"Mudah-mudahan kota ini sejahtera, tidak masuk dalam catatan KPK. Dan menjadi lebih baik di tangan Walikota Fadly Amran dan Wakil Walikota Asrul," ungkap Lili, ditemui seusai acara Rapat Kordinasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemko Padang Pajang, Rabu, (25/11), di Hall Lantai III Balaikota.
Lili juga mengapresiasi Pemko Padang Panjang, melibatkan sejumlah kelompok masyarakat, sama-sama mengawasi dan mencegah terjadinya korupsi."Kota Padang Panjang sebagai kota kecil dengan anggaran kecil, tapi kita lihat ini lebih baik dan maksimal karena bersama pak wali mempunyai komitmen, melibatkan masyarakat sipil untuk sama-sama melakukan program pencegahan tersebut," katanya.
Bila pemerintah daerah ingin masyarakatnya maju dan sejahtera, kata Lili, harus menghindari perilaku korupsi. Dia berharap, Pemko tetap berjalan dalam koridor yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Tetaplah berlaku jujur, hindari hal-hal konflik kepentingan," imbaunya.
Walikota Fadly Amran menyampaikan, tetap berpegang teguh terhadap komitmen Kota Anti Korupsi. "Komitmen kita masih di situ. Visi-misi RPJMD, Kota Padang Panjang yang cerdas berintegritas, kota anti korupsi, kolusi dan nepotisme, tetap menjadi prioritas bagi kita," ujarnya.
Kedatangan KPK ke Kota Padang Panjang, lanjut Wako, sangat ditunggu untuk menyelaraskan visi dan misi Pemko dengan visi misi nasional dalam pemberantasan korupsi ini. Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Mardiansyah mendukung program Kota Anti Korupsi yang sejalan dengan KPK. "Kami mendukung sepenuhnya upaya Pemko menjadikan Kota Padang Panjang sebaga Kota Anti Korupsi. Semoga Pemko dan DPRD tetap menjaga komitmen ini," katanya. Acara sosialisasi turut dihadiri Forkopimda, jajaran pejabat Pemko Padang Panjang dan sejumlah organisasi dan komunitas antikorupsi. (Abe)