Wujudkan E-Government Pemko Padang Command Center”

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9zlg6Qi5Xz0_seBOa5-PXlKpjpWEmMBVGo-igcUUW_rgBcZgMw-X5ppt8ds0tgt0GK4ushl_j3X9oIdOmofWYhgRXyP7QKHZJOL4zgt8NKXoLp-1dIjET1_wFjzR6-PMkEg3sgH1E9no/s1600/JN+30.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9zlg6Qi5Xz0_seBOa5-PXlKpjpWEmMBVGo-igcUUW_rgBcZgMw-X5ppt8ds0tgt0GK4ushl_j3X9oIdOmofWYhgRXyP7QKHZJOL4zgt8NKXoLp-1dIjET1_wFjzR6-PMkEg3sgH1E9no/s640-rw/JN+30.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.com-Padang</b> </div> <div style="text-align: justify;"> Pemerintah Kota Padang terus melakukan langkah maju salah satunya dengan menghadirkan sistem pemerintahan berbasis teknologi aplikasi melalui keberadaan “Command Center” atau pusat komando. Hal tersebut, untuk mendukung mewujudkan e-government sekaligus dalam upaya peningkatan pelayanan publik secara cepat, tepat dan mudah yang tentunya sebagai percepatan Padang menuju ‘Smart City’. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ruangan yang bertempat di lantai dua gedung Balaikota Padang itu, diresmikan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, Selasa (30/1/2018). Peresmian ditandai dengan pembukaan selubung nama yang bertuliskan Command Center dengan dihadiri jajaran Asisten I, II dan III, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta camat se-Kota Padang. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Walikota dalam kesempatan itu menyampaikan sangat menyambut positif keberadaan ruang Command Center tersebut. Karena memiliki fungsi sebagai ruang pusat kendali kota. Apalagi semua yang terjadi di Kota Padang bisa dipantau dari sini. Terutama berkaitan kegiatan dan program di masing-masing OPD di lingkup Pemko Padang, serta berbagai informasi lainnya seperti bencana alam, kemacetan, data kependudukan, kesehatan, kebakaran dan lainnya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Alhamdulillah, Pemko Padang sekarang sudah memiliki ruang Command Center yang terlihat begitu representatif disertai sarana dan prasarananya,” sebutnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Mahyeldi juga mengharapkan, dengan adanya ruang Command Center ini tentunya akan memberikan kemudahan integrasi dan akses data atau informasi yang diperlukan secara cepat dan aman baik untuk pusat layanan dan penyimpanan database bagi seluruh OPD, tingkat kecamatan dan kelurahan yang akan dilaksanakan secara bertahap. Di samping itu juga membantu dalam mengontrol wilayah dan kinerja jajaran OPD, informasi terkini dan perkembangan kota melalui dashboard informasi publik.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Jadi ruang Command Center ini memiliki arti penting dan merupakan wujud kesungguhan Pemko Padang untuk menata dan menyiapkan proses penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga, secara internal di ruangan ini kita akan bisa melihat berbagai informasi dan juga penyelesaian masalah secara cepat," imbuhnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tak hanya itu katanya, apalagi di sini juga akan tersedia informasi aktifitas pemerintah masyarakat terkini. "Tentu ini memberikan kemudahan yang luar biasa bagi pemko, masyarakat dan lainnya,” tukuk walikota sembari meresmikan Command Center tersebut.Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfo Kota Padang Suardi mengungkapkan, latar belakang pendirian Command Center untuk menyediakan akses informasi, aplikasi dan pemantauan infrastruktur teknologi informasi yang terintegrasi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> ‘'Di dalam ruangan ini kita akan menyediakan ruangan data yang berpusat dan sekaligus menyajikan terkait informasi yang dibutuhkan secara akurat, cepat dan tepat. Selain itu apa saja isu yang beredar dan lagi trend saat ini dan beberapa waktu ke depan, juga akan disediakan informasi dan datanya di sini. Seperti salah satunya terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Padang yang pelaksanaannya tinggal beberapa bulan lagi. Dan untuk ini, kita tengah mengkoneksikannya dengan KPU Kota Padang sehingga semua informasi semua tahapan pilkada bisa dilihat di Command Center ini,” terang mantan Kabaghumas Pemko Padang tersebut.( Wt/Dv/Nda)</div> </div>

Wujudkan E-Government Pemko Padang Command Center”

Realitakini.com-Padang   Pemerintah Kota Padang terus melakukan langkah maju salah satunya dengan menghadirkan sistem pemerintahan ber...

Read more »

Komandan Korem 032 Wirabraja,Brigjen TNI Mirza Agus Tegaskan Anggotanya Agar Jaga Netralitas Saat Pilkada

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5Ic0KAaXOrrzEn7oPPpgr8FJFxeo_fRxL0IwJNdREVtUoXMgLY3155ONJwC3RTDCyDrXWYt52C8wAZhjvjdn7dn974VbSR6LxlpWa5RFJiOVv0G5pqfeXLr5UtryW_awJyUqfpcBhCXU/s1600/Damrem.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5Ic0KAaXOrrzEn7oPPpgr8FJFxeo_fRxL0IwJNdREVtUoXMgLY3155ONJwC3RTDCyDrXWYt52C8wAZhjvjdn7dn974VbSR6LxlpWa5RFJiOVv0G5pqfeXLr5UtryW_awJyUqfpcBhCXU/s320-rw/Damrem.jpg" width="320" /></a></div> <span style="text-align: justify;"><b>Realiatakini.com -Pariaman</b></span><br /> <div style="text-align: justify;"> Menjelang Pemilihan Kepala daerah serentak 2018 ini, Komandan Korem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Mirza Agus tegaskan agar seluruh anggotanya wajib menjaga netralitas dan tidak terlibat ikut bermain politik praktis serta memihak pada salah satu kandidat yang ikut bertarung ditahun ini kususnya di Kota Pariman.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Jika kedapatan mencoba untuk bermain-main politik secara diam -diam, kami  tidak segan-segan dan akan memberikan lansung sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku" tegasnya</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pilkada serentak dalam pemilihan Wali Kota, ada empat di Sumbar  yang menggelarnya diantaranya, Kota Pariaman, Kota Padang, Sawah Lunto, dan Padang Panjang," kata Brigjen TNI Mirza Agus di Pariaman, Senin (29/1/2018).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ia menegaskan, untuk  Sumbar ada empat Kota yang melaksanakan pilkada serentak. Agar semua anggota bisa menjaga netralitas. Jangan coba ikut-ikutan berpolitik. Diminta Komandan Kodim (Dandim) selalu memantau personel di lapangan. Setiap Dandim harus mengecek gerak-gerik anggota di lapangan.</div> <div style="text-align: justify;"> Karena anggota telah mendapat pembengkalan dari KPU dan Panwaslu. Selain itu, ada buku saku tentang netralisas TNI yang digunakan untuk pendoman yang telah diberikan baru-baru ini agar bisa mengaplikasikanya. Buku saku tersebut reformasi internal TNI yang telah berlangsung sejak tahun 1998 merupakan salah satu keputusan penting bagi TNI yang telah meninggalkan Dwi Fungsi TNI yaitu fungsi sosial politik.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Oleh sebab itu, TNI tidak lagi melibatkan diri serta terlibat dalam kegiatan politik praktis. Namun, lebih fokus pada pembangunan profesionalisme sebagai alat negara dalam bidang pertahanan.Ia berharap agar seluruh prajurit terhindar dari kesalahpahaman dan tindakan dalam komitmen netralitas TNI," tutupnya(wt*)</div> </div>

Komandan Korem 032 Wirabraja,Brigjen TNI Mirza Agus Tegaskan Anggotanya Agar Jaga Netralitas Saat Pilkada

Realiatakini.com -Pariaman Menjelang Pemilihan Kepala daerah serentak 2018 ini, Komandan Korem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Mirza Agus te...

Read more »

Mahyeldi: Gedung GSG Bukti Kebersamaan Masyarakat Kuranji

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVOt2fUtqpoClbAblz0p1B2chH6JTioywH9gwKXPn5Ec9vPifaW0B7mJy8zUCPSNoT1xAoKboGOnqAK_Ix_4LGjUdz_p3y-RbiHcM2B50o6Z3HliaA0kUl_HCCp6mq2AapM3XDB0PBitc/s1600/GSG.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVOt2fUtqpoClbAblz0p1B2chH6JTioywH9gwKXPn5Ec9vPifaW0B7mJy8zUCPSNoT1xAoKboGOnqAK_Ix_4LGjUdz_p3y-RbiHcM2B50o6Z3HliaA0kUl_HCCp6mq2AapM3XDB0PBitc/s320-rw/GSG.jpg" width="320" /></a></div> <b>Realitakini.com –Padang</b><br /> <div style="text-align: justify;"> Gedung Serbaguna Kuranji yang diresmikan sejak 2016 sudah dimanfaatkan warga untuk berbagai keperluan seperti acara-acara adat, pesta pernikahan dan acara formal, serta kejuaraan olahraga. Keberadaan gedung ini membuktikan kebersamaan dan kekompakan masyarakat Kuranji yang masih menjunjung nilai luhur adat budaya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Adanya gedung ini bukti kebersamaan masyarakat Kuranji. Kebersamaan ini harus terus dirawat, persatuan harus diperkokoh untuk kemajuan Kuranji dan Kota Padang, " kata Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya pada acara 2 tahun Gedung Serbaguna Kuranji, Sabtu (27/1/2018).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Acara ini dihadiri oleh ribuan warga. Pada kesempatan ini hadir segenap tokoh masyarakat Kuranji, diantaranya Emzalmi yang juga Wakil Walikota Padang, Syamsuar Makmur Irwan Basir, Evi Yandri. Turut hadir Camat Kuranji Rachmadeny Dewi Putri beserta sejumlah perangkat kecamatan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lanjut, Walikota Mahyeldi menyampaikan terimakasih atas kontribusi masyarakat Kuranji yang besar dalam pembangunan. Diantara pembangunan dengan partisipasi warga yang tinggi di Kuranji adalah pembukaan jalan baru Pasa Lalang sampai Batu Busuak yang bernilai miliaran rupiah</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Pemerintah Kota Padang menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kuranji yang telah berkontribusi terhadap pembangunan Kota Padang, " ujar Mahyeldi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurutnya, terwujudnya pembangunan jalan dan jembatan berkat partisipasi warga itu memberi dampak terhadap peningkatan ekonomi. Ini terbukti meningkatnya nilai tanah dan kemudahan akses yang dirasakan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Inshaallah, pada tahun 2018 ini pembangunan jembatan Kuranji juga bisa dilanjutkan karena sudah ada pembicaraan dengan gubernur. Dan kendala selama ini sudah bisa diselesaikan," imbuhnya. Dengan demikian mari kita akhiri acara ini dengan makan bersama. Ujarnya ( Wt/DU/Zal)</div> </div>

Mahyeldi: Gedung GSG Bukti Kebersamaan Masyarakat Kuranji

Realitakini.com –Padang Gedung Serbaguna Kuranji yang diresmikan sejak 2016 sudah dimanfaatkan warga untuk berbagai keperluan seperti a...

Read more »

Pemko Padang Harus Lebih Fokus Pada Program - Program Unggulan.

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNAyZRrqITFS7MZktRQ_Z2lHINGvsGKTUxRvw-F4iHDFHFV9ETur-wMsv7sRloBpCXLHMP-4jv6uQYtieDvzxkkoABU6c5uI5lzG-3La4m363wz2w8f94XSHOwtERwcrfUHgN7tIRO2dQ/s1600/eli+mus.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNAyZRrqITFS7MZktRQ_Z2lHINGvsGKTUxRvw-F4iHDFHFV9ETur-wMsv7sRloBpCXLHMP-4jv6uQYtieDvzxkkoABU6c5uI5lzG-3La4m363wz2w8f94XSHOwtERwcrfUHgN7tIRO2dQ/s640-rw/eli+mus.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.com-Padang</b></div> <div style="text-align: justify;"> Progres capaian10 Program Unggulan sebagai turunan dari 10 prioritas pembangunan Kota Padang periode 2014-2019 berada di angka 86,5 % sampai akhir 2017. Sisanya akan dituntaskan hingga akhir periode (2019) mendatang.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Ir. Asnel, M. Si dalam sambutannya mewakili walikota pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Hotel Pangeran Beach, Senin (26/3/2018). Musrenbang ini adalah dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2019.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Asnel mengatakan, seiring dengan progres pembangunan tersebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan peningkatan setiap tahun. Dari realisasi PAD sebesar Rp. 476,98 milyar pada 2016 meningkat jadi Rp. 548,7 milyar pada 2017.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Dengan demikian kita optimis, target sebesar Rp. 600 milyar pada 2018 ini dapat terealisasi, "kata Sekda.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ia memaparkan, konsentrasi Pemko Padang pada pembenahan pariwisata di kawasan pantai dan sekitarnya telah memiliki icon wisata yang mampu menarik wisatawan lokal dan mancanegara. Konsistensi Pemko Padang dalam pembenahan kawasan wisata mampu pula menarik minat investor yang akan berinvestasi dalam pengembangan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Gunung Padang.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Pembenahan yang dilakukan pada obyek di sekitar KWT telah mampu menunjukkan konsistensi Pemko Padang yang menarik minat investor untuk berinvestasi, " ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya di sektor transportasi, Pemko Padang mengoptimalkan pengoperasian bus massal melalui peningkatan layanan Trans Padang, e-tcketting, pembangunan sarana dan prasarana transportasi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Pada 2019 nanti diharapkan secara bertahap akan dilanjutkan pengembangan koridor berikutnya untuk Trans Padang, " bebernya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Di sektor sanitasi, didukung dengan pemberlakuan Perda Nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, Pemko Padang menggerakkan semua elemen masyarakat untuk peduli kebersihan dalam rangka mewujudkan Padang Bersih. Sektor sanitasi juga diperkuat dengan program pusat , Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang bernilai strategis sehingga masyarakat yang tidak mampu dapat memiliki kawasan lingkungan yang bersih, nyaman dan lebih manusiawi melalui pemberdayaan masyarakat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Dari sektor sanitasi ini Kota Padang membuktikan sebagai kota bersih dengan meraih piala Adipura, " sebut Sekda.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti dalam sambutannya menyebut , Pemko Padang harus lebih fokus pada program - program unggulan yang sudah ditetapkan. Sekaligus mengurangi kegiatan-kegiatan yang di luar program untuk efisiensi., " katanya.Elly Thrisyanti  mengatakan sektor ekonomi, perdagangan, pendidikan, sosial, budaya dan sektor usaha mikro kecil menengah juga menunjukkan geliat positif. "Disamping banyak keberhasilan, prestasi dan penghargaan yang telah diraih tentunya masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan, " imbuhnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Hervan Bahar menambahkan, sasaran yang hendak dicapai Musrenbang RKPD Kota Padang 2019 diantaranya penajaman rencana kerja (renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan antar OPD. Selanjutnya, menghimpun masukan dari seluruh peserta, pemangku kepentingan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Dalam Musrenbang ini juga agar terdapat usulan rencana program kegiatan pemerintah daerah dengan program prioritas pembangunan provinsi dan nasional yang ditetapkan, untuk diusulkan pada RKPD provinsi tahun 2019," tukuk Hervan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Adapun Musrenbang RKPD Kota Padang ini diikuti seluruh perangkat daerah beserta pemangku kepentingan. Dilangsungkan selama dua hari (Senin dan Selasa, 26-27/3/2018).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Di sisi lain, Pemko Padang juga memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Pelaksana Musrenbang terbaik tahun ini adalah Kecamatan Kuranji, disusul Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Nanggalo. Kepada kecamatan pelaksana terbaik itu diberikan hadiah untuk memotivasi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

Pemko Padang Harus Lebih Fokus Pada Program - Program Unggulan.

Realitakini.com-Padang Progres capaian10 Program Unggulan sebagai turunan dari 10 prioritas pembangunan Kota Padang periode 2014-2019 ...

Read more »

Suharti Bur: Lakukan Evaluasi Diri Untuk Bersaing Untuk Menjadi Yang Lebih Baik

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvkDXbApPawrVL3VQ6k1KlkAlx-STSelT5ip2xcPczAtktnAMkVV99FiWyTbSSLjcHcAz2K87e43AEdJpsFlIo2uJcGu44HrAMHYvGKURIprhBPknmLTdzzTpDZj452vxoH0tUukhQupc/s1600/Suarti.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvkDXbApPawrVL3VQ6k1KlkAlx-STSelT5ip2xcPczAtktnAMkVV99FiWyTbSSLjcHcAz2K87e43AEdJpsFlIo2uJcGu44HrAMHYvGKURIprhBPknmLTdzzTpDZj452vxoH0tUukhQupc/s320-rw/Suarti.jpg" width="320" /></a></div> <span style="text-align: justify;"><b>Realitakini.com-Padangpariaman</b></span><br /> <div style="text-align: justify;"> Pemerintahan Kabupaten Padangpariaman Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melaksakan Diklat Prajabatan CPNS 2018  diklat tersebut dibuka secara Diklat Prajabatan CPNS 2018 resmi Suharti Bur  dengan tanda dipasangkannya kokarde kepada perwakilan peserta Diklat Prajabatan CPNS 2018 Jumat (26/1),</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan SK penuh menjadi seorang PNS, para CPNS harus melewati tahap Prajabatan di setiap instansi di mana mereka ditempatkan,”ujar Suarti Bur. </div> <div style="text-align: justify;"> Ia menegaskan peserta Prajabatan merupakan putra putri terbaik Padangpariaman yang diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan produksi pertanian Padangpariaman.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Suharti Bur berpesan CPNS bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Menjalankan tupoksi sesuai ketentuan agar roda pemerintahan berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Serta lakukan terus evaluasi diri untuk bisa mampu berkompetisi, bersaing untuk menjadi yang lebih baik. Jangan saling menyalahkan antara pimpinan dengan bawahan, tapi harus saling bekerja sama dan saling mengingatkan. Pimpinan bukanlah Bos yang senantiasa hanya bisa mengatur, tapi pimpinan adalah leader yang bisa dijadikan panutan bagi bawahan," katanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kepala BKPSDM Anwar, menyampaikan bahwa prajabatan CPNS 2018 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Padangpariaman diikuti sebanyak 237 CPNS, terdiri dari 224 untuk tenaga kesehatan dan 13 orang penyuluh pertanian.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Diklat prajabatan dibagi dalam 6 angkatan yakni angkatan 17, 18, 19, 20, 21, dan 22 yang nantinya dimulai oleh angkatan pertama pada tanggal 29 Januari hingga 5 Februari 2018 dan dilanjutkan dengan angkatan lain hingga berakhir pada  6 maret 2018. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Setiap peserta harus melapor terlebih dahulu pada tanggal 28 Februari 2018 di INS kayutanam," kata Anwar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Prajabatan sesuai PP Nomor 5 tahun 2014 tentang Manajemen Pegawai Negri, ialah memberikan pembekalan kepada CPNS dalam memulai tugasnya sebagai abdi negara, menciptakan aparatur negara yang berkarakter dan profesional(*Wt/pt)</div> </div>

Suharti Bur: Lakukan Evaluasi Diri Untuk Bersaing Untuk Menjadi Yang Lebih Baik

Realitakini.com-Padangpariaman Pemerintahan Kabupaten Padangpariaman Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK...

Read more »

Keboborkan Basko Hotel Dan Basko Grand Mall Semangkin Terkuak Setelah Datangi DPRD Sumbar

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9241Hz2a5sfnmyTZlEZJn9rh_v8TY93aIxvWSQFLE4RxPoZFmLehO3No1SYAm8RCB-jlN5IavKqH2j1NQV4CJLEljA11haQiCkGP64yqZVBgL1S5gy8mgE68M17xKbW3L95OQMkQKZXk/s1600/Basko.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9241Hz2a5sfnmyTZlEZJn9rh_v8TY93aIxvWSQFLE4RxPoZFmLehO3No1SYAm8RCB-jlN5IavKqH2j1NQV4CJLEljA11haQiCkGP64yqZVBgL1S5gy8mgE68M17xKbW3L95OQMkQKZXk/s400-rw/Basko.jpg" width="400" /></a></b></div> <b>Realitakini.Com-Sumbar</b><br /> <div style="text-align: justify;"> Sejumlah organisasi pengusaha menyesalkan eksekusi yang dilakukan Terhadap Basko Hotel dan Basko Grand Mall. Eksekusi dinilai membahayakan dan menjadi simbol tak ramahnya Sumbar terhadap investor. </div> <div style="text-align: justify;"> Ketua PHRI Sumbar, Maulana Yusran, mengutarakan,  seabagai mana di kutip dari media oleni Kabanagari.Com pihaknya prihatin melihat cara Pengadilan Negeri Padang yang anarkis dan berbahaya saat mencoba meruntuhkan bagian belakang hotel Basko karena di dalam hotel ada banyak orang, baik karyawan maupun tamu. Karena itu, ia menyesalkan cara Pengadilan Negeri Padang melakukan eksekusi tersebut.</div> <div style="text-align: justify;"> Seharusnya eksekutor memastikan bahwa tidak orang lagi di dalam hotel. Seharusnya aparat keamanan menyuruh tamu hotel keluar, kalau tidak bisa diajak, dipaksa saja. Jangan sampai tamu hotel yang tidak tahu apa-apa dengan masalah itu menjadi korban. Jangan mengeksekusi hotel seperti mengeksekusi bangunan liar atau bangunan kosong. Ini hotel. Banyak orang di dalamnya. Kalau kemarin eksekusi bangunan itu diselesaikan, lalu terjadi apa-apa saat bangunan itu diruntuhkan, misalnya terjadi kebakaran karena di atas bangunan itu ada kolam renang, lalu airnya tumpah mengenai genset atau yang bisa menyebabkan terbakar, siapa yang bertanggung jawab terhadap tamu hotel? Mengeksekusi hotel sebesar itu harus punya perencanaan dan memperhatikan bangunan yang akan terkena dampak peruntuhan itu. Jangan sampai eksekusi menimbulkan masalah baru,” ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Maulana Yusran menyarankan PT Kerata Api Indonesia (KAI)—pihak yang beperkara dengan Basko Group—dan Pengadilan Negeri Padang untuk tidak melihat masalah tersebut dari sudut pandang kalah dan menang, tetapi melihat cara penyelesaiannya. Menurutnya, PT KAI sebagai presentasi negara harus melihat persoalan secara menyeluruh karena pemerintah juga mendapatkan dampak buruk masalah ini. Jika pemerintah kehilangan investor, apalagi investor yang perusahaannya banyak karyawan, pemerintah akan rugi karena hal ini berdampak terhadap ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD), dan pengangguran.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kronologi sengketa lahan yang berujung eksekusi ,Sebagai mana kutip dari https://www.kompasiana.com Seiring dengan proses persidangan, hasil akhir menyatakan bahwa PT Basko Minang PLaza harus mematuhi putusan peradilan bahwa lahan yang disengketakan adalah sah milik PT KAI, dan PT Basko Minang Plaza harus mematuhi putusan hukum tersebut.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hal yang menarik kenapa Basko alot tidak mau membayar sewa setelah 30 Desember 2004? Karena secara diam-diam selama dia menyewa lahan tersebut, dia juga bermain dengan beberapa pihak di era pemerintahan waktu itu, sehingga dia melakukan sertifikasi tanah pada lokasi yang sama dengan lahan yang disengketakan. Sehingga pada tahun 2010 muncul 5 buah sertipikat tanah (SHGB) atas nama Basrizal Koto. Hal ini dilakukan diam-diam tanpa sepengetahuan PT KAI yang sudah lebih dulu mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah.Basko melakukan ini berdalih sebagai pada pembebasan tanah yang dilakukan Pemerintah Kota Padang kepada masyarakat yang menempatinya.</div> <div style="text-align: justify;"> Kelicikan Basko terlihat di sini, sejak 1994-2004 dia membayar sewa lahan kepada Perumka (PT KAI) hal ini membuktikan bahwa Basko mengakui tanah ini adalah milik PT KAI, akan tetapi secara culas dia melakukan sertipikasi tanah dengan dalih yang tidak masuk akal. Hal ini cukup berbahaya bila ditiru orang lain di daerah lain, akan berujung dengan habisnya tanah aset negara di tangan orang-orang yang licik. Bagaimana bisa tanah aset pemerintah yang jelas tercatat kepemilikannya diacak-acak kepemilikannya menjadi milik perseorangan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Basko sebagai 'Penguasa Padang'pun terlihat panik dengan eksekusi yang dilakukan Kamis lalu, hal itu terlihat dengan dia coba menggiring opini publik melalui media masa miliknya, dengan pemberitaan yang seolah-olah terzalimi.  Bagi pihak yang hanya tahu sepenggal ceritanya pasti akan mendukung Basko. Tetapi bila kita lihat dari awal cerita dimulai, akan jelas bagaimana kelicikan Basko dalam kasus ini.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 22 Januari 2018 eksekusi dilanjutkan. Proses peradilan sudah berjalan, putusan Pengadilan Negeri maupun Putusan Mahkamah Agung menetapkan PT KAI adalah pihak yang sah atas lahan yang disengketakan. Hal ini bisa menjadi contoh buat semua pihak, agar jangan sekali-kali merampok aset pemerintah dalam bentuk apapun! </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kebobrokan  basko semangkin terkuak setelah, puluhan Karyawan Basko mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, untuk mengadukan nasib mereka dan meminta DPRD Sumatera Barat membantu atas permasalahan yang dihadapi oleh Basko.</div> <div style="text-align: justify;"> Kedatangan rombongan karyawan Basko itu disambut baik oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Banno, Achiar selaku Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan Riswandi Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan seterusnya dilakukan dialog di Ruang Khusus I Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kamis (25/1).</div> <div style="text-align: justify;"> “Bagi kita yang terpenting investasi daerah, lapangan kerja dan kesempatan berusaha tidak boleh terganggu. Sengketa antara Basko dan PT KAI silahkan saja diproses,” kata Arkadius Datuak Intan Banno selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dan juga dari Fraksi Partai Demokrat.</div> <div style="text-align: justify;"> Dilanjutkan Arkadius Datuak Intan Banno, sebelumnya kita sudah menindaklanjuti dan menghubungi Jenderal Menejer Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sumatera Barat, kemudian kita berbicara dengan Menejer PLN Wilayah Padang, Saudara Faris.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Informasi yang kita dapatkan, dimana Saudara Faris mengatakan pada kita, bahwasanya saudara Faris sudah bicara dengan Menejer operasi Basko. Dari hasil pembicaraan tersebut, sudah ada solusi-solusi yang disampaikan,” paparnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ia menambahkan, dari solusi kondisional sekarang bisa dilaksanakan, listrik yang ke Basko untuk mall dan hotel sudah bisa direalisasikan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Selain itu, PLN Wilayah Padang tidak ingin masuk diranah sengketa, oleh sebab itu jaringan listrik yang ke Basko tersebut harus berada diluar tanah sengketa itu. Disamping itu juga, pihak Basko harus melunasi kewajibannya membayar tagihan listrik yang terhitung sejak desember 2017 lalu, terang Faris pada kita,” jelas Arkadius Datuak Intan Banno.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hasil komunikasi antara Arkadius Datuak Intan Banno dengan pihak PLN Wilayah Padang disebutkan, jika Pihak Basko membayar dan melunasi tagihan tersebut pagi (25/1) ini, sorenya lampu di Mall dan Hotel Basko tersebut dipastikan hidup, itu janji Menejer PLN Wilayah Padang pada Arkadius Datuak Intan Banno.(Wt**)</div> </div>

Keboborkan Basko Hotel Dan Basko Grand Mall Semangkin Terkuak Setelah Datangi DPRD Sumbar

Realitakini.Com-Sumbar Sejumlah organisasi pengusaha menyesalkan eksekusi yang dilakukan Terhadap Basko Hotel dan Basko Grand Mall. Ek...

Read more »

Bupati Irfendi Arbi Pedula Terhadap Sekolah Di Bawah Naungan Kementerian Agama.

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZvDhn7yUpG0EyciwewJ5gcSSk4cJx045VLE9wjp74NmRPnrprWPQ7W9z_7NAGLCeoaCPRjIaSHEo6tET0KBJeutVGRICtvByUg1Ez14vNdk8C7Re4Q9ZLoTp1Wotu3-8iRHXY7hOi5a4/s1600/irp.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZvDhn7yUpG0EyciwewJ5gcSSk4cJx045VLE9wjp74NmRPnrprWPQ7W9z_7NAGLCeoaCPRjIaSHEo6tET0KBJeutVGRICtvByUg1Ez14vNdk8C7Re4Q9ZLoTp1Wotu3-8iRHXY7hOi5a4/s320-rw/irp.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.com -Limapuluh Kota </b></div> <div style="text-align: justify;"> Penndidikan adalah tolok ukur kemnjuan suatau daerah oleh karena itu H Irfendi Arbi Bupati Limapuluh Kota terus menunjukan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan di daerahnya.  Tidak saja membagikan beasiswa bagi siswa miskin, bupati juga senantiasa turun langsung ke sekolah-sekolah termasuk sekolah di bawah naungan Kementerian Agama.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahkan untuk memastikan seluruh sekolah terutama sekolah Madrasah Ibtidaiyah dapat melaksanakan proses belajar dan mengajar dengan baik, jauh hari sebelumnya Bupati telah memerintahkan Bagian Humas dan Pemberitaan Setkab Limapuluh Kota bersama OPD terkait untuk menginventarisir sekolah agama yang ada di Luak Limopuluah itu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Menindaklanjuti kunjungan bupati ke salahsatu Madrasah Ibtidaiyah beberapa waktu lalu, kami telah melakukan persiapan untuk melakukan inventarisir seluruh sekolah agama di daerah ini. Bagi sekolah yang kondisinya serba keterbatasan, tentunya akan dicarikan jalan keluar terbaiknya,” ungkap Kabag Humas dan Pemberitaan Setkab. Limapuluh Kota Firmansyah kepada wartawan di Sarilamak, kemaren.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kalau Madrasah Ibtidaiyah itu berada di bawah nauangan Kementerian Agama, lanjut Firmansyah, tentunya ini akan dibicarakan dengan Kantor Kemenag Kabupaten Limapuluh Kota selaku pihak yang lebih berwenang terhadap sekolah bersangkutan. Namun begitu, pihak Pemkab akan berusaha mencarikan solusinya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Diakui Firmasyah, institusi pendidikan akan bisa berkembang dengan baik apabila mempunyai sarana dan prasarana yang memadai berkaitan dengan proses pendidikan seperti gedung, ruang kelas, media pendidikan, meja, kursi, dan lainnya. Bagi sekolah yang kondisinya kurang layak, tentunya akan menjadi perhatian serius daerah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Hasil pendataan nantinya akan kita koordinasikan dengan Kantor Kemenag selaku pihak yang lebih berwenang. Bagi sekolah yang berada dalam kondisi serba keterbatasan tentu akan kita carikan solusinya,” tutur Firmansyah sembari menyebut pihaknya juga akan mempelajari dan mensiasati peraturan yang mengatur dan memungkinkan pengalokasian anggaran dari daerah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lajut Firmasyah mengatakan, Bupati dalam berbagai kesempatan juga selalu mengajak semua pihak peduli dengan dunia pendidikan, terlebih sekolah agama.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Selain kepedulian berbagai elemen masyarakat, barangkali juga kita bisa meminta bantuan sarana dan prasarana sekolah itu melalui dana CSR,”  tuntas Firmasyah.(IS*/IM)</div> </div>

Bupati Irfendi Arbi Pedula Terhadap Sekolah Di Bawah Naungan Kementerian Agama.

Realitakini.com -Limapuluh Kota  Penndidikan adalah tolok ukur kemnjuan suatau daerah oleh karena itu H Irfendi Arbi Bupati Limapuluh ...

Read more »

Maidestal Hari Mahesa Pertanyakan Perhataian Pemko Padang Tentang Gizi Buruk

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQooQUDBDrw3dUgZBQPqMtW_7eYdxwkd1GQgPhpEH5URySNmM3h-D7C1HbrlrgxqlDotZTqzlS4KPVkfg-i_LOJg4e5-BDLfs8-9cqU52SjMRBkSDdQ97cBrO9ZyAcvkm7Vu0RCFfIT_4/s1600/mahesa+esa.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQooQUDBDrw3dUgZBQPqMtW_7eYdxwkd1GQgPhpEH5URySNmM3h-D7C1HbrlrgxqlDotZTqzlS4KPVkfg-i_LOJg4e5-BDLfs8-9cqU52SjMRBkSDdQ97cBrO9ZyAcvkm7Vu0RCFfIT_4/s320-rw/mahesa+esa.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.com-Padang </b></div> <div style="text-align: justify;"> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang sangat menyanyangkan dan meminta Dinas Kesehatan setempat untuk serius dalam menekan kasus gizi buruk. Salah satunya terjadi pada Seorang bocah Habil Daud (7) di Kelurahan Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang diduga menderita gizi buruk, buah hati dari pasangan Afrijon (38) dan Mira Susanti (32). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa menyayangkan masih terdapatnya kasus gizi buruk di Kota Padang, Sumatera Barat.Padahal gizi buruk merupakan hal sensitif bagi suatu daerah, jika penderita gizi buruk masih banyak maka hal itu menggambarkan bagaimana perhatian pemerintah kota kepada penderita gizi buruk tersebut,  ” ujarnya, Rabu(24/1)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Untuk melihat bagaimana persoalan tersebut di lapangan, dalam waktu dekat Komisi  IV berencana akan memanggil dan meminta penjelasan dari dinas terkait, ” tegas Esa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara, anggota DPRD Padang lainnya Zulhardi Z Latif mengatakan penanganan kasus gizi buruk tidak terlepas dari perhatian pemerintah. Padahal telah banyak bantuan dari pemerintah seperti beras sejahtera dan lainnya. “Hal itu patut dipertanyakan kenapa masih adanya kasus gizi buruk,” pungkasnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara Kepala Dinas Kesehatan Padang, Feri Mulyani mengatakan dari 61 kasus tersebut, sekitar 22 orang diantaranya sudah berubah dari status gizi buruk menjadi gizi normal.</div> <div style="text-align: justify;"> Kemudian 28 orang menjadi gizi kurang, sedangkan 11 orang masih dalam status gizi buruk. Dan 11 orang tersebut masih tetap dipantau oleh dinas kesehatan dan puskesmas, hingga statusnya berubah ke gizi kurang dan menjadi gizi normal,” katanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ia mengatakan, dinas kesehatan memiliki program pemberian makanan tambahan, program pemantauan tumbuh kembang, deteksi dini tumbuh kembang, serta penyuluhan pada orang tua. Hal ini dilakukan dalam rangka menekan angka kasus gizi buruk khususnya di Kota Padang.</div> <div style="text-align: justify;"> Ia mengatakan, Habil selama dua bulan terakhir terbaring lemas ditempat tidur dengan kondisi badan yang sangat memprihatinkan. Bahkan tampak hanya kulit pembalut tulang. Ia menderita gizi buruk sejak sejak dua bulan terakhir.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Kita langsung menangani pasien ini dengan mendampinginya ke Rumah M.Jamil Padang bahkan Dinkes juga membayarkan uang tunggakan BPJS-nya satu keluarga selama 10 bulan senilai Rp1.200.000,” katanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Habil Daud derita gizi buruk akibat gangguan pertumbuhan atau Cerebral Palsy yang merupakan penyakit tumbuh kembang yang lebih mengarah pada gangguan tubuh, dimana anak menjadi tidak progresif dan cenderung kaku. Penyakit ini disebabkan karena adanya kerusakan pada sel-sel motorik, terutama pada susunan saraf pusat yang sedang berkembang.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan Data Dinkes Kota Padang selama tahun 2017 menemukan 61 kasus gizi buruk, dari 61 pasien 22 pasien berobah jadi gizi sedang, sedangkan 11 kasus gizi buruk dengan melakukan upaya monitoring dan 28 pasien sudah sembuh.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Kasus gizi buruk murni hanya 5 persen selebihnya karena komplikasi penyakit. Dan upaya yang dilakukan Dinkes terhadap pasien gizi buruk antara lain dengan memberikan makanan tambahan khusus yang bisa didapatkan di puskesmas.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Untuk itu kita mengingatkan kepada orang tua untuk lebih selektif menjaga buah hatinya dengan memberikan makanan sesuai dengan umur yang sudah dimasak, dan tidak memberikan makanan instan kepada anak, ” pungkasnya. (*Ar/w)</div> </div>

Maidestal Hari Mahesa Pertanyakan Perhataian Pemko Padang Tentang Gizi Buruk

Realitakini.com-Padang  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang sangat menyanyangkan dan meminta Dinas Kesehatan setempat un...

Read more »

DI Usia 100 Tahun Kemerdekaan Indonesia Menyongsong Demografi

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaEdtYAG7t2IDYXgOVD0WjAQMR-XRzWNIv19XyuEk3t9dpcl14Z1QGy17UQIe5oVxzCH23v6s_x9TLYa2Cx-9nBQ41iZTAakP9Yp0mDE9EeHAQPEgzUDnMYw8WiE50dNePE_KngpMIuAA/s1600/Smk+w.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaEdtYAG7t2IDYXgOVD0WjAQMR-XRzWNIv19XyuEk3t9dpcl14Z1QGy17UQIe5oVxzCH23v6s_x9TLYa2Cx-9nBQ41iZTAakP9Yp0mDE9EeHAQPEgzUDnMYw8WiE50dNePE_KngpMIuAA/s320-rw/Smk+w.jpg" width="320" /></a></div> <b>Realitakini.Com-Padang </b><br /> <div style="text-align: justify;"> "Indonesia menyongsong 100 tahun kemerdekaan memperoleh bonus demografi, yaitu satu-satunya negara di dunia yang memiliki penduduk usia muda jauh melebihi usia tua," kata Walikota Mahyeldi.Karena Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah memberikan motivasi kepada siswa SMK Muhammadiyah 1 Padang selaku generasi muda, siswa SMK Muhammadiyah "Belajarlah sungguh-sungguh dari sekarang agar bisa menjadi pemimpin - pemimpin hebat yang akan membawa Kota Padang dan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa besar dan disegani di dunia," ujarnya.  Mulai hari ini harus mempersiapkan diri untuk menjadi orang-orang hebat.  ujarnya Rabu (24/1/2018). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> .Dihadapan 800 siswa dan 100 tenaga pendidik di SMK itu, Mahyeldi menekankan agar mewaspadai pengaruh-pengaruh negatif yang dapat merusak. Diantara hal-hal yang merusak adalah narkoba, tawuran remaja. Termasuk pengaruh internet, agar generasi bisa memilah konten yang positif dan para guru dan orang tua agar mengarahkan serta selalu memberi bimbingan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Yang tidak kalah pentibg adalah memperkuat basis agama sebagai dasar pembangunan karakter sehingga nanti menghadirkan generasi yang berakhlak mulia," imbuh Mahyeldi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada kesemoatan ini juga hadir tokoh Muhammadiyah Kota Padang Maigus Nasir didampingi kepala sekolah Drs. Zulkamil, MT serta para wakil kepala.Mahyeldi juga menyinggung peran Muhammadiyah dalam perjuangan kemerdekaan dan mengisi pembangunan bangsa Indonesia.Menurutnya peran Muhammadiyah dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kader Muhammadiyah sangat banyak berkorban dalam perjuangan bangsa ini. Itu tidak terbantahkan," katanya.(Wt//humas)</div> </div>

DI Usia 100 Tahun Kemerdekaan Indonesia Menyongsong Demografi

Realitakini.Com-Padang  "Indonesia menyongsong 100 tahun kemerdekaan memperoleh bonus demografi, yaitu satu-satunya negara di duni...

Read more »

Narkoba Di Sumbar Meningkat Dratis ,Konisi I DPRD Sumbar Sempurnakan Ranperda

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvUuWWjTeA93rVOyfW_IN34-sPNW_m96g2ArwQAn4PF8z5cdoh0g9Nk8te6Fu8B-9_8ugtmzB0CQtS3o9GsNfNveDKVt_PcagpbBKxW4ayMVmOW4f6LUflNJFiAO6b1lmfh_Xh-8Yn3cs/s1600/Komisi+1DPRD+s.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvUuWWjTeA93rVOyfW_IN34-sPNW_m96g2ArwQAn4PF8z5cdoh0g9Nk8te6Fu8B-9_8ugtmzB0CQtS3o9GsNfNveDKVt_PcagpbBKxW4ayMVmOW4f6LUflNJFiAO6b1lmfh_Xh-8Yn3cs/s320-rw/Komisi+1DPRD+s.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> R<b>ealitakini.Com-sumbar </b></div> <div style="text-align: justify;"> Narkoba atau narkotika dan obat-obatan berbahaya adalah bahan kimia baik sintetik ataupun organik yang merusak kerja saraf. . Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Narkoba dapat menyebabkan ketagihan, terganggu pada bagian saraf atau mampu tidak sadarkan diri </div> <div style="text-align: justify;"> Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan mengacam kehidupan masyarakat . </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Mengingatnya tindakan penyalahgunaan Narkoba di sumbar meningkat gratis , pemerintah memandang perlu membuat perda tentang Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba.Ranperda tersebut di bahas oleh  Komisi I DPRD sumbar .</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  Bayak nya Ranperda pasal pasal ranperda tersebut yang belum sempurna  maka dari itu komisi  satu DPRD sumbar mengadakan rapat kerja dengan berapa SKPD yang ada dilingukan pemprov sumbar selasa (23/1/2018)  untuk penyempurnaan Ranperda  tersebut terkait dengan pencegahan  Narkoba tersebut. rapat tersebut dihadri oleh biro hukum , BNN,Menkum Ham ,MKKS SMA/SMK. Dinas Pendidikan, Sumbar ,Direktorat reserse narkoba Polda Sumbar, LSM dan Bundo kandung dan di pimpin lansung oleh ketua komisi satu Achira.  Banyak masukan darai SKPD terkait hingga rapat tersebut di skor sampai jam dua siang . (wt)</div> </div>

Narkoba Di Sumbar Meningkat Dratis ,Konisi I DPRD Sumbar Sempurnakan Ranperda

R ealitakini.Com-sumbar  Narkoba atau narkotika dan obat-obatan berbahaya adalah bahan kimia baik sintetik ataupun organik yang merusa...

Read more »

Pansus I DPRD Siap Menfasilitasi Perubahan Ranperda Retribusi Jasa Umum

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfdIrHEjx_1fUHbSxDjyWbfWYcF0hldC6c144s-DuA479d0dJkyuKcrfTnGqBUxDYcSSIECeXTN7J92LUAL5AAHT02VGqGskyQCPE-5XC4wTxHGzdnbnE_SdVBvD1fh-mTlSkk3sk3uP0/s1600/dprd+pdg.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfdIrHEjx_1fUHbSxDjyWbfWYcF0hldC6c144s-DuA479d0dJkyuKcrfTnGqBUxDYcSSIECeXTN7J92LUAL5AAHT02VGqGskyQCPE-5XC4wTxHGzdnbnE_SdVBvD1fh-mTlSkk3sk3uP0/s320-rw/dprd+pdg.jpg" width="320" /></a></div> <b>Realitakini.com-Padang,</b><br /> <div style="text-align: justify;"> Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan Pemko Padang tentang retribusi jasa umum no 11 tahun 2011 saat ini sedang dalam pembahasan oleh panitia khusus I DPRD Kota Padang dan Ranperda ini sudah kali ke tiga dilakukan perubahan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ketua Pansus I DPRD Kota Padang, Faisal Nasir menyampaikan saat ini kita bersama anggota pansus I lainnya baru akan memulai pembahasan bersama OPD terkait pada Rabu, (24/01/2018) ini dikarenakan kita masih menunggu informasi atas dasar apa Ranperda ini dirubah yang koordinator OPD ialah Bagian Hukum Pemko Padang. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Jika ini telah didapat, pihaknya siap menerima perubahan ranperda ini untuk dijadikan peraturan daerah. Pansus I DPRD siap menfasilitasi perubahan ini bersama berbagai OPD yang ada,”  kata Faisal, Selasa (23/1/2018).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Terkait organisasi perangkat daerah yang mencakup hal ini masing-masingnya ialah Bapenda, Dinas Perdagangan, Dinas Kominfo dan Dinas Perhubungan. Jika data dari bagian hukum telah didapat, maka masing-masing OPD yang ada diminta memaparkan perubahan retribusi yang akan dilaksanakan, ini demi menemui titik terang serta Ranperda ini dapat dijadikan peraturan daerah.</div> <div style="text-align: justify;"> Kemudian, Ia meminta kepada pimpinan OPD yang tergabung pada pansus I, untuk serius dan teliti dalam menyusun ini, supaya ini terealisasi dengan baik serta kejanggalan tidak ditemui nantinya, “ujar kader PAN ini.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Pihaknya bersama anggota pansus I lainnya siap mengawal dan membahas persoalan ini hingga tuntas, tujuannya agar ini tidak keliru nantinya serta Perda ini siap diterapkan ditengah-tengah masyarakat,” ungkapnya. .(S/w)</div> </div>

Pansus I DPRD Siap Menfasilitasi Perubahan Ranperda Retribusi Jasa Umum

Realitakini.com-Padang, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan Pemko Padang tentang retribusi jasa umum no 11 tahun 2011 ...

Read more »

Larangan Cantrang : Nelayan Tantang Susi Uji Petik

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxrhe7Jo1JNXThZ7Pwxn_9kUq0VB5jVmlWsHTWFqDSDMiCfUGM37W-2zMNh3RLMEHy9e0jW64onWehIuD7RfKlK8COF-qwi9xTZaMxIs9a7xQjwZD0_F3H9TKAnrDn19Dd9QtnJDNLz7g/s1600/UJI+Petik.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxrhe7Jo1JNXThZ7Pwxn_9kUq0VB5jVmlWsHTWFqDSDMiCfUGM37W-2zMNh3RLMEHy9e0jW64onWehIuD7RfKlK8COF-qwi9xTZaMxIs9a7xQjwZD0_F3H9TKAnrDn19Dd9QtnJDNLz7g/s320-rw/UJI+Petik.jpg" width="320" /></a></div> <b>Realitakini.com-Jakarta</b><br /> <div style="text-align: justify;"> Ketua Aliansi Nelayan Indonesia Riyono menyebut, perjanjian terkait uji petik untuk memastikan tingkat berbahaya cantrang bagi lingkungan ini sebenarnya sudah ada sejak unjuk rasa yang kedua pada Juli 2017. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Saat itu, sebut Riyono, pemerintah setuju melakukan moratorium larangan cantrang hingga 31 Desember 2017. Dalam kesepakatan itu disetujui selama masa moratorium itu pihak KKP dan nelayan melakukan uji akademis dari berbagai bidang itu.</div> <div style="text-align: justify;"> "Kalau dilarang lagi, kami minta lakukan uji petik," kata Riyono kepada  Realitakini.com sebagai mana di kutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (19/1). </div> <div style="text-align: justify;"> Dalam aksi di Istana Merdeka, Rabu (17/1) lalu, diputuskan cantrang boleh kembali digunakan dalam batas waktu yang belum ditentukan. Penggunaan cantrang itu dengan syarat tak ada kapal tambahan, pengukuran ulang bobot kapal, serta pendaftaran nelayan untuk mendapatkan alat tangkap pengganti.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sehari setelah pertemuan itu, Susi menggelar jumpa pers untuk mengklarifikasi pemberitaan pencabutan Peraturan Menteri (Permen) yang melarang penggunaan cantrang. Susi juga menegaskan, cantrang hanya boleh dipakai nelayan di enam wilayah yakni Batang, Tegal, Rembang, Pati, Juwana dan Lamongan.  </div> <div style="text-align: justify;"> Susi menegaskan tak ada pencabutan Permen yang melarang penggunaan alat tangkap seperti cantrang, trawl, dan alat-alat penangkap ikan lainnya yang dianggap berbahaya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Terkait peralihan alat tangkap ikan, Riyono menyebut nelayan tak pernah mempermasalahkan. Nelayan selama ini bukan memaksa menggunakan cantrang karena senang, tetapi bagi nelayan itu dianggap sebagai alat tangkap yang mudah, ekonomis, dan menghasilkan keuntungan yang besar. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Kami enggak masalah sama cantrang, mau diganti silahkan sebenarnya tapi ada tapinya, kalau mau ganti itu, ya kami mau yang lebih baik, bagus dan ikan banyak yang tertangkap,” kata Riyono.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lagi pula kata Riyono klaim KKP selama ini yang menyebut cantrang itu berbahaya merupakan ucapan yang tak berdasar. Hal itu, kata Riyono, karena KKP belum melakukan uji petik secara akademis terkiat alat tangkap ini. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Apa dasarnya bilang bahaya? Kalau memang belum uji petik, ayo lakukan bersama-sama,” katanya. (Devi/CCNI)</div> </div>

Larangan Cantrang : Nelayan Tantang Susi Uji Petik

Realitakini.com-Jakarta Ketua Aliansi Nelayan Indonesia Riyono menyebut, perjanjian terkait uji petik untuk memastikan tingkat berbahay...

Read more »

Walikota Mahyeldi: Momentum Peringatan Hari Pers Nasional (HPN)

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmel86PdAWXf0mdjLDxacw8dtS9v0cpagLHGvdAg87K01fpptWUoSFq6aAbwncV8nRlCtP0v-Ukmu5ACxwAhs1rgjxy_wseM7m-A0kqMx-iD_nBAvgxKLgiTfaPs6HgoKtRISII7RFxvc/s1600/HPN2018.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmel86PdAWXf0mdjLDxacw8dtS9v0cpagLHGvdAg87K01fpptWUoSFq6aAbwncV8nRlCtP0v-Ukmu5ACxwAhs1rgjxy_wseM7m-A0kqMx-iD_nBAvgxKLgiTfaPs6HgoKtRISII7RFxvc/s320-rw/HPN2018.jpg" width="320" /></a></div> <span style="text-align: justify;"><b>Realitakini.com-Padang </b></span><br /> <div style="text-align: justify;"> Rencananya, peletakan batu pertama pembangunan terminal  terminal type Ayang berlokasi di Anak Aie Kecamatan Koto Tangah  akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, kata Walikota Mahyeldi meninjau lokasi pembangunan, Ahad (21/1/201 Kita akan memanfaatkan momentum peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Padang pada 9 Februari 2018 mendatang.katanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Inshaallah, peletakan batu pertama pembangunan terminal akan dilakukan oleh Presiden, bertepatan dengan Hari Pers nanti," kata Mahyeldi.Terminal Anak Aie menempati lahan seluas 4,5 Ha ini akan menelan biaya sekitar Rp 79,5 milyar dari APBN.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Diperkirakan pembangunan terminal ini akan rampung pada 2019 nanti," jelas Walikota.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut Wako Mahyeldi, kewajiban dari Pemko Padang menyediakan lahan telah dilaksanakan. Beberapa waktu tanah seluas 4,5 Ha sudah dihibahkan ke pemerintah pusat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kita telah menghibahkan tanah yang berlokasi di Anak Aie ini seluas 4,5 Ha kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan," imbuhnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada kawasan terminal ini nantinya juga akan dibangun pasar induk, pusat perbelanjaan, masjid dan bangunan penunjang lainnya.</div> Turut mendampingi Walikota dalam kesempatan ini Kadishub Kota Padang, Kabag Humas dan Kabag Hukum Setda Kota Padang ( wt/du/jn)</div>

Walikota Mahyeldi: Momentum Peringatan Hari Pers Nasional (HPN)

Realitakini.com-Padang  Rencananya, peletakan batu pertama pembangunan terminal  terminal type Ayang berlokasi di Anak Aie Kecamatan Ko...

Read more »

Elly Trisyanti SE Akt Pimpin Rapai Penyampaian 3 Ranperda

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR0M5LBWdG1uxqcn2JoqC9i9sIxVAPh9dVSjFjwBRC3G15ipBwO5v4Z-GpOA2fy3Jvp_syst1Fl7mBYbIAu0wEPT_jGD0Hg2osVDSzFW_tnIx_44W7RuHmZi5FCiwleZWvFBCcPWxpdhg/s1600/tiga+ranperda.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR0M5LBWdG1uxqcn2JoqC9i9sIxVAPh9dVSjFjwBRC3G15ipBwO5v4Z-GpOA2fy3Jvp_syst1Fl7mBYbIAu0wEPT_jGD0Hg2osVDSzFW_tnIx_44W7RuHmZi5FCiwleZWvFBCcPWxpdhg/s320-rw/tiga+ranperda.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realaitakini.com-Padang</b> </div> <div style="text-align: justify;"> Anggota DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna untuk membahas Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di DPRD Kota Padang, Senin (22/1).Rapat yang dimulai sekitar pukul 10.50 WIB itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang, Elly Trisyanti SE Akt didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Pafang, Asrizal dan Muhidi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Walikota Padang Mahyeldi menyampaikan penjelasan 3 (tiga) Ranperda Pemerintah Kota Padang yaitu Perubahan Ketiga Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum.</div> <div style="text-align: justify;"> Ditambahkan, Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.</div> <div style="text-align: justify;"> "Sejalan dengan semangat pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kota dibutuhkan pendanaan yang cukup besar, hal ini dapat kita lihat dari pembangunan yang telah kita laksanakan baik pembangunan Infrastruktur antara lain Pembangunan Pusat Perdagangan (Pasar Raya), Jalan Lingkungan, Drainase, Trotoar, Puskesmas, Sekolah dan lain sebagainya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Salah satu upaya untuk peningkatan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan usaha bagi masyarakat, memberikan bantuan modal kepada usaha menengah, kecil dan mikro untuk mengembangkan usaha", ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> Walikota Padang mejelaskan,” untuk mewujudkan upaya tersebut dibutuhkan anggaran/pendanaan yang cukup besar salah satu sumber dana APBD dari Pajak dan Retribusi Daerah.,”jelasnya.</div> <div style="text-align: justify;"> "Untuk pengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi dengan ektensifikasi dan intensifikasi dalam bentuk penyesuaian tarif terhadap Perda Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan tertentu", katanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Dalam UU Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah telah diatur Pajak atau Retribusi Daerah yang boleh dipungut, salah satunya adalah retribusi jasa umum", ujar Mahyeldi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam penetapan tarif retribusi jasa umum pemerintah telah memperhatikan biaya penyedian jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.Perubahan ketiga atas Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum terdiri dari, Retribusi pelayanan pasar, Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi pelayanan tera dan tera ulang dan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dijelaskan, Mahyeldi, Perubahan kedua atas Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha terkait dengan prinsip-prinsip komersial dalam penetapan retribusi jasa usaha, pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan Pemda sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Pemerintah melihat masih banyak aset milik Pemda yang belum dimanfaatkan secara maksimal, belum memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah secara siginifikan", ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam perubahan kedua atas Perda nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pemerintah Kota Padang mengajukan perubahan atas,bRetribusi Pemakaian Aset Daerah yang belum terkelola dengan baik, aset berupa tanah, bangunan, kendaraan, alat berat, peralatan, pengujian laboratorium dan sarana dan prasarana perikanan dan pertanian.Retribusi rumah potong hewan, Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, Retribusi penjualan produksi usaha daerah dan Retribusi pertokoan.</div> <div style="text-align: justify;"> Perubahan kedua atas Perda nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Khusus dalam penataan wilayah/ruang pemberian izin mendirikan bangunan bertujuan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksaannya pembangunannya sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB) , koefisien luas bangunan. (Wt/S)</div> </div>

Elly Trisyanti SE Akt Pimpin Rapai Penyampaian 3 Ranperda

Realaitakini.com-Padang   Anggota DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna untuk membahas Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)...

Read more »

Elly Trisyanti SE Akt Pimpin Rapai Penyampaian 3 Ranperda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR0M5LBWdG1uxqcn2JoqC9i9sIxVAPh9dVSjFjwBRC3G15ipBwO5v4Z-GpOA2fy3Jvp_syst1Fl7mBYbIAu0wEPT_jGD0Hg2osVDSzFW_tnIx_44W7RuHmZi5FCiwleZWvFBCcPWxpdhg/s1600/tiga+ranperda.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR0M5LBWdG1uxqcn2JoqC9i9sIxVAPh9dVSjFjwBRC3G15ipBwO5v4Z-GpOA2fy3Jvp_syst1Fl7mBYbIAu0wEPT_jGD0Hg2osVDSzFW_tnIx_44W7RuHmZi5FCiwleZWvFBCcPWxpdhg/s320-rw/tiga+ranperda.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realaitakini.com-Padang</b></div> <div style="text-align: justify;"> Anggota DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna untuk membahas Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di DPRD Kota Padang, Senin (22/1).Rapat yang dimulai sekitar pukul 10.50 WIB itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang, Elly Trisyanti SE Akt didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Pafang, Asrizal dan Muhidi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Walikota Padang Mahyeldi menyampaikan penjelasan 3 (tiga) Ranperda Pemerintah Kota Padang yaitu Perubahan Ketiga Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum.</div> <div style="text-align: justify;"> Ditambahkan, Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Sejalan dengan semangat pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kota dibutuhkan pendanaan yang cukup besar, hal ini dapat kita lihat dari pembangunan yang telah kita laksanakan baik pembangunan Infrastruktur antara lain Pembangunan Pusat Perdagangan (Pasar Raya), Jalan Lingkungan, Drainase, Trotoar, Puskesmas, Sekolah dan lain sebagainya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Salah satu upaya untuk peningkatan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan usaha bagi masyarakat, memberikan bantuan modal kepada usaha menengah, kecil dan mikro untuk mengembangkan usaha", ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Walikota Padang mejelaskan,” untuk mewujudkan upaya tersebut dibutuhkan anggaran/pendanaan yang cukup besar salah satu sumber dana APBD dari Pajak dan Retribusi Daerah.,”jelasnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Untuk pengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi dengan ektensifikasi dan intensifikasi dalam bentuk penyesuaian tarif terhadap Perda Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan tertentu", katanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Dalam UU Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah telah diatur Pajak atau Retribusi Daerah yang boleh dipungut, salah satunya adalah retribusi jasa umum", ujar Mahyeldi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam penetapan tarif retribusi jasa umum pemerintah telah memperhatikan biaya penyedian jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.Perubahan ketiga atas Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum terdiri dari, Retribusi pelayanan pasar, Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi pelayanan tera dan tera ulang dan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dijelaskan, Mahyeldi, Perubahan kedua atas Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha terkait dengan prinsip-prinsip komersial dalam penetapan retribusi jasa usaha, pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan Pemda sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Pemerintah melihat masih banyak aset milik Pemda yang belum dimanfaatkan secara maksimal, belum memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah secara siginifikan", ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam perubahan kedua atas Perda nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pemerintah Kota Padang mengajukan perubahan atas,bRetribusi Pemakaian Aset Daerah yang belum terkelola dengan baik, aset berupa tanah, bangunan, kendaraan, alat berat, peralatan, pengujian laboratorium dan sarana dan prasarana perikanan dan pertanian.Retribusi rumah potong hewan, Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, Retribusi penjualan produksi usaha daerah dan Retribusi pertokoan.Perubahan kedua atas Perda nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Khusus dalam penataan wilayah/ruang pemberian izin mendirikan bangunan bertujuan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksaannya pembangunannya sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB) , koefisien luas bangunan. (Wt/S)</div>

Elly Trisyanti SE Akt Pimpin Rapai Penyampaian 3 Ranperda

Realaitakini.com-Padang Anggota DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna untuk membahas Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di...

Read more »

Walikota Santai Bersama KPM Kecamatan Pauh

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilUPm99L8lL7TlrLs5YRa3zXElz4tylP1mupCBM_AnqI8ExGqsQu9ZGlSWE7Web7RifYLO12DaQkaX67KzUkBAQDdIjyuTiKWonsFEv0BMiJFIdAifOP5Qqa_wnL8b6RCNGP7-JahARPg/s1600/Wl+JLN+Santai.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilUPm99L8lL7TlrLs5YRa3zXElz4tylP1mupCBM_AnqI8ExGqsQu9ZGlSWE7Web7RifYLO12DaQkaX67KzUkBAQDdIjyuTiKWonsFEv0BMiJFIdAifOP5Qqa_wnL8b6RCNGP7-JahARPg/s320-rw/Wl+JLN+Santai.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.com-Padang </b></div> <div style="text-align: justify;"> Ribuan warga Pauh antusias mengikuti jalan santai bersama Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam rangka sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan tersebut, Ahad (21/1/2018). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Walikota Mahyeldi mengatakan, olahraga harus jadi budaya dan menerapkan gaya hidup masyarakat agar warga selalu sehat. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Begitu juga para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari PKH Kementerian Sosial yang turut mengikuti jalan santai hari ini. Dengan berolahraga kita lebih bugar dan sehat," kata Mahyeldi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam kesempatan ini, Walikota Mahyeldi menyampaikan trrima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi untuk pembangunan Kota Padang. Khususnya, warga Kecamatan Pauh telah banyak berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Pemko Padang berterimakasih atas partisipasi warga untuk pelaksanaan pembangunan. Partisipasi itu berupa penyerahan lahan untuk jalan dan jembatan. Ini patut diapresiasi," kata Mahyeldi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Walikota mengatakan, jalan yang dibangun di Pauh pada 2017, yaitu jalan Limau Manih yang tembus ke Limau Manih Selatan sehingga akses warga lebih mudah dan lancar. Kemudian jalan dari Pasa Lalang Kuranji juga tembus ke Lambung Bukik yang akan diaspal tahun ini. Pembangunan juga berupa jembatan di ruas jalan tersebut.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Pembangunan tersebut akan memudahkan akses warga sehingga perekonomian lebih hidup," ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Istri walikota, Ny. Hj. Harneli Mahyeldi, Camat Pauh Yefri dan para lurah serta sejumlah pimpinan OPD turut mendampingi walikota dalam kesempatan ini, diantaranya terlihat Kepala Dinas Sosial Amasrul, Sekretaris Dinas Sosial Afriadi dan Kepala Bagian Humas Imral Fauzi. ( wt/DU/Zal/Jm)</div>

Walikota Santai Bersama KPM Kecamatan Pauh

Realitakini.com-Padang  Ribuan warga Pauh antusias mengikuti jalan santai bersama Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam rangka sos...

Read more »

Walikota : Sepeda Motor Listrik Tidak Mengeluarkan Karbonmonoksida

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgphK5bAJZ5LeDKpXRjawjEqlybGYh6oTLHn4jMgICEHm9AyjSJSG52MOJvMRqVB8aS_tNM_VFDvoGy0_67s9WrrUc5oQZ4Fc-n9RxqkudyQS7t70v3ty2BNEPuXGuApT4I-LDipLIWMpM/s1600/ALI+KT+KT+HIJAU.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgphK5bAJZ5LeDKpXRjawjEqlybGYh6oTLHn4jMgICEHm9AyjSJSG52MOJvMRqVB8aS_tNM_VFDvoGy0_67s9WrrUc5oQZ4Fc-n9RxqkudyQS7t70v3ty2BNEPuXGuApT4I-LDipLIWMpM/s320-rw/ALI+KT+KT+HIJAU.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.com-Padang </b></div> <div style="text-align: justify;"> PT. PLN Cabang Padang yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Padang tengah menyosialisasikan penggunaan kendaraan, yakni sepeda motor listrik, sepeda listrik dan juga kompor listrik di Kota Padang. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hal itu disampaikannya sewaktu membuka kegiatan lomba masak, demo masak dan sosialisasi penggunaan kompor induksi sekaligus kendaraan listrik yang diadakan PT. PLN Cabang Padang bekerjasama dengan Pemko di Pantai Cimpago Purus, Minggu (21/1/2017) pagi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Alhamdulillah, ini merupakan suatu program yang mengupayakan Padang menjadi kota hijau dan bebas polusi. Tadi saya coba sepeda motor listrik ini memang nyaris tak terdengar suaranya. Dan kemudian juga tidak bising bahkan tidak mengeluarkan karbonmonoksida. Maka itu, atas nama Pemerintah Kota Padang kita sangat mendukung program ini. Dan saya mengapresiasin serta  mendukung upaya Kota Padang menjadi kota hijau yang tentunya bebas dan bersih dari berbagai bentuk polusi,” ungkap Mahyeldi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lanjut menurut Mahyeldi, dengan mempergunakan sepeda motor listrik, sepeda listrik dan kompor listrik terutama sekali tentu akan mengurangi asap dan polusi udara di Padang. Oleh karenanya, juga tidak salahnya apabila masyarakat beralih menggunakan fasilitas tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara itu, sebutnya, terkait ketersediaan listrik di Padang saat ini sudah surplus. Dan itu mengartikan bagi siapa saja yang berniat melakukan investasi, khususnya berhubungan dalam ketersediaan energi listrik tidak akan mengalami masalah. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Maka itu, silahkan saja bagi yang ingin mendirikan hotel, pabrik dan industri lainnya di Kota Padang. Apalagi kita sudah mempermudah proses perizinan dan sebagainya. Kita berharap dengan hal itu, di tahun ini akan bertambah lagi hotel bintang empat dan bintang lima. Sehingga lebih menggerakkan sektor pariwisata, ekonomi dan kesejahteran masyarakat secara keseluruhan,” tukuknya sembari mencoba motor elektrik tersebut. ( Wt/Dvd / Imrl)</div>

Walikota : Sepeda Motor Listrik Tidak Mengeluarkan Karbonmonoksida

Realitakini.com-Padang  PT. PLN Cabang Padang yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Padang tengah menyosialisasikan penggunaan kendar...

Read more »

Forgett Kota Padang Penuhi Gedung Convention Hall STKIP PGRI Sumbar

<div style="text-align: justify;"> <b>                                                                                      Realitakini.com-Padang </b></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4Q3e5jLgI82EKRz_XEEdsIOoHh58Ep8C3UXQgM7UnfcsVgQJ9_8-hF-EECOT2Ou8YnfZh4BA6e7wMX_4SNmUvhk4nWAMTbeq-wPZGCIYxFEyjvjJBqtTCD-i4Q2V7rRH6sdE_5r_NsNQ/s1600/wlk+gto.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4Q3e5jLgI82EKRz_XEEdsIOoHh58Ep8C3UXQgM7UnfcsVgQJ9_8-hF-EECOT2Ou8YnfZh4BA6e7wMX_4SNmUvhk4nWAMTbeq-wPZGCIYxFEyjvjJBqtTCD-i4Q2V7rRH6sdE_5r_NsNQ/s320-rw/wlk+gto.jpg" width="320" /></a></b></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Kejahteraan itu sangat lah penting untuk pahlawan tampa tanda  jasa  oleh karena itu Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk memberikan perhatian terhadap kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT). Secara bertahap pemberian insentif ditingkatkan dan peluang mereka untuk menjadi guru tetap atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga terus diupayakan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Upaya untuk dapat menerima PNS khususnya tenaga pendidik sudah diperjuangkan. Kita sudah temui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) beberapa waktu lalu untuk meninjau kemungkinan itu," kata Walikota Mahyeldi Ansharullah saat acara pengukuhan Pengurus Forum Guru Tidak Tetap (Forgett) Kota Padang periode 2018-2021. Acara ini dihadiri ribuan GTT dan Kepala Sekolah sehingga memenuhi gedung Convention Hall STKIP PGRI Sumbar, Sabtu (20/1/2018).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut Mahyeldi, guru adalah pahlawan bagi generasi bangsa ini, terlepas statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun non PNS. Pemerintah patut memberikan perhatian terhadap kesejahteraan para pahlawan tanpa jasa ini.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Pemerintah patut memperhatikan kesejahteraan para guru, apalagi para GTT yang mengabdi dengan menerima uang lelah masih jauh dari kebutuhan hidupnya," ujar Mahyeldi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Walikota mengatakan, tunjangan yang diberikan pemerintah kisaran Rp700 ribu hingga Rp1 juta perbulan untuk GTT dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) memang belum layak. Ke depan agar ada solusi untuk menambah penghasilan GTT/PTT seiring peningkatan keuangan daerah.Selain itu, lanjutnya, Pemko juga berharap Menpan RB secepatnya merespon kebutuhan PNS di daerah supaya para GTT/PTT mendapat kesempatan menjadi PNS.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Harapan kita untuk membuka lowongan CPNS khususnya untuk kebutuhan guru bisa terakomodir dan direstui pusat," imbuh Mahyeldi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada acara pengukuhan pengurus tersebut dihadiri istri walikota Ny. Harneli Mahyeldi, Kepala Dinas Pendidikan Barlius, unsur pengurus PGRI, Pimpinan STKIP PGRI Sumbar, para Kepala Sekolah SD dan SMP Negeri serta ribuan GTT/PTT yang sangat antusias. ( Wt/DU/Zl)</div>

Forgett Kota Padang Penuhi Gedung Convention Hall STKIP PGRI Sumbar

                                                                                      Realitakini.com-Padang  Kejahteraan itu sangat l...

Read more »

Kami Anggota Dewan Ini Orang Lapau,Tahu“Sosialisasi Pilkada Minim

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwyAzYQ7Z9SNw65ILn-AfMs3Fb-V2bMG5NuoDUSkz1Fz_08SpoMXedC5uSY0JnaHx74qF0ywHT7jsBOV6wd0TlGZF1tDfuGFzfoIe3KtwcXFE4wSCWynYDsMj2ymtkZ_Zpd178cMHXGsY/s1600/TYA.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwyAzYQ7Z9SNw65ILn-AfMs3Fb-V2bMG5NuoDUSkz1Fz_08SpoMXedC5uSY0JnaHx74qF0ywHT7jsBOV6wd0TlGZF1tDfuGFzfoIe3KtwcXFE4wSCWynYDsMj2ymtkZ_Zpd178cMHXGsY/s640-rw/TYA.jpg" width="640" /></a></div> <b>Realitakini.com-Padang</b><br /> <div style="text-align: justify;"> Komisi I DPRD Kota Padang melayangkan kritik pedas ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang terkait sosialisasi Pilkada. Padahal, KPU sudah meluncurkan terobosan kreatif dalam sosialisasi agenda pemilu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Salah satu bentuknya adalah pemanfaatan teknologi informasi. Namun Komisi I DPRD masih menilai gagal karena banyak masyarakat Kota Padang yang belum tahu informasi kapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang 2018 digelar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Sosialisasi kami lihat sangat minim. Kami anggota dewan ini orang lapau, sehingga mengetahui kondisi di tengah-tengah masyarakat. Dari bahasa masyarakat masih menanyakan kapan Pilkada akan dilaksanakan,” ujar anggota Komisi I DPRD Kota Padang, Yulisman ketika rapat dengan KPU Kota Padang dan Kesbangpol Kota Padang, Jumat, (19/1/2018).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Rapat kerja tersebut langsung dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Azirwan dan dihadiri Ketua KPU Kota Padang M. Sawati dan Kepala Kesbangpol Kota Padang, Mursalim Nafis.  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Lucunya, kami juga mendengar adanya tudingan KPU pro ke salah satu calon karena sudah punya basis. Orang Padang sebagian besar sudah cerdas dan pintar, mereka kritis. Untuk itu kami mengharapkan sosialisasi dapat digenjot habis,” cakap Yulisman lagi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ketua KPU Kota Padang, M. Sawati mengatakan, sudah memikirkannya apa yang disampaikan anggota dewan. Namun jika dimulai dari sekarang dikuatirkan masyarakat akan lupa. Apatah lagi, sosialisasi sudah masuk pada tahap penyelenggaraan saat ini. Terobosan yang telah dilakukan  KPU adalah dengan membuat “Aplikasi Padang Memilih” atau </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “SiPadlih” yang dirancang sebagai jendela informasi seputar pemilu bagi warga Padang. Aplikasi pemilu ini dapat diuduh di kanal play store.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Kota Padang, Sutrisno menjelaskan langkah kreatif pihaknya berdasarkan data riset,  warga Padang yang memanfaatkan media sosial sebagai sumber informasi pemilu mencapai 15,8 persen.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Kami juga terinspirasi dari anak-anak muda yang mengikuti kegiatan Jambore Demokrasi di Padang beberapa bulan lalu. Mereka adalah para calon pemilih pemula pada Pilkada 2018,” ujar Sutrisno.</div> <div style="text-align: justify;"> Ia mengatakan, anak muda yang masih duduk di bangku SLTA mayoritas memang menginginkan informasi kepemiluan disampaikan melalui media sosial. Pemilih pemula ini dalam keseharian akrab dengan gawai.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Media luar ruang, media cetak, dan print tetap kami buat. Namun, sosialisasi melalui media sosial sebisa mungkin kami beri porsi lebih besar,” kata Sutrisno.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk mengakses SiPadlih, kata Sutrisno, warga dapat mengunjungi play store. Di sini tinggal search SiPadlih lalu menguduhnya. Melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis media sosial ini, KPU Padang berharap informasi seputar rencana dan pelaksanaan seluruh tahap Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 viral.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kepala Kesbangpol Padang, Mursalim mengakui pernah terjadi miss komunikasi dengan KPU soal anggaran. Namun akhirnya dicapai kesepakatan dana hibah untuk KPU sebesar Rp.37 Miliar dan pemakaian dana hibah harus dengan RAB (rencana anggaran biaya). (s/w)</div> </div>

Kami Anggota Dewan Ini Orang Lapau,Tahu“Sosialisasi Pilkada Minim

Realitakini.com-Padang Komisi I DPRD Kota Padang melayangkan kritik pedas ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang terkait sosialisas...

Read more »

"Pak Presiden” Pilih Susi Atau Kami Rakyatmu Yang Disiksa

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <b style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYcR4zuM13T819LQrppK1dd6buJU_W0QhMT-nnafaPm-Povjqrc4ljrZrr-8aD4hk6npdjLhmZLU0Q_wFxJ-AZmbqUzFxS71-kYIrZvElsHynaFXA_G63HsHlKTB5vbK_kfez15CRiTB8/s320-rw/Susi+p.jpg" width="320" /></b></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.com-Jakarta </b></div> <div style="text-align: justify;"> "Pak Presiden mau pilih kami atau cantrang? Mau pilih Susi atau kami rakyatmu yang disiksa menterimu?" penggalan kalimat itu menggema dalam komando aksi di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/1). Puluhan ribu nelayan daerah memadati Monas siang itu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Para nelayan menuntut pemerintah membatalkan larangan penggunaan cantrang untuk menangkap ikan di laut Indonesia.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Perwakilan nelayan lantas diundang Presiden RI Joko Widodo, yang juga didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, untuk berembuk di Istana. Mereka berkompromi mengenai perpanjangan izin penggunaan cantrang sebelum peralihan alat tangkap, namun dengan syarat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dari pertemuan tersebut, nelayan menafsirkan bahwa pemerintah bersepakat mencabut larangan penggunaan cantrang.Susi keesokan harinya menggelar jumpa pers untuk meluruskan bahwa tak ada pencabutan peraturan menteri yang melarang penggunaan cantrang. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam jumpa pers yang juga ditayangkan langsung oleh akun Twitter KKP tersebut, Susi menyinggung politisasi di balik polemik larangan cantrang.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Politisi silakan bersaing, bermain, mencari simpati daripada publik. Silakan, tapi jangan bermain dengan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk masa depan bangsa ini. Itu pesan saya," kata Susi, Kamis (18/1).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bukan sekali Susi menyinggung politikus terkait polemik cantrang. Pada Mei tahun lalu, Susi pernah mengingatkan pihak tertentu tak mempolitisasi cantrang. Saat itu Susi berkata, cantrang bukan komoditas yang bisa digunakan sebagai ajang menjatuhkan tokoh politik lain demi kepentingan politik mereka.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman, Ahmad Sabiq, mengamini bahwa polemik cantrang sangat rentan dipolitisasi. Terlebih Indonesia kini memasuki tahun politik Pilkada 2018, menjelang Pilpres 2019.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ibarat petani, kata Sabiq, nelayan merupakan lumbung basis pemilih yang jadi incaran untuk mendulang suara.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sabiq menyoroti polemik cantrang erat kaitannya dengan Pilkada Jawa Tengah. Hal itu merujuk pada enam wilayah yang untuk sementara telah dipersilakan kembali menggunakan cantrang, yakni Batang, Tegal, Rembang, Pati, Juwana, dan Lamongan. Kecuali Lamongan, Jawa Timur, semua wilayah yang disebut Susi berada di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Mas Ganjar (Pranowo) dan Kubu Pak Sudirman Said pasti akan berebut hati nelayan, tidak mungkin tidak. Nelayan sama dengan petani. Basis pilihan yang banyak," kata Sabiq kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Jumat (19/1).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tak salah memang jika nelayan merupakan basis kuat untuk mendulang suara. Dari data yang diterima yang di terima realitakini.com sebagai mana di kutip dari CNNIndonesia.com dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kapal nelayan yang terdaftar menggunakan cantrang untuk kawasan Pantura saja ada 1.200 kapal.</div> <div style="text-align: justify;"> Direktur Perikanan Tangkap Agus Suherman mengatakan, dari jumlah kapal itu diperkirakan jumlah nelayan dan pekerjanya bisa mencapai tiga kali lipat.</div> <div style="text-align: justify;"> Jumlah kapal yang didata KKP itu berbeda dengan data yang dimiliki Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI). Ketua ANNI basis Tegal, Suyoto menyebut jumlah kapal nelayan cantrang di wilayahnya mencapai 5.000 kapal. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Untuk nelayan memang tak ada perhitungan pasti," kata Suyoto.</div> <div style="text-align: justify;"> Badan Pusat Statistik pada 2013 mencatat, warga yang berprofesi sebagai nelayan di Jawa Tengah mencapai lebih dari 203 ribu nelayan. Jika angka tersebut merujuk pada warga yang memiliki hak pilih, maka nelayan di Jawa Tengah setidaknya mewakili 0,7 persen suara dari daftar pemilih tetap 2014 yang mencapai lebih dari 26 juta jiwa</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Meski terbilang kecil, Sabiq menilai keterlibatan nelayan di Pilkada sangat potensial dan berpengaruh karena merepresentasikan kalangan masyarakat bawah. Pengaruhnya pun tak sebatas di Jawa Tengah, tapi juga bakal memberi ekses pada nelayan di seluruh Indonesia jelang Pilpres 2019.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Mas Ganjar (Pranowo), Pak Sudirman Said tentu akan berebut. Tapi ingat nelayan juga sudah banyak yang cerdas," kata Sabiq. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sabiq menilai polemik cantrang sangat mungkin dijadikan alat untuk menggelincirkan salah satu pasangan. Jika cantrang total dilarang, kata Sabiq, polemik tersebut bisa menjadi batu sandungan bagi Ganjar selaku petahana.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara bagi kubu Sudirman Said sebagai bapaslon penantang yang maju bersama anggota DPR, Ida Fauziyah, cantrang bisa dimanfaatkan sebagai bahan kampanye --selain beberapa hal lain yang dinilai dapat mengganjal Ganjar yang menggandeng Taj Yasin sebagai pendampingnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bagaimanapun, kata Sabiq, suara nelayan tersebut masih cair hingga hari pencoblosoan pada 21 Januari 2018. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Memang belum bisa dipastikan. Tapi untuk saat ini nelayan akan mendukung si orang yang mendampingi Presiden sampai ada keluar (kebijakan) cantrang boleh melaut,” kata Sabiq.</div> <div style="text-align: justify;"> Sumber  (kid/ CCN)</div>

"Pak Presiden” Pilih Susi Atau Kami Rakyatmu Yang Disiksa

Realitakini.com-Jakarta  "Pak Presiden mau pilih kami atau cantrang? Mau pilih Susi atau kami rakyatmu yang disiksa menterimu?...

Read more »

DPRD Nilai, Sosialisasi Yang Dilakukan(KPU Kota Padang Tentangpilkada Lemah

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhLXZn5KTN5oPw-LwlfstwpEA8kfiKJIE3-32QhGW2JLwixF845UG8vYlUo2hNqPrIxWpww9yhkdq9JrlAxdvNuNFwkWSj3THFOphULWVs5dEaCRJBjDcZJUyneZUI0CM0IbgtQGnbwO0/s1600/hering+KOM+1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhLXZn5KTN5oPw-LwlfstwpEA8kfiKJIE3-32QhGW2JLwixF845UG8vYlUo2hNqPrIxWpww9yhkdq9JrlAxdvNuNFwkWSj3THFOphULWVs5dEaCRJBjDcZJUyneZUI0CM0IbgtQGnbwO0/s320-rw/hering+KOM+1.jpg" width="320" /></a></div> <b>Realitakini.com-Padang, </b><br /> <div style="text-align: justify;"> Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang melaksanakan hearing dengan Kabag Pemerintahan Setdako Padang, BKD Kota Padang dan Asisten Pemerintahan Setdako Padang serta 11 Camat se-Kota Padang,.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam hearing tersebut, DPRD menyinggung mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Padang yang akan digelar Juni 2018 mendatang. DPRD menilai, Pilkada kali ini lemahnya sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang dan dugaan keterlibatan ASN mendukung salah satu calon.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Pemilih pemula tahun 2018 naik sebanyak 20 persen. Namun kita menyayangkan, belum ada upaya KPU Kota Padang untuk menarik dan mensosialisasikan pilkada kepada pemilih pemula ini,” cakap Azirwan, Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Kamis, 18 Januari 2018.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hearing Komisi I DPRD Kota Padang kali ini memang membahas tema tentang kesiapan Pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Parahnya, dalam hearing ini juga terungkap adanya ASN Pemko Padang yang terlibat politik praktis.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Kami menerima masukan tentang adanya ASN yang terlibat politik praktis. Kami minta kepada Kabag Pemerintahan, Asisten I dan Camat untuk menyikapi ini segera,” pungkasnya.Azirwan juga mendesak BKD dan Baperjakat untuk menindaklanjuti kebenaran laporan tersebut. Azirwan menegaskan, ASN dilarang dalam aturan untuk ikut serta menjadi tim sukses ataupun relawan salah satu pasangan calon.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada kesempatan itu, 11 Camat se Kota Padang menyampaikan telah melaksanakan dan mendukung tahapan Pilkada sejak 2017 yang lalu sesuai aturan yang berlaku. (S/w)</div> </div>

DPRD Nilai, Sosialisasi Yang Dilakukan(KPU Kota Padang Tentangpilkada Lemah

Realitakini.com-Padang,  Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang melaksanakan hearing dengan Kabag Pemerintahan Setd...

Read more »

DPRD Kota Padang Adakan Paripurna Internal Dengan Tiga Agenda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipoeiIpgGVM9NZVozy6TFHlwCwpeLi47O9vQlMyegskNO7TQkgMtMO7m6X1WT25IGC1CsHymCf5s1h50SWbJLa_8aUwp0ebSmKn4NH2tkmWvB4a5GxqqYnmj_mseg8SSLQ7MPlwHuGoTE/s1600/KETUA+DPRD+2017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="213" data-original-width="598" height="141" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipoeiIpgGVM9NZVozy6TFHlwCwpeLi47O9vQlMyegskNO7TQkgMtMO7m6X1WT25IGC1CsHymCf5s1h50SWbJLa_8aUwp0ebSmKn4NH2tkmWvB4a5GxqqYnmj_mseg8SSLQ7MPlwHuGoTE/s400-rw/KETUA+DPRD+2017.jpg" width="400" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKwUtIpYPAYNVEY3fmPHSv9hB5ywXHdcow8efmAXQ1QBcMnWj8-P54t5g6l9G3d_KEQqx3NW8Jevf-TcHsZc2mktnnoGHgJWgIrfgHY9jBYBKzMY4mCPWPBJDavsp5uKCsljBibOqDL38/s1600/ATK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKwUtIpYPAYNVEY3fmPHSv9hB5ywXHdcow8efmAXQ1QBcMnWj8-P54t5g6l9G3d_KEQqx3NW8Jevf-TcHsZc2mktnnoGHgJWgIrfgHY9jBYBKzMY4mCPWPBJDavsp5uKCsljBibOqDL38/s400-rw/ATK.jpg" width="400" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.Com-Padang </b></div> <div style="text-align: justify;"> DPRD Kota Padang mengadakan rapat paripurna interna Senin (15/1).  Rapat tersebut  dengan tiga agenda yaitu pemilihan ketua dan anggota  badan kehomatan (BK) Dewan ,pemilihan ketua dan anggota  badan pembentukan peraturan daerah  (Bapemperda)dan pemilhan ketua  dan anggota  komisi.Rapat tersebut dihadri lebih dihadari 2/3 anggota  DPRD Kota Padang dan  di pimpin ketua DPRD Elly Thrisyanti,  di damping oleh Wahyu Iramaputra wakil ketua DPRD dan Sekwan DPRD Kota padang </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYta-gXbJi6i3QP0i_jv5pgF6A82uG_G1EUvhFHP99RdqVdMTibVkpYPE9CZgcwhQOZX_Ip_vCfYsI770bvO4bT1lzVfOFDRIfDiZ-uu0pK325TK5__MRVox8Dm7B3LsRALZ1pHJtoyNo/s1600/ATK1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYta-gXbJi6i3QP0i_jv5pgF6A82uG_G1EUvhFHP99RdqVdMTibVkpYPE9CZgcwhQOZX_Ip_vCfYsI770bvO4bT1lzVfOFDRIfDiZ-uu0pK325TK5__MRVox8Dm7B3LsRALZ1pHJtoyNo/s320-rw/ATK1.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Dari komposisi  enam  AKD yang dilakukan perubahan yakni Badan Kehormatan (BK), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Komisi I, II, II dan IV,  Seperti di BK, kali ini ketua dijabat Yendril (Hanura), wakil Ilham Maulana (Demokrat). Pada periode sebelumnya ketua BK dijabat Amril Amin (PAN) dan wakil Yulisman (Demokrat). begitupun di Bapemperda, ketua dipegang Wismar Panjaitan (PDIP) dan wakil Jumadi (Golkar). Dimana sebelumnya ketua dijabat Hadison (PKS) wakil Miswar Jambak (Golkar).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEho38plIYKIpQjKna2xgUXDCRz2OM-qUp4yHXyAdq6CRJUf_bPtAwfL-ZpVIKt-5i2uWSo3q6Tw8e5tFOWokgX9kpEwkdXbC6x3ajAIBYzqpQuletyi_LpJAsJaM7Sb-XXj8a-vqyyTrFw/s1600/ATK5.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEho38plIYKIpQjKna2xgUXDCRz2OM-qUp4yHXyAdq6CRJUf_bPtAwfL-ZpVIKt-5i2uWSo3q6Tw8e5tFOWokgX9kpEwkdXbC6x3ajAIBYzqpQuletyi_LpJAsJaM7Sb-XXj8a-vqyyTrFw/s320-rw/ATK5.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara di komisi I, ketua Azirwan (Nasdem), wakil ketua Zaharman (Hanura) dan sekretaris Zulhardi Z. Latif (Golkar) dengan koordinator Elly Thrisyanti. Komisi II ketua Gustin Pramona (Demokrat), wakil ketua Miswar jambak (Golkar) dan sekretaris Dasman (PPP), dengan koordinator Wahyu Iramana Putra.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj5MO0Rn3bHrouPoqY3d-Xy-qcdDla9eOvBzk1Rv6Wie_U7RMkXVRV1s6ILnkHdo0Zc-f8wpjMVXzYiCp58HvYyGO4ec1BoUlXFBa_e6kuOdtf-g4m3V7Wi8UoWhJWZ8sckERjwulEf3Q/s1600/ATK2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj5MO0Rn3bHrouPoqY3d-Xy-qcdDla9eOvBzk1Rv6Wie_U7RMkXVRV1s6ILnkHdo0Zc-f8wpjMVXzYiCp58HvYyGO4ec1BoUlXFBa_e6kuOdtf-g4m3V7Wi8UoWhJWZ8sckERjwulEf3Q/s320-rw/ATK2.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pada  Komisi III ketua Emnu Azamri (Gerindra), Wakil ketua Elvi Amri (Hanura), sekretaris Mailinda Rose (Nasdem) dengan koordinator Asrizal. Dan komisi IV ketua Maidestal Hari Mahesa (PPP), wakil ketua Surya Jufri (Demokrat) dan sekretaris Muzni Zen (Gerindra) dikoordinatori MuhidiWakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra membantah hal itu. Menurutnya apa yang terjadi di DPRD tak ada kaitannya dengan kontelasi politik, dimana ada koalisi tujuh partai mengusung Emzalmi-Desri Ayunda melawan dua partai mengusung Mahyeldi-Hendri Septa."Tak ada kaitan dengan itu. Apa yang terjadi di DPRD adalah keputusan politik. dan tak ada yang dilanggar dalam perubahan AKD itu. Semuanya sesuai Tatib DPRD dan melalu mekanisme yang semestinya," kata Wahyu usai paripurna pelewaan AKD.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu-z-NWxZ_TYbI4bwQRJh3yomOxmcK7w9x9oo646otMNRpys8CpHAuqcIbocUF9PrZMRdcH3FQPAUR1P6-qWszQuq6RzeggZfAWRtBeRs0VOqwYVMwJjbo5awEdTaT_hXf-pH7Af19Xuk/s1600/ATK3.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu-z-NWxZ_TYbI4bwQRJh3yomOxmcK7w9x9oo646otMNRpys8CpHAuqcIbocUF9PrZMRdcH3FQPAUR1P6-qWszQuq6RzeggZfAWRtBeRs0VOqwYVMwJjbo5awEdTaT_hXf-pH7Af19Xuk/s320-rw/ATK3.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Dikatakan, Wahyu yang dilakukan itu bermula dari masuknya surat dari fraksi-fraksi terkait pergantian AKD. Kebiasaannya memang setiap awal tahun terjadi perubahan komposisi komisi-komisi. "Sementara BK dan Bapemperda, biasanya diganti dalam dua setengah tahun. Tapi ada aspirasi fraksi yang meminta sekalian diganti. Kami dipimpinan hanya menyalurkan aspirasi itu," ujarnya.Dijelas Wahyu sebelum pergantian sudah dilakukan rapat bamus. Rapat ini dilakukan setelah adanya rapat pimpinan DPRD terkait surat masuk dari PAN dan PKS pemilihan dilakukan cukup untuk komisi-komisi saja, sementara Bapemperda dan BK, dinilai belum patut dilakukan pergantian. "Namun fraksi-fraksi lainnya tetap ingin lanjut diganti.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmecVF-ECEvdzMQvZEXGViIVkeVQiyNAHTmlVsxvL3inguedz2BztOE-elR83ulIglp-owotUTxCsrZM5tborSOF3_QibANimwjNyiES7ix6iAsOePmnGIIzBSwS6eMFsZ0e-_FhZ7aM4/s1600/ATK+4.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmecVF-ECEvdzMQvZEXGViIVkeVQiyNAHTmlVsxvL3inguedz2BztOE-elR83ulIglp-owotUTxCsrZM5tborSOF3_QibANimwjNyiES7ix6iAsOePmnGIIzBSwS6eMFsZ0e-_FhZ7aM4/s320-rw/ATK+4.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit7seuzXxYOUwHAw8UKK1l8djHGQId4S9uO8UWjxxfUgduV-B90wWzQwfBeoZZ35Iftc3P-TZi_JfiAFK0uqd8cMksP-Z5KI_DE9oWJACv3jdnavBbj_TKOA5yCIfjZuO99sEMXWd27qs/s1600/ATK6.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit7seuzXxYOUwHAw8UKK1l8djHGQId4S9uO8UWjxxfUgduV-B90wWzQwfBeoZZ35Iftc3P-TZi_JfiAFK0uqd8cMksP-Z5KI_DE9oWJACv3jdnavBbj_TKOA5yCIfjZuO99sEMXWd27qs/s320-rw/ATK6.jpg" width="320" /></a>Dijelaskan, memang dalam tatib, BK dan Bapemperda itu disebutkan maksimal masa jabatannya 2,5 tahun. "Namun tidak ada masa minimalnya. Artinya bisa kapan saja dilakukan pergantian asalkan sesuai prosedur yang berlaku. Namun memang selama ini kebiasaannya dilakukan pergantian 2,5 tahun," katanya.Rapat Bamus  yang dihadiri 22 orang anggota tersebut  berjalan cukup alot. Fraksi PKS dan Fraksi PAN sepakat untuk tidak perlu dilakukan perombakan terhadap Bapemperda dan BK. Sementara yang lainnya setuju.Ketua DPRD Padang Elly juga membantah pergantian itu terkait persaingan di Pilkada. Dalam rapat badan musyawarah, anggota Fraksi PAN dan PKS hadir untuk membahas. "Namun memang dalam paripurna pelewaan tidak satupun anggota mereka yang hadir, tapi tidak menjadi persoalan, karena paripurna dilakukan sesuai Tatip dan quorum," kata Elly.Anggota Bamus Aprianto mengakui dalam pembahasan sempat memanas. PKS dan PAN bersikeras meminta agar tidak dilakukan perombakan terhadap posisi BK dan Bapemperda. Seperti diketahui, selama ini BK ketuanya dari PAN dan Bapemperda ketuanya dari PKS(.Wt)</div>

DPRD Kota Padang Adakan Paripurna Internal Dengan Tiga Agenda

Realitakini.Com-Padang  DPRD Kota Padang mengadakan rapat paripurna interna Senin (15/1).  Rapat tersebut  dengan tiga agenda yaitu p...

Read more »

Ketua Yayasan MTI Beserta Tim, Usul Gelar Pahlawan Nasional Untuk Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli

<div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhynFrv8RuWhpFkDRkMhr356cjkYMZ-VdWQEVT0e4A_gafE-7DGlSM66dZEZ08iIlpZila7m9e1Z07pB4HaGJ9DXXN7ZkGwcdWUCmlCBAnDqxEqx1hbz6zqT3PpPgkQzwyVMzC7PvY3YP8/s1600/inyak.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhynFrv8RuWhpFkDRkMhr356cjkYMZ-VdWQEVT0e4A_gafE-7DGlSM66dZEZ08iIlpZila7m9e1Z07pB4HaGJ9DXXN7ZkGwcdWUCmlCBAnDqxEqx1hbz6zqT3PpPgkQzwyVMzC7PvY3YP8/s320-rw/inyak.jpg" width="320" /></a><b>Realitakini.Com.Sumbar </b></div> <div style="text-align: justify;"> Ketua Yayasan Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Inyiak Canduang Dr. Syukri datangi DPRD Sumbar dan  mengadakan  konferensi pers  dengan  wartawan paerlemen  sumbar terkait layaknaya Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli atau lebih dikenal dengan Inyiak Canduang mendapat gelar Pahlawan Nasional. Pemerintah Provinsi Sumatera Baratkomprensi pers dilaksanakan  usai pertemuannya  dengan Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim .</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tim Pengusul gelar Pahlawan Nasional untuk Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli bertemu dengan Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim, Selasa (16/1).  menjelaskan, gagasan pengusulan Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli menjadi Pahlawan Nasional dicetuskan dengan melibatkan pihak yayasan, ikatan alumni MTI serta dari pihak keluarga.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Konferensi pers Dr. Syukri mengatakan  kepada wartawan “, gagasan pengusulan Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli menjadi Pahlawan Nasional dicetuskan dengan melibatkan pihak yayasan, ikatan alumni MTI serta dari pihak keluarga.“Melihat rekam jejak Inyiak Canduang dalam kancah perjuangan nasional menjadi dasar bagi kami untuk menggagas pengusulan tersebut,” terangnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Meskipun secara formal panitia baru terbentuk, namun menurutnya, dokumen-dokumen pendukung sudah banyak terkumpul dan pihaknya menyerahkan kepada kepanitiaan untuk membentuk tim kecil guna melacak bukti-bukti lainnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Sebagian sudah terkumpul namun kami masih akan mengumpulkan bukti-bukti lebih banyak lagi melalui pembentukan tim oleh kepanitiaan,” tambahnya.</div> <div style="text-align: justify;"> Syukri menyebutkan, saat ini menjadi waktu yang tepat untuk mengusulkan gelar Pahlawan Nasional tersebut. Diakui, sebetulnya kesempatan mengusulkan itu bisa dilakukan pada saat Inyiak Canduang wafat pada tahun 1970.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Saat Inyiak Canduang wafat, Gubernus Sumatera Barat waktu itu , Harun Zein memerintahkan pengibaran bendara setengah tiang. Namun saat itu bukan waktu yang tepat untuk mengusulkan karena situasi politik yang tidak memungkinkan,” ujarnya.Sementara itu, penanggung jawab yayasan MTI Profesor Syufyarma Marsyidin memaparkan, kepatutan Inyiak Canduang menjadi pahlawan nasional didasari beberapa hal. Pertama sekali, Inyiak Canduang merupakan seorang ulama besar sekaligus seorang pendidik. Pemikirannya sebagai ulama telah menjadi referensi bagi banyak guru besar dari berbagai universitas di Indonesia.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Melalui jalur pendidikan, Inyiak Canduang mendirikan pondok pesantren MTI dengan tujuan mencerdaskan bangsa Indonesia, memperbarui pemikiran anak bangsa lepas dari pikiran-pikiran feodal penjajah. Pondok Pesantren dibawah yayasan MTI itu masih berkiprah hingga sekarang dan telah melahirkan banyak tokoh-tokoh besar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Disamping itu, Inyiak Canduang juga merupakan seorang politisi. Pemilihan Umum pertama tahun 1955, mendirikan Partai PERTI dan menjadi peserta pemilu. Pada sidang konstituante pertama di Bandung, yang menjadi pimpinan sidang adalah Inyiak Canduang.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Inyiak Canduang juga seorang tokoh adat dan beliau pernah menjadi Ketua Majelis Tinggi Adat Minangkabau, sebelum adanya LKAAM,” ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> Terkait tahapan pengusulan Inyiak Canduang sebagai Pahlawan Nasional, Ketua Panitia, Syamsul Bahri menjelaskan sudah mendapatkan surat keputusan dari Bupati Agam. Pada awal Pebruari mendatang, pihaknya akan menggelar Foccus Group Discussion (FGD) untuk mendudukkan aspek akademik.</div> <div style="text-align: justify;">  “Selanjutnya, akan digelar seminar di gedung DPRD Sumatera Barat untuk menguatkan dukungan akademik tersebut,” lanjutnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli atau Inyiak Canduang lahir pada tanggal 10 Desember 1871 di Surau Pakan Kamis Nagari Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam. Inyiak Canduang mendirikan PERTI pada tahun 1928 dan di tahun yang sama mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI).</div> <div style="text-align: justify;"> Pada tahun 1932 Inyiak Canduang menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda dengan menolak ordonisasi sekolah liar. Tahun 1937 beliau juga menentang penjajah dengan menolak ordonisasi kawin bercatat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Inyiak Canduang membentuk kepanduan Al-Anshar pada tahun 1939 dan menentang politik bumi hangus penjajah kolonial Belanda pada tahun 1942. Tahun 1943, Inyiak Canduang menjadi Ketua Umum Majelis Islam Tinggi Minangkabau (MITM) serta menjadi salah satu pendiri Lasykar Muslimin Indonesia (LASYMI) pada tahun 1947.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tahun 1948, Inyiak Canduang dipercaya menjadi penasehat Gubernur Militer Sumatera Tengah dan tahun 1955 memimpin sidang pertama konstituante hasil pemilu 1955 di Bandung.Diantara penghargaan yang pernah diraih Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli adalah Penghargaan Bintan Perak Besar pada tahun 1931 dan Bintang Sakura pada tahun 1943. Pada tahun 1969, Inyiak Canduang dianugerahi gelas sebagai Tokoh Perintis Kemerdekaan RI.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Inyiak Canduang wafat pada tanggal 1 Agustus tahun 1970 pada usia lebih kurang 99 tahun di Canduang. Pada saat itu, Gubernur Sumatera Barat Harun Zein memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang di kantor-kantor pemerintah dan di depan rumah masyarakat. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah mendengarkan paparan  Dr sukri Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim menyatakan Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli atau lebih dikenal dengan Inyiak Canduang layak mendapat gelar Pahlawan Nasional. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama DPRD akan mendukung secara penuh upaya pengusulan tokoh pendiri Persatuan Tarbiah Islamiah (PERTI) itu ke pemerintah pusat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Komitmen itu ditegaskan Hendra Irwan Rahim saat menerima kedatangan tim penggagas pengusulan Inyiak Canduang sebagai pahlawan nasional di gedung DPRD Sumatera Barat,</div> Menurutnya, sejarah mencatat banyak rekam jejak Inyiak Canduang di kancah perjuangan nasional sebagai bukti kiprahnya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Beliau (Inyiak Canduang, red) sangat layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional karena rekam jejak perjuangan Beliau. DPRD bersama Pemprov Sumatera Barat akan memberikan dukungan penuh untuk itu,” tegas Hendra.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hendra berharap, proses pengusulan Inyiak Canduang menjadi pahlawan nasional dapat berjalan lancar. Tim penggagas didorong untuk bekerja optimal sehingga pengusulan itu dapat berjalan dengan baik. Seluruh berkas persyaratan dan dokumen pendukung hendaknya dilengkapi agar pemerintah pusat dapat menyetujui pemberian gelar pahlawan nasional tersebut,” ujrnya.(wt)</div>

Ketua Yayasan MTI Beserta Tim, Usul Gelar Pahlawan Nasional Untuk Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli

Realitakini.Com.Sumbar  Ketua Yayasan Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Inyiak Canduang Dr. Syukri datangi DPRD Sumbar dan  mengadakan  k...

Read more »