Di Pidato Pertama Rapat Paripurna DPRD Sumbar , Malyeldi Paparkan Sejumlah Program Unggulan

Realitakini.com-Sumbar 

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi didampingi wakilnya, Audy Joinaldy menyampaikan pidato pertama dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Jumat (12/3/2021). Mahyeldi memaparkan sejumlah program unggulan yang akan dilaksanakan sebagai implementasi dari visi dan misinya sebagai gubernur dan wakil gubernur periode 2021-2024.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi itu, Mahyeldi menguraikan tentang program unggulan di berbagai sektor yang akan menjadi fokus perhatian. Baik di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, pembangunan sarana prasarana infrastruktur dan sebagainya.

"Mewujudkan visi dan misi kami sebagai gubernur dan wakil gubernur yaitu Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan, kami telah merancang sejumlah program unggulan di berbagai sektor," kata Mahyeldi dalam pidato tersebut. 

Dalam uraiannya, Mahyeldi memberikan perhatian besar kepada sektor pertanian, peternakan dan per ikanan kelautan. Hal itu sesuai dengan potensi daerah di sektor tersebut cukup besar yang menuru tnya membutuhkan penggarapan maksimal untuk menggenjot perekonomian masyarakat. Selain itu, pem bangunan sarana prasarana infrastruktur, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta lainnya juga akan digarap secara maksimal. 

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi menyambut pidato pertama gubernur tersebut menegas kan, merupakan wujud sikap dan pernyataan, komitmen dan pertanggungjawabannya sebagai kepala daerah terpilih. Visi dan misi yang disampaikan di dalam rapat paripurna DPRD yang merupakan representasi dari masyarakat yang nantinya juga harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

"Melalui pidato ini, dapat dilihat bagaimana visi misi dan komitmen gubernur - wakil gubernur memimpin dan membawa daerah dan masyarakat ke arah yang lebih baik dan lebih maju," kata Supardi.

Dia mengingatkan, jabatan kepala daerah periode ini hanya 3,5 tahun sampai tahun 2024, tidak sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diwujudkan dalam lima tahun. Untuk itu, gubernur dan wakil gubernur harus memaksimalkan program dan alokasi anggaran untuk mewujudkan visi da misi RPJMD. 

"Visi dan misi lima tahun harus dimaksimalkan pencapaiannya dalam 3,5 tahun. Hendaknya dapat dioptimalkan program prioritas dan distribusi anggaran sesuai dengan kondisi eksisting dan kebutuhan daerah," tegas Supardi.

Dia juga mengingatkan agar gubernur dan wakil gubernur tidak hanya fokus kepada visi dan misi dalam penyusunan RPJMD, tetapi juga harus memperhatikan evaluasi dari RPJMD periode sebelumnya. Kemudian juga, harus disadari bahwa RPJMD kali ini merupakan periode terakhir dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. 

Lebih jauh menurut Supardi, tugas dan tantangan berat yang akan dihadapi ke depan harus didukung dua elemen penting yaitu sumber daya manusia berkualitas dan anggaran yang mencukupi. Karena keterbatasan anggaran, maka gubernur dan wakil gubernur bersama organisasi pemerintah daerah (OPD) harus mampu berkreasi dan berinovasi. 

"Harus ada inovasi dan kreativitas untuk menggenjot penerimaan daerah terutama dari pendapatan asli daerah (PAD). Juga dibutuhkan sinergitas dan sinkronisasi dengan program pembangunan nasional serta program pembangunan di kabupaten dan kota agar semua prioritas dapat berjalan secara maksimal," bebernya.Dari sisi SDM, pemerintah daerah harus mampu mengelola manajemen SDM secara profesioal. Menempatkan pejabat pada jabatan yang sesuai dengan kompetensi, spesifikasi pendidikan, keahlian dan latar belakang pekerjaan. 

"Penempatan pejabat harus dilakukan secara terbuka, tidak berdasarkan kepentingan kelompok, daerah maupun dukungan yang diberikan pada saat pemilihan," tegasnya.Terakhir, Supardi kembali menegaskan kepada gubernur dan wakil gubernur terkait penangan pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 memberikan tekanan cukup berat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berdampak besar kepada sektor ekonomi masyarakat dan keuangan daerah. 

"Upaya penanganan pandemi yang masih berlangsung, pemulihan ekonomi, masalah peningkatan pengangguran dan angka kemiskinan yang terjadi disebabkan pandemi memberikan tekanan yang cukup berat namun harus segera diatasi," tandasnya. (Rk)



Post a Comment

Previous Post Next Post