Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu nagari yang mendapatkan kucuran Anggaran Dana Desa (ADD) yang cukup besar. Dan cukup banyak pembangunan yang dilakukan di nagari yang memiliki 26 jorong itu.
Namun, dengan adanya pembangunan di segala bidang itu, warga masih ingin keterbukaan tentang pengolalaan ADD oleh pemerintahan nagari.
Hal itu dilontarkan oleh salah seorang anak nagari Tanjung Bonai, Aldoris Armialdi yang akrab disapa Dodoy kepada media ini, jika tidak menjadi fitnah ditengah masyarakat, walinagari harus bersedia berdiskusi dengan elemen masyarakat terkait pengunaan ADD.
"Banyak masyarakat yang tidak paham atau mengetahui regulasi, ini kita akui karena jarang sekali nagari melakukan sosialisasi tentang kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan di nagari," ungkap Aldoris, Sabtu (04/01/2020).
Yang sangat santer kata Plt Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Tanah Datar ini, yakni dana bencana galodo yang berasal dari sumbangan pihak ketiga.
Pihak nagari ucap Aldoris, seharusnya melibatkan unsur-unsur dalam nagari dalam membuat keputusan memasukan sumbangan galodo itu ke kas nagari.
"Diskusi publik ini harus dilakukan oleh walinagari kepada masyarakat demi menjaga transparansi yang pernah digaungkan gaungkan didalam visi dan misi sebelum walinagari Lutfi DT Majo Besar menjabat sebagai walinagari Tanjung Bonai," tuturnya.
Ia mencatat, dari informasi yang diberikan oleh beberapa masyarakat tentang pengunaan ADD nagari diduga masyarakat ada kejanggalan.
"Secepatnya harus dilakukan jawaban dan tantangan ini, mari berdialog sehat agar tidak ada fitnah yang berangapan negatif," sebut wartawan senior ini.
Dalam menyikapi hal ini, pihak nagari tidak perlu gerah karena kewajaran masyarakat bertanya tentang ADD nagari itu ada dasar hukum, sudah diatur oleh UU. Apalagi sebutnya, ini salah satu pembuktian jika transparansi ada di Tanjung Bonai.
"Kita melihat tingkat kepatuhan rendah dalam pelayanan publik nagari Tanjung Bonai berada di zona merah, hal ini juga memicu pertanyaan. Pemerintahan nagari harus menjawab tantangan diskusi publik ini," katanya.
Jadi katanya, masyarakat tidak hanya butuh pamplet keterangan pemakaian ADD, namun juga harus diketahui secara fakta oleh masyarakat.
"Kami menunggu respon dari walinagari Tanjung Bonai dan perangkatnya. Berani karena benar itu hal yang biasa," pungkas Aldoris...(**)
Tags:
Tanah datar