“Ini menjadi tolak ukur keberhasilan kita, termasuk saya sendiri sebagai walikota. Ini adalah pertanggung jawaban walikota yang didukung data-data dari masing masing OPD,” ungkap Fadly saat Rapat Teknis Penyusunan LPPD dan LKPJ tahun anggaran 2020, Selasa (26/1), di Hall Lantai III Balikota.
Penyusunan LPPD dan LKPJ, kata Fadly, tak terlepas dari kerjasama semua OPD yang menyerahkan laporan capaian kinerjanya masing masing. “Apa yang dilakukan dalam intern OPD dan action di lapangan harus seimbang. Percuma action hebat, tapi pertanggung jawaban tidak realible. Saya meyakini ini semua tentang leadership,” katanya.
Lebih lanjut, LPPD dan LKPJ, menurut Fadly, bukan sekadar penyusunan saja, tetapi terkait peradaban. Kemudian, hal itu harus dapat diketahui masyarakat secara umum. “Laporan harus transparan. Bisa diumumkan lewat website. Laporan hendaknya bisa diketahui masyarakat lewat PPID,” ujarnya.
Sementara itu, Kabag Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumbar, Marliosni, menyampaikan, OPD harus mememahai indikator kinerja yang melekat pada OPD masing-masing. “Data harus ada, perencanaan tugas harus sesuai dengan target yang diberikan. Apresiasi kepada pemerintah Kota Padang Panjang yang telah lebih dahulu melangkah melakukan penyusunan,” katanya.Turut hadir, Sekdako, Sonny Budaya Putra, para asisten, kepala OPD dan jajaran. (Abe)