Dinas Pertanian dan Perikanan (Dispertan) Pemerintah kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah telah mengajukan permohonan agar kartu tani dapat diberlakukan secara nasional per 1 Januari 2021 mendatang untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi.
Disela Rakor Dinas Ketahanan Pangan di Hotel Sarila Sukoharjo, untuk memastikan bahwa jumlah petani yang sudah mendapatkan kartu tani, Kepala Dispertan Kabupaten Sukoharjo Netty Harjiyanti mengatakan saat ini pihaknya tengah memverifikasi ulang petani yang telah maupun belum menerima kartu tani. Seperti dikutip dari RRI l.co.id, Rabu (16/09/2020).
"Penerbitan kartu tani harus mengacu pada Rencana Definitive Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK). Di dalam RDKK tersebut juga terdapat identitas diri petani, luas lahan pertanian serta kebutuhan pupuk bersubsisinya", kata Netty
Lebih lanjut Netty Harjiyanti mengakui bahwa distribusi kartu tani mengalami beberapa masalah pada alat elektronik data capture (EDC) yang terdapat di kios pupuk, yang sering tidak berfungsi akibat kendala sinyal.
“ Adanya kendala itu, sudah dilaporkan ke Bank BRI selaku pihak ketiga dalam program kartu tani,” cetusnya.
Netty menyampaikan, berdasarkan data yang ada, di Kabupaten sukoharjo kartu tani yang sudah didistribusikan ke petani di 167 desa/kelurahan sekitar 38 ribuan kartu.Sementara itu, Sukirno selaku Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Sukoharjo meminta penangguhan pemberlakan kartu tani untuk menebus pupuk bersubsidi hingga 1 Januari 2021.
Menurut Sukirno, hal tersebut dilakukan karena masih banyak permasalahan dalam penggunaan kartu tani pada saat harus menebus pupuk bersubdidi di setiap kecamatan.*.