Follow Us

header ads

Dorong Agenda Pembangunan Responsif Gender, Quartita Evari Dukung Keterlibatan Perempuan Di Legislatif

Realitakini.comm- Padang
Keterwakilan perempuan di legislatif kabupaten/kota di Sumaterasutera Barat belum ada yang mencapai 30%,  masih 15%. Padahal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengharuskan penyertaan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam politik terutama di lembaga perwakilan rakyat.

“Untuk itu, bagi perempuan yang ingin terjun dan terlibat dalam pembangunan khususnya melalui legislatif sangat didukung. Banyak dampak penting keterlibatan perempuan di politik, salah satunya mendorong wujudkan pembangunan yang responsif gender,” Kepala Bidang  PPA perempuan dinas PPPA sumbar  membuka kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial di Provinsi Sumbar, rabu (28/10), Menurut  Quartita Evari keterlibatan perempuan dalam politik khususnya legislatif penting lantaran politik identik dengan pengambilan keputusan. Diharapkan dengan semakin banyaknya perempuan terjun ke politik maka aspirasi, kondisi dan permasalahan nyata perempuan di lapangan dapat terserap dan diakomodir dalam agenda pembangunan.

“Selain itu, partisipasi perempuan di politik juga merupakan hak dan kewajiban seorang warga negara yakni perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berpartisipasi di bidang apapun termasuk politik. Artinya, tidak ada diskriminasi. Perempuan juga punya potensi, kualitas dan kesempatan,” katanya.

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, lanjut  Quartita Evari, terdapat dalam tujuh garis besar konsepsi Nawacita. Tujuh garis besar tersebut yakni tidak berlaku diskriminatif terhadap kelompok atau golongan tertentu dalam negara, menjamin keseteraan dengan warga negara lainnya, memperjuangkan pemenuhan kuota perempuan 30% dalam ranah parpol, juga dalam lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif.

“Memenuhi kebutuhan dan perlindungan sosial bidang kesehatan dan menyediakan jaminan persalinan gratis bagi setiap perempuan yang melakukan persalinan, menyelenggarakan pendidikan 12 tahun yang berkualitas dan tanpa biaya di seluruh Indonesia, serta menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender, melaksanakan semua undang-undang untuk penghentian kekerasan terhadap perempuan dan menginisiasi pembuatan peraturan perundang-undagan bagi semua pekerja rumah tangga di dalam maupun luar negeri,” jelas Quartita Evari.

Sebelumnya, Kepala  Bidang PPA Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumbar  Quartuta Evari menyampaikan bahwa Pelatihan Pemberdayaan Perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial diikuti oleh 50 orang anggota legislatif perempuan di Sumbar, terdiri atas 5 anggota DPRD Sumut dan 45 anggota DPRD kabupaten/kota.

“Pelatihan diharapkan mampu membekali anggota legislatif perempuan agar senantiasa dapat memberikan solusi-solusi alternatif untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam menghadapi tantangan kompleks di masa mendatang. Dan yang paling penting adalah anggota legislatif perempuan perlu terus mengembangkan isu perempuan dan anak serta kesetaraan gender dalam memutuskan peraturan maupun kebijakan daerah,” tutur Eva Pangilan agrapnya.

Pelatihan dilanjutkan dengan pembekalan materi yang disampaikan Asisten Deputi Bidang Kesetaraan Gender KPPPA  RI Darsono secara virtual ,tentang Tugas dan Fungsi DPRD yang Berperspektif Gender, Kabid II Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol NazwirSH,MHum tentang Perempuan dan Politik : Peluang, Tantangan dan Hambatan.  tentang Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan.( w/hms)

 

Posting Komentar

0 Komentar

Selamat Datang di Website www.realitakini.com, Semoga Anda Puas, Silahkan coment dan share...Tertanda Pemred: Cimrawati SI.Kom