Saat di konfirmasi, Wakil Ketua Komisi II DPRD Ibrani Sababalat menyebutkan melalui RDP ini pihaknya akan mendorong Dinas terkait untuk melakukan verifikasi data valid. "Kami akan mendorong dinas sosial untuk lebih aktif dalam verifikasi data yang valid, sehingga nantinya bisa menjadi acuan dalam mengusulkan program program sosial di pemerintahan pusat, ucap Ibrani Sababalat menyampaikan.(17/09).
"Untuk usulan bantuan pada pemerintahan pusat, membutuhkan data Valid, maka dari itu kita mendorong dinas sosial lebih bergerak aktif membuat semacam validasi data yang benar supaya lebih jelas dan tepat sasaran", imbuh Ibrani Sababalat menambahkan keterangannya.
"Karena berdasarkan data itu kita bisa melihat ada berapa lagi masyarakat yang membutuhkan bantuan", ujarnya kemudian. Selanjutnya data valid kependudukan, khususnya berdasarkan dari data masyarakat kurang mampu/miskin akan menjadi acuan dari perencanaan program kedepan. Data dari daerah maupun pusat harus sinkron agar tidak menjadi masalah dikemudian hari.
"Terkait data tidak bisa main terka-terka begitu saja, karena ini berkaitan dengan anggaran, apa lagi program bantuan sosial ini lebih banyak dari pusat, tentu data valid akan menjadi acuan nanti", terangnya.
"Pada rapat dengar pendapat ini merupakan langkah awal dalam perencanaan program dinas sosial, sehingga pada tahun 2021, hasil rapat itu rencananya akan dibawa ke kementerian sosial untuk ditindak lanjuti", lanjut legislator PDI-P.(JJ)