DPRD Kota Padang, adakan rapat paripurna dengan agenda penyampaikan nota pengantar rancang an kebijakan umum perubahan anggaran, prioritas daerah dan pencegahan dan penanggulangan COVID-19.dan platform anggaran sementara perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang tahun 2020, Kamis, 6 Agustus 2020 Penyampaian nota pengantarini, dihadiri oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Rapat paripurna yang dijadwalkan pukul 10.00 Wib molor satu jam karena menunggu kedatangan wakil walikota.
"Selain itu, pemerintah juga fokus pada penggulangan dampak ekonomi dan sosial yang terjadi sejak awal Maret lalu, seperti berkurangnya kunjungan wisatawan karena objek wisata yang tutup,sehingga mengurangi retribusi objek wisata, seperti di hotel, restoran, transaksi pedagang kecil dan menengah dan pedagang harian di pasar yang terdampak pada 12 ribu UKM, kuliner, jasa kerajinan, dll," katanya.
Ia mengatakan hal itu menyebabkan 5431 pekerja dari 172 perusahaan dirumahkan. "Sehingga mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkurang 25 persen, dari awal yang sudah kita
Menurutnya di masa pandemi ini, implementasi semua program prioritas pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah juga tak terlepas dari anggaran pemerintah Kota Padang. "Oleh sebab itu prinsip penganggaran yang efisien dan efektif perlu dilaku kan agar anggaran yang tersedia mampu mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Sehingga SKPD diharapkan akan terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran dan kinerja dalam pelaksanaannya," jelasnya. (w*)
Tags:
DPRD Padang