyad.<br />
<br />
Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Pengelolan Rupiah, dan Informasi BI Sumbar Rihando juga  menambahkan  dalam sambuatanya bahwa hingga Agustus 2017 ini sudah terdapat 25 penerbit uang elektronik (e-money), baik oleh bank dan nonbank. Ia mendorong Bank Nagari untuk ikut menerbitkan e-money untuk memudahkan transaksi nontunai para nasabah di Sumatra Barat<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglkQrj2o3lL2SILb3h3PGXn4wMf0l638UMfPHUtXgODMuPgyoaAKUnrqfgSMdIlC6L5ywUAkYWaBbIrbXADsrAqHsONgw9CG-zCtvYOa_Cki0oipBlHsJHkeToY8O-eMW4jq2lGavWV_M/s1600/GR3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglkQrj2o3lL2SILb3h3PGXn4wMf0l638UMfPHUtXgODMuPgyoaAKUnrqfgSMdIlC6L5ywUAkYWaBbIrbXADsrAqHsONgw9CG-zCtvYOa_Cki0oipBlHsJHkeToY8O-eMW4jq2lGavWV_M/s400-rw/GR3.jpg" width="400" /></a></div>
Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno dalam dalam sambutanya juga mengatakan ,” Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) akan adakan  kampanye transaksi nontunai melalui seluruh perangkat pemerintah. Rencananya, per 1 Januari 2018, seluruh intansi di lingkungan Pemprov Sumbar akan bertransaksi secara nontunai. Transaksi nontunai akan semakin digemari. Masyarakat umum juga akan menggunakan transaksi nontunai.<br />
 Irwan menilai, mengatakan nasabah dimudahkan, bank juga diuntungkan," penggunanaan transaksi nontunai akan memperkecil ruang penyelewenangan anggaran karena seluruh transaksi akan tercatat dengan baik dalam sistem.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB7r9K_UWkPKl8pXJ9tW7LorTDEyxWuRBsZYf-FYPmPedlo5oyw-BIbQJs_KmCEG7RsOfLex1PI6pyfBdM7U50o0rtxsbFYhZ5NIbsjXOzaGjGX0xLSpongCXrT7Opsfs0yFjor9yLf7s/s1600/GR+4.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB7r9K_UWkPKl8pXJ9tW7LorTDEyxWuRBsZYf-FYPmPedlo5oyw-BIbQJs_KmCEG7RsOfLex1PI6pyfBdM7U50o0rtxsbFYhZ5NIbsjXOzaGjGX0xLSpongCXrT7Opsfs0yFjor9yLf7s/s400-rw/GR+4.jpg" width="400" /></a></div>
Gerakan non-tunai  akan diterapkan di pemerintah kabupaten/kota. Meski begitu, Irwan menilai penerapan kebijakan transaksi nontunai di level kabupaten dan kota bisa dilakukan bertahap sejak September 2017 ini. Hal ini lantaran pihak Pemda dan Bank Nagari selaku penyedia layanan perbankan juga harus melengkapi infrastruktur teknologinya. Melalui Surat Edaran (SE) nomor 910 tahun 2017, Kementerian Dalam Negeri memang mewajibkan seluruh Pemda menerapkan transaksi nontunai pada 2018 mendatang."Yang terbantu nontunai bukan hanya konsumen namun juga perbankan. Transaksi nontunai menguntungkan Bank Nagari, melalui dana yang mengendap," katanya.<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI_0fq8VppXYSaaqpm85QEnYF0GX77CI5MdypnB9EcBTI1UpoPZMTPzblESPaK62SG2dNfPxMpPEfchgsp5ZFSfTuaNk9NXTF7S2A8-yQqTSqbBWJr42aDJXadABjCrZJ_YCH29yoqwq0/s1600/GR6.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI_0fq8VppXYSaaqpm85QEnYF0GX77CI5MdypnB9EcBTI1UpoPZMTPzblESPaK62SG2dNfPxMpPEfchgsp5ZFSfTuaNk9NXTF7S2A8-yQqTSqbBWJr42aDJXadABjCrZJ_YCH29yoqwq0/s400-rw/GR6.jpg" width="400" /></a>PemprovSumbarakan mengumpulkan seluruh bendahara instansi di level provinsi dan kabupaten/kota agar bisa menerapkan transaksi nontunai dalam setiap aktivitas keuangannya. Irwan juga meminta Bank Nagari untuk memastikan sistem informasi teknologi (IT) yang bisa melayani lalu lintas transaksi yang bakal melonjak nantinya. Salah satunya dengan memperbanyak mesin EDC (electronic data capture) untuk memfasilitasi nasabah dalam bertransaksi dengan kartu debit Bank Nagari. Kalau nggak berbenah, nasabah Bank Nagari akan lari ke bank lainnya," ujar Irwan. . (Wt*)</div>

Bank Nagari Tanda Tangani Nota Kesepakan Transaksi Nontoi Dengan Bank BI,Dan Pemprov

Realitakini.com-sumbar Bank Nagari selaku bank mitra Pemprov Sumbar tak tinggal diam menghadapi era serba no-ntunai saat ini., Bank N...

9 fraksi DPRD Kota Padang Setujui Revisi RPJPD 2005-2025 Menjadi PERDA Kota Padang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2cnJs7-Rta02x_MIDTSFO96flh8Q05YI31_vYHBOVN_vgcFSNfn4asJtSItpgWf8KUxHK_itGWc-Fe4978GmRlziW3_V03YcPYKP_DlTTRq7oeLt79wsNoV0sNHJEElWV4JGDwauhwEU/s1600/KETUA+DPRD+2017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="213" data-original-width="598" height="141" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2cnJs7-Rta02x_MIDTSFO96flh8Q05YI31_vYHBOVN_vgcFSNfn4asJtSItpgWf8KUxHK_itGWc-Fe4978GmRlziW3_V03YcPYKP_DlTTRq7oeLt79wsNoV0sNHJEElWV4JGDwauhwEU/s400-rw/KETUA+DPRD+2017.jpg" width="400" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdeTogSxmIjsfQ2vHRylsYqsTeMnXtuZzW7twI1pIlyzANfsasESZuwEJ-lFLgSSIS-TiiOpVvED_j-Ytz_1urz4oVItQ4BnHqbaXz1ioKezNXEbLikuqYSuTfthcbZLDcvnYalyMtu-A/s1600/Pariwara+sp6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdeTogSxmIjsfQ2vHRylsYqsTeMnXtuZzW7twI1pIlyzANfsasESZuwEJ-lFLgSSIS-TiiOpVvED_j-Ytz_1urz4oVItQ4BnHqbaXz1ioKezNXEbLikuqYSuTfthcbZLDcvnYalyMtu-A/s400-rw/Pariwara+sp6.jpg" width="400" /></a></div>
<b>Realitakini.Com-padang</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Wakil Walikota Padang, Emzalmi menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2017 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Selasa (12/9).Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2017 ini pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp.2,20 triliun. Jumlah ini naik sebesar Rp.44,28 milyar atau 2,05 persen dari target pendapatan daerah pada APBD awal tahun 2017 yakni sebesar Rp.2,16 triliun.Guna mendukung tercapainya sasaran strategis sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam Perubahan KUA PPAS Tahun 2017.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWHA199JuoUooxDHpqQ5V0OtXryoSxo52j_Zy2R07rpPM0ipW2ElXvsEcwh6u3dfWIk-ixtrww68edlUUNppvfGz_bZpIteBmMpHyTVtskGjgpCDuGP82fPLiQ5a7XAwOSqq-MH6_wgNs/s1600/pariwara+1++sp.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWHA199JuoUooxDHpqQ5V0OtXryoSxo52j_Zy2R07rpPM0ipW2ElXvsEcwh6u3dfWIk-ixtrww68edlUUNppvfGz_bZpIteBmMpHyTVtskGjgpCDuGP82fPLiQ5a7XAwOSqq-MH6_wgNs/s320-rw/pariwara+1++sp.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Belanja daerah direncanakan naik sebesar Rp.123,43 miliar menjadi 2,36 triliun atau naik 5,52 persen dari pagu belanja daerah pada APBD awal Tahun 2017 yang sebesar Rp.2,23 triliun.Kenaikan belanja daerah tersebut berada pada belanja langsung . Alokasi anggaran belanja langsung akan terus ditingkatkan agar peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat lebih maksimal sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan baik itu anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kem8skinan maupun peningkatan kesejahteraan soaial masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRGSHefgkj6dNr5gFT7TeuR4OGfkeRGG3FaoshBXq-WrY9GHI-AShFdPxGT5IaIunb8RTp6-dXR0K_Gy-uAdOnUac4MGoScFXiSJyoiqz6rgG6f23Op_cYfL1PLlf6LeoYD2EoivWe2zM/s1600/Pariwara+sp5.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRGSHefgkj6dNr5gFT7TeuR4OGfkeRGG3FaoshBXq-WrY9GHI-AShFdPxGT5IaIunb8RTp6-dXR0K_Gy-uAdOnUac4MGoScFXiSJyoiqz6rgG6f23Op_cYfL1PLlf6LeoYD2EoivWe2zM/s320-rw/Pariwara+sp5.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Dasar perubahan tahun ini akan diformulasikan dalam perubahan APBD terkait berbagai kondisi yang berkembang selama perjalanan APBD Tahun 2017. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro nasional dan perubahan ekonomi Kota Padang selama Tahun 2017.Selain itu juga adanya informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2017 tentang pengurangab dana alokasi umum.Pertimbangan lain urai Wawako adanya SiLPA tahun 2016 berdasarkan hasil audit BPK yang harus diakomodir pada Perubahan APBD tahun 2017. Adanya pergeseran anggaran antar SKPD antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar objek belanja dan antar rincian objek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi.</div>
<div style="text-align: justify;">
Rencana pendapatan daerah sebesar Rp2,20 triliun dan belanja sebesar Rp2,36 triliun sehingga defisit sebesar Rp.155,43 miliar. Defisit sesuai dengan ketentuan ditutupi dari anggaran pembiayaan daerah. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5atd9MPNFH_HSfErSpJYp1sbM5GRV5RKn5WdF2IVlPKKOL-pd0vesksr-HAxGRa2JTKZosC5j7Ytnf8KEXFA4OLh_33gQp3d-b-fQjwXKLTIKoU6QMj8UlL4sC-sa0JeyLMxqrh59JWg/s1600/pariwara+sp81.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="169" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5atd9MPNFH_HSfErSpJYp1sbM5GRV5RKn5WdF2IVlPKKOL-pd0vesksr-HAxGRa2JTKZosC5j7Ytnf8KEXFA4OLh_33gQp3d-b-fQjwXKLTIKoU6QMj8UlL4sC-sa0JeyLMxqrh59JWg/s320-rw/pariwara+sp81.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 167,93 milyar dan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.12,50 milyar sehingga pembiayaan netto sebesar Rp.155,43 milyar. Dengan demikian SiLPA pada Rancangan Perubahan APBD TA 2017 nihil.</div>
<div style="text-align: justify;">
Proses selanjutnya disempurnakan melalui konsultasi Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah serta OPD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.Nota yang disampaikan Wakil Walikota Padang tersebut ditanggapi oleh Ketua DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti akan membentuk panitia khusus guna membahasnya.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguh4FEPjWFCPvjNFOJt-BHBq-RGYGJTyRpLZQIw72Sa6CHokWYiMfTtDsfelxR7d7uaFcp6fa-64HFyxGac0lBdLiNUxNN2gB3inHxCL1wTRZuHTtGFsUqJWamWAwqg-44dEsSqNO13-8/s1600/Paiwara+sp2.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguh4FEPjWFCPvjNFOJt-BHBq-RGYGJTyRpLZQIw72Sa6CHokWYiMfTtDsfelxR7d7uaFcp6fa-64HFyxGac0lBdLiNUxNN2gB3inHxCL1wTRZuHTtGFsUqJWamWAwqg-44dEsSqNO13-8/s320-rw/Paiwara+sp2.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Dan Akhirnya 9 fraksi di DPRD Kota Padang menyetujui revisi rancangan peraturan daerah RPJPD 2005-2025 menjadi Peraturan Daerah Kota Padang guna menjawab berbagai permasalahan kota. Rapat paripurna dimaksud dihadiri oleh 37 anggota dewan dari total 45 anggota DPRD Kota Padang.</div>
<div style="text-align: justify;">
Pendapat akhir fraksi DPRD Kota Padang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang sesuai dengan Surat Walikota Padang Nomor 188/05.90/HUK-2016 perihal penyampaian Ranperda RPJPD 2005-2025. Dibentuk Pansus II untuk membahas RPJPD dimaksud untuk mendapat Persetujuan DPRD dari ranperda menjadi perda.Pendapat akhir NasDem disampaikan oleh Dian Anggraini Oktavia pada Rapat Paripurna DPRD Kota Padang. Fraksi NasDem menekankan pada penanggulangan bencana dimana akhir-akhir ini Kota Padang sering dilanda banjir padahal Pemko Padang sedang bergiatnya membangun drainase</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3uZc1SPHXNRjVfUQIak1bd3q7ctzl24NldI2uQpTvQ60bBejPMersi81rkTr_Nla3VOEN7l1urPbSUKvneiyTFl9l7kkkOYgW5N3WWVR13LiZfGoWPjDli8T19EXZ8ppuCtYugnRb_FE/s1600/pariwarasp7.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3uZc1SPHXNRjVfUQIak1bd3q7ctzl24NldI2uQpTvQ60bBejPMersi81rkTr_Nla3VOEN7l1urPbSUKvneiyTFl9l7kkkOYgW5N3WWVR13LiZfGoWPjDli8T19EXZ8ppuCtYugnRb_FE/s320-rw/pariwarasp7.jpg" width="320" /></a></div>
<span style="text-align: justify;">Sementara Fraksi Golkar Bulan Bintang melalui jutu bicara Jumadi menyampaikan peta drainase 1990 - 1995 sebagai peringkat terbaik untuk tata ruang kota. Sekarang keadaannya malah terbalik namun fraksi ini dapat menerima ranperda RPJPD dijadikan perda guna perbaikan pembangunan di Kota Padang.</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pandangan akhir Fraksi PPP disampaikan oleh Yuhilda Darwis, RPJPD untuk merubah isu strategis dalam pembangunan Kota Padang. Semua disusun berdasarkan masalah. Melalui kajian berdasarkan acuan RPJP provinsi. Akhirnya 9 fraksi di DPRD Kota Padang menyetujui revisi rancangan peraturan daerah RPJPD 2005-2025 menjadi Peraturan Daerah Kota Padang guna menjawab berbagai permasalahan kota. Rapat paripurna dimaksud dihadiri oleh 37 anggota dewan dari total 45 anggota DPRD Kota Padang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicyR6QKejeqZaLY7v_Nb9cp6bFpeOaTrQZIpqAoXlM5aUxGaE78fDyjJj6fvYh4wX-ZwsShJGZIJb-jpjS79uOI3dfI57Nrx9L34eaAIXoCCAFXeGdMtxX8kXSezXdgS4U-l3FEFUkA4o/s1600/susi.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicyR6QKejeqZaLY7v_Nb9cp6bFpeOaTrQZIpqAoXlM5aUxGaE78fDyjJj6fvYh4wX-ZwsShJGZIJb-jpjS79uOI3dfI57Nrx9L34eaAIXoCCAFXeGdMtxX8kXSezXdgS4U-l3FEFUkA4o/s320-rw/susi.jpg" width="320" /></a>Pendapat akhir fraksi DPRD Kota Padang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang sesuai dengan Surat Walikota Padang Nomor 188/05.90/HUK-2016 perihal penyampaian Ranperda RPJPD 2005-2025. Dibentuk Pansus II untuk membahas RPJPD dimaksud untuk mendapat Persetujuan DPRD dari ranperda menjadi perda.Pendapat akhir NasDem disampaikan oleh Dian Anggraini Oktavia pada Rapat Paripurna DPRD Kota Padang. Fraksi NasDem menekankan pada penanggulangan bencana dimana akhir-akhir ini Kota Padang sering dilanda banjir padahal Pemko Padang sedang bergiatnya membangun drainase. Sementara Fraksi Golkar Bulan Bintang melalui jutu bicara Jumadi menyampaikan peta drainase 1990 - 1995 sebagai peringkat terbaik untuk tata ruang kota. Sekarang keadaannya malah terbalik namun fraksi ini dapat menerima ranperda RPJPD dijadikan perda guna perbaikan pembangunan di Kota Padang.Pandangan akhir Fraksi PPP disampaikan oleh Yuhilda Darwis, RPJPD untuk merubah isu strategis dalam pembangunan Kota Padang. Semua disusun berdasarkan masalah. Melalui kajian berdasarkan acuan RPJP provinsi.(*Wt)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
</div>

9 fraksi DPRD Kota Padang Setujui Revisi RPJPD 2005-2025 Menjadi PERDA Kota Padang

Realitakini.Com-padang Wakil Walikota Padang, Emzalmi menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bel...

Wali Kota Padang Siapkan Wirausahawan Baru

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiFPT7nux5YDoU0ZoK-i8BrutLW9qmqB35f_O8SO6OtRICHee12tcXBoZHqEBfWoB5GGbft0phypnJF1Nb-tF0fag4W8m2DFtKQ-j0jO6NBzCZQhustLrHnVvo_OrPm_mKukJG0E00ZmA/s1600/pelatihan.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiFPT7nux5YDoU0ZoK-i8BrutLW9qmqB35f_O8SO6OtRICHee12tcXBoZHqEBfWoB5GGbft0phypnJF1Nb-tF0fag4W8m2DFtKQ-j0jO6NBzCZQhustLrHnVvo_OrPm_mKukJG0E00ZmA/s320-rw/pelatihan.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.Com-Padang </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebanyak 40 orang peserta pelatihan keterampilan merangkai aksesoris berbahan akrilik siap menjadi wirausahawan baru. Para calon usahawan baru ini adalah warga Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara yang telah serius mengikuti pelatihan selama sepuluh hari yang berlangsung sejak 11 September lalu dan ditutup hari ini, Kamis (21/9/2017).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Padang Yunisman mengatakan, pelatihan yang diadakan di Kelurahan Gunung Pangilun berjalan efektif. Hal ini karena minat warga yang cukup tinggi untuk memiliki keterampilan yang nantinya bisa menjadi usaha untyk menambah penghasilan keluarga.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Minat warga Gunung Pangikun cukup bagus untuk mengikuti pelatihan keterampilan ini," kata Yunisman usai penutupan pelatihan di kantor lurah setempat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dinas Koperasi UMKM Kota Padang, menurut Yunisman, sangat serius memancing minat warga untuk menjadi wirausahawan melalui pelatihan-pelatihan. Seiring itu juga untuk menyukseskan program unggulan Pemko Padang melahirkan wirausahawan baru.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Ini dalam rangka mendukung program unggulan mencetak wirausahawan baru," ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih lanjut, Yunisman menjelaskan, pihaknya sedang konsern membentuk kelompok-kelompok UMKM di setiap kelurahan. Sehingga nanti setiap kelurahan memiliki produk unggulan UMKM.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Nanti juga sinergi dengan KJKS untuk penguatan usaha bagi kelompok-kelompok UMKM tersebut," sebutnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sejalan dengan program itu, Lurah Gunung Pangilun Andi Amir juga tidak kalah memberikan dukungan dan motivasi bagi peserta pelatihan. Ia mendorong peserta pelatihan agar mengaplikasikan ilmunya dengan mengembangkan usaha produksi aksesoris akrilik.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Nanti akan diupayakan membuat pojok UMKM di kantor kelurahan sebagai ajang promosi dan pemasaran," ujar Lurah Andi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selain itu, Andi Amir berwacana untuk memberikan penguatan UMKM di Gunung Pangilun bermitra dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). </div>
<div style="text-align: justify;">
Ia berharap setelah pelatihan ini, kelurahan Gunung Pangilun memiliki ikon produk UMKM berupa aksesoris akrilik. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Pemasaran yang lebih luas nantinya juga terbuka setelah para pelaku usaha mulai menghasilkan produknya," tukasnya.(DU/Wt)</div>

Wali Kota Padang Siapkan Wirausahawan Baru

Realitakini.Com-Padang Sebanyak 40 orang peserta pelatihan keterampilan merangkai aksesoris berbahan akrilik siap menjadi wirausahawan...

Tahun Baru Hijriyah Dijadikan Momen Meluncurkan 1821 Program

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPmCQar-YubvVQZqM2g5VwCixRpnvDLGZYA1IFgk9tZKAi4rISrmZXo5MYoqPIO_h6t3gsCvo9aTRxXvn-6iu_RefnuuAl3C__ajFzhyxLN6QIxtTN26FPGY8Pl-glONmKRmWTnpkmI1w/s1600/1439+H.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPmCQar-YubvVQZqM2g5VwCixRpnvDLGZYA1IFgk9tZKAi4rISrmZXo5MYoqPIO_h6t3gsCvo9aTRxXvn-6iu_RefnuuAl3C__ajFzhyxLN6QIxtTN26FPGY8Pl-glONmKRmWTnpkmI1w/s320-rw/1439+H.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.Com-Padang </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Pergantian tahun 1438 ke 1439 Hijriyah dijadikan momen meluncurkan program 1821 oleh Pemerintah Kota Padang. Bersamaan dengan itu ASN dan warga Kecamatan Kuranji menyikapi program tersebut dengan ikrar bersama yang dibacakan di hadapan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah di Masjid An Nur, Sungai Sapih Kuranji, Rabu (20/9/2017).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Walikota Padang Mahyeldi mengapresiasi sikap warga Kuranji yang cepat merespon program tersebut. Menurutnya program disebut 1821 yaitu dari pukul 18.00 hingga 21.00 WIB setiap harinya, setiap keluarga agar berkumpul dengan keluarga. Mematikan televisi. Berikan perhatian dengan waktu berkualitas bersama anak-anak.Mahyeldi mengatakan, guna meminimalisir hal-hal negatif yang mempengaruhi keluarga perlu ada kebersamaan yang maksimal pada waktu yang dianggap berkualutas tersebut. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Selain menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, momen ini efektif untuk memberikan motivasi kepada anak-anak," sebutnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut Mahyeldi lagi, program ini dicanangkan sebagai upaya mempersiapkan generasi muda menyambut "bonus demografi" yang dinugrahkan pada bangsa Indonesia. Bonus itu berupa jumlah penduduk yang muda mencapai 60 persen dari total jumlah penduduk. Hal ini tidak dimiliki bangsa lain di dunia</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kita mempersiapkan generasi muda yang berkualitas sekaligus religius untuk mampu berkiprah sebagai pemimpin di masa datang,"imbuhnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada peringatan detik-detik pergantian tahun hijriyah kali ini, Kecamatan Kuranji memusatkan di masjid Annur. Dihadiri ratusan umat, Camat Kuranji Rachmadeny Dewi Putri dan tokoh Muhamadiyah Kota Padang Maigus Nasir.( Wt/DU/Zl/Jn</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<br />

Tahun Baru Hijriyah Dijadikan Momen Meluncurkan 1821 Program

Realitakini.Com-Padang Pergantian tahun 1438 ke 1439 Hijriyah dijadikan momen meluncurkan program 1821 oleh Pemerintah Kota Padang. Be...

Walikota Padang Terima "Lencana Emas Bhakti Tani Nelayan Andalan 2017"

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixuN0v2B1-2AENc80bZmpjSk9toYDZZjKaw_-Z_TjrhqEfsCXquwOGPGipBrx9WsmKR8x7V65mHOFjgZVfFMWoOt1-PtGVIHs0BMLNxmrSbzhqNCNq71uyrWQg6JERSzsYwCT2LYNU-ZA/s1600/AW.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixuN0v2B1-2AENc80bZmpjSk9toYDZZjKaw_-Z_TjrhqEfsCXquwOGPGipBrx9WsmKR8x7V65mHOFjgZVfFMWoOt1-PtGVIHs0BMLNxmrSbzhqNCNq71uyrWQg6JERSzsYwCT2LYNU-ZA/s320-rw/AW.jpg" width="320" /></a><b>Realitakini.com-Padang </b><br />
<span style="text-align: justify;"> Prestasi kembali ditorehkan Walikota Padang. Kali ini, orang nomor satu di Padang itu meraih penghargaan dari pemerintah pusat. Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo meraih penghargaan "Lencana Emas Bhakti Tani Nelayan Andalan 2017". Penghargaan itu dijemput ke Yogyakarta, Jumat (22/9) ini. </span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Insya Allah pada Jumat pagi bertolak ke Yogyakarta," ungkap Walikota Padang. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lencana Emas yang diterima Walikota Padang erat kaitannya dengan misi Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Khususnya memberikan perhatian yang besar kepada petani dan nelayan di Padang. Sementara itu, Kepala Bagian Humas Setdako Padang, Imral Fauzi menuturkan bahwa penghargaan itu diterima Walikota Padang pada Jumat siang. Penghargaan diserahkan di JEC Yogyakarta, pukul 14.00 Wib. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Penghargaan tersebut diberikan kepada Walikota Padang dalam acara Rembug Utama Kelompok KTNA Nasional," sebutnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Keberangkatan Walikota Padang ke Yogyakarta akan didampingi Kepala Dinas Pertanian Syaiful Bachri, Kepala Bagian Humas Imral Fauzi, Kabag Umum Alfiadi, Ketua TP PKK Ny Harmeli Mahyeldi, dan lainnya. Seperti diketahui, Padang ditunjuk sebagai tuan rumah Penastani 2020 mendatang. Ribuan penggerak pertanian akan hadir di Padang tiga tahun lagi.(Ch/Wt)</div>

Walikota Padang Terima "Lencana Emas Bhakti Tani Nelayan Andalan 2017"

Realitakini.com-Padang Prestasi kembali ditorehkan Walikota Padang. Kali ini, orang nomor satu di Padang itu meraih penghargaan dari peme...

Berdasrkan Surat Walikota Padang Nomor 188/05.90/HUK-2016 Akhirnya 9 Fraksi Setujui RPJPD 2005 --2025 Jadi Perda

<div style="text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTzb57ucl5raK0qG-_LJ2cSVf3Oas5ucaN2tBqHgaODh5ITdg61Gu3AXQpIDi_iVuGTjiHav9bJJi3k4nPK7ebOFdBF7McJDs2xgATrYaCDlEOnoUlT7ZlYuA3COlb_xTxibre6J7PTSQ/s1600/crd.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="300" height="333" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTzb57ucl5raK0qG-_LJ2cSVf3Oas5ucaN2tBqHgaODh5ITdg61Gu3AXQpIDi_iVuGTjiHav9bJJi3k4nPK7ebOFdBF7McJDs2xgATrYaCDlEOnoUlT7ZlYuA3COlb_xTxibre6J7PTSQ/s400-rw/crd.jpg" width="400" /></a><b>Realitakini.Com-Padang</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Sesuai dengan Surat Walikota Padang Nomor 188/05.90/HUK-2016 perihal penyampaian Ranperda RPJPD 2005-2025. Dibentuk Pansus II untuk membahas RPJPD dimaksud untuk mendapat Persetujuan DPRD dari ranperda menjadi perda setelah mendengarkan Pendapat akhir fraksi DPRD Kota Padang tentang Rencana Pembangunan  Jangka Panjang Daerah Kota Pendapat akhir NasDem disampaikan oleh Dian Anggraini Oktavia pada Rapat Paripurna DPRD Kota Padang. Fraksi NasDem menekankan pada penanggulangan bencana dimana akhir-akhir ini Kota Padang sering dilanda banjir padahal Pemko Padang sedang bergiatnya membangun drainase.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara Fraksi Golkar Bulan Bintang melalui jutu bicara Jumadi menyampaikan peta drainase 1990 - 1995 sebagai peringkat terbaik untuk tata ruang kota. Sekarang keadaannya malah terbalik namun fraksi ini dapat menerima ranperda RPJPD dijadikan perda guna perbaikan pembangunan di Kota Padang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pandangan akhir Fraksi PPP disampaikan oleh Yuhilda Darwis,  RPJPD untuk merubah isu strategis dalam pembangunan Kota Padang. Semua disusun berdasarkan masalah. Melalui kajian berdasarkan acuan RPJP provinsi.</div>
<div style="text-align: justify;">
Dimana akhirnya 9 fraksi di DPRD Kota Padang menyetujui revisi rancangan peraturan daerah RPJPD 2005-2025 menjadi Peraturan Daerah Kota Padang guna menjawab berbagai permasalahan kota.(wt)</div>

Berdasrkan Surat Walikota Padang Nomor 188/05.90/HUK-2016 Akhirnya 9 Fraksi Setujui RPJPD 2005 --2025 Jadi Perda

Realitakini.Com-Padang Sesuai dengan Surat Walikota Padang Nomor 188/05.90/HUK-2016 perihal penyampaian Ranperda RPJPD 2005-2025. Dibentu...

Warga Kompak, Pagang Dalam Benahi Drainase Jadikan Kota Padang Ikon Swadaya Pembangunan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimoEHUySXs901ynsp5kIAEcJx0s6BsEesiViiNma2AANW-Ao2BDPvdesYvTiVkoSut7IWzXVf0eRYU8BEnr6zrQUEj61aOSWW-9yKN3VTsxWdoijwGEWHAZMbDv7gjMcyhzknUOOeW4RQ/s1600/wg.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimoEHUySXs901ynsp5kIAEcJx0s6BsEesiViiNma2AANW-Ao2BDPvdesYvTiVkoSut7IWzXVf0eRYU8BEnr6zrQUEj61aOSWW-9yKN3VTsxWdoijwGEWHAZMbDv7gjMcyhzknUOOeW4RQ/s320-rw/wg.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.com- Padang</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Warga Pagang Dalam, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo sepakat menjadikan daerahnya sebagai ikon baru Kota Padang dalam semangat swadaya untuk pembangunan. Semangat itu ditunjukkan dengan kekompakan membenahi drainase dan pelebaran akses jalan.Hal ini diapresiasi Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah dengan mengunjungi langsung lokasi pengerjaan drainase sekaligus menandai dimulainya pengerjaan tersebut secara simbolis, Senin (18/9/2017).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kebersamaan dan swadaya warga tidak bisa lepas dari pembangunan. Ini yang kita harapkan," kata Mahyeldi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada kesempatan ini, Wako Mahyeldi sempat memeriksa jalan sepanjang 400 meter yang bakal dibuatkan drainase. Jalan itu merupakan akses vital bagi 130 KK yang tinggal di RT I dan RT II, RW VIII Pagang Dalam itu.Camat Nanggalo Teddy Antonius menjelaskan, swadaya masyarakat untuk pembangunan ini mencapai nilai 2 milyar. Swadaya itu meliputi tanah seluas 800 meter berikut tanaman serta tenaga.Dikatakan, pengerjaannya dilaksanakan melalui Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) dengan plot anggaran Rp. 500 juta. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Program Kotaku dilaksanakan BKM Saiyo Sekato Kelurahan Kurao Pagang," tukasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu, Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kurao Pagang Nasrul Alex menjelaskan, pembersihan lahan sudah dilakukan sebelumnya. Hari dimulai pengerjaan dengan menurunkan eskavator mini yang dibantu dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). </div>
<div style="text-align: justify;">
"Selain swadaya masyarakat kita dibantu pihak Dinas PUPR dengan menurunkan eskavator mini," kata tokoh masyarakat ini.(Wt/DU/Zl)</div>

Warga Kompak, Pagang Dalam Benahi Drainase Jadikan Kota Padang Ikon Swadaya Pembangunan

Realitakini.com- Padang Warga Pagang Dalam, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo sepakat menjadikan daerahnya sebagai ikon baru Ko...

H. Irdinansyah Tarmizi Dies Natalis Ke-63 UNP Kebanggaraan Rang Minang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHjrlNKQ0XJLqjl-1k5r2RaTQmvlLwkxHxaYt3kphDm3jpCoDT8_VxIpoASf3cD75SHq4CaDRnKhzccs8hJUmzNXMrzH3msR6MTobqDQ18iOBqlIBWQNgOV2LZQwSamH9LcHsJ5WbTiaM/s1600/humas+.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHjrlNKQ0XJLqjl-1k5r2RaTQmvlLwkxHxaYt3kphDm3jpCoDT8_VxIpoASf3cD75SHq4CaDRnKhzccs8hJUmzNXMrzH3msR6MTobqDQ18iOBqlIBWQNgOV2LZQwSamH9LcHsJ5WbTiaM/s320-rw/humas+.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.Com-Tanah Datar</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Bupati Tanah Datar H. Irdinansyah Tarmizi tampil di hadapan ribuan civitas akademika Universitas Negeri Padang (UNP). Dia jadi narasumber utama pada orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-63 dan wisuda ke-109 perguruan tinggi negeri kebanggaraan Rang Minang itu, Senin (18/09) di Auditorium UNP Padang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Terlihat hadir pada kesempatan itu Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D, Ketua Senat Universitas Prof. Z. Mawardi Efendi, para guru besar, dosen, dan mahasiswa. Kepala daerah menyampaikan orasi ilmiah di kalangan keluarga besar perguruan tinggi berpengaruh ini, merupakan kesempatan langka. Tapi kehadiran Irdinansyah mampu memberi visi baru bagi keluarga besar UNP.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Ini merupakan kehomatan luar biasa. Kesempatan yang diberikan ini telah memotivasi kami untuk teru mengembangkan sektor pendidikan, sebagai salah satu prioritas pembangunan di Tanah Datar,” ujar Irdinansyah, yang juga memiliki latar belakang sebagai seorang dosen.Irdinansyah pun kembali mengungkap fakta sejarah, UNP yang kini sudah berkembang luas dan menghasilkan banyak tokoh-tokoh berpengaruh bermula dari kawasan Bukik Gombak di Batusangkar. Di daerah yang kini menjadi salah satu titik simpul pendidikan di Tanah Datar itu, bermula berdiri Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) pada 1 September 1954. PTPG itu, sebut Irdinansyah, merupakan cikal bakal IKIP Padang yang kini sudah berkembang jadi universitas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut Irdinansyah, PTPG merupakan ide besar dari Menteri Pendidikan dan Pengajaran saat itu Prof. Mohammad Yamin, SH. “Ini adalah salah satu tonggak sejarah perguruan tinggi di Sumatera Barat, khususnya pendidikan keguruan,” ucap bupati.Kemudian tahun 1956 PTPG bergabung dengan Universitas Andalas sebagai salah satu fakultasnya. Hingga tahun 1958 cikal bakal IKIP dan UNP itu masih beraktifitas di Batusangkar, tepatnya di Benteng Van der Cappelen saat ini.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan latar belakang ini, Tanah Datar menawarkan diri agar juga bisa didirikan kampus UNP di Luhak Nan Tuo, “Kami masyarakat Tanah Datar dengan tangan terbuka dan mendukung sepenuhnya jika didirikan kampus UNP di Tanah Datar. kita akan siapkan lahan untuk itu. Sirieh pulang ka tampuaknyo, kok karih pulang ka gagangnyo, semoga cita-cita bisa terwujud untuk kemajuan Sumatera Barat,” kata bupati yang didampingi Kadis Dikbud Abrar dan Kakankesbangpol Irwan.</div>
<div style="text-align: justify;">
Memajukan dunia pendidikan sudah selaras dengan visi misi yang tercantum dalam RPJMD Tanah Datar 2016-2020, “Mewujudkan masyarakat Tanah Datar yang madani, berbudaya dan sejahtera dalam nilai-nilai ABS-SBK”.Dalam orasi ilmiah berjudul Arah dan Kebijakan Pemerintah Daerah Tanah Datar dalam Mengelola Pendidikan, Irdinansyah menegaskan, Tanah Datar memprioritaskan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Sektor pertanian menjadi lapangan pekerjaan utama masyarakat hingga mencapai 70% dan dikelola dala skala kecil dan sederhana, Tidak ada lahan pertanian dan perkebunan yang luas, tidak ada pabrik dan industri yang besar dan sedikit usaha tambang mineral dan non mineral,” terang bupati.</div>
<div style="text-align: justify;">
Karena terbatasnya SDA tersebut, maka Tanah Datar lebih menfokuskan pada pembangunan SDMnya, baik melalui pendidikan formal, informal dan nonformal. Bahkan juga pebentukan karakter melalui pendidikan keluarga dan masyarakat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Potensi SDM ini juga diperkuat oleh sumber daya perantau yang cukup besar karena banyak perantau Tanah Datar yang berkiprah sebagai birokrat, politisi, diplomat, pengusaha, dan lainnya di tingkat nasional bahkan internasional.Bukti keseriusan pemerintah daerah memajukan sektor pendidikan, Bupati sampaikan beberapa inovasi yang dilakukan, di antaranya. Pemerintah melakukan penguatan peraturan daerah baik RPJP 2005-2025 dan RPJMD 2016-2020. “Hal ini penting dengan menegaskan bahwa pendidikan prioritas utama dalam pembangunan berkelanjutan,” sebut bupati.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Demikian juga dengan Perda Nomor 1 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan, di antara isinya memberikan pembinaan yang sama untuk seluruh lembaga pendidikan, baik yang berada di bawah pemerintah daerah maupun Kementerian Agama serta adanya Perda nomor 4 tahun 2008 yang mewajibkan pandai baca tulis Alquran bagi siswa SD yang akan masuk SLTP.Bupati juga sampaikan, Tanah Datar punya motto pendidikan yang telah dibuktikan, bahwa tidak ada anak Tanah Datar yang tidak bersekolah hanya karena tak punya dana dan tidak ada anak Tanah Datar yang tamat SLTA dan diterima di PTN, tidak jadi kuliah hanya karena tidak punya biaya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Sudah lima tahun Pemerintah daerah memberikan bantuan pendidikan bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk bisa melanjutkan pendidikannya,” ucap bupati yang juga diberi penghargaan sebagai warga kehormatan UNP ini.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dari segi pendanaan bersumber dari APBD, pada tahun 2012 dibantu sebanyak 499 mahasiswa dengan anggaraan Rp1,2 miliar, 2013 sebanyak Rp2,6 milyar untuk 877 mahasiwa, 2014 Rp2,5 miliar untuk 1.040 mahasiswa, 2015 Rp2,3 miliar untuk 1.100 mahasiswa dan 2016 sebesar Rp2,4 miliar untuk 1.260 mahaiswa. Tidak hanya itu pemerintah daerah juga mendapat dukungan Baznas Tanah Datar dan juga bantuan perantau.Tidak salah kiranya kata bupati, Kabupaten Tanah Datar setiap tahun menempati urutan pertama di Sumatera Barat sebagai daerah yang paling banyak diterima di PTN seperti UGM, UI, ITB, Undip, Unibraw, ITS, Unand, UNP, IAIN dan lainnya. Inovasi ini menjadi salah satu indikator Tanah Datar dinobatkan sebagai penyelenggara pendidikan terbaik berturut-turut dalam lima tahun terakhir.Selain itu diberikan reward kepada siswa-siswa berprestasi. Lebih dari 1.000 anak telah kita berangkatkan ke Malaysia dan Singapura sebagai reward atas prestasi-prestasi yang diraih baik sebagai juara umum di masing-masing kecamatan, mendapat juara lomba bidang studi, olimpiade, seni dan lomba lainnya di tingkat propinsi dan nasional serta juga didampingi tentunya oleh guru-guru yang berprestasi juga.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Program yang telah digagas semenjak tahun 2006 silam bertujuan membuka wawasan siswa-siswa tentang dunia internasional sehingga menjadi motivasi yang kuat bisa berprestasi lagi di tingkat internasional.Tidak hanya itu, pemerintah daerah memberikan reward bagi para hafiz-hafizah di Tanah Datar. Baik untuk ikut studi banding internasional bahkan 4 orang dengan hafalan terbanyak akan diberangkatkan umrah ke Tanah Suci Makkah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Menciptakan hafiz-hafizah di Tanah Datar berarti menunjang program pemerintah melahirkan generasi yang berkualitas, cerdas dan berkarakter,” tegas bupati.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Saat ini telah dibentuk 54 rumah tahfiz dan akan bertambah setiap tahunnya. “Kita punya target akan lahir lebih kurang 6.000 hafiz baru di Tanah Datar dengan hafalan minimal 1 juz melalui program pola asuh 1 guru mengaji membimbing 3 muridnya,” katanya lagi.Selain itu untuk kemajuan pendidikan, pemerintah daerah juga mengikutsertakan para orang tua siswa terutama dalam penerapan pendidikan karakter. Kelas orang tua dilaksanakan empat sampai lima kali dalam satu semester untuk mengkaji, mendiskusikan dan mencari solusi di sekitar permasalahan anak di luar sekolah.Pemerintah daerah juga melatih guru konseling dan meningkatkan kompetensi guru. “Untuk pengelolaan pendidikan, terjadi peningkatan anggaran tahun 2015 sebesar Rp441 miliar menjadi Rp546 miliar pada tahun 2016 dan tahun 2017 meningkat lagi menjadi Rp588 miliar.Sementara Rektor UNP Prof. Ganefri mengatakan Tanah Datar tidak bisa dilupakan sebagai bagian sejarah terpenting Universitas Negeri Padang. Dari kota Batusangkar inilah kampus yang telah berakreditasi A dan dengan jumlah mahasiswa mencapai lebih 37.000 orang ini lahir dan tumbuh menjadi salah satu kampus yang diminati oleh lulusan SLTA tidak hanya Sumatera Barat tetapi juga datang dari provinsi tetangga.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Menjadi sebuah kebanggaan bagi civitas Universitas Negeri Padang, cikal bakal UNP lahir di kota Batusangkar Kabupaten Tanah Datar,” sebut rektor yang disambut tepukan meriah dari guru besar dan seribuan wisudawan yang hadir.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ganefri juga menyambut baik tawaran pendirian kampus UNP di Tanah Datar serta juga menyampaikan dukungan agar bisa didirikan monumen PTPG di Bukit Gombak Batusangkar sebagai tonggak sejarah lahirnya pendidikan tinggi keguruan di Indonesia khususnya Sumatera Barat.(wt/humas) </div>

H. Irdinansyah Tarmizi Dies Natalis Ke-63 UNP Kebanggaraan Rang Minang

Realitakini.Com-Tanah Datar Bupati Tanah Datar H. Irdinansyah Tarmizi tampil di hadapan ribuan civitas akademika Universitas Negeri Pada...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama